cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alvi Syahrin
Contact Email
journaljlbppoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljlbppoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law and Border Protection
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 27985563     DOI : https://doi.org/10.52617/jaim
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
An objective of JLBP: Journal of Law and Border Protection is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JLBP: Journal of Law and Border Protection is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JLBP: Journal of Law and Border Protection invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Border Studies; Law Studies; Administrative Law; Transnational Organized Crime; Labor Mobility and Employment; Territorial Disputes; Refugees And Asylum Seekers. JLBP: Journal of Law and Border Protection accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JLBP: Journal of Law and Border Protection is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
URGENSI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI PEMBAHARUAN DESAIN PASPOR NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN FITUR KEAMANAN TERBARU Hilmy, Muhadzib Rezki; Wijanarko, Ervan Fawwaaz; Berlian, Theresya
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.694

Abstract

Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keimigrasian suatu negara. Pembaharuan desain paspor Indonesia yang diluncurkan pada 17 Agustus 2024 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan integritas dokumen perjalanan. Dengan penerapan tema wastra yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, serta penerapan fitur keamanan terbaru, paspor ini diharapkan dapat meminimalisir pemalsuan dan penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan desain paspor Indonesia dari perspektif penegakan hukum keimigrasian dan untuk mengevaluasi efektivitas fitur keamanan baru dalam melindungi identitas Warga Negara Indonesia (WNI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, berita, dan wawancara dengan ahli keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya merupakan langkah simbolis, tetapi juga membawa implikasi nyata terhadap sistem keimigrasian dan perlindungan identitas.
STRATEGI UPAYA PREVENTIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI Felicia, Nathania; Farizal, M. Rafly; Lasendo, M. Fadel
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.695

Abstract

Perdagangan orang merupakan isu global yang semakin memprihatinkan, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan imigrasi di perbatasan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang di era globalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi hukum dan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh otoritas imigrasi dalam memperkuat pengawasan perbatasan. Data yang digunakan meliputi data primer dari informasi terkini, serta data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, seperti pembentukan satuan tugas dan kerjasama internasional, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan korupsi. Di sisi lain, strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan orang dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
PENGUATAN KERJASAMA IMIGRASI DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO): STRENGTHENING COOPERATION BETWEEN IMMIGRATION AND RELATED AGENCIES IN THE SUPERVISION OF TRAFFICKING IN PERSONS (TPPO) I Putu Rama Widi Nugraha; M. Arief Setiawan; Priscilia Claresta Panjaitan
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.214

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan isu yang semakin mendesak dan memerlukan penanganan terpadu dari berbagai lembaga terkait. Pengawasan terhadap TPPO di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara pihak imigrasi dan instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerjasama antara imigrasi dan instansi terkait dalam pengawasan TPPO melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada regulasi nasional serta kebijakan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kerjasama antarinstansi, termasuk peningkatan pertukaran data dan informasi, pelatihan bersama, dan penerapan kebijakan terpadu, berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan TPPO. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan, seperti perbedaan prosedur antarinstansi dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Dengan memperkuat kolaborasi antarinstansi terkait, pengawasan TPPO diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam melindungi WNI dari praktik perdagangan orang dan mendukung penegakan hukum secara berkelanjutan.  
REKOMENDASI HUKUM TERKAIT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM SITUASI DARURAT OLEH BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN: LEGAL RECOMMENDATIONS RELATED TO THE SECURITY OF VITAL OBJECTS IN EMERGENCY SITUATIONS BY THE INTELLIGENCE AND IMMIGRATION ENFORCEMENT SECTOR Muhadzib Rezki Hilmy
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.265

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi pengamanan objek vital dalam situasi darurat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang dan merumuskan rekomendasi hukum yang operasional. Secara konseptual, pengamanan dipahami sebagai sistem terpadu yang melindungi aset fisik, dokumen negara, data digital, serta keselamatan personel. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi empiris di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, data dikumpulkan dari regulasi/pedoman, temuan lapangan, dan praktik kelembagaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan empat kesenjangan utama: (1) belum adanya SOP pengamanan kantor yang baku dan tervisualisasi; (2) belum terselenggaranya pembekalan/pelatihan teknis serta simulasi keadaan darurat secara terjadwal; (3) belum memadainya sarana-prasarana pendukung (jalur evakuasi terstandar, sistem alarm, CCTV, brankas data, panic button); dan (4) koordinasi lintas instansi yang masih manual serta belum terintegrasi. Menjawab temuan tersebut, penelitian merekomendasikan: pembentukan SOP pengamanan komprehensif berbasis risiko dan visualisasi prosedur; mandat pelatihan dan simulasi berkala lintas bidang; penganggaran sarana-prasarana kritikal termasuk sistem peringatan dan proteksi data; serta protokol koordinasi terintegrasi dengan instansi terkait. Implementasi rekomendasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas, konsistensi respons darurat, dan kepercayaan publik, serta menjadi model replikasi bagi UPT keimigrasian lain untuk memperkuat ketahanan kelembagaan dan mendukung sistem keamanan nasional.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA: LEGAL STUDY OF ABUSE OF FOREIGN RESIDENCE PERMITS ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING IMMIGRATION Joshua Bismadhika Arya; M. Habel Sinurat, M; Oktarida Nurul Maharani; M. Daffa Khairan
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.306

Abstract

Keimigrasian di Indonesia merupakan isu penting yang berkaitan dengan pengaturan pergerakan orang asing di negara kepulauan ini. Dengan posisi strategis sebagai negara transit, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola arus masuk warga negara asing, baik yang legal maupun ilegal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem keimigrasian yang berlaku, aturan mengenai izin tinggal, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menggali berbagai aspek hukum terkait keimigrasian. Temuan menunjukkan bahwa keimigrasian di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap orang asing, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Terdapat tiga jenis pelanggaran izin tinggal: penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan tinggal tanpa izin. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kesimpulannya penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan keimigrasian yang seimbang antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi.  
ANALISIS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DIJALUR IMIGRASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN: ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN IMMIGRATION AND LAW ENFORCEMENT CHALLENGES IN BORDER AREAS Karina Dewi Putri; Imran Abrilianno; Kartiko Cahyo Nugroho
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.337

Abstract

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius dan berdampak luas, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi jalur lintas imigrasi. Artikel ini menganalisis fenomena perdagangan manusia di jalur imigrasi dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi kejahatan ini di daerah perbatasan. Studi ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi meningkatnya perdagangan manusia, seperti faktor ekonomi, sosial, serta lemahnya regulasi dan pengawasan di perbatasan. Penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, serta kerja sama antarnegara yang belum optimal. Diharapkan bahwa hasil analisis ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan strategi penanganan perdagangan manusia dan memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan.    
UPAYA PREVENTIF INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN MATERIIL PASCA AKSI DEMONSTRASI DI UPT KEIMIGRASIAN: IMMIGRATION INTELLIGENCE PREVENTIVE EFFORTS TO PREVENT MATERIIL DAMAGE POST TO DEMONSTRATION ACTIONS AT THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF IMMIGRATION Rahel Elena Gultom; M Vigo Ananda Patria; Hafiz Satria Wijaya
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.458

Abstract

Kerusakan material pada fasilitas pemerintah akibat demonstrasi yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan besar bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada peran intelijen keimigrasian dalam upaya preventif untuk mencegah kerusakan material dan gangguan operasional pasca aksi demonstrasi di UPT Keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi kebijakan mitigasi risiko yang lebih baik. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengkaji upaya preventif melalui analisis data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deteksi dini ancaman dan koordinasi lintas lembaga dengan aparat keamanan lokal terbukti efektif dalam mengurangi kerusakan material dan meningkatkan kesiapan operasional staf UPT. Temuan utama meliputi keberhasilan identifikasi risiko sebelum aksi massa terjadi, penurunan signifikan tingkat kerusakan fasilitas, serta peningkatan kesadaran dan responsivitas staf melalui pelatihan rutin. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem intelijen, peningkatan teknologi pemantauan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur yang ada dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif di UPT Keimigrasian. Rekomendasi penelitian ini mencakup pengembangan teknologi deteksi ancaman yang lebih canggih, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi berisiko tinggi.
IMPLEMENTASI OBJECTIVE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION OLEH UPT P2TK DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI LTSA: IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION BY UPT P2TK, EAST JAVA MANPOWER AND TRANSMIGRATION OFFICE, THROUGH LTSA Moch. Zharfan Bagas; Rike Alfiana; Magna Suhendra; Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.725

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sebagai bentuk komitmen dalam memastikan tata kelola migrasi pekerja migran Indonesia yang aman, tertib, dan reguler. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Objective GCM oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui LTSA telah selaras dengan sejumlah Objective GCM, khususnya Objective 2, 3, 4, dan 5. Keselarasan ini tercermin melalui penyediaan layanan publik yang efisien, informasi yang akurat dan tepat waktu, verifikasi identitas hukum yang ketat, serta integrasi layanan berbagai instansi dalam satu sistem migrasi prosedural. Dengan demikian, LTSA yang dikelola oleh UPT P2TK tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai instrumen lokal yang mengimplementasikan prinsip-prinsip GCM berbasis soft law. Kesesuaian terhadap empat Objective tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan migrasi di tingkat daerah telah sejalan dengan norma internasional, serta secara substantif berkontribusi terhadap tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan reguler.
PERAN P4MI SIDOARJO MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK KONTRAK KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA HONG KONG 2025: THE ROLE OF P4MI SIDOARJO IN HANDLING CASES OF VIOLATION OF LABOR CONTRACT RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN HONG KONG 2025 Dhiaulhaqi An Nazhmi; Slamet Mulyono Redjosari
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.742

Abstract

This study discusses the role of P4MI Sidoarjo in handling cases of violations of labor contract rights experienced by Indonesian migrant workers in Hong Kong in 2025. This study departs from the many cases of complaints from migrant workers, especially in Hong Kong, who often experience unilateral termination of employment, salary deductions, and not getting basic rights according to the contract. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews with P4MI Sidoarjo staff, direct observation, as well as searching for related documents and news. The results show that P4MI Sidoarjo plays an active role as a place of complaint, mediator, and companion for migrant workers who experience problems. One of the cases raised is the case of Putri, a migrant worker who was unilaterally repatriated and did not get her rights. P4MI Sidoarjo followed up on the complaint by facilitating clarification between the worker, agency and related parties. However, this study also found that the protection of migrant workers still faces challenges, especially in terms of enforcing rights and providing fair compensation. Therefore, the role of P4MI is crucial to ensure legal, social and economic protection for Indonesian migrant workers abroad
EVALUASI EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI WEBSITE E-VISA DALAM MODERNISASI LAYANAN DI ERA MOBILITAS GLOBAL: EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF E-VISA WEBSITE IMPLEMENTATION IN SERVICE MODERNIZATION IN THE ERA OF GLOBAL MOBILITY Adi Pratiwi, Komang Ayu Triandita; S.S., M.Si., Sukma Sushanti,
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.786

Abstract

This research examines the implementation of the MOLINA e-Visa website at the Immigration Office Class I ICP Denpasar as a manifestation of digital transformation in Indonesian immigration services. Using a descriptive qualitative method, this research aims to analyze the effectiveness and challenges in implementing the e-Visa system, which is part of public service modernization. This platform serves as a comprehensive solution in immigration service management, with architecture specifically designed to optimize user experience. Research findings indicate that the e-Visa implementation has positively contributed to improving procedural efficiency and service accessibility, particularly in the context of Bali's tourism sector recovery post-pandemic. However, there are several significant challenges that need to be addressed, including limited socialization, technical constraints in account verification, and the incomplete integration of several supporting services. This research also identifies system security vulnerabilities, as evidenced in document forgery cases in Semarang, highlighting the need for strengthened layered security systems. These findings provide important contributions to the development of policies and practices in managing digital immigration systems in Indonesia.

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 1 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 2 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 1 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 2 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 1 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 2 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 1 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 2 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 1 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection More Issue