cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alvi Syahrin
Contact Email
journaljlbppoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljlbppoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Law and Border Protection
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 27985563     DOI : https://doi.org/10.52617/jaim
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
An objective of JLBP: Journal of Law and Border Protection is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JLBP: Journal of Law and Border Protection is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JLBP: Journal of Law and Border Protection invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Border Studies; Law Studies; Administrative Law; Transnational Organized Crime; Labor Mobility and Employment; Territorial Disputes; Refugees And Asylum Seekers. JLBP: Journal of Law and Border Protection accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JLBP: Journal of Law and Border Protection is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 8   9   10   11   12 
DIPLOMATIC REVIEW OF CALLING VISA IMMIGRATION POLICY AGAINST ISRAEL AND FREE VISA VISIT TO TAIWAN STUDY IN THE DIALECTICS OF REALISM Anggraini, Deva Ghita; Yusuf, Muhammad Choirul; Gibran, Atsil Syah; Riyadi, Sarina
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.484

Abstract

Dalam ruang lingkup kebijakan politik luar negeri, Indonesia menganut pada asas bebas aktif dalam hal berdiplomasi. Dengan demikian, dasar kebijakan diplomatik yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak diintervensi oleh unsur manapun. Pemberlakuan dan perumusan suatu kebijakan luar negeri tidak dideterminasi oleh adanya kepentingan nasional yang mangakar. Dalam hal ihwal perlintasan keluar dan masuknya orang ke dalam wilayah Indonesia, terdapat suatu kebijakan keimigrasian yang berhubungan dengan asas bebas aktif Indoneisa berupa Kebijakan calling Visa terhadap Negara Israel dan pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan terhadap Negara Taiwan. Berdasarkan latar belakang politisnya, Pemerintah Indonesia tidak mendukung kedua negara tersebut dalam ranah hubungan diplomatik, dikarenakan Indonesia menaruh keberpihakan kepada Palestina atas dasar perjuangan religi dan menaruh keberpihakan kepada Tiongkok atas dasar kesepahaman gagasan “One China”. Berdasarkan perspektif realisme yang melibatkan unsur kebijakan asing dan arah politik negara, Pemerintah Indonesia melalui instansi imigrasi mengedepankan aspek Selective policy yang menimbang adanya unsur kebermanfaatan secara ekonomi dan politis dalam pemberlakuan kebijakan calling visa dan Bebas Visa Kunjungan terhadap dua negara yang bersangkutan.
AN EFFORTS TO PREVENT TRANSNATIONAL CRIME IN THE INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA (ANALYSIS OF CASE STUDIES IN THE ENTIKONG BORDER AREA AND ITS HANDLING EFFORTS Gibran, Atsil Syah; Zuhri, Muhammad Rizki; Adham, Muhammad Fahmi
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.485

Abstract

Indonesia memiliki garis perbatasan yang panjang dengan negara tetangga melalui pulau-pulau dan wilayah darat, laut, serta udara. Batas wilayah ini merupakan pemisah kedaulatan negara yang diatur oleh hukum internasional. Untuk mengawasi perbatasan tersebut, terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluar bagi pelintas batas manusia dan barang, dilengkapi dengan fasilitas pelayanan terpadu. Namun, terdapat banyak jalur lintas batas yang tidak resmi atau disebut jalur tikus, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penyelundupan narkoba, kejahatan internasional, dan masuknya tenaga kerja tanpa prosedur.
WITHOUT BORDERS: AN EXEGESIS OF HUMAN RIGHTS OF IMMIGRANT EMPLOYEES IN THE UNITED KINGDOM AND KINGDOM OF SAUDI ARABIA Nnawulezi, Uche
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.579

Abstract

The principal aim of this paper is to test how States implement international human rights law (IHRL) with respect to the security and welfare of immigrant employees in their country of residence. The paper explicates relevant IHRL shortcomings and contrasts them with rules applicable in situations of human rights abused of immigrant employees. This paper resolves three core questions that are specifically important to immigrant employees as follows: (1) who are considered immigrant employees under each law? Addressing this question permits the testing of whether States understands the status of immigrant employees under International Human Rights Treaty Laws, (2) How is the legal status of immigrant employees managed? (3) Are immigrant employees provided with adequate safeguard along with corresponding security in their place of residence? The outcome of this inquiry revealed that States seldomly apply IHRL understanding of the status of immigrant employees in discussing some of the notable short-comings that contributes to the challenges faced by immigrant employees in their place of residence. Driven fundamentally by efforts to eradicate harmful practices and human rights abuses on immigrant employees, yet immigrant employees are exposed to all manner of employment-related abuses and discrimination in their respective work place. Nonetheless, the paper analyzed cases of discriminatory practices against immigrant employees in UK along with Saudi Arabia. The paper explores what explicit legal and regulatory constraints impedes immigrant rights at his workplace. Moreover, it considers proper measures for managing and overcoming such impediments. The paper adopts analytical approach in its argument through a review of literatures, treaties and conventions. The paper concludes that the right of immigrant employees is universal, inalienable, indivisible and interdependent, regardless of where they are and of their status.
UPAYA OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM MENANGANI WNA ILEGAL BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI TULUNGAGUNG (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR) Nashiir, Mohammad; Zahidi, Syaprin
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan imigrasi terkait penangkapan dosen WNA ilegal di Kantor Imigrasi Non TPI II Blitar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data primer dari wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Dendy Wibisono Tjahyoutomo dan data sekunder dari berita serta sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menyoroti kerentanan sistem pengawasan imigrasi Indonesia setelah kasus penangkapan dosen WNA Singapura. Implikasi dari penelitian ini termasuk perlunya peningkatan pengawasan untuk mencegah kejadian serupa, meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum terkait imigrasi ilegal, serta melakukan perbaikan kebijakan imigrasi untuk menghadapi tantangan masa depan dan pembuatan aturan keimigrasian yang memiliki efek jera. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penguatan pengawasan imigrasi dengan meningkatkan mekanisme identifikasi dan pemantauan terhadap orang asing di Indonesia, peningkatan kerjasama lintas negara dalam pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi ancaman imigrasi ilegal, dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam menghadapi pelanggar imigrasi serta adopsi aturan keimigrasian yang ketat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengawasan imigrasi di Indonesia melalui studi kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Non TPI II Blitar, dengan harapan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut keimigrasian dalam menghadapi tantangan imigran illegal serupa di masa mendatang.
STRATEGI IMIGRASI INDONESIA DALAM MENGATASI KASUS KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MANUSIA Olivia, Evilyn
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.581

Abstract

Indonesia merupakan negara yang rawan akan penyelundupan manusia. Pada tahun 2017, menurut data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terdapat 14.1245 imigran gelap dari 47 negara yang menepati Indonesia. 8.039 berstatus sebagai pengungsi dan 6.386 berstatus sebagai pencari suaka. Hal ini dipengaruhi karena beberapa faktor yaitu lokasi Indonesia yang strategis, kurangnya edukasi masyarakat terkait dengan penyelundupan manusia, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan keamanan Indonesia yang masih terbilang lemah. Oleh karena itu, dalam melawan kasus kejahatan penyelundupan manusia, Keimigrasian memiliki peran penting. Keimigrasian memiliki empat fungsi utama untuk menjaga dan melindungi tegaknya kedaulatan negara yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Imigrasi Indonesia dalam mengatasi kasus kejahatan penyelundupan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kasus kejahatan penyelundupan manusia, Imigrasi Indonesia memiliki strategi antara lain: pematuhan hukum untuk penangan pedagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian; Imigrasi menerapkan Kebijakan yang Selektif (selective policy) yaitu sebuah kebijakan yang melihat apakah WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia memiliki manfaat dan tidak menganggu keamanan serta ketertiban wilayah Indonesia; pemeriksaan secara detail bagi WNA yang akan memasuki Wilayah Indonesia; mengambil tindakan tegas terkaitan dengan pelanggaran, penyalahgunaan,dan penyimpangan keimigrasian, tindakan yang dilakukan terbagi dalam dua bentuk melalui proses peradilan dan tindakan administratif; dan, menjalin kerja sama dengan negara atau lembaga karena menyadari bahwa kasus Penyelundupan Manusia tidak dapat ditangani secara unilateral.
MEMPERKUAT KONTROL PERBATASAN SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STRATEGI DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI Iskandar, Tatang; Nugroho, Hary Satrio
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.582

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di era globalisasi. Dalam konteks ini, memperkuat kontrol perbatasan menjadi strategi penting untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini membahas strategi dan tantangan dalam memperkuat kontrol perbatasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di perbatasan memiliki peran penting dalam pencegahan perdagangan orang, namun juga menghadapi tantangan terkait privasi dan perlindungan data. Selain itu, kerjasama internasional juga diperlukan untuk memperkuat kontrol perbatasan yang efektif dalam mencegah perdagangan orang. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional dalam memperkuat kontrol perbatasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
BORDERING WITHOUT OTHERING: PEACE AND SECURITY IN INDO-BHUTANESE FRONTIER Dutta, Rhitwique; Choudhury, Sanghamitra
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.583

Abstract

This article seeks to highlight a noteworthy instance of bordering along the Indo-Bhutan frontier. The essay combines aspects of nationalism and globalization. Nationalism deems open borders as wounds that need to be healed through fencing, while globalization seeks to open up borders for free trade and movement of people. The Indo-Bhutan border is distinct from the soft borders of Europe and the hard borders between unfriendly nations such as the USA and Mexico. This is due to the process of clear demarcation involving military patrols and simultaneously the citizens of the border villages extending their cooperation and mutual trust across the border and by not showing any signs of othering. Here, civilians play a crucial role as they have established mutual respect, collaboration, and confidence with the Bhutanese people while also supporting the SSB's widespread presence and patrols. The presence of SSB marks the solidification of borders due to rising nationalism, while the civilians on both sides of the hardened border show immense cooperation and mutual respect. Although security risks associated with othering by nationalist groups persist, the Indo-Bhutan borderline is an intriguing example.
SIGNIFIKANSI GELOMBANG EXODUS PENGUNGSI ROHINGYA DI YURISDIKSI NEGARA INDONESIA: DAMPAK FENOMENA KEBAKARAN CAMP PENGUNGSI COX`S BAZAAR DI DISTRIK PERBATASAN BANGLADESH Yusuf, Muhammad Choirul; Gibran, Atsil Syah; Agni, Pande Putu Haykal Mahesa; Kurniawan, Rafi
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.584

Abstract

Fenomena gelombang migrasi pengungsi di seluruh penjuru dunia saat ini menjadi isu vital dalam perbincangan hubungan internasional. Adanya latar belakang historis yang mendasari terjadinya pengungsian hingga kepastian hukum nasional dari beberapa negara host country yang tidak mendukung, beserta status stateless menjadi konsekuensi logis yang cukup kompleks. Fenomena kebakaran di Camp Nomor 11 di Cox's Bazaar Bangladesh yang telah mengakibatkan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya menjadi tunawisma menjadi titik tolak terjadinya gelombang exodus di beberapa negara benua Asia dan beberapa negara lintas benua yang terdampak. Akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut tidak hanya terbatas pada kehilangan tempat tinggal secara fisikal, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis yang serius bagi pengungsi yang telah mengalami trauma akibat penganiayaan di negara asal, yakni Myanmar. Kebakaran ini memperparah krisis kemanusiaan di kamp-kamp Rohingya yang telah menghadapi masalah kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur. Melalui pendekatan hukum normatif dan kajian literatur yang diperoleh, peneliti meninjau bahwa dalam konteks ini terjadi determinasi yang menunjukkan bahwa perpindahan pengungsi Rohingya ke beberapa negara termasuk Indonesia dipengaruhi oleh tragedi kebakaran di kamp pengungsi Cox’s Bazaar yang saat ini didaulat sebagai penampungan terbesar bagi Pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan konsekuensi yang timbul, termasuk terbukanya opsi untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang memadai atau justru pembatasan terhadap arus migrasi yang sedang terjadi dari para pengungsi. Kerjasama regional dan internasional juga menjadi sarana yang diperuntukkan untuk memperoleh konklusi dan rekomendasi dalam menangani problematika pengungsi ini secara holistik dan berkelanjutan.
MANIFESTASI PENGENDALIAN TRANS ORGANIZED CRIME WILAYAH CHOKEPOINT DEMI MEMENUHI KEAMANAN KEDAULAUTAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF GEOMARITIM DAN KEIMIGRASIAN Gibran, Atsil Syah; Zuhri, Muhammad Rizki; Yuhan, Muhammad Filly
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.585

Abstract

Potensi human trafficking di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terutama dalam prespektif geo-maritim. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan jalur pelayaran yang sibuk mempermudah pergerakan pelaku dan korban human trafficking. Kondisi ekonomi dan sosial yang rentan, seperti ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi, juga berkontribusi terhadap kerentanan terhadap eksploitasi manusia. Penanganan human trafficking membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Peningkatan pengawasan, keamanan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban harus menjadi fokus utama.
THE EFFECT OF TEN (10) YEAR PASSPORT RENEWAL POLICY ON THE THREAT OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (TOC) IN INDONESIA Pramudita, Rizky Noor Jaya; Gibran, Atsil Syah; Khusairy, M. Fadly
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.601

Abstract

Adanya risiko dari pemberlakuan paspor Republik Indonesia 10 tahun ditambah dengan ancaman adanya kegiatan TOC sebagai suatu ancaman setiap negara secara lingkup internasional saat ini menjadi suatu hal yang dianggap serius bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini pendalaman lebih lanjut terkait dampak pembaruan masa berlaku paspor republik indonesia menjadi 10 tahun terhadap ancaman transnational organized crime (toc) yang dihadapi indonesia dan solusi yang harus dilakukan. Metode analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data hasil studi kepustakaan maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif mengenai permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang timbul kesisteman, fisiologi manusia, kualitas bahan baku paspor, dan kerentanan pengawasan perlu penyelesaian masalah yang sesuai agar tidak berkepanjangan dan menjadi ancaman Transnational Organized Crime (TOC). Adanya ancaman TOC perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keimigrasian kedepannya. TOC harus diperangi dengan menjalankan fungsi keimigrasian secara optimal.

Page 10 of 14 | Total Record : 132

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 7 No 1 (2025): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 1 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 2 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 1 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 2 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 3 No 1 (2021): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 2 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 1 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 2 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 1 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection More Issue