cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 1   2   3   4   5 
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana politik hukum pemberantasan tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pemberantasan tindak pidana illegal logging belum mengarah pada tercapainya asas manfaat dan lestari dengan belum menjamin keberadaan hutan, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta mengkoordinasikan segenap instansi di bidang kehutanan untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari model perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti asas-asas hukum dan sistematik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yakni dengan mendayagunakan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum
POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENGUASAAN NEGARA DI BIDANG ENERGI DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Arseto Endro Supriyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hokum doktrinal yang bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi.Hasilpenelitiandisimpulkansebagaiberikut: Politik hukum kebijakan penguasaan negara di bidang energi bahwa: 1. negara harus menguasai, mengelola, mengolah dan mendistribusikan sumber daya energi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.2. Negara berfungsi sebagai:a.penyelenggara dan penjamin pemerataan sumber daya energi bagi seluruh masyarakat;b.negara sebagai pengatur, pengawas dan pembina masyarakat dalam menggunakan sumber daya energi;c.negara sebagai entitas yang mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan akan belanja negara dari pemanfaatan sumber daya energi;d.negara sebagai pengadil ketika terjadi perselisihan di bidang energi;e.negarasebagaipenjaga dan pengemban amanat konstitusi bahwa sumber-sumber energi dipergunakan hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semata secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA Abi Desiano Budi Darmawan; tegar harbriyana putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah, Pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga? Kedua, apa kendala yang dihadapi Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua? Ketiga, apa upaya yang dilakukan Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua? Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai pendekatan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kelalaian masyarakat. Kedua, kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam hal pelaporan dan terorganisirnya jaringan pencurian yang menyulitkan pihak kepolisian mengusut tindak pidana ini. Ketiga, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.
“KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SEMARANG ”. Arya Zunita; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan mengetahui apakah Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji Implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggunaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terkait dengan pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap tidak diberikan tiap bulan, penghasilan tetap diberikan bersamaan dengan ADD. Harus ada peraturan baku dalam pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa di Kabupaten Semarang. Perlu adanya upaya yang nyata dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Adanya data base peghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai pedoman pemberian penghasilan tetap setiap bulan yang mudah dan dapat diakses secara cepat dan tepat. Perlunya rujukan dari Kabupaten lain. Adanya kebijakan publik dalam rangka pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan setiap bulan. Tahun 2019 penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang agar dapat dibayarkan setiap bulan.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Naimun Naimun; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangakan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BPD dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah anggota BPD Desa Keji, panitia pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat Desa Keji. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran BPD dalam pembentukan panitia Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 adalah memproses pemilihan Kepala Desa yaitu, membentuk panitia, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa. Peran BPD Desa Keji secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, peran BPD ini masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, yakni masih adanya praktik money politik yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Diharapkan untuk kedepannya, BPD Desa Keji dapat memberi sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa.
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK DANAMON, TBK UNIT PASAR SURUH SALATIGA Agus Kristiyanto; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah dengan hak tanggungan pada PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga. Kedua, apa kendala dan upaya yang dihadapi PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengunakan metode kualiatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pihak PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah lebih memilih dengan jalur kekeluargaan dengan cara seperti rescheduling, restructing dan reconditioning. Kedua, penyebab dan kendala yang menyebabkan PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga untuk menyelesaikan kredit macet antara lain melalui pertimbangan cara mediasi, biaya, hasil yang dicapai, niat baik, dan kemampuan membayar. Kemudian kendalanya antara lain niat tidak baik dari debitur dan ketidaktepatan waktu.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG Ahmad Salim; Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Implementasi Kebijakan e- KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian berupa studi – studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di Indonesia. Menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan: 1) Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program E-KTP, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Dengan adanya program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga wajib KTP. Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena warga merasa sistemnya berbelit-belit. 2) Kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang : Pertama, faktor sarana dan prasana, Kedua, ketersediaan dan kualitas blangko KTP elektronik. Ketiga, sarana antrean, listrik, jaringan internet dan ada pungutan liar dan percaloan.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN CCERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi) Anis Safitri; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkawinan kadang kala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan kekerasan, melalui fisik atau psikis. Pasangan yang tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga secara harmonis dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuainya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu di mungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hukum sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) DI BPN/ATR KABUPATEN KLATEN (Studiataspelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah) Muhammad Fauzan Hidayat; Diyoko Diyoko
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ProsedurpemberiansertifikathakmilikatastanahmelaluiPendaftaranTanah SistematisLengkap di BPN/ATR KabupatenKlatentelahdilakisanakansesuaidenganprosedur yang adadandilakukansecarasistematik. Namunmasihterdapatberbagaihambatandalampelaksanaanya. Pemerintah Daerah KabupatenKlatenpadaumumnyadankhususnya Kantor Pertanahan Kota KabupatenKlatendalamrangkaefektivitasdanefisiensipemberiansertifikathakmilikatastanahmelalui PTSL yaitusebagaiberikut :Pemberiansertifikathakmilikatastanahmelaluiprosedur PTSL hendaknyalebihdapatmenjangkauseluruhmasyarakatgolonganekonomilemah yang belummendaftarkantanahnya. Sehinggapersengketaantanah yang adadapatdiminimalisir

Page 2 of 12 | Total Record : 119

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue