Jurnal Yustitia
JURNAL YUSTITIA adalah Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran akademis di bidang ilmu hukum. YUSTISIA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian hukum dengan ruang lingkup di bidang, antara lain: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia. YUSTITIA memfokuskan publikasi terhadap artikel penelitian hukum baik dengan pendekatan normatif maupun empiris dengan penekanan topik utama penelitian tentang (namun tidak terbatas pada): 1. Penegakan, Implementasi/penerapan, dan efektivitas hukum; 2. Sengketa-sengketa Hukum; 3. Perlindungan Hukum; Dan topik hukum lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu hukum maupun dalam prakteknya.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14 No 2 (2020): Yustitia"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI ]]>
<![CDATA[I Wayan Putu Sucana Aryana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang masih ditangani oleh dunia internasional. Anak menjadi objek kekerasan seksual karena dianggap sebagai individu yang lemah. Pelaku kekerasan seksual bahkan adalah orang-orang yang berada di lingkungan keluarga terdekat, seperti ayah dan saudara laki-laki korban. Penelitian ini akan membahas tentang viktimisasi dan re-viktimisasi anak korban kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung membuat anak merasa bersalah, malu, memiliki citra diri yang buruk, merasa berbeda dengan orang lain, dan menjadi marah dengan tubuhnya sendiri. Apalagi jika diikuti dengan bullying dari lingkungan sosial. Perlindungan anak korban kekerasan seksual meliputi perlindungan hak-hak korban, penegakan hukum dan pemulihan kondisi korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Viktimologi.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KAFE JELITA JALAN DANAU TEMPE SANUR DENPASAR SELATAN KODYA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Dewa Made Rasta]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain belakangan ini banyak sekali terjadi dibeberapa daerah di Indonesia, termasuk di Bali seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Kafe Jelita Jalan Danau Tempe Sanur Denpasar Selatan, Oktober 2020. Pemilik Kafe nekat menebas seorang pengunjung hingga menewaskan korban bernama I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong. Pada kasus ini dapat dikemukakan faktor penyebabnya yaitu, pertama korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong menodongkan pisau ke wajah Farhatin pelayan Kafe Jelita masalah tarif hubungan badan. Kedua, korban I Gusti Made Suarjana melakukan penusukan dengan pisau terhadap penjaga Kafe Jelita, Paris Pratama Putra. Faktor penyebab berikutnya yaitu dari si pelaku Imam Arifin pemilik Kafe Jelita yang emosinya tidak bisa terbendung setelah melihat penjata kafe miliknya ditusuk dengan pisau oleh korban I Gusti Made Suarjana. Dalam hal ini I Gusti Made Suarjana adalah sebagai tindak pidana dan juga sebagai korban tindak pidana. Tersangka Imam Arifin dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, atau pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibakan mati dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.]]>
<![CDATA[COMPULSORY LICENSING PADA PATEN OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL ]]>
<![CDATA[Cok Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Deklarasi Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat yang diadopsi pada 14 November 2001 adalah instrumen hukum internasional yang menghapus hak paten untuk obat HIV / AIDS. Penelitian ini akan membahas tentang keberadaan Doha Declaration dalam ketentuan paten dan implementasi Doha Declaration dalam perundang-undangan Indonesia. Deklarasi Doha dalam ketentuan paten disahkan dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana hak paten untuk obat HIV / AIDS dibuat berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Doha Declaration dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penggunaan Paten oleh Pemerintah terkait Obat Antiviral dan Antiretroviral.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan bukan hanya terkait dengan aturan hukum negara saja, namun juga terkait dan dijiwai oleh nilai-nilai agama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan di Indonesia salah satu cara yang banyak ditempuh oleh pasangan beda agama adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Persolan selanjutnya adalah keabsahan perkawinan yang merupakan hal penting karena memiliki akibat hukum baik bagi keturunan dan juga harta.]]>
<![CDATA[PERANAN DIKLAT JABATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[adrie S.Sos, SH.MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan pegawai merupakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan para pegawai untuk kemajuan di kemudian hari dan setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui diklat jabatan membentuk sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi di bidangnya secara hukum kepegawaian dan untuk mengetahui diklat jabatan mampu meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif hukum kepegawaian. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah. Adapun kesimpulan dari hasil penulisan karya ilmiah ini antara lain (1) diklat jabatan membentuk sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi di bidangnya karena dengan adanya pendidikan dan latihan maka diharapkan para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya sesuai kemampuan yang telah mereka peroleh; (2) diklat jabatan mampu meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif hukum kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga diharapkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai sikap profesional dalam jabatan tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI IKLAN INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Kadek Ary Purnama Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 dimanfaatkan oleh pelaku bisnis investasi ilegal untuk mendapatkan konsumen. Media sosial memberikan peluang bagi perusahaan investasi ilegal untuk menawarkan produk investasi kepada masyarakat secara cepat dan komprehensif. Penggunaan media sosial sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena pelaku usaha dapat menayangkan iklan baik yang gratis maupun berbayar tanpa adanya sensor yang jelas. Penelitian ini membahas aspek hukum dari iklan investasi ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha dalam iklan investasi ilegal. Dalam membuat dan menayangkan iklan, materi iklan harus dibatasi dalam pandangan iklan yang diedarkan kepada publik, baik dengan menerapkan standar etika maupun pembatasan melalui peraturan perundang-undangan. Investasi ilegal adalah produk investasi yang melanggar hukum, oleh karena itu perbuatan mengiklankan produk tersebut melanggar hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Periklanan, Investasi Ilegal, Media Sosial.]]>
<![CDATA[PRAKTIK JURISTOCRACY DI INDONESIA: Menakar Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang ]]>
<![CDATA[geney srikusuma dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena Juristocracy menjadi tren baru dalam praktik ketatanegaraan dimana MK menjadikan dirinya sebagai pembentuk kebijakan yang seharunya merupakan ranah dari lembaga pembentuk undang-undang. Pembenaran teoritis ini berkembang ketika MK ikut mengambil andil dalam suatu kebijakan yang diperoleh dari konsep Juristocracy. Fenomena yang mendunia ini menunjukkan adanya peralihan kewenangan mengubah kebijakan ke lembaga peradilan. Kondisi ini membuat MK harus mampu mengambil sikap secara aktif atau memilih untuk menahan diri. Penelitian ini mengkaji mengenai pendekatan yang dipilih MK untuk menahan diri untuk memeriksa kebijakan yang masuk dalam lingkup kewenangan diskresi dari pembentuk UU. Pendekatan ini kemudian disebut sebagai Judicial Restraint sebagai pilihan untuk mengantisipasi kekuasaan kehakiman (MK) untuk bertindak layaknya sebuah miniparliament. Kata Kunci : Juristocracy, Mahkamah Konstitusi, Kebijakan]]>
<![CDATA[URGENSI DAN PROBLEMATIKA PEMILU DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ni Made Anggia Paramesthi Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sedang berlomba untuk dapat melawan pandemi covid-19 guna mengembalikan kembali jalannya roda perekonomian dan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pilkada akan segera di gelar pada desember 2020. Kemudian melalui PP Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Namun pada saat yang bersamaan. Hamper seluruh negara di dunia dan khususnya juga di Indonesia juga sedang di hadapkan dengan bencana NON-alam yaitu wabah atau pandemic covid-19, yang mana pemerintah telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam beberapa bentuk peraturan tentang protocol kesehatan yang salah satu isinya adalah tentang penerapan Protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika Pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah atau Pemilukada tetap akan dilaksanakan tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu tidak berkumpul atau berkerumun guna mengurangi angka penyebaran virus yang semakin hari kian meningkat jumlah korban yang terinfeksi oleh virus covid-19 ini.]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Pertanahan Nasional terkait Inisiatif Kementerian dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan ]]>
<![CDATA[Ni Putu Riyani Kartika Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aspek pertanahan merupakan ranah yang kerap menimbulkan permasalahan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk itu dalam pengaturannya ditetapkan Peraturan Kepala BPN mengenai Penyelesaian Kasus Pertanahan. Didalam aturannya terdapat kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan atas dasar inisiatif kementerian. Tulisan ini akan mengkaji rasio legis adanya kewenangan tersebut dan peranan kementerian dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan inisiatif kementerian. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris maka tulisan ini akan mengkaji dari segi normatif dengan melihat pada data sekunder. Adapun rasio legis adanya kewenangan inisiatif kementerian dalam melaksanakan penyelesaian sengketa didasarkan pada konsep negara hukum welfarestate yang menghendaki adanya keaktifan dari aparat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya demi mengakomodir kesejahteraan masyarakat. Dimana peranan BPN dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan atas inisiatif kementerian tersebut yakni diawali dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi masyarakat yang berkaitan dengan aspek pertanahan, selain itu kementerian agraria/ BPN berwenang untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang bukan merupakan kewenangannya. Kata Kunci : Inisiatif Kementerian, Penyelesaian Sengketa, Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG TERHADAP UTANG BERSAMA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ari Setyaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung dapat mengatur mengenai pemisahan harta benda para pihak setelah perkawinan. Perubahan terhadap status harta benda dalam suatu perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat bagi suami istri, namun juga bisa memberikan akibat terhadap peenuhan hak-hak pihak ketiga yang terkait. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum pembuatan perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung terhadap utang bersama. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain. Apabila waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan pada saat perkawinan berlangsung dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang memiliki piutang terhadap suami-istri karena pemisahan harta benda suami-istri dianggap terpisah sejak awal perkawinan, sehingga harta pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada utang pihak lainnya. Sedangkan apabila dengan itikad baik para pihak mengatur bahwa perjanjian perkawinan berlaku setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat maka utang bersama akan tetap menjadi kewajiban bersama karena status harta bersama sebelum perjanjian perkawinan dibuat tidak berubah. Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Perkawinan, Utang Bersama]]>
