cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 437 Documents
 35   36   37   38   39 
MANAJEMEN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN BAGI DISABILITAS DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA Honesti Ramadhani, Mumtahanah; Widiyanto, M. Kendry; Puspaningtyas, Anggraeny
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti terkait manajemen rekrutmen Aparatur Sipil Negara formasi khusus penyandang disabilitas pada lingkup instansi Pemerintah Kota Surabaya serta meneliti terkait kesuaian antara aturan yang berlaku dengan realita di lapangan yaitu kesetaraan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari konteks kendala terdapat minimnya pelamar penyandang disabilitas dalam rekrutmen CASN, hal tersebut terlihat dari perbandingan jumlah pegawai Non ASN disabilitas dan ASN dengan disabilitas yang berbanding jauh sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan. Perbandingan yang mencolok ini mencerminkan kesenjangan dalam kemampuan dan dukungan yang tersedia bagi penyandang disabilitas. Namun dalam aspek manajemen ASN yang diterapkan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk membuka formasi ASN khusus penyandang disabilitas yang di umumkan secara terbuka melalui website dan media sosial dan ketentuan terkait jumlah formasi juga sudah sesuai kebijakan yang berlaku sebesar 2% dan dalam aspek lingkungan maupun fasilitas yang telah diberikan pada saat rekrutmen juga sudah sesuai dengan SOP dari K Kata Kunci: Kesetaraan, Disabilitas, Aparatur Sipil Negara, Sumber Daya Manusia.
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KELURAHAN SIMOLAWANG KOTA SURABAYA Ratnasari, Ratnasari; Susiantoro, Adi; Puspaningtyas, Anggraeni
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i03.1534

Abstract

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup minimum, ditandai oleh keterbatasan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pendapatan yang rendah juga menyulitkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, sehingga sulit mencapai standar hidup umum. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang memberikan uang kepada rumah tangga yang sangat miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan memberikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian ini, menggunakan teori analisis stakeholder dan teknik pemetaan stakeholder, kita dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang, Kota Surabaya. Ada dua kategori stakeholder yang perlu diperhatikan, yaitu mereka dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah, dan mereka dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. Stakeholder-stakeholder seperti Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, dan Kantor Pos Kebonrojo memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan PKH. Namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena fokus utamanya bukanlah secara khusus pada penanggulangan kemiskinan Sedangkan, Ketua RW, Ketua RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh. Untuk meningkatkan efektivitas PKH, stakeholder-stakeholder ini harus terlibat secara aktif, dan strategis. Saran yang dapat diberikan termasuk pendampingan langsung oleh Kelurahan dan Kecamatan, dukungan emosional dan moral, penyediaan bantuan teknis, dan penguatan peran stakeholder lokal. Dengan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder, upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga miskin.
IMPLEMENTASI PROGRAM SURABAYA INTEGRATED COMMAND CENTER (SICC) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SMART CITY DI SURABAYA Anjani, Shafa Jihan; Kusbandrijo, Bambang; Hartono, Supri
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Smart city menjadi konsep yang diminati oleh seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dengan penerapan konsep Smart City diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efisian. Kota surabaya menjadi kota di Indonesia yang mampu mengadopsi konsep Smart City dengan membuat inovasi program Surabaya Integrated Command Center. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan faktor yang mempengaruhi program Surabaya Integrated Command Center sebagai upaya peningkatan Smart City di kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara padat, jelas dan ringkas. Penelitian ini menggunakan teori elaborasi dari pemenuhan karakteristik Smart City menurut Hao, Lei dan Yan dan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Surabaya Integrated Command Center (SICC) Sebagai Upaya Peningkatan Smart City di Surabaya masih belum maksimal. Walaupun kinerja dalam pelaksanaannya cukup baik, naumun tetap saja penerapan program Command Center masih memiliki banyak kendala yang dapat mempengaruhi secara signifikan.
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR WISATA RELIGI DI KABUPATEN GRESIK Wulan Apriliya, Amanda; Widiyanto, M. Kendry; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wisata religi di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menggabungkan nilai-nilai spiritual, sejarah, dan budaya menjadi satu pengalaman perjalanan. Studi ini mengevaluasi kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan publik, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan kualitas fasilitas wisata religi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kesenjangan dalam distribusi manfaat dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk program khusus untuk kelompok yang belum mendapat manfaat, audit pengelolaan sumber daya, dan pembentukan mekanisme responsif melalui partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata religi di wilayah tersebut.
ANALISIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA GLINGGANGAN, KECAMATAN PRINGKUKU, KABUPATEN PACITAN Primananda, Riezky Wisnu
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara hierarkinya Pemerintahan Desa merupakan suatu pemerintahan di bawah kecamatan yang mana terdapat beberapa urusan yang harus meminta persetujuan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan yang ada diatasnya. tanah kas desa merupakan aset desa yang diperoleh ataupun dimiliki oleh pemerintah desa. tanah ini menjadikan sebagai pendapatan murni dari desa serta juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sehingga sangat penting bagi pemerintah desa dapat mengelola dengan bijak dan memanfaatkan tanah kas desa / bengkok sebagai aset berkelanjutan akan berdampak langsung terhadap pendapatan asli desa yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat desa Salah satu desa yang melaksanakan pengelolaan aset desa dengan baik dan belum maksimal ialah Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. secara prakteknya pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan dengan mempedomani peraturan yang berlaku. pada penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana Pengelolaan Aset Desa Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, Pada hasil penelitian dari 14 indikator. ada salah satu yang belum maksimal yaitu pemanfaatan. belum optimalnya proses tersebut ditunjukan belum adanya kerjasama pemanfaatan dan belum ada inovasi terkait tanaman yang mempunyai harga jual tinggi. selain terdapat 2 proses pengelolaan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah desa Glinggangan yaitu penghapusan dan pemindahtanganan saran yang diberikan peneliti di harapkan Pemerintah Desa Glinggangan melakukan inovatif dan kreatif untuk mencari peluang kerjasama pemanfaatan tanah kas desa yang dapat memberikan kontribusi tambahan pendapatan asli Desa, perlu adanya peran pemerintah desa dalam pengoptimalan lahan pertanian kepada penyewa tanah kas desa terkait jenis tanaman yang produktif selain padi yang mempunyai harga jual tinggi, Kepada masyarakat diharapkan bisa membantu pengawasan serta menjaga tanah kas desa supaya tidak di salahgunakan, Pemerintah desa diharapkan selalu melakukan update informasi administrasi terkait pengelolaan tanah kas desa kepada masyarakat
KUALITAS PELAYANAN KRL COMMUTER LINE DI YOGYAKARTA Hakim, Anisa; Ari Fatun Nisa, Faradillah; Bahrun Muzaki, Muhammad; Mulyo Sejati, Wahyu; Aliyah, Nailil; Tri Nugraha, Joko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1566

Abstract

KRL Commuter Line Yogyakarta adalah salah satu mode transpontası publik yang penting di Yogyakarta. Kualitas Pelayanan KRL Comuniter Line Yogyakarta sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan KRL Commuter Line di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, mengumpulkan data dengan kuesioner yang disebar secara online. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan KRL Commuter Line di Yogyakarta secara keseluruhan layanan yang diberikan sudah cukup baik. Namun terdapat satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu tentang keamanan. Secara keseluruhan pengguna merasa bahwa layanan yang diberikan sudah cukup memadai dan memfasilitasi kebutuhan mobilitas mereka dengan efektif.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN PERNIKAHAN DINI: (Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) Sari, Ayu Puspita; Soesiantoro, Adi; Puspaningtyas, Anggraeny
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1590

Abstract

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menjalin kerjasama dengan melakukan survei dalam kasus Pernikahan Dini. Dimana menurut pemerintah usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 Tahun (MPOC, 2020). Sejak Januari sampai Oktober 2021 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 27 kasus dan mayoritas perempuan tercatat di usia 16 Tahun. Untuk mengevalusi kebijakan pengentasan dini di Desa Pangelen menggunakan metode evaluasi kebijakan dari teori dari William N. Dunn dengan mengguankan enam parameter evalusai kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimana yang menjadi narasumber untuk keperluan data penelitian adalah perangkat desa Pangelen, Bidan Desa, dan juga warga Desa Pangelen. Dari hasil informasi kebijakan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pangelen telah berlangsung dengan efisien, efektiv, cukup, rata, tapat, serta responsive. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan dini di wilayah tersebut menurun, hal ini karena kesadaran individu dan juga informasi dari berbagai media mengenai himbauan pernikahan dini, oleh karena itu Tingkat kehamilan dini berkurang.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN WISATA SUNGAI PERAHU KALIMAS SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA HERITAGE DI KOTA SURABAYA Kurniawan, Ilham Yusuf; Rochim, Achluddin Ibnu; Murti, Indah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1592

Abstract

Pengembangan suatu objek wisata heritage tidaklah lepas dari partisipasi masyarakat didalamnya, salah satu objek wisata yang perlu dikembangkan terus menerus ialah Wisata Perahu Kalimas yang berada di pusat kota Surabaya. Sungai kalimas merupakan sungai yang bersejarah pada masa jaman belanda. Seiring bertambahnya zaman sungai kalimas berangsur dijadikan objek wisata perahu yang dimana masyarakat bisa menikmati keindahan Kota Surabaya dan juga bisa melihat bangunan bersejarah disekitaran sungai kalimas. Penelitian ini membahas mengenai partsisipasi masyarakat dalam peningkatan wisata sungai perahu kalimas sebagai upaya pengembangan wisata heritage di kota surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan wisata sungai perahu kalimas sebagai upaya pengembangan wisata heritage di kota surabaya. Teori yang digunakan ialah teori partisipasi dari Cohen dan Uphof 1977 yang dimana ada 4 tahapan dalam partisipasi yaitu partisipasi dalam perencaanan, partisipasi dalam pelaksanaan,partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif deskriptuf dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata perahu kalimas sudah sangat baik terlihat dengan peningkatan jumlah pengunjung wisata setiap tahunnya, namun masyarakat disini hanya berperan sebag pelaku wisata. Dalam 4 tahapan partisipasi terlihat bahwa masyarakat tidak terlibat dalam hal pelaksanaan masyarakat hanya berperan sebagai pelaku wisata bukan pengelola objek wisata.
PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH KABUPATEN BELU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Ati, Norbertus Darius; Kusbandrijo, Bambang; Hartono, Supri
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1600

Abstract

Penelitian ini berfokus pada industri pariwisata, yang saat ini berkembang pesat dan menjadi sektor andalan di berbagai Daerah. Industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai jenis bisnis yang bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dibutuhkan oleh para wisatawan secara langsung atau tidak langsung. Industri pariwisata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menghasilkan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dari berbagai usaha penerimaan daerah untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu dalam pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih, kedua Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih, dan ketiga Bagaimana Kontribusi industri pariwisata pantai pasir putih terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Belu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Belu penelitian ini menggunakan Teori Middle Range karena dapat diandalkan dalam melihat sebuah fenomena, dengan Menggunakan metode Pendekatan Fenomenoloogi serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu dalam pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih dengan membangun berbagai fasilitas wisata, promosi pariwisata melalui media masa, maupun pameran wisata, pembinaan usaha pariwisata dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan Standard Operating Prosedure (SOP). Dalam pengembangan industri pariwisata Pantai Pasir Putih terdapat Faktor pendukung seperti terdapatnya daya tarik, sarana prasarana yang memadai, sikap ramah tamah dari masyarakat, namun dalam mengembangkan industri pariwisata pantai pasir putih mengalami juga kendala seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih sangat kurang, dan terutama masih terbatasnya dana infrastruktur. Kontribusi industri pariwisata pantai pasir putih terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil walaupu setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan.
ANALISIS KEBIJAKAN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA SERANG KABUPATEN BLITAR Qorimah, Fenty Nur; Handoko, Rudy; Basyar, Muhammad Roisul
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1601

Abstract

Salah satu bidang ekonomi Indonesia yang memiliki banyak potensi untuk merangsang pertumbuhan adalah pariwisata, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Dalam hal pengembangan daerah, organisasi pariwisata sangatlah penting. Mengemas budaya lokal ke dalam festival seperti Festival Budaya Serang dan upacara larung sesaji tahunan di Desa Serang, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu cara untuk mempromosikan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Terletak di bagian selatan Kabupaten Blitar, Desa Serang merupakan salah satu tujuan wisata yang populer. Desa wisata Desa Serang terletak di wilayah selatan Kabupaten Blitar. Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata merupakan sektor yang padat karya dengan berbagai tingkat kualifikasi. Daya tarik wisata di Pantai Serang berkontribusi pada perluasan prospek bisnis dan lapangan kerja di lingkungan sekitar. Dalam rangka menganalisis kebijakan terkait program pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Serang, Kabupaten Blitar, maka penelitian ini dilakukan untuk menyusun penelitian dengan judul "Analisis Kebijakan Program Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Serang, Kabupaten Blitar". Menurut J. Christopher Holloway, studi ini menggunakan tiga A yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas sebagai komponen pengembangan pariwisata. Pendekatan studi yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti bahwa data primer dan sekunder digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial orang dan kelompok. Analisis matriks SWOT adalah metode yang digunakan untuk analisis. Penelitian ini menghasilkan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, termasuk di dalamnya adalah strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T. Saran yang muncul dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi desa wisata Desa Serang, Kabupaten Blitar.

Page 37 of 44 | Total Record : 437

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue