cover
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
+6224-6702272
Journal Mail Official
kadarkumfhusm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27229653     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v1i1
Core Subject : Social,
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal nasional yang menerbitkan artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum. okus dan ruang lingkup Kadarkum fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Kadarkum bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi, yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kadarkum berisikan bermacam kegiatan yang dilakukan baik oleh internal FH USM ataupun eksternal guna menangani dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan ilmu hukum yang kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kadarkum sebagai wadah bagi peneliti maupun akademisi yang memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum yang fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Kadarkum diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan mendorong daya kritis antara para akademisi, pemerintah dan masyarakat guna menjadikan masyarakat sadar hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 101 Documents
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH YPI KLAMBU GROBOGAN TENTANG PERATURAN LALU LINTAS Arif, Deni Bustanul; Pujiastuti, Endah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3380

Abstract

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat.Pelanggaran lalu lintas menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas   di wilayah Kabupaten Grobogan. Yang memprihatikan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut berstatus sebagai pelajar. Berdasar survey awal yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa MA YPI Klambu Grobogan belum memahami dengan baik dan benar peraturan berlalu lintas Berpijak pada kondisi tersebut serta argumen bahwa membangun para generasi muda khususnya para pelajar untuk tertib hukum dalam berlalu lintas merupakan suatu kebutuhan maka perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan pemahaman siswa MA YPI Klambu Grobogan tentang peraturan berlalu lintas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan   dengan   metode ceramah, tanya jawab, serta kuestioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai peraturan lalu lintas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema peraturan lalu lintas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.
MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA SISWA MA AL ADZKAR TENTANG URGENSI HUKUM DALAM MEMBANGUN RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN MASA PANDEMI COVID-19 Natalis, Aga; Sihotang, Amri Panahatan; Muryati, Dewi Tuti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2866

Abstract

Covid-19 is a zoonosis, an animal disease that transmits to humans, the emergence of a marker of problems between humans and the environment, therefore it is important to reconcile human relations with the environment that has been damaged for centuries, due to the development of an understanding that is maintained by law due to cultural influences, religion, economic system and so on. The Community Service Team will disseminate the weaknesses of current environmental regulations that are not based on the virtues of all components of life, this is to encourage students who are policy actors to be interested and strive to create justice for all components of life, including during and after the Covid-19 pandemic through changes to existing laws. The activity was carried out at MA Al Azkar, given the lack of understanding of MA Al Adzkar students regarding the urgency of law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic. This community service activity is carried out through the pre-test, lecture, question and answer method, and post-test. The results of community service activities have a good impact on students because they can increase students' understanding of the urgency of the law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic or 64.72%.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA Supriyadi, Supriyadi; Sihotang, Amri Panahatan
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2411

Abstract

Masyarakat RW XIX Kelurahan Sendangmulyo merupakan masyarakat yang homogin terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda beda maka dalam memahami perlindungan hokum terhadap hak milik atas tanah juga berbeda beda terlebih lagi pada permasalahan sertipikat ganda. Berpijak dari hal tersebut fakultas hokum melalui tim pengabdiannya berusaha memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tersebut dengan harapan masyarakat RW XIX Kelurahan Sendangmulyo menjadi terbuka pola pikirnya dalam memahami permasalahan sertipikat hak milik inilah target dari tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Metode yang digunakan melalui penyuluhan dan Tanya jawab yang diperkuat dengan kuisioner pra dan paska Sebagaimana dipahami bersama bahwa tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sertifikat dobel/ganda adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga hukum (BPN) yang terbit diatas satu objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hokum Tingkat pemahaman mengenai pentingnya sertipikat dan alur proses terjadinya sertipikat ganda sebelum dilakukan penyuluhan masih sangat minim hal ini diketahui dari kuisioner yang dibagikan, Setelah dilakukan penyuluhan dapat diketahui peningkatan pemahaman masyarakat RW XIX Kelurahan Sendangmulyo mengenai sertipikat hak hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner paska penyuluhan
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK surayda, helen intania
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3285

Abstract

The law is basically a reflection of human rights that is no longer seen as a mere defense but also a protection of citizens. This regulatory product will protect citizens. In fact, children cannot protect themselves from various words of loss, mental and social and in various lives. Based on KPA data for regions in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest rankings consist of 135 cases of advanced children with the law, 81 cases of family and alternative education, 5 cases of health and napza and 49 cases of education. According to dp3akb data of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, data on DP3A in Semarang in 2019 reached 5 cases. Based on the above thoughts and data, we as a Community Development Team feel that there needs to be real action through legal counseling activities on child protection in the Semarang area, namely SMK 3 Semarang City. Berbed this can be formulated problems in this community loving activity is to raise students smk 3 Semarang about "Child Protection City". This Community Detractor activity is conducted by pre-test method, lectures, discussions, Q&A and post test. In this activity, smk 3 students obtain information and information about child protection. The results of this activity have, before the activity, smk 3 students have not understood and understood, and after counseling smk 3 students increased insights on child protection services, it is terbib he well understood from the general 40 participants by 53.07%.Keywords: Organizing, Protection, Children.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA MASYARAKAT TENTANG BAHAYA COVID-19 DI DESA PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO ARDHANI, HANURING AYU
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.3769

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani antara masyarakat dengan perguruan tinggi sebagai kontribusi Tridharma perguruan tinggi. Ditengah masa pandemi yang menjadi bencana non-alam menjadikan tatanan masyarakat berubah bahkan berdampak pada kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Tingkat penularan yang tinggi dan vaksin yang belum ditemukan menjadi alasan utama pencegahan perlu dilakukan. Dinas Kesehatan dan desa berlomba-lomba untuk menjadi wadah dalam proses edukasi sebagai salah satu langkah preventif yang efektif mampu meminimalisir adanya pencegahan sejak dini. Penyebaran tentang virus covid-19 sangat cepat sehingga dibutuhkan n proses penyampaian informasi cepat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Melihat kenyataan dilapangan dan pentingnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjadikan kami yakin bahwa pengabdian ini adalah edukasi yang di butuhkan masyarakat. Termasuk komponen didalamnya diantaranya adalah bagaimana melakukan pencegahan agar siap memasuki era adaptasi kebiasaan baru.Sasaran yang menjadi objek sosialisasi adalah warga di desa Pucangan  kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah yang di pilih sesuai domisili. Metode yang digunakan dengan konsep sosialisasi secara langsung dengan sistem tanya jawab didalamnya.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19 JUITA, SUBAIDAH RATNA; Abib, Agus Saiful
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3454

Abstract

Wabah    Corona    Virus    Disease 2019    (Covid-19)    saat    ini    menjadi masalah utama masyarakat dunia, dan telah membuat khawatir seluruh negara termasuk negara Indonesia. Pada mulanya   pemerintah  Indonesia  tidak  segera   menangani  virus  tersebut  sesuai dengan informasi yang diperoleh dari negara-negara lain dikarenakan untuk meminimalisir adanya berita hoax serta agar masyarakat tidak panik. Namun pada kenyataanya banyak masyarakat yang menjadi korban virus Corona. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah yang sangat serius sehingga karantina kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona dan mengurangi jumlah  korban  haruslah diberlakukan oleh pemerintah. Instrumen hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan hukum dalam masa pandemi Covid-19 adalah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul Kembali, di satu sisi kebijakan hukum tersebut merupakan solusi praktis  yang   tegas dan efektif dalam menyelesaikan   berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini. Salah satu hal yang menarik dari isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah berkaitan dengan aspek hukum pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat Bab XIII, khususnya Pasal 90 Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam   kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai   Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 .  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai   Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 adalah mencapai 6,2%.  
Sosialisasi Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Moro dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat kartika, adhitya widya
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3958

Abstract

Abstract: The village head in the village government has a task, one of which is to improve the village economy and integrate it for the prosperity of the village community. One of them is through businesses owned by rural communities or the availability of UMKM in rural communities and increasing the benefits and protection through IPR, which can then be marketed through BUMDesa which are then expected to be marketed not only on a village scale but on a wider scale. The need for community service is because in Moro Village already has a BUMDesa, and there are home-scale community businesses that can be further optimized, especially regarding the function of BUMDesa that have not been maximized. This community service is carried out by the method of socialization which is carried out directly to the village community and village officials by providing socialization materials and discussion or consultation materials related to community service materials. Community service shows that the lack of public knowledge is due to a lack of socialization after socialization. The community knows that community businesses can be integrated into BUMDesa or, more broadly, with community group programs or UMKM and the protection of IPR. After the service is carried out, it is concluded that the level of the village economy can be improved, one of which is by providing socialization or assistance so that the community innovates and the community's economy can increase.Keywords:  BUMDesa; IPR; Village Economy; Village Head; Villagers.Abstrak: Kepala desa dalam pemerintah desa memiliki tugas salah satunya meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan untuk kemakmuran masyarakat desa. Tugas tersebut telah diamanatkan dalam UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa agar hal ini memiliki daya guna dan berhasil guna maka perlu melaksanakannya sesuai ketentuan berlaku. Salah satunya dengan melalui usaha yang dimiliki masyarakat desa atau ketersediaan UMKM pada masyarakat desa dan menambah kemanfaatan dan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dapat dipasarkan melalui BUMDesa yang kemudian diharapkan mampu dipasarkan tidak hanya sekala desa tetapi skala lebih luas. Perlunya pengabdian masyarakat karena pada Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah memiliki BUMDesa dan terdapat usaha masyarakat skala rumahan yang dapat lebih dioptimalkan, khususnya terkait fungsi BUMDesa belum maksimal. Bahkan pemaham terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum maksimal sehingga perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat desa maupun pamong desa melalui pemberian sosialisasi dan diskusi atau konsultasi. Pengabdian masyarakat mendapatkan hasil bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat karenakan kurangnya sosialisasi setelah sosialisasi masyarakat mengetahui usaha masyarakat dapat dientegrasikan pada BUMDesa atau lebih luas dengan program kelompok masyarakat atau UMKM dan perlindungan HKI. Setelah pengabdian dilakukan ditarik kesimpulan tingkat perekonomian desa dapat ditingkatkan salah satunya dengan memberikan sosialisasi atau pendampingan sehingga masyarakat berinovasi serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat.Kata Kunci: BUMDesa; HKI; Ekonomi Desa; Kepala Desa; Masyarakat Desa.
ASPEK HUKUM JUAL BELI SECARA ONLINE (E-COMMERCE) DI PANTI ASUHAN SITI KHADIJAH SEMARANG Saputra, Arikha; Listiyorini, Dyah; Suliantoro, Adi; Andraini, Fitika
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.4442

Abstract

AbstrakDalam transaksi jual beli, kita ketahui bahwa tidak dapat dibatasi oleh waktu dan jarak, dengan berkembangnya teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas salah satunya transaksi jual beli melalui jaringan internet. Pelaksanaan jual beli melalui jaringan internet terdapat beberapa proses yang dimulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perihal syarat sah perjanjian ialah kesepakatan dari para pihak, kecakapan untuk melakukan pembuatan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausal yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan dalam perjanjian jual beli secara elektronik.Namun dalam praktek, dimana syarat   tersebut belum pasti terpenuhi, yakni syarat kecakapan. Bahwa dalam transaksi jual beli online tidak dapat diidentifikasi apakah pihak dalam transaksi tersebut telah dikategorikan dewasa. Terlebih bahwa terkadang saat melakukan transaksi pembelian konsumen dihadapkan denga barang yang tak kunjung datang dan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual oleh pengusaha, hal inilah menjadi timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Maka dari itu, pentingnya pemberitahuan edukasi kepada masyarakat khususnya pada penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah yang notabene masih berusia relatif muda sehingga apabila para anak Panti Asuhan Siti apabila melakukan transaksi jual beli secara online, anak-anak panti telah mengetahui secara teori dan perundang-undangan.Permasalahan yang dialami mitra adalah tidak didapatkannya pengetahuan atau edukasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mitra masih dirasa kurang dalam pemahaman tersebut. Pengetahuan hukum bagi anak-anak penghuni panti sangatlah dirasa penting diberikan sehingga perlu diadakannya penyuluhan hukum bagi anak-anak panti asuhan Siti Khadijah Semarang yang bertujuan untuk memberikan edukasi ilmu sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui perkembangan hukum serta dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Solusi yang diberikan dengan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan Siti Khadijah, Kota Semarang dengan memberikan pemaparan materi dan berdiskusi agar anak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait  aspek hukum jual beli secara online (E-commerce) sehingga diharapkan dapat memberikan sarana edukasi hukum yang sering dialami oleh anak khususnya dan pemahaman hukum kepada masyarakat.  Kata Kunci : E-commerce, Pemahaman, Hukum
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AGUNAN PERBANKAN DI DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU Maiyori, Cisilia Lia
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.4047

Abstract

Kegiatan kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Dalam prakteknya, baik di desa maupun di kota, sangat dimungkinkan kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan mengalami masalah atau macet. Salah satu penyebabnya karena kurang paham akan agunan perbankan yang digunakan untuk melengkapi perjanjian kredit. Tujuan pelaksanaan pengabdian ini agar masyarakat secara teknis memamahami bahwa dalam kredit perbankan dibutuhkan agunan dalam sisi bisnisnya.Metode pelaksanaannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang benda-benda yang dijaminkan pada perbankan dan kewajiban para pihak yang timbul sebagai akibat perbuatan hukum perjanjian kredit. Hasil kegiatan pengabdian dengan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta memahami agunan pada perbankan. Dan dalam kegiatan yang akan datang untuk saran pada Pengadian masyarakat ini khususnya tentang agunan perbankan sebaiknya menambah instansi yang terkait sebagai pemateri atau narasumber dan tim peneliti sebagai fasilisatornya.Kata kunci : Jaminan, Perbankan
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH TERHADAP ANAK (KEPPSA surayda, helen intania
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3818

Abstract

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang berakibat dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak kerap kali mendapat tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial yang kerap kali tidak disadari sebagai bagian dari ekploitasi. Kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, social dan perlindungan dari kemungkinan adanya bahaya. Berdasarkan data dari KPA untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA) ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK 3 memperoleh informasi dan pemahaman   mengenai KEPPSA. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 bertambah wawasan mengenai KEPPSA, hal ini   ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53.85 %.

Page 3 of 11 | Total Record : 101