cover
Contact Name
M. Alvi Syahrin
Contact Email
journaljlbppoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljlbppoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law and Border Protection
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 27985563     DOI : https://doi.org/10.52617/jaim
An objective of JLBP: Journal of Law and Border Protection is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JLBP: Journal of Law and Border Protection is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JLBP: Journal of Law and Border Protection invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Border Studies; Law Studies; Administrative Law; Transnational Organized Crime; Labor Mobility and Employment; Territorial Disputes; Refugees And Asylum Seekers. JLBP: Journal of Law and Border Protection accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JLBP: Journal of Law and Border Protection is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
PERAN PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN: THE ROLE OF IMMIGRATION INVESTIGATORS (PPNS) IN HUMAN TRAFFICKING CRIMES ACCORDING TO LAW NO. 6 OF 2011 ON IMMIGRATION I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra; Ikhwan Fauzi; Ni Putu Sekar Kencana Yustisia
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.804

Abstract

TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, mengkaji berbagai regulasi hukum yang relevan, serta hambatan yang dihadapi PPNS, seperti koordinasi antar-lembaga, keterbatasan personel, dan fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif.    
PENGUATAN REGULASI PENGGUNAAN SENJATA API YANG KOMPREHENSIF: MITIGASI RISIKO PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL: STRENGTHENING COMPREHENSIVE FIREARMS USE REGULATION: MITIGATING THE RISKS OF FIREARMS USE BY IMMIGRATION OFFICERS FROM A NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE Ghaitsa Zahira Shofa; Kuncoro Wisnu Murti; M. Aldo Ratu Agung
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.805

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pemanfaatan senjata api oleh petugas imigrasi serta upaya mitigasi risiko dalam menghadapi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Penambahan substansi baru dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait pemberian wewenang penggunaan senjata api sebagai alat yang membantu petugas imigrasi dalam melakukan penegakkan hukum keimigrasian. Berdasarkan prinsip legalitas adanya penambahan substansi penggunaan senjata api tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan senjata api dan mencegah timbulnya perdebatan publik. Namun belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normati dengan membandingkan hukum antara peraturan penggunaan senjata api di kepolisian dan Bea Cukai, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017. Perbandingan hukum ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan regulasi penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Perlu ditegaskan dalam penyusunan regulasi tersebut secara spesifik mengenai jenis, izin kepemilikan, syarat penggunaan, dan keadaan penggunaan senjata api. Penegasan aturan tersebut merupakan upaya penguatan regulasi yang akan dibentuk sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan senjata api oleh petugas imigrasi.  
PELANGGARAN HAK KONTRAK KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA HONGKONG 2025: VIOLATION OF EMPLOYMENT CONTRACT RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS HONG KONG 2025 Dhiaulhaqi An Nazhmi
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.737

Abstract

The placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, especially to Hong Kong, holds serious challenges, especially in terms of violations of labor contract rights. This study aims to understand how the application of Human Security principles is carried out by the Sidoarjo Service Center for the Protection of Indonesian Migrant Workers (P4MI) in handling cases of such violations. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through direct interviews and observation of one real case experienced by a migrant worker named Putri. The results show that P4MI Sidoarjo does not only carry out administrative functions, but also plays a role as a protector of the rights and dignity of migrant workers through humanist case resolution, legal advocacy, and social security access assistance. This approach is in line with the concept of Human Security, which emphasizes the protection of individuals from fear and deprivation. The handling of cases by P4MI demonstrates the need to strengthen institutions at the regional level to ensure the comprehensive protection of migrant workers.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PROSES DEPORTASI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA : ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF THE DEPORTATION PROCESS FOR FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA Alvian Dwi Febriawan
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.866

Abstract

Deportasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan tindakan administratif yang  bersumber dari kewenangan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya.  Di Indonesia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian yang  menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal dan aturan  hukum nasional. Akan tetapi, pelaksanaan deportasi kerap dikaitkan dengan persoalan  perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama ketika tindakan administratif  melibatkan pembatasan kebebasan individu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam  bagaimana prosedur deportasi dirancang dalam kerangka hukum keimigrasian, serta  sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan HAM diterapkan dalam praktik. Penelitian ini  menggunakan teori perlindungan, teori kedaulatan negara, dan teori hukum administrasi  negara sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi  nasional telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, tantangan tetap muncul dalam  aspek implementasi, terutama berkaitan dengan standar detensi, transparansi prosedur,  dan pengawasan administratif.Kata kunci: deportasi, keimigrasian, perlindungan HAM,  kedaulatan negara, hukum administrasi negara. 
PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA : THE ROLE OF IMMIGRATION LAW IN UPHOLDING STATE SOVEREIGNTY: A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE Haedy Habiburohman Ruhimat
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.870

Abstract

Hukum keimigrasian merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan negara untuk menjaga kedaulatan, mengatur perpindahan orang antarnegara, serta memastikan keamanan dan ketertiban nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum keimigrasian berkontribusi dalam menegakkan kedaulatan negara, menelaah implikasi yuridis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam perspektif hukum tata negara, dan mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum keimigrasian efektif dalam menghadapi berbagai tantangan modern seperti migrasi ilegal, praktik penyelundupan manusia, maupun penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana negara menyeimbangkan pelaksanaan kedaulatannya dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan keimigrasian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori kedaulatan negara, teori hukum tata negara, serta teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keimigrasian memiliki peran besar dalam mendukung penegakan kedaulatan, memperkuat legitimasi tindakan pemerintah, dan memastikan adanya akuntabilitas dalam administrasi keimigrasian. Namun, pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan, terutama terkait keterbatasan sarana, kualitas sumber daya manusia, serta semakin kompleksnya kejahatan transnasional. Secara umum, kerangka regulasi Indonesia sudah cukup kuat, tetapi tetap perlu diperkuat melalui pembaruan kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan kedaulatan dan perlindungan HAM dapat terus terjaga.
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI TENTARA ASING DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA): LOSS OF REPUBLIC OF INDONESIA CITIZENSHIP (A CASE STUDY ON THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN CITIZENS AS FOREIGN SOLDIERS IN THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT) Koesmoyo Ponco Aji
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.930

Abstract

Keterlibatan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dinas militer Federasi Rusia pada konflik bersenjata internasional menguji kedaulatan negara dan integritas asas kewarganegaraan tunggal (single nationality) yang dianut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis keikutsertaan WNI dalam kekuatan bersenjata asing serta membedah konsekuensi hukumnya terhadap kehilangan kewarganegaraan secara ipso jure, pencabutan dokumen perjalanan, dan tata kelola pengawasan keimigrasian di perbatasan (border protection). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikatan diri secara kontraktual ke dalam struktur angkatan bersenjata Rusia secara sah memenuhi delik kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, integrasi hierarkis tersebut menempatkan mereka sebagai kombatan asing (foreign combatants), yang secara materiil membuktikan pemenuhan unsur masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Gugurnya status kewarganegaraan terjadi demi hukum (loss of citizenship by operation of law), di mana penerbitan keputusan tata usaha negara berkarakter murni deklaratif, dan timbulnya kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness) tidak menghalangi sanksi demi menjaga keselamatan kedaulatan negara. Akibat hukumnya, hak atas Paspor Republik Indonesia gugur seketika, status hukum subjek beralih menjadi Orang Asing, dan Direktorat Jenderal Imigrasi berwenang menerapkan Penangkalan (blacklisting) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bilamana dilakukan repatriasi kemanusiaan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) perbatasan wajib menerapkan protokol isolasi melalui penempatan di Rumah Detensi Imigrasi guna menjalani pemeriksaan intelijen terpadu sebelum proses peradilan lanjutan.
AKTUALISASI FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA: ACTUALIZATION OF IMMIGRATION CONTROL FUNCTIONS IN PREVENT EFFORTS OF THE CRIME OF PEOPLE SMUGGLING Ahmad Nabil Adzikri; M.Farhan Wijaya; Farel Bima Delyano
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.938

Abstract

Penyelundupan manusia menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dalam upaya preventif. Artikel ilmiah ini menanalisis implementasi fungsi pengawasan keimigrasian sebagai bagian dari strategi preventif terhadap penyelundupan manusia. Latar belakang penelitian menyoroti eskalasi tindak pidana ini dan urgensi peningkatan pengawasan keimigrasian. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis keefektifan kebijakan pengawasan keimigrasian dalam menanggulangi penyelundupan manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian yang baik dapat membatasi pergerakan pelaku penyelundup dan mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Kesimpulan menyoroti perlunya peningkatan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keimigrasian sebagai langkah preventif yang efektif. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan keimigrasian. Artikel ilmiah ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang pentingnya peran pengawasan keimigrasian dalam mencegah tindak pidana penyelundupan manusia dan memberikan dasar bagi pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan ini secara global.
OPTIMALISASI NOMENKLATUR KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI: PENDEKATAN KONSEP PROCESSING FLUENCY: OPTIMIZATION OF IMMIGRATION OFFICE CLASSIFICATION NOMENCLATURE: PROCESSING FLUENCY CONCEPT APPROACH Angga Susetyo; Devika Suci Latifah; Aldrian Kurniawan
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.939

Abstract

Pengaturan klasifikasi Kantor Imigrasi termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Jenis-jenis klasifikasi Kantor Imigrasi adalah, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor Imigrasi Kelas II, dan Kantor Imigrasi Kelas III. Kemudian klasifikasi tersebut dibagi lagi berdasarkan ada dan tidaknya bagian yang menyelenggarakan urusan pemeriksaan keimigrasian. Contohnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta yang memiliki kompleksitas nomenklatur klasifikasi. Penelitian menggunakan analisis konsep processing fluency sebagai tolok ukur persepsi publik terhadap nomenklatur klasifikasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pengaturan nomenklatur klasifikasi Kantor Imigrasi memiliki nilai processing fluency yang rendah. Hasil tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap citra Kantor Imigrasi yang erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan publik.
MENELUSURI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL: FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI, SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN: EXPLORING ABUSE OF RESIDENCE PERMITS: CAUSAL FACTORS, SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT, AND POLICY RECOMMENDATIONS Andre Rahman H; Ammar Abdu Jawad A; Annisa Pradita Yulianti
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.940

Abstract

Izin tinggal merupakan dokumen resmi yang penting bagi warga negara asing untuk tinggal di negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks hukum imigrasi, izin tinggal berperan krusial dalam mengatur keberadaan orang asing dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Fenomena penyalahgunaan izin tinggal telah menjadi isu yang semakin menonjol di berbagai belahan dunia, dengan banyak warga negara asing yang tinggal tanpa izin yang sah akibat berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit dan kebijakan imigrasi yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan izin tinggal, menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman dan perspektif warga negara asing melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakpahaman tentang peraturan imigrasi, tekanan ekonomi, dan stigma sosial. Kebijakan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap proses perpanjangan izin tinggal dan program edukasi masyarakat, diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan penyalahgunaan izin tinggal dapat diminimalisir dan hubungan antara imigran dan masyarakat lokal dapat diperbaiki.
STANDARISASI PEJABAT IMIGRASI UNTUK MENGGUNAKAN SENJATA API DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI STUDI KOMPARASI DENGAN KEIMIGRASIAN NEGARA LAIN: STANDARDIZING IMMIGRATION OFFICIALS TO USE FIREARMS IN THE FRAMEWORK OF IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT THROUGH COMPARATIVE STUDY WITH IMMIGRATION OF OTHER COUNTRIES Amalia Kusuma Wardhani; Amsal Rinaldy Syafi’i Harahap; Akbar Priantana Ramadhan
Journal of Law and Border Protection Vol. 8 No. 1 (2026): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v8i1.941

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memerlukan standar yang jelas dan tegas, terutama dalam penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya standarisasi prosedur penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keselamatan petugas imigrasi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi komparasi terhadap kebijaka keimigrasian negara lain tentang prosedur penggunaan senjata api. Direktorat Jenderal Imigrasi, Immigration Checkpoint Authority of Singapore, Immigration and Customs Enforcement of United States of American adalah otoritas yang telah menggunakan senjata api dalam bertugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya standar yang jelas, penggunaan senjata api dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dan konflik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang mengatur secara rinci mengenai kriteria, pelatihan, dan situasi yang memerlukan penggunaan senjata api. Standarisasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pejabat imigrasi dan memberikan jaminan hukum yang lebih baik dalam melaksanakan tugas mereka.