UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
892 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN ]]>
<![CDATA[Sucy Delyarahmi]]>;
<![CDATA[Abdhy Walid Siagian]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.314
<![CDATA[Hak melekat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup persamaan hak dan hak kebebasan antar individu atau lembaga. Hak ini melahirkan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang telah dimiliki sejak manusia lahir dan kodrat sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari masyarakat atau negara. Pelanggaran HAM adalah perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau lembaga negara atau lembaga lain terhadap HAM individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan yang rasional. Salah satu contoh pelanggaran yang saat ini mendapat perhatian terhadap pelanggaran HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban. Tragedi Stadion Kanjuruhan memiliki arti penting dalam sejarah sepak bola Indonesia dan mendapat sorotan dari media nasional bahkan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh bahwa tragedi Kanjuruhan sejatinya harus memberikan kejelasan terlebih kedudukan hukum dan tanggung jawab dari negara, sebagaimana atas asas negara hukum demi memberikan keadilan atas terjadinya pelanggaran HAM bagi suporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan. Penggemar sepak bola di tragedi Stadion Kanjuruhan harus mendapatkan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara. Pelanggaran HAM berkaitan langsung dengan subjek hukum itu sendiri, dan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional.]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM PERDATA DALAM KAITAN DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN HUBUNGAN TRANSNASIONAL ]]>
<![CDATA[Siti Mardiyati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.331
<![CDATA[Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada Wetboek Van Koophandel dan Reglement op deRechtsvoordering (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.]]>
<![CDATA[SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Misnar Syam]]>;
<![CDATA[Zahara Zahara]]>;
<![CDATA[Devianty Fitri]]>;
<![CDATA[Neneng Oktarina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.324
<![CDATA[Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa leasing ini sering diajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan BPSK dengan pertimbangan BPSK tidak berwenang memutus perkara antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen karena hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan perjanjian bersama dengan penyerahan harta secara fidusia. Menurut Mahkamah Agung sengketa leasing tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sementara konsumen mengajukan gugatannya ke BPSK. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Sengketa leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketanya di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa leasing.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA OLEH PENYELIDIKI TERHADAP PILIHAN USAHA YANG MENGEDARKAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Gun Sugianto]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.308
<![CDATA[Toko Sumber Baru melakukan penjualan besi TYRS yang tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi dan hal ini dilakukan sejak Januari 2016 hingga November 2017. Terhadap hal tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu unsur Setiap orang, unsur “dengan sengaja†karena Tersangka sebagai pemilik Toko Sumber Baru telah cukup lama memperdagangkan atau memperjual belikan bahan bangunan terutama besi serta mengetahui adanya ketentuan SNI. Unsur Mengedarkan barang karena Tersangka telah memperdagangkan atau memperjual belikan atau mengedarkan barang berupa besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat dua faktor yaitu faktor internal adalah faktor Sumber Daya Manusia penyidik dimana penyidik belum punya keahlian mengenai tindak pidana dibidang perindustrian. Faktor Eksternal, yaitu faktor belum adanya database Surat Persetujuan Penggunaan Tanda standar nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI TERHADAP TEMPAT USAHA YANG TIDAK GUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siska Elvandari]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.317
<![CDATA[Seiring dengan terjadinya peningkatan kasus pada kejadian pandemi Covid-19 diperlukan respon cepat dalam pengendalian penyebaran Covid-19, termasuk dalam proses pengawasan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan dokumen kesehatan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan, dengan melakukan digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi kontak dan antrian penumpang di bandar udara. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan dokumen kesehatan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan Coronavirus Disease (COVID-19). Penegakan penggunaan aplikasi ini harus disertai dengan peraturan kepala daerah, yang secara mendasar menerapkan sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut, sehingga Penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi. 2, Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. Mengacu pada pokok permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut: Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi. 2, Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak gunakan aplikasi Pedulilindungi dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia.]]>
<![CDATA[SISTEM PEWARISAN HARTA PUSAKO DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM ]]>
<![CDATA[Rahmi Murniwati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.315
<![CDATA[Harta waris di Minangkabau terdiri dari sako dan pusako. Di daerah Minangkabau sistem pewarisan harta berbeda dengan sistem pewarisan menurut hukum waris islam dimana menggunakan sistem faraidh sedangkan kebiasaan yang terjadi di Minangkabau sistem pewarisan harta diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Adat dan Waris Islam? 2). Bagaimana Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusako berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif , sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Adat dan Islam yaitu pewarisan harta di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal yang berbeda dengan sistem pewarisan harta dalam hukum islam yang menggunakan sistem hukum faraidh. Harta pusako tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusako rendah diturunkan menurut peraturan syara’yaitu berdasarkan hukum Islam. 2) Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusako berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam terdapat dalam pemisahan sistem pembagaian harta untuk harta pusaka tinggi akan diwariskan menurut garis keturunan ibu dan untuk harta pusako rendah akan diwariskan berdasarkan hukum Islam atau faraidh.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA MINYAK GORENG NO. 15/KPPU-I/2022 ]]>
<![CDATA[Alfatri Anom]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.323
<![CDATA[Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada oktober tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 menuai polemik ditengah masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah. Disinyalir salah satu penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi akibat kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO)/ minyak mentah dunia yang mencapai USD 1340. Namun di sisi lain Direktur Investigasi KPPU menyatakan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi. karena jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Dugaan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dalam perkara no. 15/KPPU/2022. Tulisan ini akan menjawab persoalan terkait dengan bagaimana analisis penggunaan alat bukti dalam pemeriksaan perkara minyak goreng no. No. 15/KPPU-I/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Dalam pemeriksaan perkara no.15/KPPU/2022 alat bukti yang digunakan sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang no. 5 tahun 1999. Dalam acara persaingan usaha dikenal adanya bukti petunjuk sebagai alat bukti tidak langsung (indirect evidence/circumstantial evidence) dan digunakan juga dalam pemeriksaan perkara minyak goreng tersebut.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang) ]]>
<![CDATA[fitriati fitriati]]>;
<![CDATA[Mohamat Gunawan]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.309
<![CDATA[UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Di wilayah hukum Polresta Padang Sat Reskrim Narkoba telah menetapkan penyelesaian Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara Diversi. Namun, pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak masih terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Permasalahan yang diteliti adalah Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang dan efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi oleh penyidik terhadap pengulangan tindak pidana di Polresta Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pertama, Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang adalah diversi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke pengadilan (sidik). Kedua, efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena angka pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang cukup kecil.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[Zahara Zahara]]>;
<![CDATA[Yulia Mirwati]]>;
<![CDATA[Shafira Hijriya]]>;
<![CDATA[Tasman Tasman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
<![CDATA[Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.]]>
<![CDATA[KARAKTER HALUAN NEGARA DARI MASA KE MASA DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCAREFORMASI ]]>
<![CDATA[Ilhamdi Putra]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.316
<![CDATA[Sebelum UUD 1945 diamandemen, GBHN merupakan acuan pembangunan nasional berkala yang ditetapkan MPR selaku Lembaga Tertinggi Negara yang kemudian eksistensinya berakhir setelah amandemen dilakukan. Di tengah kendala visi pembangunan, wacana amandemen kelima untuk mengakomodir Haluan Negara melalui PPHN kian menyeruak. Wacana itu memunculkan dua topik analisa ihwal pengaturan Haluan Negara dari masa ke masa, dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam kurun 40 tahun keberlakuan UUD 1945 lama (1959-1999), GBHN memiliki karakter berbeda pada dua rezim yang pernah berkuasa. Demokrasi Terpimpin berorientasi pada pembangunan ideologis guna membentuk karakter negara-bangsa, sedangkan Orde Baru berorientasi pada pembangunan fisik melalui penanaman modal asing. Namun kedua rezim sama-sama menyelenggarakan kekuasaan otoriter untuk menjamin terselenggaranya visi Haluan Negara. Sementara reformasi memodifikasi konsep Haluan Negara melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang nomenklaturnya ditempatkan dalam undang-undang dan dijalankan dengan prinsip otonomi daerah. Hal ini mengakibatkan visi pembangunan lebih terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku jabatan di tingkat pusat hingga daerah. Sedangkan wacana amandemen kelima untuk mengakomodir PPHN berpotensi disruptif karena dilakukan di tengah pemerintahan yang bercorak executive heavy.]]>
