cover
Contact Name
M. Alvi Syahrin
Contact Email
journaljlbppoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljlbppoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law and Border Protection
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 27985563     DOI : https://doi.org/10.52617/jaim
An objective of JLBP: Journal of Law and Border Protection is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JLBP: Journal of Law and Border Protection is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JLBP: Journal of Law and Border Protection invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Border Studies; Law Studies; Administrative Law; Transnational Organized Crime; Labor Mobility and Employment; Territorial Disputes; Refugees And Asylum Seekers. JLBP: Journal of Law and Border Protection accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JLBP: Journal of Law and Border Protection is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
PERAN PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN: THE ROLE OF IMMIGRATION INVESTIGATORS (PPNS) IN HUMAN TRAFFICKING CRIMES ACCORDING TO LAW NO. 6 OF 2011 ON IMMIGRATION I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra; Ikhwan Fauzi; Ni Putu Sekar Kencana Yustisia
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.804

Abstract

TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, mengkaji berbagai regulasi hukum yang relevan, serta hambatan yang dihadapi PPNS, seperti koordinasi antar-lembaga, keterbatasan personel, dan fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif.    
PENGUATAN REGULASI PENGGUNAAN SENJATA API YANG KOMPREHENSIF: MITIGASI RISIKO PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL: STRENGTHENING COMPREHENSIVE FIREARMS USE REGULATION: MITIGATING THE RISKS OF FIREARMS USE BY IMMIGRATION OFFICERS FROM A NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE Ghaitsa Zahira Shofa; Kuncoro Wisnu Murti; M. Aldo Ratu Agung
Journal of Law and Border Protection Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v7i2.805

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pemanfaatan senjata api oleh petugas imigrasi serta upaya mitigasi risiko dalam menghadapi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Penambahan substansi baru dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait pemberian wewenang penggunaan senjata api sebagai alat yang membantu petugas imigrasi dalam melakukan penegakkan hukum keimigrasian. Berdasarkan prinsip legalitas adanya penambahan substansi penggunaan senjata api tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan senjata api dan mencegah timbulnya perdebatan publik. Namun belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normati dengan membandingkan hukum antara peraturan penggunaan senjata api di kepolisian dan Bea Cukai, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017. Perbandingan hukum ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan regulasi penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Perlu ditegaskan dalam penyusunan regulasi tersebut secara spesifik mengenai jenis, izin kepemilikan, syarat penggunaan, dan keadaan penggunaan senjata api. Penegasan aturan tersebut merupakan upaya penguatan regulasi yang akan dibentuk sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan senjata api oleh petugas imigrasi.