cover
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Articles 437 Documents
EVALUASI KEBUTUHAN WIRA WIRI SUROBOYO SEBAGAI TRANSPORTASI PUBLIK KOTA SURABAYA Rumana, Mailani Zahro; Puspaningtyas, Anggraeny; Hariyoko, Yusuf
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1602

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebutuhan Wira Wiri Suroboyo sebagai transportasi publik Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah evaluasi. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan tentang program, karakteristik, pelaksanaan dan hasil program Wira-Wiri Suroboyo. Sehingga metode evaluasi yang cocok dengan jenis penelitian adalah metode evaluasi kualitatif dengan model yang digunakan adalah CIPP MODEL (Context, Input, Process, Product). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik interview dan participan to observation ssebagai sumber data primer serta teknik document record sebagai sumber data sekunder. Informan pada penelitian yaitu tiga orang pengguna wira-wiri suroboyo rute, satu petugas wira-wiri suroboyo, dan dua narasumber dari dinas perhubungan Kota Surabaya. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode interactive. interactive model. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Wira Wiri Suroboyo sesuai dengan keinginan masyarakat untuk modernisasi, kenyamanan, dan efisiensi biaya. Sistem pembayaran elektronik telah meningkatkan layanan dengan harga yang terjangkau, memberikan kenyamanan dan keamanan. Masyarakat puas dengan program ini, namun mengharapkan perawatan fasilitas dan penambahan fasilitas di beberapa halte. Masyarakat dapat menghubungi petugas atau layanan pelanggan untuk melaporkan masalah. Mereka juga menginginkan penambahan armada, jalur, dan halte, serta perbaikan fasilitas seperti kursi penumpang dan papan informasi. Implementasi program ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori evaluasi CIPP oleh Daniel Stufflebeam, terutama pada dimensi proses dan produk yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Viranda, Elis; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1603

Abstract

Di Indonesia, masalah sampah semakin kompleks. Pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui bank sampah sesuai dengan poin 12 Sustainable Development Goals (SDGs) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Meskipun ada kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya, pengelolaan sampah di lokasi ini belum optimal karena sampah rumah tangga masih dibuang di lingkungan sekitar, tingginya jumlah sampah yang masuk ke TPA, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) di wilayah ini memiliki potensi signifikan untuk membantu menyelesaikan masalah sampah yang dihadapi. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan berlandaskan pada Teori Van Meter dan Van Horn.
REFORMASI PELAYANAN SURABAYA SINGLE WINDOWS (SSW) ALFA MENGGUNAKAN PENDEKATAN DYNAMIC GOVERNANCE DI KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KOTA SURABAYA Gaba, Florentina Virginia Bebhe; Widiyanto, Kendry; Puspaningtyas, Anggraeny
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1604

Abstract

Penelitian ini membahas tentang reformasi pelayanan publik di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, melalui penerapan Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas SSW Alfa dalam mempermudah proses perizinan serta meningkatkan kesadaran teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan warga dan pejabat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSW Alfa telah memberikan kemudahan signifikan bagi warga dalam mengurus perizinan tanpa harus mendatangi kantor kelurahan secara langsung. Warga merasa terbantu dengan adanya pelayanan digital ini, meskipun beberapa di antaranya harus menyesuaikan diri dengan sistem baru. Selain itu, evaluasi dan monitoring rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas layanan dan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di kelurahan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi juga berkontribusi pada kesuksesan reformasi ini. Kesimpulannya, penerapan SSW Alfa di Kelurahan Menur Pumpungan telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong masyarakat untuk lebih melek teknologi.
EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA BERBASIS KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI DESA CANDIPARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Firmansyah, Dimas Kurnia; Rochim, Achluddin Ibnu; Murti, Indah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1607

Abstract

Pengembangan potensi desa adalah aspek yang penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pemahaman bahwa paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dari yang semula “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”, dimana “Desa Membangun” ini menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang dapat merencanakan, melaksanakan, dan memberdayakan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) menginstruksikan bahwa penilaian kemajuan setiap pembangunan desa merujuk pada IDM (Indeks Desa Membangun). Tujuan dari penelitian ini adalah enganalisis evaluasi pelaksanaan pengembangan potensi desa berdasarkan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan pada Indeks Desa Membangun di Desa Candipari Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan mengacu pada teori evaluasi William N. Dunn (2003). Dari hasil yang diperoleh, desa belum mampu memaksimalkan elemen efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada Indeks Desa Membangun.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA SURABAYA Puspitasari, Erika Aprilia; Kusbandrijo, Bambang; Hartono, Supri
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1618

Abstract

Penelitianii inii bertujuani untuki menganalisisi implementasii kebijakan Balaii Besari Pengawasi Obati dani Makanani (BBPOM) dalam pengawasani peredaran obati tradisionali dan makanan tanpai izini edari dii Kotai Surabayai. Kebijakan pengawasan ini didasarkani padai Undangi-Undangi Nomori 8 Tahuni 1999 tentangi Perlindungani Konsumeni, yangi menekankan pentingnya keamanani dani legalitasi produki yangi beredari dii pasarani. Metodei penelitiani yangi digunakani adalahi metodei kualitatifi dengani pendekatani deskriptifi analisisi. Datai diperolehi melaui wawancara dengan beberapa pihak terkait, termasuk petugas BBPOM Surabaya, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada teorii implementasii Vani Meteri dani Vani Horni. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BBPOM Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi untuk memastikan semua obat tradisional dan makanan yang beredar memiliki izin edar yang sah. Penelitian ini memberikan rekomendasi meliputi peningkatan jumlah dan kualitas sumber data manusia, penyederhanaan proses perizinan, dan intensifikasi program edukasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha.
PEMBERDAYAAN RELAWAN ANTI NARKOBA DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BNN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Utami, Wahyuning Tri; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1619

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan relawan anti narkoba oleh BNN Kota Surabaya dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba di BNN Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclution Drawing & Verifying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya sudah relatif optimal. Hal ini ditunjukkan pada tahap penyadaran, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Pada tahap pengkapasitasan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN. Sedangkan pada tahap pendayaan, pemberdayaan relawan anti narkoba/penggiat P4GN dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba, diantaranya yaitu kendala dalam hal anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai, kendala waktu karena kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN, kendala dalam komunikasi antar anggota organisasi relawan anti narkoba, kendala Penggiat P4GN/relawan anti narkoba yang belum mendalami arti dari relawan itu sendiri sehingga seringkali masih berfokus pada nilai angka/finansial, serta kendala belum meratanya Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya.
NETWORK GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TEROWONGAN PEJALAN KAKI TERMINAL INTERMODA JOYOBOYO – KEBUN BINTANG SURABAYA Oktapiani, Riska; Hariyoko, Yusuf; Wahyudi, Eddy
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1624

Abstract

Dalam network governance, berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang berwenang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka serta mengikuti proses yang telah ditentukan. Kompleksitas program dan masalah yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi antara departemen dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terbentuk melalui sistem kemitraan antara pemerintah lokal, agen pemerintah pusat, dan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses tata kelola jaringan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Terowongan Pejalan Kaki di Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Binatang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan berfokus pada teori tata kelola jaringan oleh Provan dan Kenis (2008), yang mencakup tiga indikator: jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor, dan tujuan tata kelola jaringan. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa proses tersebut telah berjalan dengan lancar melalui proses lelang yang jelas, terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan non-pemerintah, serta melibatkan masyarakat terdampak melalui perekrutan pekerja non-skill.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA Pratiwi, Soffanah Dina; Kusbandrijo, Bambang; Hartono, Supri
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1625

Abstract

Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak anak agar dapat berkembang dengan baik dan terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, seperti yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 B ayat 2. Perlindungan anak terbagi menjadi perlindungan hukum dan non-hukum, yang meliputi aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Prinsip perlindungan hukum anak harus sesuai dengan konversi hak anak. Kota Surabaya merupakan kota tertinggi di Jawa Timur dengan kondisi kasus kekerasan anak dan perempuan terbanyak. Dalam hal ini terdapat hal positif dan negatif yaitu sudah adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat dan kebijakan yang di implementasikan pemerintah sudah berjalan dengan baik, terkait dampak negatifnya yaitu Kota Surabaya jadi di pandang menjadi kota dengan kekerasan terbanyak di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya serta implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang menjadi pedoman DP3APPKB dan UPTD PPA untuk menjalankan suatu program kerja di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan teori Charles O Jones. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan perlindungana anak di Kota Surabaya yang sudah semakin baik yang didasari oleh faktor kunci keberhasilan implementasi pengorganisasian, interpretasi dan penerapan.
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM UPAYA RELOKASI PENATAAN DI KAWASAN GEMBONG ASIH KOTA SURABAYA Tjahyadi, Barunawan Nur
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1626

Abstract

Konflik merupakan fenomena yang ada dalam masyarakat salah satu contohnyan adakah konflik dalam masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Studi ini dilakukan untuk menggambarkan dinamika konflik dalam isu penertiban pedagang kaki lima khususnya di Kawasan Gembong Asih, Kota Surabaya. Jumlah PKL yang cukup tinggi menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota dan masyarakat perkotaan. Pedagang di pinggir jalan biasanya adalah angkatan kerja yang tidak terserap pada sektor formal kota, sehingga mereka menciptakan kegiatan ekonomi mandiri. Untuk itu, perlu adanya peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan unsur-unsur lain dalam menertibkannya agar tidak menjadi bumerang tersendiri terhadap pemerintah, salah satunya adalah paradigma penertiban yang cenderung represif, dilakukan dengan lebih humanis khususnya penataan PKL di Kawasan Gembong Asih. Selain itu, adanya Pemerintah Kota Surabaya selaku lembaga administrasi daerah perlu didukung oleh lembaga izin yang dapat membantu dalam permasalahan penertiban PKL. Sehingga kemudian tidak hanya melakukan penataan PKL namun juga dapat mengontrol pertumbuhan pedagang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk mendisiplinkan pedagang kaki lima, khusunya di Kawasan Gembong Asih.Untuk pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, Pendekatan studi kasus digunakan, yang merupakan jenis penelitian kualtatif. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan memberikan interpretasi seperti yang disebutkan diatas.Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan dipilah. Hasilnya menunjukan bahwa pedagang kaki lima dan Satpol PP terlibat dalam fenomena konflik. Penelitian ini berpacu dari data primer yaitu Peraturan Daerah (Perda) Surabaya nomor 12/2014 tentang RTRW Kota Surabaya 2014-2034. Menurut undang-undang (UU) nomor 6/2023 sebagai penetapan Perppu nomor 2/2022 tentang cipta kerja menjadi UU, pemerintah nomor 6 tahun 2010, peraturan walikota surabaya nomor 5 tahun 2018, dan juga dengan Perda 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan dan Perda nomor 2 tahun 2020 Tentang ketertiban umum bahwa pemerintah kota surabaya dalam melakukan penertiban berdasarkan perundang-undangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA DI HUTAN MANGROVE WONOREJO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR Putri, Dea Yilfiana; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1627

Abstract

Hutan mangrove memiliki peran penting guna memberi perlindungan bagi garis Pantai oleh erosi, angin topan serta gelombang laut. Hal ini termasuk pada keunikan hutan mangrove dan menjadikannya menjadi jenis habitat atau ekosistem yang tidak ada duanya (DKPP Surabaya, 2022). Penelitian ini tujuannya guna menilai seberapa jauh implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di hutan mangrove dengan teori milik George Edward III. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menerapkan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi sebagai metode perolehan data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian ini seperti penyesuaian implementasi pengelolaan ligkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di hutan mangrove dengan teori George Edward III dan efektif dilakukan maka kebijakan dapat berjalan baik.