cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA JETISKECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG. Agus Sudardi; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini 1) Mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis. 2) Mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukkan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis. 3) Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembentukan serta pengelolaan BumDes Desa Jetis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantanya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yaitu 1) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif, Peranan BUMDes sebagai Mediator dalam peningkatan pendapatan asli desa berjalan dengan mestinya, Peranan BUMDes sebagai Motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah baik. disini BUMDes mendorong penuh peningkatan pendapatan desa, peranan BUMDes sebagai Dinamisator dalam peningkatan pendapatan asli desa tidak berjalan dengan baik. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukkan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis. 2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam pembentukkan serta pengelolaan BUMDes Desa Jetis adalah Salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan perdesaan adalah kualitas SDM masyarakat di pedesaan, apalagi bila desa tersebut kental dengan suatu kepercayaan yang menolak segala bentuk bantuan dari luar desa (desa yang bersifat tertutup).
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Tinjauan terhadap aspek – aspek Yuridis dalam Penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Boyolali) Alex Fajar Suryanto; tegar harbriyana putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui KekerasanDalamRumah-Tanggaditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali. 2) Untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi KekerasanDalamRumahTanggaditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali. Dalampenyusunanskripsiini, penulismenggunakanjenispenelitian lapangan (field research), yaituobyekpenelitianlangsung.Semua data yang telahberhasildigalidandikumpulkanbersumberdarilapangan.Selainmenggunakanjenispenelitianlapangan, penulisjugamenggunakanjenispenelitianpustaka (library research).Pendekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahnormatif-empiris,yaitupenelitianhukummengenaipemberlakuanatauimplementasiketentuanhukumnormatifsecara in action padasetiapperistiwahukumtertentu yang terjadidalammasyarakat (faktaempiris). Adapun data yang digunakanadalah data primer, sekunderdantersier Hasil penelitian menunjukan : 1) Kekerasan Dalam Rumah-Tangga ditinjau dari aspek Yuridis di Pengadilan Negeri Boyolali yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 2) Upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga diantaranya : Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran; Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga; Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri; Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKANOLEH ANAK (Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 17/Pid.SUS.Anak/2017/PN Byl) Fitrotul Azizah; Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungannya hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategi yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan tahap pemasyarakatan yang kemudian secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak hanya merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila tidak ada kesepakatan diversi yang sudah diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan. Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl) Hartono Hartono; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan mencari pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Didalam hidup berumah tangga tidaklah mustahil apabila diantara suami dan istri terdapat perbedaan – perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana kadang kala dapat menimbulkan kerenggangan – kerenggangan atau percederaan – percederaan dan Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok perceraian. Dalam kasus perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu diantara pemicunya, sebagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali. Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sabagai teman selingkuhannya. Dalam skripsi ini dibahas mengenai landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang dalam hal ini penulis merujuk pada Putusan Pengadilan negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl.
IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL TERHADAP PETANI DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN TUNTANG Heryu Cahyono; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada saat ini sudah mulai susah untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yaitu dengan memperoleh tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah inilah disebut dengan “Pengadaan Tanah”. Pengadaan tanah dapat dikatakan merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendukung keberlangsungan pembangunan. Adanya rencana pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo membuat resah para pemilik lahan, sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, hal ini dinyatakan dengan kerelaan untuk mengorbankan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah wajib mengindahkan asas peran-serta masyarakat tentang Penataan Ruang dalam rangka pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris,yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Hasil penelitian menunjukan : Implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan tolSemarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah berjalan dengan baik danlancar sesuai dengan prosedur/tahapan yang ada. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi, pematokan Right Of Way (ROW), pengukuran ricikan,inventarisasi bangunan dan tanaman, pengumuman hasil ukur, musyawarahharga, pembayaran ganti rugi, pelepasan hak dan sertifikasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Petra Agung Pradhana; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan hukum terkuat bagi pelaksanaan pemungutan pajak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi :“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” Alasan dikenakannya pajak pada warga negara asing, bahwa orang asing yang diperkenankan untuk bertempat tinggal di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk mencari pekerjaan atau melakukan usaha sehingga merupakan saingan bagi warga negara Indonesia, sedangkan di negara-negara lain hal itu relatif tidak mudah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas konsep pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing serta permasalahan yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memberikan pendekatan yang menitikberatkan pada kualitas dan mutu yang akan diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis. Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; danlebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUKAR MENUKAR TANAH HAK MILIK DENGAN TANAH KAS DESA DI DESA JAMBUKULON ( STUDY KASUS DI DESA JAMBUKULON , KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN) Rimbawati Dwi Hariani; Muhammad Fauzan Hidayat
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui bagaimana proses tukar menukar antara tanah hak milik dengan tanah kas desa. 2) Mengetahui Apa saja faktor – faktor yang menjadi hambatan dan akibat yang terjadi dari tukar menukar tanah hak milik dengan tanah kas desa di Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu : Faktor-faktor yang menyebabkan peralihan hak tanah Kas Desa dengan Tanah Hak Milik : 1) Faktor Internal : Ketidak pahaman Aparatur Pemerintah Desa tentang cara – cara tukar menukar dan Biaya yang besar sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak mencukupi. 2) Faktor Eksternal : Tidak berjalannya Standar Operasional ( SPO ) dengan baik, sehingga berkas sudah masuk di BPN tetapi tidak segera diproses, sehingga proses berjalan lama. 3) Akibat hukum terjadinya tukar menukar tanah Kas Desa dengan Tanah Hak milik : Adanya tertib administrasi yaitu tanah kas milik desa yang masih C sudah di sertifikatkan, Adanya kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, Ada tanah Kas Desa yang masih di tempati untuk kepentingan umum yaitu untuk Puskesmas dan Pos Polisi.
HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) Rusmanto Rusmanto; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Perlindungan atas hak-hak anak lainnya yang menyangkut hak keperdataan anak juga menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya.Kewajiban tersebut tidak terhalang oleh putusnya perkawinankedua orang tuanya. Pada Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,dan berbudi luhur. . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (hadhanah) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang- Undang No.l Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), dalam Al-Qur'an pada Surat Luqman ayat 12-19 dan surat Al-Thalaaq ayat 6 . Kemudian dalam KHI, maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang -kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Analisis Penetapan nomor perkara 0014/Pdt.P/2018/PA.Bi dan 0015/Pdt.P/2018/PA.Bi) Sambung Wandha Wayah Olaska
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses permohonan dispensasi kawin terdapat SOP (Standar Operasi Prosedur) sendiri di Pengadilan Agama Boyolali, dari pendaftaran sampai penetapan dan pengembalian sisa panjar, namun dalam penulisan ini hanya dibahas sampai pemanggilan para pemohon. Hambatan yang dialami para pihak yang kawin atau menikah dibawah usia (masih anak-anak) adalah perekonomian yang dikarenakan latar belakang pendidikan yang tergolong menengah kebawah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang layak. Selain itu dalam segi kesehatan karena kondisi fisik yang belum siap seorang wanita mempunyai potensi lebih tinggi untuk terkena kanker rahim. Perkawinan anak di bawah umur mengakibatkan hapusnya status anak dalam dirinya dengan menjadi dewasa, timbulnya hak dan kewajiban baru sebagai suami isteri, timbulnya hak dan kewajiban baru sebagai orang tua dari anak-anak mereka, terdapat dua unsur harta yaitu sesudah dan sebelum perkawinan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELIONLINE BERBASIS KEARIFAN LOKAL Wahyu Jati Rizqi
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli online memang banyak digemari oleh masyarakat. Selain cepat prosesnya juga mudah di dapat. Transaksi online sangat tergantung dengan sistem jaringan internet. Dalam transaksi online terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang sudah melakukan kesepakatan. Permasalahan yang penulis bahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dan bagaimana hambatan dan cara mengatasi jika konsumen dirugikan dalam transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang transaksi online. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online adalah pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam pengemasan. Perlindungan konsumen yang melakukan transaksi online hanya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Page 3 of 12 | Total Record : 119

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue