cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM" : 12 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1698/Pid/2022/PN SURABAYA Dirgantoro, Balok; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang pencabutan undang-undang no 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong Berdasarkan Putusan Nomor 1698/Pid.B/2022/PN Sby”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian pahami bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Parengkuan, Estherlina Florence; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di berbagai negara. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan secara umum. Namun, seiring perkembangan teknologi, modus penipuan juga berkembang melalui media elektronik dan internet, sehingga diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; dan (2) Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penindakan tindak pidana penipuan di Polda Sulut dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana, baik secara penal dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maupun non-penal melalui tindakan pencegahan. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan berbagai pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana penipuan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU BERUPA PENGHINAAN PADA SAAT KEGIATAN KAMPANYE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA RESOR SANGIHE Wangka, Adolf; Astutik, Sri; Widodo, Ernu; Subekti
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? dan Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan cara penanggulangan  melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif.
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH Ndraha, Abdian Berkat; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji adalah model penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa yang berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Namun berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif. Penguatan lembaga adat sangat penting agar mereka dapat secara efektif menangani sengketa di masyarakat adat. Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan lembaga adat dan memastikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Ismail, Heriadi; Marwiyah, Siti; Subekti; Astutik, Sri
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia dan bentuk perlindungan hukum serta rehabilitasi bagi pelaku pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual didasarkan pada prinsip perlindungan anak karena kerentanan mereka. Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, pelaku pedofilia juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang dan menjalani rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Diperlukan aturan tambahan untuk memperjelas makna rehabilitasi agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son Ramba, Yunan Yunus; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana dan upaya perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik, dengan studi kasus putusan nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak didik dalam perkara tersebut melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan bukti, dakwaan, persidangan, putusan dan hukuman, serta upaya hukum. Upaya perlindungan terhadap anak korban meliputi penyediaan lingkungan aman, konseling, menjaga kerahasiaan, advokasi hak, layanan kesehatan, informasi, pendampingan pemeriksaan, pemenuhan hak sesuai UU perlindungan anak, pencegahan intimidasi, dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak. Faktor penghambat penanganan perkara antara lain kesulitan anak mengungkapkan peristiwa, rasa takut dan malu korban, minimnya saksi, ancaman pelaku, ketidakpatuhan prosedur hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian, kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian merekomendasikan penindakan tegas pelaku sesuai KUHP, kerja sama penanganan anak korban, sosialisasi ke sekolah, penanganan kasus sesuai hukum, pendampingan korban saat pemeriksaan, pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagai bukti, peningkatan keamanan sekolah, serta perlindungan hukum bagi anak korban.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Renol Gansalangi, Jefri; Widodo, Ernu; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menganalisis unsur-unsur antara undang-undang umum dan khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online, serta mengetahui sanksi hukum antara undang-undang umum dan khusus terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU ITE mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang umum (KUHPerdata dan KUHP) maupun undang-undang khusus (UU ITE) dalam kasus penipuan arisan online. Sanksi bagi pelaku penipuan melalui arisan online adalah gugatan wanprestasi, pidana penjara maksimal 4 tahun (Pasal 378 KUHP), serta denda maksimal 1 miliar rupiah atau pidana penjara maksimal 6 tahun (Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 UU ITE). Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan menindak tegas kasus penipuan arisan online, masyarakat melapor jika mengalami kerugian, serta perlu sosialisasi dan edukasi tentang peraturan dan potensi pidana terkait kejahatan siber.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Tambahani, Hance Brian; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan serius yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Penganiayaan termasuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, jumlah kasus penganiayaan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut dilakukan melalui tiga cara yaitu upaya pre-emtif berupa himbauan dan ajakan, upaya preventif melalui pembinaan dan pencegahan, serta upaya represif dengan pemberian sanksi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut antara lain faktor usia, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, ekonomi, kurangnya pemahaman agama dan budaya, konsumsi alkohol, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor kepribadian. Diharapkan Polda Sulut dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap kejadian penganiayaan kepada aparat kepolisian.
LEGAL BINDING REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Asri, Nurul; Fikri, Sultoni
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i01.1774

Abstract

Rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pemberhentian perangkat desa memuat ketentuan pengaturan yang tidak jelas mengenai rekomendasi tertulis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemberhentian perangkat desa. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah rekomendasi tertulis tersebut memiliki sifat legal binding. Urgensi pengusutan ini adalah untuk mengetahui legal binding dari rekomendasi tertulis camat dalam proses pemberhentian perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative dalam pendekatan (statute aprroach) dan pendekatan (konseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi kegiatan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat 1 huruf g UU Nomor 23 Tahun 2014. Camat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam hal ini, camat akan mempunyai tugas terkait dengan proses pemberhentian pegawai desa. Dari segi legalitas, ketentuan ini masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masih belum jelasnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada camat untuk memberikan rekomendasi. Selain itu, rekomendasi wakil kepala desa mengenai tata cara pemberhentian kepala desa tidak mempunyai sifat legal binding dikarenakan ketentuannya tidak terlalu rinci, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah masing-masing.
PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Nengi, Umbu; Latumahina, Rosalinda Elsina
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i01.1777

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui sudut pandang hak asasi manusia yang mendasari adat kawin tangkap suku Sumba. Adat kawin tangkap adalah adat perkawinan di mana calon suami atau keluarganya biasanya menangkap calon mempelai perempuan. Karena mengandung aspek pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia, praktik ini menuai kontroversi, penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Praktik kawin culik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa seizin kedua belah pihak yang ialah pelanggaran HAM, berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Konsep-konsep hak asasi manusia seperti universalitas, kesetaraan, nondiskriminasi, dan ketidakterpisahan, saling ketergantungan, dan keragaman hak, semuanya dilanggar oleh kawin culik. Selain itu, layaknya sudah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 39 Tahun 1999 perihal HAM, kawin tangkap juga berlawanan dengan UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue