cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Nomor 2 Januari 2021" : 7 Documents clear
PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Zulkarnain Ahmad; Nila Sastrawati; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829

Abstract

AbstrakPenelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Sumber data penelitian ini adalah data dan wawancara kepada hakim ekonomi syariah yang memiliki serfikat mediator di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan proses mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach).Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi. AbstractThe type of research used in this study was qualitative. in the form of field research (field research), using an empirical approach. The data sources of this research are data and interviews with sharia economic judges who have a mediator certificate at the Class 1A Makassar Religious Court. The results show that the role and process of the mediator in settling sharia economic disputes are in accordance with the provisions of Perma No.1 of 2016. The process and role, namely through mediation at the Class 1A Makassar Religious Court, in the mediation process is carried out by making a resume then both parties submit the two main contents of the resume, namely the case being litigated and the solution offered for a peaceful settlement. The procedures and stages of mediation in civil cases in general are regulated in article 3 to article 14 of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 in conjunction with PERMA Number 1 of 2008 concerning mediation procedures in court, and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation in court is divided into two stages, namely the pre-mediation stage and the mediation stage. The pre-mediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve their dispute. So that the role of the mediator in mediating Islamic economic disputes is in two ways, only as a facilitator who regulates the smoothness of the mediation process (facilitative approach).Keywords: Economic Dispute, Mediator, Religious Court.
ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG Musfira Musfira; Jamal Jamil; Istiqamah Istiqamah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.23521

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan sesuai dengan ketentuan tertentu yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan lainnya. Namun yang menjadi faktor tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng khususnya pada tahun 2019 sebesar 26,71% dengan jumlah 136 itsbat nikah yang telah diputuskan yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan sirri sering terjadi, dan beberapa faktor lainnya.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pelaksanaan, Pengadilan.AbstractThe main problem of this research is the Analysis of the Implementation of Itsbat Marriage on Sirri's Marriage at the Bantaeng Religious Court. The sub-problems are: 1) How is the implementation of the marriage itsbat trial against sirri marriages at the Bantaeng Religious Court? 2) How is the judge's consideration in resolving the marriage itsbat case? The results of this study indicate that the application for itsbat marriage at the Bantaeng Religious Court that is determined/accepted is a marriage that meets the requirements and pillars of marriage, and in accordance with certain provisions who are entitled to apply for a marriage certificate which is described in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3). Then the procedure is in accordance with the Guidebook for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II and other regulations. However, what is a factor in the high application for marriage itsbat at the Bantaeng Religious Court, especially in 2019, is 26.71% with a total of 136 marriage certificates that have been decided, namely the lack of public understanding about marriage registration, so that sirri marriages often occur, and several other factors.Keywords: Implementation, Religious Courts, The Itsbat of Marriage.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA Mutmainna Mutmainna; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21889

Abstract

AbstrakSaat ini perkembangan dari produk-produk yang berbasis Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan Syariah. Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan suatu sistem perbankan yang pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam. Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Normatif (syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam terhadap raktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas seperti gharar, maysir, dan riba. Karena Kesesuaian antara aplikasi rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme penyelesaian barang jaminan. Serta praktik rahn emas pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Praktik, Rahn Emas.AbstractNowadays, the development of Sharia-based products is increasing in Indonesia, not exception in the world of banking, especially in Sharia banking. Sharia banking or Islamic banks are banking systems that operate based on Islamic Shariah. The function of Sharia banks in general is no different from conventional banks, namely as an intermediation institution that connects the overfunded parties with the underfunded parties. When the need is urgent while finances are declining then some people choose by way of debt. They could have borrowed by pawning their valuables. The main problem that became the study in this study is how the review of Islamic law on the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.The type of research used in this study is a qualitative type of field. The approaches used are two: Normative Approach (syar'i), juridical and empirical approach. The results showed that the Islamic Law view of gold rahn raktik in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani is considered to be in accordance with Sharia principles because it does not contain 3 elements that are prohibited in the practice of gold rahn such as gharar, maysir, and riba. Because of the conformity between the application of gold rahn at Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani can be seen on three things, namely the rukun, the legal terms of mortgages, costs and the mechanism of settlement of collateral goods. As well as the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No.26/DSN-MUI/III/2002 on Rahn Emas.Keywords: Bank Syariah Indonesia, Islamic Law, Practice, Rahn Emas.
PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Putri Rezky Ramadhani; Lomba Sultan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.23522

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam di kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy tetap dilaksanakan. Namun, tetap mengikuti protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama RI Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. Dalam pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi adalah sunnah, apabila walimah dianggap penting dan mendesak di masa pandemi dan terlebih dahulu di ukur kedaruratannya seperti apa. Bagi pihak yang di undang untuk menghadiri walimah di masa pandemi, apabila terdapat suatu hal yang buruk, para ulama sepakat bahwa tidak wajib hukumnya bagi orang yang di undang untuk menghadiri undangan tersebut. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Seharusnya Pemerintah lebih menegaskan terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama agar dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan bukan hanya di tujukan pada nasional saja melainkan ditujukan juga pada regional (wilayah) di karenakan perkembangan virus masing-masing di wilayah itu berbeda. 2) bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan atau walimah hendaknya bersabar untuk menunda pelaksanaannya sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelaksanaan, Walimatul ‘ursy.AbstractThe main problem of this research is the implementation of walimatul 'ursy in the midst of the covid-19 pandemic in the perspective of Islamic law in the Ujung Bulu sub-district, Bulukumba Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the implementation of Walimatul 'Ursy in the midst of the Covid-19 Pandemic in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? 2)What is the Islamic Law Perspective regarding the Implementation of Walimatul 'Ursy in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? The results of this study indicate that the implementation of walimatul 'ursy is still carried out. However, continue to follow the health protocol in accordance with government recommendations. Based on the circular letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 regarding the appeal for the implementation of the Covid-19 Health protocol in public areas within the Directorate General of Islamic Community Guidance. In the view of Islamic law, the implementation of walimatul 'ursy in the midst of a pandemic is sunnah, if walimah is considered important and urgent during a pandemic and first, what kind of emergency is measured. For those who are invited to attend the walimah during the pandemic, if there is something bad, the scholars agree that it is not obligatory for the person invited to attend the invitation. The implications of this research are 1) The government should emphasize more regarding the circular issued by the Ministry of Religion so that it can pay more attention to the provisions that are more specific and not only aimed at the national but also at the regional (regional) due to the development of the virus in each country. each in the region is different. 2) for people who want to carry out marriages or walimah, they should be patient to delay the implementation temporarily until an undetermined time limit.Keywords: Implementation, Islamic Law, Walimatul ‘Ursy.
PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG Ahmad Arsyi Afdali; Nur Taufiq Sanusi; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318

Abstract

 AbstrakIslam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa  oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnahnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan keimanan dan sosial masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pokok permasalaha dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah jenis data “kualitatif”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalamp penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan.AbstractIslam as a universal religion and the majority in Indonesia, makes the Qur'an as a way of life for mankind brought by the Prophet Muhammad SAW. The presence of the Prophet Muhammad can be interpreted in terms of the liberation of peace and human welfare through teachings sourced from the Qur'an and Sunnah. Islam views poverty as something that can damage the faith and social fabric of society. Islam also considers it a disaster that must be addressed immediately. Therefore, everyone is encouraged to become a muzakki where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to people who are poor themselves. The main problem in this study is how to manage zakat on poverty alleviation at BAZNAS Soppeng Regency. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach, and socio-cultural. The results show that the zakat management mechanism at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Soppeng Regency includes the process of planning, organizing, and implementing the collection of zakat funds from muzakki to be given to mustahiq, as well as distribution and utilization of zakat which consists of consumptive assistance and productive assistance. The assistance carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) to the community was gradually able to reduce the economic problems of the community.Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management.
PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA UNISMUH MAKASSAR Prili Dwi Utami; Sohrah Sohrah; Hadi Daeng Mappuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.22079

Abstract

 AbstrakArtikel ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis empiris, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ketentuan jual beli saham dalam hukum Islam telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal yang dengan jelas menghalalkan transaksi jual beli saham secara Syariah sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan larangan yang telah di tentukan dalam syariat Islam. 2) Pelaksanaan jual beli saham Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar menggunakan akad Bai’ al-musawamah, dimana system jual beli yang dipakai ini adalah system jual beli dengan cara tawar menawar sehingga mencapai harga yang diinginkan dan dilakukan dalam satu majelis. Dengan akad tersebut, maka hak-hak dari para investor yang terlibat di dalamnya dapat dijaga sepenuhnya.Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Saham Syariah.AbstractThis article discusses how to review Islamic law on the practice of buying and selling sharia shares. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research, while the approach taken is an empirical juridical approach, then the primary data source is interviews conducted at the Indonesian Stock Exchange Investment Gallery Unismuh Makassar, secondary data sources are sourced from books, thesis and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study show: 1) The provisions for buying and selling shares in Islamic law have been regulated by the National Sharia Council and the Indonesian Ulema Council in fatwa: Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 concerning the Capital Market and General Guidelines for the Implementation of Sharia Principles in the Market Sector. Capital that clearly justifies the sale and purchase of shares in Sharia as long as the activities carried out are in accordance with the terms and do not conflict with the prohibitions specified in Islamic law. 2) The sale and purchase of Sharia shares at the Unismuh Makassar Indonesia Stock Exchange Investment Gallery uses the Bai' al-musawamah contract, where the buying and selling system used is a buying and selling system by way of bargaining so that it reaches the desired price and is carried out in one assembly. With this contract, the rights of the investors involved in it can be fully safeguarded. Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Sharia Stocks.
KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH BTN SYARIAH ATAS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Hijrah Zaherina; Musyfikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.22077

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum islam terhadap konsep Murabahah BTN Syariah Cabang Makasar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui bagaimanana implementasi Murabahah BTN Syariah Cabang Makasar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris dan teologi normatif (syar’i). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pihak bank bagian human capital support dan financing service. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam termasuk BTN Syariah Cabang Makassar mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan). Implikasi dari penelitian ini Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang terkait pembiayaan seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.Kata Kunci: Bank Syariah, Keadilan, Kesejahteraan, Murabahah.AbstractThis study was conducted with the aim of knowing how Islamic law reviews the concept of Murabahah BTN Sharia Makassar Branch for justice and community welfare and to find out how the implementation of Murabahah BTN Syariah Makassar Branch for justice and public welfare. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with research approaches used are: empirical juridical and normative theology (syar; i). The sources of data for this research are the bank for human capital support and financing services. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: Data management, data analysis and conclusion drawing. The results of this study indicate that Islamic banks including BTN Sharia Makassar Branch take murabahah to provide short-term financing to their clients to purchase goods even though the client may not have the cash to pay. Murabaha, as used in Islamic banking, is found primarily on the basis of two elements: the purchase price and associated costs, and the agreement based on mark-ups (profits). Implications of this research in future research can add other variables related to financing such as mudharabah contracts and musyarakah contracts. In further research, in order to be able to conduct research in other Islamic banks. Keywords: Justice, Murabahah, Sharia Bank, Welfare.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue