Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ATAS PENDOMPLENGAN REPUTASI (THE TORT OF PASSING OFF) KASUS DOMINO’S PIZZA DI INDONESIA AZLIA HANJANI; MIRANDA RISANG AYU PALAR; HELITHA NOVIANTY MUCHTAR
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.340

Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya dan untuk memberikan lisensi kepada orang / pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Tanpa lisensi dari pemilik merek dagang, jika orang lain menggunakan merek dagang tersebut, itu adalah sebuah pelanggaran. Ada banyak kejadianmerek yang memiliki kesamaan tetapi tidak diperhatikan dengan serius. The tort of passing off berdampak pada kerugian yang menimpa pemilik hak merek. The tort of passing off melindungi merek terkenal sehingga reputasinya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi) Hidayatul Ma’unah; Nanik Sutarni; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.341

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting bagi masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuatatau mitsaqan ghaliddzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanaknnya merupakan ibadah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran ? (2) Apa hambatan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis deskriptif, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, keadaan dan gejala-gejala lain.pengumpulan data denganmelakukan wawancara langsung ke lokasi yang diteliti. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan hasil penelitian yang relevan terhadap masalah yang diteliti.Hasil analisis penulis tentang perkara perceraian adalah bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat , hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain : (1) Faktor salahsatu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi tidak ada tanggung jawab (3) Faktor terus menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada keharmonisan. Dampak perceraian bukan hanya pasangan suami istri yang bercerai saja yang merasakanakibat adanya perceraian tersebut, tetapi juga berdampak terhadap anak-anak mereka.Dengan memperhatikan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Bagi pasangan suami istri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga(2) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi hendaknya menyelesaikan dengan kepala dingin tidak disertai emosi agar tidak terjadipertengkaran.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali) Rekyan Ayu Nawang Wulan; Tegar Harbriyana Putra; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.342

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalulintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam.Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui proses penanganan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yangmenyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 3) Mengetahui upaya personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakanadalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari melaksanakan TPTKP, olah TKP, Penyidikan, upaya paksa dalam penyidikan, pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, penyelesaian berkas perkara hingga pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini juga dapat diketahui kendala berupa kurangnya biaya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang harus ditanggung personel satlantas Polres Boyolali. Sehingga untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas diperlukan beberapa upaya yang sifatnya preventif maupun represif.

PENGUATAN PERAN LEMBAGA SOCIAL DEVELOPMENT CENTER FOR CHILD (SDC) DALAM PENGENTASAN KASUS SEXUAL CRIME TERHADAP ANAK JALANAN Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.346

Menjadi bangsa yang beradab merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dewasa ini bangsa Indonesia bisa dikatakan sedang mengalami krisis moralitas. Hal ini terbukti dari maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. Ironinya korban dari kejahatan seksual adalah anak-anak. Mereka yang menjadi korban kejahatan seksual rata-rata adalah anakjalanan. Bahkan hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan perkosaan. Negara melalui Kementerian Sosial selanjutnya telah membentuk suatu lembaga sosial yang khusus menaungi permasalahan anak jalanan. Lembaga ini adalah Social Development Centre for Child (SDC). Social Development Centre for Child (SDC) memiliki peran dalam menangani kasus anak jalanan. Sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderita sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun”.

HAK KONSUMEN DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIII/2015 Nabila Ika Saputri; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.416

he Indonesian state is based on the state foundation, namely Pancasila which is contained in the 1945 Constitution in the era of economic democracy for national development to achieve a prosperous economy through the direction of policies that can support the national government program, one of which is through the economic sector assisted by tools and knowledge technology. So, it is expected to create and produce a balance between producers and consumers. In practice, the consumer is involved in losses incurred by the business actor / producer. The purpose of the study was to find out the legal bases that were found from the consideration of the panel of judges in deciding Case No. 65 / PUU-XIII / 2015 concerning consumer protection and the legal consequences of breaking up. This type of research is a type of normative legal research through secondary data sources consisting of , secondary, primary and tertiary legal data. The results of the research are the bases of the legal results of the judges' considerations in deciding Decision No. 65 / PUU-XIII / 2015 of the law on Consumer Protection, namely legal considerations from the panel of judges, namely juridical, philosophical and sociological aspects. As a result of the Decision of the Constitutional Court Number 65 / PUU-XIII / 2015, namely the Article submitted by the petitioners is declared still valid and does not contradict the 1945 Constitution both from its formation and material and the applicant is required to obey the Decision. His advice to people who have problems with business actors hope that they can comprehend complete the articles in the law that will be tested and the government and law enforcement officials regarding the constitution, to disseminate information to people who do not know the procedural procedures in the Constitutional Court. Negara Indonesia berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam era demokrasi ekonomi untuk pembangunan nasional mencapai ekonomi menjadi sejahtera melalui arah kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung dari program pemerintahan nasional salah satunya melalui bidang ekonomi dibantu dengan alat dan ilmu teknologi. Sehingga, diharapkan dapat menciptakan dan menghasilkan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pada prakteknya dari pihak konsumen terlibat kerugian yang dilakukan pihak pelaku usaha/ produsen. Tujuan Penelitian adalah mengetahui dasar- dasar hukum yang terdapat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara No. 65/PUU-XIII/2015 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum dari putusanya. Jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian hukum normatif melalui sumber data-data sekunder yang terdiri dari data bahan hukum sekunder, primer dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian adalah dasar –dasar dari hukum pertimbangannya majelis hakim dalam memutus perkara No. 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pertimbangan hukumnya dari majelis hakim yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 yaitu Pasal yang diajukan para pemohon dinyatakan masih tetap berlaku dan tidak bertentangan UUD 1945 baik dari pembentukan dan materinya serta pemohon diwajibkan mentaati Putusan tersebut. Sarannya ke masyarakat yang mempunyai permasalahan terhadap pelaku usaha harap dapat memahami secara menyeluruh atas Pasal di UU yang akan diujikan dan pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai konstitusional, untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang tidak mengetahui tata beracara di Peradilan Konstitusi.

PENGARUH PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI sumbar sumbar pranoto; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.421

As the last bastion of the legal system, judicial institutions, especially criminal justices that are trying to find material truth, are vital. The phenomenon of conducting criminal justice hearings online in the midst of the covid-19 pandemic leaves many questionable. The purpose of this research is to find out how online criminal justice hearings are conducted in Boyolali District Court, what are the obstacles faced and especially what influence it has on the core agenda of the trial; Prove. The approach used in this study is empirical juridical with descriptive data analysis methods of analysis. This research is a field study using primary and secondary data types as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data retrieval process is conducted with interviews and observations. Library studies on positive legal regulations, event laws and literature are conducted to support the analysis of research results. The result of the study is that in the implementation of online judicial hearings in Boyolali District Court, there are still so many obstacles. The constraints are both technical and non-technical. The evidentiary process in online criminal justice hearings in Boyolali District Court is manifestly not as widelyimplemented as it would in conventional criminal justice hearings. This less than optimal process of evidence certainly makes the product of the court decision not as good as in conventional criminal court hearings. The absence of a standard legal umbrella makes the implementation of a criminal justice hearing seem half-hearted and seemed to be trialling. Provisions that have not been absolute as an order and only of this nature have the potential to give rise to the polemic of the Supreme Court should first issue a legal umbrella of a standard and mandatoir nature for the implementation of this online criminal justice hearing. Sebagai benteng terakhir dari system hukum, lembaga peradilan, terutama peradilan pidana yang didalamnya berusaha menemukan kebenaran materiil, sangatlah vital. Fenomena pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online ditengah masa pandemi covid 19 menyisakan banyak tanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Boyolali, apa sajakah kendala yang dihadapi dan terutama apa saja pengaruhnya dalam agenda inti sidang; pembuktian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode analisa data deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Studi pustaka terhadap peraturan hukum positif, terhadap hukum acara dan aneka literature dilakukan untuk mendukung analisa hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu bahwa dalam pelaksanaan sidang peradilan online di Pengadilan Negeri Boyolali , masih terdapat begitu banyak kendala. Kendala yang ada baik teknis ataupun non teknis. Proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan NegeriBoyolali nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti layaknya pada sidang peradilan pidana konvensional. Proses pembuktian yang kurang maksimal ini tentu saja menjadikan produk dari putusan pengadilan menjadi tidak sebaik pada sidang peradilan pidana konvensional. Tidak adanya payung hukum yang baku membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana seakan setengah hati dan terkesan coba-coba. Ketentuan yang belum bersifat mandatoir ini berpotensi menimbulkan polemik Mahkamah Agung seharusnya terlebih dahulu mengeluarkan payung hukum dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR : 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL) Sarjono Sarjono; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.431

Fornication is a “criminal offense against decency which develop from time to time and requires special handling. The crime of sexual abuse against children need serious attentions from all circle, especially the active role of law enforcers.” Imposing a crime against the perpetrator of a criminal act of sexual immorality cannot be separated from the role of judges, prosecutors and the police as law enforcement officers in order to achieve peace in the life of the community. The purpose of this research is to know the judges 'considerations in deciding criminal cases against children, knowing the judges' “settlement of witnesses who are less than 15 years old in the District Court in deciding criminal cases for perpetrator who have commited obscene act against children,” knowing the obstacles faced by judges in deciding criminal cases of obscenity Against Children in Boyolali District Court Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL. The research conducted is a descriptive legal research with an yurisdis empirical approach which take primary data by conducting interview and secondarry data by procesing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results of Judges' considerations in deciding criminal cases of child sexual abuse in the Boyolali District Court Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL, “that the elements of Article 82 paragraph (1), (2) Law of the Republic of Indonesia Number 17 2016 concern Stipulation of Perpu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concern Child Protection as amended and supplemented by Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concern Child Protection has been fulfilled, and the Defendant is legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the Single Indictment.” According to Lawrence Meir Friedman's theory, “this is called a substantial system that determines whether or not the law is implemented. Substance also means products produced by people who are in the legal system which include the decisions they issue, the new rules they draft.” ABSTRAK Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin ada perkembangan dari waktu ke waktu dan memerlukan penanganan secara khusus. Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu memperoleh perhatian serius dari berbagai kalangan, utamanya peran aktif pihak penegak hukum. Pidana dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan tentu saja tidak lepas dari peranan jaksa, hakim, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk meraih ketentraman hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak, Mengetahui Penyelesaian hakim Terhadap Saksi yang berumur kurang 15 tahun di PN dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, Mengetahui kendala yang dijumpai oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum deskriptif melalui pendekatan yurisdis empiris yang didapatkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sesuai hasil penelitian Pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali No.: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL, “unsur Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.” Teori Lawrence Meir Friedman menyatakan “hal ini disebut sebagai sistem Subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.”

Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pemilik Sarana Apotek “Musuk Farma” Boyolali Bambang Surono; Nanik Sutarni; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.436

Abstract Pharmacies in the community have an important role in the meeting the needs of the community regarding the importance of drugs and medical devices, so the government always supervises the opening of pharmacies because it is an effort to distribute drugs to the community. The relationship between pharmacists as pharmacy managers and owners of capital is no longer a relationship between superiors and baeahan but is an equal cooperative relationship. The Cooperation agreements between the pharmacists and the owners of the pharmacy facilities have equal rights and obligations. The rights, the obligations of the parties are generally carried out properly. The implementation still of the rights obligations of the parties an will create responsibilities between both.The Pharmacist Managing The Pharmacy (APA) and The Owner of Pharmacy Facility in Musuk Farma, from the results of the mediation, both parties agree that they agreed not to question each other and did not make any demands, this is in accordance with Pancasila, the Second Principle an of Fair and Civilized Humanity and Precepts The three Indonesian Association, the pharmacist admits the mistake of default and apologizes, The Pharmacist’s Practice License (SIPA) is submitted to the pharmacist, the pharmacy receives a copy, the Pharmacy License (SIA) remains at the Musuk Farma Pharmacy, the Musuk Farma Pharmacy immediately takes care of a new permit and finally a permit was published in the name of Endah Zulyanti ningsih S.Si., Apt as the new managing pharmacist. Abstrak Usaha Apotik atau bidang Farmasi dalam menungso akeh punya peran penting untuk penuhi kebutuhannya tentang pentingnya obat dan alat-alat kesehatan, maka penguasa atau pemerintah selalu awasi usaha pembukaan apotek amarga merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke pasien. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola karo pemilik modal apotek bukan merupakan hubungan antara bos karo anak buah, tapi hubungan kerja sama sing imbang. Perjanjian kerjasama apoteker karo pemilik sarana kui nduwe hak lan kewajiban yang sami. Hak lan kewajiban para pihak tata umume terlaksana tansah baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban kabeh pihak akan menimbulkan tanggung jawab para dua belah pihak. Penelitian iki penelitian yuridis lan empiris karo sing diteliti adalah kaidah hukum yang masih mlaku namung juga didukung data yang ada. Semua kui data yang diperoleh berasal saka studi kepustakaan serta penelitian di lapangan. Hasil penelitian sing diperoleh, adalah bentuk perjanjian kerjasama karo Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Apotek Musuk Farma adalah wujud bentuk Akta Notaris, lan penyelesaian lan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA) ning tindakan wanprestasi perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Musuk Farma saka khasil mediasi keduanya didapati penyelesaian kedua belah pihak sepakat ora saling permasalahkan lan tidak melakukan tuntutan lagi, ini sesuai dengan Pancasila, Sila Kedua serta Sila Ketiga, pihak apoteker mengakui kesalahan wanprestasi yang dilakukan dan meminta maaf, Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) diberikan kepada apoteker, apotek terima salinan, Surat Izin Apotek (SIA) tetap berada di Apotek Musuk Farma, Apotek Musuk Farma segera mengurus izin baru dan akhirnya terbitlah izin atas nama Endah Zulyantiningsih S.Si.,Apt sebagai apoteker pengelola yang baru.

PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA RINGAN (PENCURIAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA PADA TAHUN 2019 Yulvan Laksana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.441

Crime often occurs with various backgrounds, which are often encountered, for example due to economic factors. A person can act recklessly stealing because there is no cost to live, unemployment or even it starts from bad habits or community diseases such as gambling, drunkenness, and prostitution, even narcotics. The research objectives are 1) Knowing the role of the Salatiga Police community development in unit the Police's efforts to enforce the criminal act of theft in the Salatiga District Police jurisdiction in 2019. 2) Knowing the obstacles faced by the Police regarding law enforcement of theft in the Salatiga District Police jurisdiction in 2019 year. The approach used in this research is an empirical juridical approach. This research is descriptive research. The types of data use are primary data and second data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, collecting and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. The results of the research are 1) This preventive legal action must be prioritized because if the police and the community have synergized and work together well, it is likely that the crime of theft can be overcome because supervision of this crime does not only come from the police but also comes from the community. itself to protect the environment. 2) The factors inhibiting criminal law enforcement againt perpetrator criminal acts of theft are law enforcement factors, namely the lack of police officers, lack of operational funds, and lack of facilities as means and infrastructure to carry out their duties as police officers according to their duties and responsibilities. community factors who still lack legal awareness Abstrak Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering dijumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, penggangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkotika. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui upaya Polri dalam penegakan hukum tindak pidana ringan (pencurian) di wilayah hukum Polres Salatiga pada Tahun 2019. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polri terkait penegakan hukum tindak pidana ringan (pencurian) di wilayah hukum Polres Salatiga pada Tahun 2019. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dimaksudkan merupakan penelitian deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu 1) Upaya hukum ini paling diutamakan karena apabila antara pihak Polri dan masyarakat sudah saling bersinergi dengan bekerja sama sangat baik kemungkinan besar kejahatan pencurian dapat ditekan karena pengawasan pada kejahatan tidak hanya datang dari pihak Polri saja, juga datang kehadiran masyarakat untuk menjaga lingkungannnya. 2) Faktor menghambat penegakan hukum pidana pada pelaku tindakan pidana pencurian adalah faktor penegakan hukum yaitu masih kurangnya aparat kepolisian,kurangnya dana operasional ,dan kurangnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian dengan , sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya .Serta, faktor masyarakat yang masih kurang kesadaran hukumnya.

Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Di Persidangan Henny Elvandari; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.451

Abstract Based on the provisions of the Criminal Procedure Code regarding evidence in the trial process, it is very influential for the Judge in making fair decisions in determining the defendant's guilt. In this case, the Verbalisan Witnesses being presented in court are considered as evidence used to perfect the judge's decision, however the position of Verbalisan Witnesses as evidence is not yet clear. The purpose of this research is to understand the role of the Verbalisan Witnesses as evidence in the decision of the Boyolali District Court Criminal Case Number 134 / Pid.B / 2019 / PN.Byl in the trial in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and to know the extent of the influence of the information from the Verbalisan Witnesses to the Judge's decision Number 134 / Pid.B / 2019 / PN Byl. This study uses an empirical juridical approach. This research is descriptive research. This study uses primary data obtained directly from interviews with judges who handle the case, and secondary data obtained from literature studies. The results of observations by researchers in the criminal case of the Boyolali State Court Number 134 / Pid.B / 2020 / PN.Byl showed that the presence of Verbalisan Witnesses in the trial was used as evidence for guidance by the Judge by considering the conformity with three other evidence and this is in accordance with Article 184 paragraph (1) KUHAP. So that the Judge has strong conviction and a material truth is created. Abstrak Bersumber pada ketentuan KUHAP mengenai alat bukti dalam proses persidangan sangat berpengaruh bagi Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini, Saksi Verbalisan dihadirkan dipersidangan dianggap sebagai alat bukti yang digunakan untuk menyempurnakan putusan hakim, namun kedudukan Saksi Verbalisan sebagai alat bukti belum jelas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami peran dari Saksi Verbalisan sebagai alat bukti pada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/ Pid.B/2019/PN.Byl dalam persidangan sesuai dengan pasal184 ayat (1) KUHAP dan mengetahui sejauh mana pengaruh keterangan dari Saksi Verbalisan terhadap putusan Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Byl. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil observasi peneliti dalam perkara pidana Pengadilan Negei boyolali Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Byl menunjukkan keberadaan Saksi Verbalisan dalam persidangan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian dengan tiga alat bukti lainnya dan hal itu sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga Hakim mempunyai keyakinan yang kuat dan terciptalah suatu kebenaran materiil.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Burham Pranawa

Contact Email
burham_9@yahoo.com

Phone
+6285229050827

Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com

Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315

Location
Kab. boyolali,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Burham Pranawa

Contact Email burham_9@yahoo.com

Phone +6285229050827

Journal Mail Official burham_9@yahoo.com

Editorial Address Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315

Location Kab. boyolali, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Burham Pranawa

Contact Email
burham_9@yahoo.com

Phone
+6285229050827

Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com

Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315

Location
Kab. boyolali,

Jawa tengah

INDONESIA