cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alvi Syahrin
Contact Email
journaljlbppoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljlbppoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law and Border Protection
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 27985563     DOI : https://doi.org/10.52617/jaim
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
An objective of JLBP: Journal of Law and Border Protection is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JLBP: Journal of Law and Border Protection is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JLBP: Journal of Law and Border Protection invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Border Studies; Law Studies; Administrative Law; Transnational Organized Crime; Labor Mobility and Employment; Territorial Disputes; Refugees And Asylum Seekers. JLBP: Journal of Law and Border Protection accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JLBP: Journal of Law and Border Protection is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 9   10   11   12   13 
Juridicial Reflection on Handling of Refugee Issues Into National Legal Instruments And Its Relevance To Resistance State Sovereignty Yusuf, Muhammad Choirul; Riyadi, Sarina; Gibran, Teuku Atsil Syah
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.602

Abstract

Dalam menghadapi era keterbukaan di berbagai bidang, aspek kedaulatan dianggap menjadi benteng lapis pertama yang menentukan ketahanan nasional dan stabilitas negara. Semakin berdaulat suatu negara, maka terdapat berbagai konsekuensi logis yang harus dihadapi, baik dalam tahap penguatan kebijakan maupun produk yuridisnya. Problematika terkait penanganan pengungsi internasional menjadi pembahasan yang dilematis bila ditinjau dari dasar hukum yang mengikatnya dan juga dengan adanya sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 terkait pengungsi. Setidaknya terdapat 145 negara yang menandatangani konvensi dan 146 negara yang menandatangani protokol tersebut sebagai intrumen hukum nasional. Adapun pertimbangan logis yang mendasari sikap Indonesia untuk tidak meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut sebagai urgensi yang harus diselesaikan. Kendati penanganan isu pengungsi pernah masuk ke dalam pembahasan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), tetapi pada periode 2021-2025 ini arah political will lembaga legislatif mengisyaratkan bahwa urgensi terkait penanganan pengungsi tidak menjadi kajian yang harus diprioritaskan. Artikel ini akan meninjau aspek kedaulatan negara dalam merespons potensi pelanggaran hukum dari perspektif keimigrasian, yang tentunya beririsan dengan sikap moral Indonesia selaku negara transit bagi pengungsi sebelum adanya pemberlakuan pemukiman kembali (resettlement) ke negara ketiga yang menampung para pengungsi.
THE URGENCY OF THE WORK HOLIDAY VISA PROGRAM IN FULFILLING IMMIGRATION FUNCTIONS BASED ON LIBERALISM THEORY PERSPECTIVE Subiyanto, Francisco David; Karunia, Ferdyan Samuel; Qolby, Ajeep Akbar
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.603

Abstract

Program Work Holiday Visa (WHV) adalah program yang memungkinkan pemuda dari satu negara untuk tinggal dan bekerja sementara di negara lain dengan tujuan untuk belajar, mengenal budaya, dan berkontribusi secara ekonomi. Dalam konteks fungsi keimigrasian, WHV memiliki urgensi yang perlu dianalisis berdasarkan perspektif teori liberalisme. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi program WHV dalam memenuhi fungsi keimigrasian berdasarkan perspektif teori liberalisme. Pertama, ditekankan pentingnya perspektif liberalisme dalam konteks globalisasi dan integrasi antarnegara. Teori liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, pertukaran ekonomi, dan penghapusan hambatan yang menghalangi pergerakan orang dan modal antarnegara. Kedua, dianalisis urgensi program WHV sebagai instrumen kebijakan yang mempromosikan pertukaran budaya, peningkatan pemahaman antarnegara, dan kerja sama ekonomi. Program WHV memungkinkan pemuda untuk mengalami kehidupan di negara lain, meningkatkan toleransi, memperluas jaringan internasional, dan membangun hubungan bilateral yang erat. Selanjutnya, perhatian diberikan pada dampak ekonomi dari program WHV. Dengan memberikan kesempatan kerja sementara kepada pemuda asing, program ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Pemuda asing dapat memperkaya tenaga kerja, mengisi kekurangan keterampilan, dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Selain itu, dianalisis juga implikasi program WHV dalam konteks pengendalian imigrasi. Dalam perspektif liberalisme, program ini mencerminkan pendekatan selektif yang memprioritaskan individu yang bermanfaat dan berkontribusi bagi negara tujuan. Meskipun program WHV dapat memberikan keuntungan, penting untuk memperhatikan risiko penyalahgunaan, misalnya penyalahgunaan tenaga kerja asing atau masalah keamanan terkait dengan perjalanan antarnegara. Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi urgensi program WHV berdasarkan perspektif teori liberalisme. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi program WHV dalam konteks fungsi keimigrasian, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan pengendalian imigrasi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan program WHV dalam mendukung hubungan internasional dan kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme.
AKTUALISASI FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA Adzikri, Ahmad Nabil; Wijaya, M.Farhan; Delyano, Farel Bima
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.626

Abstract

Penyelundupan manusia menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dalam upaya preventif. Artikel ilmiah ini menanalisis implementasi fungsi pengawasan keimigrasian sebagai bagian dari strategi preventif terhadap penyelundupan manusia. Latar belakang penelitian menyoroti eskalasi tindak pidana ini dan urgensi peningkatan pengawasan keimigrasian. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis keefektifan kebijakan pengawasan keimigrasian dalam menanggulangi penyelundupan manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian yang baik dapat membatasi pergerakan pelaku penyelundup dan mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Kesimpulan menyoroti perlunya peningkatan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keimigrasian sebagai langkah preventif yang efektif. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan keimigrasian. Artikel ilmiah ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang pentingnya peran pengawasan keimigrasian dalam mencegah tindak pidana penyelundupan manusia dan memberikan dasar bagi pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan ini secara global.
OPTIMALISASI NOMENKLATUR KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI: PENDEKATAN KONSEP PROCESSING FLUENCY Susetyo, Angga; Latifah, Devika Suci; Kurniawan, Aldrian
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.627

Abstract

Pengaturan klasifikasi Kantor Imigrasi termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Jenis-jenis klasifikasi Kantor Imigrasi adalah, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor Imigrasi Kelas II, dan Kantor Imigrasi Kelas III. Kemudian klasifikasi tersebut dibagi lagi berdasarkan ada dan tidaknya bagian yang menyelenggarakan urusan pemeriksaan keimigrasian. Contohnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta yang memiliki kompleksitas nomenklatur klasifikasi. Penelitian menggunakan analisis konsep processing fluency sebagai tolok ukur persepsi publik terhadap nomenklatur klasifikasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pengaturan nomenklatur klasifikasi Kantor Imigrasi memiliki nilai processing fluency yang rendah. Hasil tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap citra Kantor Imigrasi yang erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan publik.
MENELUSURI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL: FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI, SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN Rahman H, Andre; Jawad A, Ammar Abdu; Yulianti, Annisa Pradita
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.628

Abstract

Izin tinggal merupakan dokumen resmi yang penting bagi warga negara asing untuk tinggal di negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks hukum imigrasi, izin tinggal berperan krusial dalam mengatur keberadaan orang asing dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Fenomena penyalahgunaan izin tinggal telah menjadi isu yang semakin menonjol di berbagai belahan dunia, dengan banyak warga negara asing yang tinggal tanpa izin yang sah akibat berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit dan kebijakan imigrasi yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan izin tinggal, menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman dan perspektif warga negara asing melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakpahaman tentang peraturan imigrasi, tekanan ekonomi, dan stigma sosial. Kebijakan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap proses perpanjangan izin tinggal dan program edukasi masyarakat, diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan penyalahgunaan izin tinggal dapat diminimalisir dan hubungan antara imigran dan masyarakat lokal dapat diperbaiki.
STANDARISASI PEJABAT IMIGRASI UNTUK MENGGUNAKAN SENJATA API DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI STUDI KOMPARASI DENGAN KEIMIGRASIAN NEGARA LAIN Wardhani, Amalia Kusuma; Harahap, Amsal Rinaldy Syafi’i; Ramadhan, Akbar Priantana
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.629

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memerlukan standar yang jelas dan tegas, terutama dalam penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya standarisasi prosedur penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keselamatan petugas imigrasi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi komparasi terhadap kebijaka keimigrasian negara lain tentang prosedur penggunaan senjata api. Direktorat Jenderal Imigrasi, Immigration Checkpoint Authority of Singapore, Immigration and Customs Enforcement of United States of American adalah otoritas yang telah menggunakan senjata api dalam bertugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya standar yang jelas, penggunaan senjata api dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dan konflik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang mengatur secara rinci mengenai kriteria, pelatihan, dan situasi yang memerlukan penggunaan senjata api. Standarisasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pejabat imigrasi dan memberikan jaminan hukum yang lebih baik dalam melaksanakan tugas mereka.
TINJAUAN HUKUM KOLABORASI IMIGRASI DAN KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENDAMPINGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM Ardiansyah, Andika; Pratama, Ario Nanda; Salsabila, Asma Putri
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.630

Abstract

Kolaborasi antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) memegang peran vital dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ancaman eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui perspektif Teori Perlindungan Hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini menganalisis efektivitas kolaborasi kedua lembaga tersebut berdasarkan lima faktor: regulasi, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya regulasi yang komprehensif, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019, memfasilitasi sinergi antarinstansi dalam mencegah keberangkatan non-prosedural. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi melalui SIMKIM dan Sisko P2MI mempercepat verifikasi dokumen dan deteksi dini potensi migrasi ilegal. Sosialisasi berbasis masyarakat dan pendekatan sensitif budaya juga meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya dokumentasi resmi. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada efektivitas perlindungan PMI, namun tantangan dalam akses layanan dan kendala sosialisasi di wilayah terpencil tetap perlu diperhatikan. Rekomendasi utama penelitian ini mencakup peningkatan akses layanan, perluasan sosialisasi, dan pelatihan petugas guna memperkuat perlindungan yang berkelanjutan bagi PMI.
PENANGANAN EKSISTENSI IMIGRAN GELAP BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN INDONESIA Azhim, Abdul Raafi Nur; Wildan, Alvino Arya Putra; Ramadita, Aliffia
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.631

Abstract

Penelitian ini membahas penanganan eksistensi imigran gelap di Indonesia dari perspektif keimigrasian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan posisi strategis Indonesia, jumlah imigran ilegal meningkat secara signifikan, menimbulkan ancaman terhadap keamanan, stabilitas sosial, dan ekonomi nasional. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis deskriptif kualitatif untuk menggali dampak serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan penanganan imigran gelap. Temuan menunjukkan bahwa imigran gelap sering terlibat dalam aktivitas kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat. Upaya penanganan dilakukan melalui pengawasan ketat di perbatasan, tindakan deportasi, dan koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menangani kasus pencari suaka. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan teknologi pengawasan dan kerja sama antar lembaga untuk memperkuat kontrol perbatasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA:  ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES PERADILAN PIDANA Puspitasari, Aisya Galuh; Ridho, Akhmad; Pujakesuma, Deny
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.632

Abstract

Keimigrasian merupakan aspek esensial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di Indonesia. Pengaturan terkait keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang meliputi kewarganegaraan, izin tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Namun, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu isu utama adalah ketergantungan pada sanksi administratif tanpa diimbangi dengan proses peradilan pidana, yang mengakibatkan sanksi tersebut dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, praktik korupsi dalam birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran keimigrasian. Selain itu, proses peradilan pidana terhadap kasus keimigrasian sering kali tidak optimal karena keterbatasan kapasitas sistem peradilan dan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang keimigrasian. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna meningkatkan efektivitas sanksi administratif serta kapasitas peradilan pidana dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Evaluasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
PERAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PELANGGARAN ORANG ASING YANG MELEBIHI MASA IZIN TINGGAL (OVERSTAY) DI INDONESIA Sembiring, Brama Yudha Agatha; Nugraha, Dinar Afdhal; Sabilla, Dita Putri
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.633

Abstract

Indonesia adalah tujuan yang diminati oleh warga negara asing, baik untuk keperluan berlibur, bekerja sampai bertempat tinggal sementara di Indonesia. Indonesia membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk dapat tinggal sementara di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal. Warga negara asing dapat tinggal di Indonesia dengan dasar izin tinggal yang dikeluarkan oleh otoritas keimigrasian, namun dalam pelaksanaannya, warga negara asing kerap melanggar terkait izin tinggal yang telah diberikan seperti menetap di Indonesia melebihi izin yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor warga negara asing melakukan pelanggaran overstay serta upaya yang dilakukan keimigrasian terhadap oranga asing yang melebihi masa izin tinggalnya. Penulis juga memberikan saran terkait dengan peningkatan pengawasan, pelaksanaan sosialisasi dan penguatan hukum terhadap pelaku pelanggaran overstay dapat diminimalisir.

Page 11 of 14 | Total Record : 132

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 1 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 2 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 1 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 2 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 1 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 2 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 1 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 2 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 1 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection More Issue