cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 21   22   23   24   25 
TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH UTANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Farid, Firman; Renggong, Ruslan; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5266

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dan upaya mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan penagih utang di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa debt collector, yang memiliki ikatan sosial yang lemah dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat luas, cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam proses penagihan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan pekerjaan dan sikap tidak kooperatif dari debitor. Upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam penagihan utang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi yang baik antara debt collector dan debitor, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan yang baik antara debt collector dan debitor sehingga tindakan kekerasan bisa dihindari dalam proses penagihan. The purpose of this study was to analyze the causes of violent acts committed by debt collectors and efforts to prevent violent acts committed by debt collectors in Makassar City. The type of research used is qualitative research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are library research and field research. Data analysis used in this research is using qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicate that debt collectors, who have weak social ties and different values from the wider community, tend to commit acts of violence in the collection process. This is due to various factors, including job pressures and uncooperative attitudes from debtors. Efforts to prevent violent acts in debt collection can be made through improving the quality of good communication between debt collectors and debtors, as well as adherence to standard operating procedures and an understanding of the rights and obligations of each party are key factors in building a good relationship between debt collectors and debtors so that violent acts can be avoided in the collection process.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Angraini K, Novita; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis integrasi hukum perlindungan data pribadi dengan konsep hak asasi manusia dan hambatan-hambatan dalam perlindungannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Integrasi hukum perlindungan data pribadi dengan konsep hak asasi manusia telah berjalan secara substansial, meskipun implementasi perlindungan data pribadi belum sepenuhnya sesuai harapan. 2) Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kesadaran di kalangan Subjek dan Pengendali Data Pribadi, kompleksitas dalam pemrosesan data, lemahnya sistem keamanan data di Indonesia, belum disahkannya Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta ketiadaan Lembaga Independen Khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi intersepsi atau penyadapan yang mengakibatkan kegagalan perlindungan data, terutama di instansi pemerintah dan sektor jasa keuangan. This research aims to review and analyze the legal integration of personal data protection with the concept of human rights and obstacles in its protection. This research uses empirical normative research. The results of the research show that: 1) The integration of personal data protection law with the concept of human rights has been running substantially, although the implementation of personal data protection has not been fully as expected. 2) Obstacles in the implementation of personal data protection are influenced by internal factors and external factors. Internal factors include a lack of awareness among Subjects and Controllers of Personal Data, complexity in data processing, weak data security systems in Indonesia, the absence of a Draft Implementing Regulation of the Personal Data Protection Law, and the absence of a Special Independent Institution responsible for the protection of personal data. On the other hand, external factors include interception or eavesdropping that results in data protection failures, especially in government agencies and the financial services sector.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA Purnomo, Dwirandhi Heru; Hasan, Yulia A.; Hamid , Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba belum berjalan efektif Bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba, yakni faktor internal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hubungan Polri dengan instansi lainnya seperti Jasa Raharja dan BPJS. Serta faktor eksternal meliputi faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah yang paling dominan memengaruhi disebabkan karena berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. This study aims to analyze the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police and analyze the factors that affect the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police. The type of research is Empirical, which is research conducted with an approach to the reality of law in society. The data were analyzed using a qualitative approach. The results showed that the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police has not been effective That there are two factors that influence the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police, namely internal factors including human resources, facilities and infrastructure, Police relations with other agencies such as Jasa Raharja and BPJS. And external factors include community factors. The community factor is the most dominant influence because it relates to the knowledge and awareness of the community in obeying the law itself.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Amzak, Muhammad Fajar Mawadi; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5269

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan, dan mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan masalah. Hal ini membuat kinerja Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum, belum berjalan secara optimal. Dan faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; substansi, struktur, budaya, sumber daya penyidik yang kurang, Anggaran Yang Terbatas dan Luas Wilayah. Pada kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Satuan Reserse Kriminal Umum adalah substansi hukum. This study aims to analyze the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police, and examine and analyze the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police. The research method used is a combined normative and empirical research. The results showed that: The application of the law against perpetrators of violent theft in the Pangkejene and Islands Resort Police is not running optimally, because in the law enforcement process there are still problems. This makes the performance of the Investigator of the General Criminal Investigation Unit, not running optimally. And the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft are; substance, structure, culture, lack of investigator resources, limited budget and area. In these five factors, the most influential on the application of the law against perpetrators of violent theft in the General Criminal Investigation Unit is the substance of the law.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN PENGANTAR JENAZAH Toha, Nugroho Wisnumurti; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris, yaitu penelilitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun prilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini yaitu: Penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, belum berjalan secara efektif dalam. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara saat mengiringi mobil jenazah mengakibatkan penurunan kesadaran untuk mematuhi dan menaati seluruh protocol dalam berkendara. Faktor yang yang menjadi hambatan penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, yaitu: Faktor internal yang bersumber dari pihak pelaku dan pihak korban serta faktor eksternal yang bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar. This study aims to determine and analyze law enforcement and factors that hinder criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers. The research method used is a combined normative and empirical research, namely research that uses secondary data or data obtained through library materials and also empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior through direct observation. The results that the author obtained from this research are: Criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers in Makassar City has not been running effectively. This is due to the lack of public awareness and compliance in driving when accompanying a hearse resulting in a decrease in awareness to comply with and obey all protocols in driving. Factors that become obstacles to criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of pallbearers in Makassar City, namely: Internal factors originating from the perpetrator and the victim and external factors originating from the Makassar Police Traffic Police Investigator.
POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Yusuf, Azry; Namruddin, Respaty; Mirfan, Mirfan; Jumarlis, Mila; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5342

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material, baik berupa uang maupun barang, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan pakar politik, dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur politik transaksional yang mengakar. Dampaknya meliputi delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan degradasi kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia. sebagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilu. This study examines the phenomenon of money politics in the context of elections in Indonesia. Money politics refers to the practice of providing material incentives, such as cash or goods, to voters with the aim of influencing their political preferences. This phenomenon often occurs at various stages of the electoral process, from the campaign period to election day. The study aims to understand the driving factors, implementation mechanisms, and impacts on the quality of democracy and electoral integrity. Using a qualitative approach, data were collected through literature reviews, interviews with political experts, and analysis of relevant regulations. The findings reveal that money politics is driven by weak law enforcement, low political awareness among citizens, and deeply rooted transactional political culture. Its impacts include the delegitimization of election results, reinforcement of political oligarchies, and degradation of the quality of elected leadership. This study recommends strengthening regulations, improving political literacy, and enforcing stricter laws as strategic measures to minimize money politics practices in Indonesian elections.
PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA Hidayat, Rahmat; Fatimah, Siti; Alfarisi, Muhammad Adib
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5427

Abstract

Upaya penguatan dan reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kekerasan negara pada diskriminasi struktural, kebijakan negara yang mengakibatkan hak warga negeri dikelabui dan konflik sosial. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan hukum, kendala anggaran, serta kekurangan sumber daya manusia. Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi tanpa hak menuntut langsung, yang sering kali membuat rekomendasinya kurang efektif dalam proses hukum. Untuk meningkatkan efektivitas peran Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didasarkan pada analisis dokumen resmi regulasi dalam reformasi hukum dan bentuk perluasan kewenangan, termasuk hak penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM, pembentukan peradilan khusus HAM, serta penyusunan prosedur kerja sama formal dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Selain itu, perlunya dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dianggap penting untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dalam investigasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komnas HAM telah mengembangkan mekanisme penyelidikan dan mediasi yang cukup komprehensif, kelemahan pada aspek kewenangan eksekusi, resistensi politik, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Studi ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru terkait reformasi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas Komnas HAM, serta merekomendasikan penguatan kerangka hukum, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas internal untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Efforts to strengthen and reform the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in addressing cases of human rights violations in Indonesia such as state violence, structural discrimination, state policies that undermine citizens' rights, and social conflicts are crucial. As an independent institution, Komnas HAM plays a vital role in protecting and promoting human rights. However, in its implementation, Komnas HAM faces various challenges, including limited legal authority, budgetary constraints, and insufficient human resources. Komnas HAM's authority is restricted to conducting investigations and providing recommendations, without the power to prosecute cases directly. This often renders its recommendations less effective in legal processes. To enhance the effectiveness of Komnas HAM, this study employs a qualitative approach with a case study method, based on an analysis of official documents and regulations concerning legal reform and the expansion of Komnas HAM’s authority. These include prosecutorial rights in cases of human rights violations, the establishment of a special human rights court, and the formulation of formal cooperation procedures with law enforcement agencies and related institutions. Furthermore, adequate budgetary support and the enhancement of human resource capacity are considered essential to strengthen Komnas HAM’s performance in investigations and law enforcement. The study's findings reveal that, although Komnas HAM has developed comprehensive mechanisms for investigation and mediation, weaknesses in terms of execution authority, political resistance, and poor inter-agency coordination remain significant obstacles. This study contributes academically by offering a new perspective on institutional reform to strengthen Komnas HAM’s effectiveness. It also recommends the reinforcement of the legal framework, institutional synergy, and internal capacity building to support the resolution of human rights violations in Indonesia.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA Wahid, Andi Ismayana; Sufriaman, Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5461

Abstract

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 tahun. Yang mana pernikahan dini ini menimbulkan permasalahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan factor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran diinternet (browsing), dengan metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem hukum di Indonesia itu berbeda-beda, harus menganut sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor media massa. Dengan memahami faktor-faktor ini diharapkan dapat menekan meningkatnya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age that does not comply with the provisions of the law. Meanwhile, according to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974, the age of marriage is 19 years. This early marriage causes problems. This research aims to determine the provisions for marriage according to the legal system in force in Indonesia and the factors that cause early marriage in Kolaka Regency. This research uses a type of sociological juridical research, the specifications of this research are descriptive, with data sources originating from primary data and secondary data, obtained from literature studies and internet searches (browsing), with the data analysis method used is qualitative. The results of this research show that the provisions of the legal system in Indonesia are different, they must adhere to a national legal system that is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Several factors cause early marriage, namely factors economics, educational factors, family factors, mass media factors. By understanding these factors, it is hoped that we can reduce the increasing rate of early marriages that occur in Kolaka Regency.
PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA Isvany, Andi Lulu; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Wahid, Andi Ismayana; Amrullah, Andi Ashadi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan dan penegakan hukum, terutama dengan metode distribusi narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, krisis dalam sistem dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat turut memperburuk dampak sosial dari masalah narkoba ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, akademik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dan konsistensi penegakan hukum. Untuk melindungi generasi muda, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Edukasi menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menanggulangi masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan ini, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia. This research aims to analyze drug criminal law to understand the challenges, impacts and protection efforts for the younger generation. The drug problem in Indonesia is a crucial problem that has a significant impact on the younger generation. This is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the main challenge lies in implementing and enforcing the law, especially with increasingly complex drug distribution methods. Apart from that, crises in the family, education and community support systems also exacerbate the social impact of this drug problem. This research uses qualitative methods with a library research approach to collect and analyze data from various legal, academic and social sources. The research results show that although the legal framework is available, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of coordination and consistency of law enforcement. To protect the younger generation, close collaboration between government, society and families is needed. Education is a key component in creating effective and sustainable solutions to address drug problems. This research emphasizes the importance of a holistic approach in facing these challenges, in order to protect the future of Indonesia's young generation.
PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BERBAS-TANJUNG LAUT INDAH DI KOTA BONTANG Hasan, Yulia; Yauri, Ahmad; Sariman, Syahrul; Syafri, Syafri; Wicaksono, Arief; Herminawaty, Herminawaty
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5603

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pembangunan jalan lingkar Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah yang termasuk dalam Kawasan konservasi pesisir dan pulau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bontang Kalimantan Timur. Hasil penelitian bahwa konservasi pesisir dan pulau telah masuk pada Rencana Tata Ruang Kota Bontang yang diatur pada Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019, berarti telah ada upaya untuk melindungi, memanfaatkan dan melestarikan pesisir dan pulau. namun untuk pembangunan jalan lingkar pesisir dan pulau harus tetap memperhatikan pesisir, laut dan pulau dari material yang dapat merusak ekosistem. Perlu pendekatan yang holistik, melibatkan perencanaan yang matang, desain infrastruktur yang adaptif, serta keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan. The purpose of this study is to analyze the construction of the Berbas Pantai-Tanjung Laut Indah ring road which is included in the Coastal and Island Conservation Area. This research is a qualitative research with a juridical-empirical approach. The location of the research was conducted in Bontang City, East Kalimantan. The results of the study show that coastal and island conservation has been included in the Bontang City Spatial Plan which is regulated in Regional Regulation No. 13 of 2019, meaning that there have been efforts to protect, utilize and preserve the coast and islands. However, the construction of coastal and island ring roads must still pay attention to the coast, sea and islands from materials that can damage the ecosystem. A holistic approach is needed, involving careful planning, adaptive infrastructure design, and active involvement of all stakeholders.

Page 23 of 27 | Total Record : 264

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue