cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6281805607760
Journal Mail Official
aktualjustice@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Aktual Justice
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 25416502     EISSN : 27769844     DOI : https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.548
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
DIKOTOMI KEPASTIAN HUKUM DAN KEBENARAN MATERIIL TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PRAKTIK PERADILAN I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1780

Abstract

Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta otentik yang secara normatif memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Namun dalam praktik peradilan, akta PPAT tidak jarang dikesampingkan atau dinyatakan cacat dengan alasan tidak terpenuhinya kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang disengketakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dikotomi antara asas kepastian hukum yang melekat pada akta otentik PPAT dengan tuntutan kebenaran materiil yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakter dikotomi antara kepastian hukum dan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dalam praktik peradilan, serta implikasinya terhadap kedudukan hukum akta PPAT dan batas tanggung jawab hukum PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya harmonisasi norma antara hukum pertanahan dan praktik peradilan menyebabkan akta PPAT diperlakukan secara relatif dan tidak konsisten, sehingga melemahkan fungsi akta sebagai instrumen kepastian hukum dan memperluas potensi pertanggungjawaban hukum PPAT. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan harmonisasi pengaturan guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dalam praktik peradilan. Kata kunci: Akta PPAT, Kepastian Hukum, Kebenaran Materiil, Konflik Norma, Praktik Peradilan.
PRAKTIK TUKANG GIGI DI LUAR KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN Dewi Bunga; Ni Putu Diana Sari
Jurnal Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1781

Abstract

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, namun keterbatasan akses terhadap dokter gigi dan faktor ekonomi menyebabkan praktik tukang gigi masih berkembang di Indonesia. Secara historis, tukang gigi telah dikenal sejak masa kolonial sebagai bentuk pelayanan alternatif bagi masyarakat, tetapi dalam perkembangannya praktik tersebut sering kali dilakukan di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum.Tukang gigi pada dasarnya tidak memiliki pendidikan formal kedokteran gigi, sehingga kompetensi dan tanggung jawab hukumnya berbeda dengan dokter gigi. Permasalahan muncul ketika tukang gigi melakukan tindakan medis di luar kewenangannya, seperti pemasangan kawat gigi, penambalan, veneer, dan pencabutan gigi, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan tukang gigi serta implikasi hukum terhadap praktik tukang gigi di luar kewenangan dalam perspektif hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang didukung oleh literatur dan pendapat para ahli. Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tukang gigi dalam hukum kesehatan Indonesia bersifat terbatas dan diatur secara ketat hanya pada pembuatan serta pemasangan gigi tiruan lepasan. Praktik tukang gigi di luar kewenangan merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, dan pidana, terutama apabila menimbulkan kerugian, luka berat, atau kematian pada pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas guna melindungi keselamatan pasien serta menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi yang aman dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Tukang Gigi, Kewenangan, Hukum Kesehatan
KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH IV DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PAS BANDARA joko susanto
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, tujuan penelitian adalah, pertama mengetahui kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, kedua mengtahui faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif mencoba untuk memahami hukum dari perspektif teoritis dan filosofis. Penelitian melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara belum terlaksana maksimal, dibuktikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap pemalsuan pas Bandara. Kedua, faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara yaitu bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara.
DINAMIKA KONFLIK TENURIAL DALAM POLITIK AGRARIA Mahalia Sinta Auranti; Emalia Kalika A.S.; Alifia Azzahra; Dr Nurdin
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini membahas konflik tenurial dalam politik agraria di wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap sektor kehutanan dan hak-hak hutan adat masyarakat lokal. Konflik ini telah ada sejak zaman kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan teori konflik dan teori agraria kritis untuk menganalisis ketidaksetaraan distribusi tanah dan sumber daya pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian yang telah ada sebelumnya. Studi ini juga mencakup tinjauan literatur tentang politik agraria di Indonesia dan dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara hutan negara dan hutan masyarakat terletak pada pengelolaan dan fungsinya, dan diperlukan pengoreksian regulasi dalam tata kelola dan pengurusan kehutanan antara pemerintah dan masyarakat adat.
PENGUATAN MANAJEMEN BISNIS DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN DI ERA GLOBALISASI: MANAJEMEN BISNIS Adi Jumardiansyah
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the Business Strategies applied in an effort to increase sales is appropriate. The research method used is a descriptive qualitative research method. The data used in this study are primary and secondary data. data collection techniques through observation, interviews, documentation and questionnaire distribution at the Love Shop Boutique. Analysis of the data used in this study is a SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) analysis. The results of this study indicate that an effective strategy based on SWOT Matrix Analysis and SWOT Cartesian diagram produced an SO (Strength-Opportunity) strategy which has the highest score of 4.96 and is in quadrant 1 (Growth Oriented Strategy). Keywords: Business Strategy, SWOT, Sales
KOMPLEKSITAS BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL: ANTARA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Imam Gunawan; Ghina Widia Saiddah
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas konflik antara Israel dan Palestina serta upaya boikot produk pro Israel. Konflik antara kedua negara ini telah berlangsung selama 75 tahun dan mempengaruhi banyak aspek seperti HAM, agama, dan politik. Serangan Israel terhadap Palestina telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan. Indonesia, bersama dengan negara-negara lainnya, telah mengecam tindakan Israel dengan memberikan bantuan dan dukungan bagi Palestina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi dengan produk yang terafiliasi dengan Israel. Berbagai tantangan implementasi boikot dihadapi seperti halnya pelanggaran atas prinsip Most Favoured Nation dan prinsip Non-Discrimination dalam GATT. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini menganjurkan agar penerapan boikot terhadap produk pro Israel perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat konsekuensi diplomatis dan ekonomi yang mungkin terjadi. Upaya boikot terhadap produk pro Israel merupakan tindakan yang kompleks dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Legalitas dan implikasi diplomatik dari tindakan ini perlu ditelaah lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif.
ANALISIS HUKUM DAGANG TERHADAP PRAKTIK KARTEL MINYAK GORENG KEMASAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA I Gusti Ayu Widiadnyani
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the legal aspects of the packaged cooking oil cartel case from the perspective of unfair business competition in Indonesia. The scarcity and publicity of cooking oil prices from late 2021 to early 2022 caused public unrest and examined fairness in market competition. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) found allegations of coordinated product distribution by large producers. Using normative legal research methods, this study analyzes the application of Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999 as implemented in KPPU Decision Number 15KPPU-I/2022. The results show that distribution creates artificial scarcity that is detrimental to consumers and small businesses, as well as causing market distortions and violations of fair trade principles. This study identifies obstacles to law enforcement due to complex legal exposure and procedures and recommends clear regulatory guidelines and stricter sanctions to improve the effectiveness of competition law enforcement and consumer protection in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA Berliana
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bulliying di sekolah merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak, bahkan hingga mengganggu proses tumbuh kembangnya. Fenomena ini menjadi isu serius dalam perlindungan hak anak, mengingat anak memiliki hak atas rasa aman, pendidikan, dan perlakuan tanpa kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di sekolah berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak serta ketentuan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka, termasuk regulasi internasional dan nasional, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga terkait. penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan memiliki berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bullying belum maksimal, terutama dalam aspek pelaporan, rehabilitasi korban, dan sanksi terhadap pelaku maupun institusi yang lalai. Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak dari bullying secara komprehensif dan berkelanjutan. Kata kunci: perlindungan hukum, anak, bullying, sekolah, Konvensi Hak Anak

Page 12 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice Vol 7 No 1 (2022): Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice Vol 6 No 1 (2021): Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice Vol 4 No 1 (2019): Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice More Issue