cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alvi Syahrin
Contact Email
journaljlbppoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljlbppoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law and Border Protection
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 27985563     DOI : https://doi.org/10.52617/jaim
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
An objective of JLBP: Journal of Law and Border Protection is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JLBP: Journal of Law and Border Protection is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JLBP: Journal of Law and Border Protection invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Border Studies; Law Studies; Administrative Law; Transnational Organized Crime; Labor Mobility and Employment; Territorial Disputes; Refugees And Asylum Seekers. JLBP: Journal of Law and Border Protection accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JLBP: Journal of Law and Border Protection is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk Suriname, Kolombia, dan Hong Kong: Implikasi terhadap Keamanan dan Kesejahteraan Nasional Alfian, Afif; Yulanderi, Dwi Yustisia P.; Arkhan, Farid
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.634

Abstract

Penelitian ini membahas analisis kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia terhadap tiga negara, yaitu Suriname, Kolombia, dan Hong Kong, dengan fokus pada dampak kebijakan ini terhadap keamanan dan kesejahteraan nasional. Melalui kebijakan bebas visa, Indonesia berusaha mempererat hubungan diplomatik serta meningkatkan kunjungan wisatawan asing yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi tantangan terkait keamanan, seperti risiko peningkatan kejahatan lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dan analisis data kualitatif, dengan mengandalkan studi literatur untuk menilai dampak BVK dalam aspek ekonomi dan keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan BVK harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Studi ini merekomendasikan agar kebijakan BVK dievaluasi secara berkala guna memastikan manfaat ekonomi tetap seimbang dengan keamanan nasional, dan agar kebijakan ini terus berkontribusi positif terhadap hubungan bilateral serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
REFORMULASI PROSEDUR TERTANGKAP TANGAN TERHADAP ORANG ASING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Prasta, Putra Deta Husa
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.636

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah penindakan oang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Fenomena ini muncul karena masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan teknis di lapangan saja tetapi juga produk hukum yang melandasi tindakan petugas imigrasi tersebut. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia mengharuskan tindakan petugas imigrasi sebagai organ pemerintah diawasi dan dibatasi oleh hukum. Namun masih terdapat banyak proses tertangkap tangan, tidak sesuai dengan SOP yang telah ada. SOP mengenai penangkapan tertangkap tangan yang sudah ada masih belum mengakomodir kebutuhan praktis. Oleh karenanya diperlukan pembaruan terhadap konsep tertangkap tangan pada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan tertangkap tangan terhadap Orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian oleh petugas imigrasi? dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan hukum prosedur tertangkap tangan terhadap Orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi? Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum (Julius Stahl) dan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) sebagai general theory dalam topik ini bahwa penegakan hukum patut didudukan sesuai doktrin dan parameter dalam negara hukum. Kemudian, Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis kendala dalam proses tertangkap tangan selama ini oleh petugas imigrasi. Adapun metode dalam penelitian ini melakukan metode penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan konseptual (conceptul approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan triangulasi data dan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SOP tertangkap tangan yang telah ada belum efektif diterapkan oleh petugasi imigrasi dan juga tidak dapat dijadikan pedoman praktik bagi petugas dalam melakukan pengamanan hingga penindakan kepada orang asing yang tertangkap tangan. Peneliti menyarankan agar dilakukan reformulasi hukum terhadap proses tertangkap tangan sebagai dasar tindakan petugas sekaligus acuan dalam tata cara penanaganan orang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan konsep yang diusulkan sebagai output penelitian ini.
STRATEGI KONSTRUKTIF DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI SECARA DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Qolby, Ajeep Akbar; Manalu, Abellya; Pratama, Andre Milen
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.685

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu dari Transnational Organized Crime yang marak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat terdapat 698 korban TPPO pada periode Januari-Juli 2024, dengan provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara menjadi yang terbanyak. Pengawasan yang lebih fokus pada aspek keamanan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, sehingga membentuk sikap masyarakat yang tidak takut untuk melakukan aktivitas ilegal. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, penulis mengusulkan strategi konstruktif kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga yang tergabung pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan integrasi kebijakan, data, dan pengawasan administratif serta lapangan terpadu. Pengawasan administratif dilakukan oleh Imigrasi, BP2MI, dan Dinas Ketenagakerjaan di pos lintas batas dan Kantor Imigrasi, sementara pengawasan lapangan dilaksanakan oleh TNI dan Polri melalui sweeping jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi jalur tikus kasus perdagangan orang. Selain itu, edukasi oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang bekerja sama dengan BP2MI untuk mencegah perekrutan ilegal dan eksploitasi pekerja migran. Strategi ini bertujuan mengatasi hambatan dalam pencegahan TPPO di perbatasan Indonesia-Malaysia, mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP PENGUNGSI: ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 Sulaiman, Avriza; Rafiandito, Fathriza Muhammad; Laksono, Dicky
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.686

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi fungsi pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) terhadap pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun Indonesia bukan negara menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, negara ini berperan sebagai negara transit dengan jumlah pengungsi mencapai 12.295 orang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi pengawasan pengungsi melalui studi kepustakaan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kendala utama: tidak jelasanya regulasi turunan tentang mekanisme pengawasan, keterbatasan struktur organisasi RUDENIM, dominasi pengawasan administratif tanpa pengawasan lapangan memadai, serta ketidakselarasan antara fungsi detensi dan pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan tiga rekomendasi: reformulasi definisi yuridis RUDENIM, penguatan fungsi pengawasan lapangan, dan restrukturisasi organisasi dengan pembentukan seksi khusus pengawasan pengungsi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas pengawasan pengungsi di Indonesia.
INTERDEPENDENSI KOMUNITAS INTELIJEN DALAM FORUM KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA: ANALISIS TERHADAP UPAYA KONTRATERORISME GUNA MEREDUKSI JARINGAN FOREIGN TERRORIST FIGHTER Yusuf, Muhammad Choirul; Ahzami, Milhan Naufal; Fitrianti, Lia
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.687

Abstract

Keimigrasian memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kawasan Asia Tenggara yang didalamnya mencakup Negara Indonesia, menjadi titik perlintasan yang rawan terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir, khususnya terorisme. Institute for Economics and Peace (IEP) telah menghimpun data indeks terorisme global (global terrorism index/GTI) di negara- negara ASEAN, dan hasilnya menunjukkan bahwa 6 dari 10 negara di Asia Tenggara memiliki ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu target potensial karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kementerian Hukum dan HAM melalui institusi imigrasi menjadi sorotan karena memiliki wewenang dalam masalah perlintasan orang, manajemen perbatasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Asia Tenggara yang kaya akan keragaman kultural, etnis, agama, politik, dan sosial, serta mobilitas lintas negara, memberikan celah bagi sindikat teroris untuk melakukan migrasi melalui titik-titik rentan yang non prosedural. Oleh karena itu, kerjasama dan pengawasan intelijen sangat penting dalam mitigasi dan penanganan terorisme di Asia Tenggara, melalui forum kerjasama regional sebagai sarana untuk memfasilitasi interaksi antar negara. Institusi imigrasi perlu melakukan kerjasama dalam taraf diplomatik ataupun taktis, serta meningkatkan interkoneksi dengan komunitas intelijen di Asia Tenggara untuk mereduksi jaringan terorisme. Pengawasan intelijen juga diperlukan dalam mengidentifikasi jaringan terorisme sejak dini, sementara kerjasama intelijen memungkinkan pertukaran informasi tentang pergerakan kelompok teroris dan langkah-langkah preventif yang dapat ditempuh.
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS WNA ASAL PAKISTAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER Andrian, Dito Wahyu; Alam, Galih Lintang; Danendra, Faizal Akhal
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.688

Abstract

Pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, terutama yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh WNA asal Pakistan, MK, yang mencoba mengurus paspor Indonesia secara ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jember. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian di Indonesia serta apa saja dasar hukum yang mendasari tindakan administratif terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada MK dan bagaimana sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tindakan deportasi dan penangkalan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh MK merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada sistem keamanan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak imigrasi Jember dengan melakukan deportasi dan penangkalan terhadap MK adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kedaulatan negara. Kata Kunci: .
KEMANUSIAAN VS KEDAULATAN: ISU PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN Lathifah, Elvina Zora; Putra, Akbar Mula; Amrullah, Damarjati M.
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.689

Abstract

Isu penanganan pengungsi di Indonesia menjadi tantangan signifikan yang dihadapi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi sosial, dan ketidakpastian masa depan mereka. Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia, memaksa pemerintah untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan namun tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif untuk menganalisis upaya dan peran keimigrasian dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah tetap berupaya melindungi hak-hak pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, implementasi pengawasan dan penanganan pengungsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi regulasi, dan tumpang tindih fungsi kelembagaan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan model pemusatan penampungan pengungsi di satu tempat khusus untuk mempermudah pengawasan dan pemenuhan hak-hak pengungsi. Selain itu, penguatan regulasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, UNHCR, dan IOM juga diperlukan untuk menangani isu pengungsi secara komprehensif.
NEOLIBERALISME DAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL: STUDI LITERATUR TENTANG SCAMMING SEBAGAI BENTUK TRANSNATIONAL CYBER CRIME Pradana, Erlangga Danny Rimba
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.690

Abstract

Globalisasi, dengan neoliberalisme sebagai ideologi, menjadi salah satu sebab yang mendorong pesatnya arus migrasi internasional. Arus migrasi internasional yang intensif disamping memberikan dampak positif juga memberikan ancaman terkait adanya aktivitas transnasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. Perkembangan teknologi akibat globalisasi juga memberikan ancaman terkait cyber crime baik skala nasional maupun transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi timbulnya transnational cyber crime dengan neoliberalisme serta peran Imigrasi dalam menanggulangi cyber crime berdasarkan contoh kasus cyber crime oleh 10 (sepuluh) Warga Negara Asing di Jawa Timur. Metode penelitian normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui sebab-akibat munculnya kasus tersebut serta mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber penelitian berasal dari sumber primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imigrasi telah melakukan berbagai upaya mencegah maraknya transnational cyber crime. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait cyber crime menjadikan masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Diperlukan adanya sosialisasi terkait transnational cyber crime kepada masyarakat oleh Imigrasi dengan menggandeng instansi terkait demi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya cyber crime.
DILEMA HUKUM DAN SOSIAL: KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBATASAN KERJA PENGUNGSI INDONESIA DENGAN BEST PRACTICE DI NEGARA LAIN Ikhsan, Fadhilatul; Sastra, Achmad Sami; Harahap, Dondo Haulian A.
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.692

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi kompleksitas permasalahan yuridis dan sosio-ekonomi terkait larangan bekerja bagi pengungsi di Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus pada implikasinya terhadap kesejahteraan pengungsi dan dinamika sosial masyarakat setempat. Melalui pendekatan socio-legal yang diintegrasikan dengan metodologi hukum normatif-deskriptif, studi ini mengeksplorasi diskrepansi regulatoris antara Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang mengimplementasikan larangan bekerja bagi pengungsi dengan prinsip-prinsip fundamental yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menjamin hak universal untuk bekerja. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa absennya kerangka regulasi yang komprehensif mengenai hak kerja pengungsi telah mengakibatkan konsekuensi multidimensional yang signifikan. Manifestasi paling nyata dari problematika ini tercermin dalam eskalasi kasus bunuh diri di kalangan pengungsi, dengan 19 kasus terverifikasi sejak 2017. Bantuan finansial yang didistribusikan melalui International Organization for Migration (IOM), senilai Rp 1.250.000 per individu dewasa dan Rp 500.000 per anak, terbukti tidak memadai untuk menjamin standar hidup yang layak. Analisis komparatif dengan yurisdiksi internasional, khususnya Thailand yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan integrasi pengungsi dalam sektor ketenagakerjaan, mendemonstrasikan potensi kontribusi positif pengungsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan serangkaian intervensi strategis, meliputi: revisi komprehensif Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk mengakomodasi hak kerja terbatas bagi pengungsi, pengembangan program pelatihan kerja yang terintegrasi, serta intensifikasi kolaborasi dengan organisasi internasional. Implementasi rekomendasi ini diproyeksikan dapat menghasilkan ekuilibrium optimal antara pemenuhan hak fundamental pengungsi dan preservasi kepentingan strategis nasional Indonesia.
ANOMALI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: PEMIDANAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN SEMU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi
Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i1.693

Abstract

Perkawinan campuran di Indonesia semakin marak di era globalisasi, namun fenomena ini juga menimbulkan masalah hukum, terutama terkait perkawinan semu yang bertujuan memperoleh keuntungan keimigrasian secara ilegal. Artikel ini membahas pemidanaan dan pembuktian tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti regulasi yang ada dan tantangan dalam membuktikan niat serta motif pelaku perkawinan semu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Keimigrasian telah mengatur pemidanaan bagi pelaku perkawinan semu, pembuktian di ranah hukum masih menghadapi berbagai kendala. Faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan turut memperburuk praktik ini. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan sistem keimigrasian melalui perkawinan semu.

Page 12 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 1 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 2 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 1 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 2 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 1 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 2 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 1 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 2 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 1 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection More Issue