cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Nomor : 115/Pid B/2013/PN.Byl) Sumardi Sumardi; Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian pada putusan (Nomor:115/Pid.B/2013/PN.Byl) Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian pada putusan (Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl). Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai ‘’Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor:115/Pid.B/2013/PN.Byl). di laksanakan di kantor Pengadilan Negeri Boyolali. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang- undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana di atur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan Nomor:115/Pid.B/2013.PN.Byl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal- hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undanng-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TELAH DIATAS NAMAKAN PIHAK KE II (PENERIMA WAKAF) DI DUKUH NGLIYANGAN, DESA BANYUURIP, KECAMATAN KLEGO, KABUPATEN BOYOLALI Haryono Haryono
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses peralihan tanah wakaf dan hambatan serta akibat hukum penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Klego, Boyolali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, sedangkan sumber data primer dalampenelitianinimendukungsumber data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil (1) Peralihan tanah wakaf yang berada di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali diserahkan oleh Bapak Suyoto kepada Bapak Kyai Asnawi. (2) Penyerahan tanah wakaf di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali pada awalnya bertujuan untuk dibangun pondok pesantren guna memajukan keagaaman di tempat tersebut. (3) Tanah wakaf di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali ditarik kembali secara sepihak oleh pemberi wakaf. (4) Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi wakaf adalah pada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan telah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. (5) Tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk pembangunan sarana umum namun kemudian dialihfungsikan untuk sarana lain yang bersifat komersil maka tanah wakaf tersebut bias ditarik kembali sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA ( Studi Kasus di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ) Mutobii Mutobii; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat penghasilan/pendapatan seseorang. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Desa merupakan produk peraturan perundangan-undangan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat diperdesaan. Perangkat Desa sebagai salah satu elemen pelaksana dari undang-Undang tersebut hendaknya juga mendapatkan efek positif dari Implementasi perundangan tersebut.Bagaimana Implementasi undang-Undang desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa dan Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi perangkat Desa.Dalam mengkaji dan meneliti rumusan masalah diatas penulis menggunakan penelitian Yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa belum sepenuhnya menjamin Perangkat Desa sejahtera. Dalam implementasinya Undang-Undang tentang Desa masih masih menimbulkan rasa ketidakadilan. Kebijakan dari Pemerintah Daerah, jumlah desa dan Perangkat Desa yang berbeda beda dengan formulasi penghitungan yang telah ditentukan menimbulkan tingkat kesejahteraan yang yang tidak sama pada profesi yang sama di tiap daerah.Produk hukum tentunya diberlakukan dengan diimbangi kesiapan sumber daya dari pelaksananya.Produk hukum juga harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat juga memberikan rasa aman, nyaman dan dapat memberikan dampak kesejahteraan.Kesejahteraan menjadi persolan mendasar dalam ketenagakerjaan, perlu adanya keharmonisan dalam pembuatan produk perundanganya. Undang- Undang desa produk hukum yang sangat baik, namun dalam kenyataan pembuatan aturan pelaksanaanya dirasakan masih perlu adanya evaluasi.
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Rokhmad Rokhmad; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perwujudan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Situasi di lapangan diharapkan lebih kondusif dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dengan desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bersifat empiris yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan desa terkait pengangkatan Perangkat Desa menjadi hilang. Kepala Desa tidak lagi berwenang mengangkat Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Harus dibentuk tim yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu Kepala Desa dalam memilih dan harus melalui seleksi ujian tertulis. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain : desa tidak bisa secara langsung menentukan pihak ketiga yang diajak kerja sama karena diambil alih oleh kabupaten, tidak adanya jenjang karier untuk Perangkat Desa yang lama diangkat sebagai Sekretaris Desa salah satunya karena terkendala usia
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten) Purwadi Purwadi; Daromi Daromi
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecendurungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam - diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana nereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadapdata sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.
PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI (STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI) Tri Wahono; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak – anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam – jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam – macam narkotika yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya.Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkotika sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap narkotika. Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkoba di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polres Boyolali
PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS KOMAS PERLINDUNGAN ANAK KENDAL) Rokim Rokim; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan anak. Hambatan dan Upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak adalah upaya dalam Bidang Hak Sipil dan Kebebasan, Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Bidang Pendidikan Rekreasi dan Aktivitas Budaya, dan Bidang Perlindungan Khusus. Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan slah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46/PUU-VIII/2010 Oleh Muhammad Fauzan hidayat
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v2i1.279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak yang lahir diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan anak luar kawin. utusan MK tersebut berimplikasi luas, oleh karena dalam putusan tersebut tidak membedakan antara anak luar kawin hasil perkawinan yang dilakukan sah secara agama yaitu yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), tetapi tidak dicatatkan, maupun anak yang lahir dari hasil zina. Putusan MK juga tidak menjelaskan yang dimaksud hubungan keperdataan termasuk hubungan nasab atau tidak, oleh karena menurut hukum Islam hubungan nasab sangat menentukan sehubungan dengan Hukum Kewarisan Islam (Faraid). Menurut hukum Islam anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI Rina Dwi Haryanti; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.338

Abstract

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali.2)Mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. 3)Mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturanperundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu Peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif.Faktor - faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi : Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihakberwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif
IMPLIKASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI KEPASTIAN STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PMA YANG TELAH DIBUBARKAN Alya Rahmayani; An-An Chandrawulan; Purnama Trisnamansyah
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.339

Abstract

Pemerintah secara terus-menerus melakukan perbaikan iklim usaha, salah satunya dalam upaya mengintegrasikan proses perizinan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan Online Single Submission. Sistem perizinan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnyaberjalan dengan sempurna. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kepastian status dan kegiatan usaha PT PMA yang telah melakukan pembubaran pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengetahui solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutanperizinan kegiatan usaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi virtual melalui informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisisdata yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan pembahasan artikel ini, didapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, kepastian kegiatan usaha dari PT PMA yang melakukan pembubaransebelum berlakunya sistem OSS tersebut sudah berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha, sementara status izin usaha penanaman modal dianggap tidak berlaku dengan hanya dicatatkan pada sistem SPIPISE di BKPM. Kedua, solusi bagi PT PMA yang telah dibubarkan dalam hal pencabutan perizinan kegiatan usaha penanaman modal pasca berlakunya PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah PT PMA membuat akun OSS perseorangan dengan memilih opsi pendelegasian oleh likuidator, namun ketentuan tersebut belum ada peraturan yang mengaturnya secara tegas.

Page 4 of 12 | Total Record : 119

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue