cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 26   27   28   29   30 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG Otong Rosadi; Abdul Kadir Jailani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.305

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.
KEBIJAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI CV ALIF TRANS Moch Miftakhul Mustofa; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.328

Abstract

The development of information technology has now changed people's lifestyles, including in transportation. Various transportation developments both online and in person. Many people live a luxurious lifestyle to show that they have a different class but not everyone can meet these needs because of expensive prices and car maintenance. So many rental car rentals, but it is very unfortunate that in practice rental services are targets or targets of crime by people. irresponsible. This is marked by the frequent occurrence and criminal acts of car fraud or embezzlement committed by users of car rental services. Embezzlement is someone who abuses rights or abuses trust where the trust is obtained without any elements against the law. Car embezzlement is one of them. an unlawful act that may be subject to a criminal offense. The case occurred in the Cerme sub-district, Gresik district, in the ALIF TRANS car rental, in the agreement the tenant rented for 1 month but after one month the car was not returned, it turned out that the car was pawned on the other side. This is a violation of criminal law. This crime is an unlawful act committed by tricking or hiding a rented car from the owner. In this article, we will explain the articles in the Criminal Code that can be applied in cases of embezzlement of rental cars, such as Articles 372, 1548, and CHAPTER XXVI. The method used in this study uses a type of normative juridical research, namely research according to the book of laws Criminal Code. There is a need for a policy approach that must be taken, namely a combination of efforts to deal with crime with a penalty (after it has occurred) and (before it has occurred). Penal efforts or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal efforts are efforts that are repressive after a crime has occurred, while non-penal efforts are crime prevention efforts that focus more on preventive efforts.
PENERAPAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI Bisma Putra Pratama; Mario Putra Suwito
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.310

Abstract

Penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi, yaitu dengan taktik dan teknik memberikan pertanyaan yang sifatnya menjebak, tersangka disuruh menjelaskan mengenai kegiatan tersangka sebelum terjadinya peristiwa, ketika dan setelah peristiwa itu terjadi, dan terakhir mempertemukan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Kedua, kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu: 1) Keterangan tersangka berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah; 2) Tersangka sering berbohong; 3) Tersangka tidak mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan cara yaitu: a) Menunjukkan alat bukti yang ditemukan Penyidik kepada tersangka; b) Membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban; c) Mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya dan disertai beberapa alat bukti.
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DALAM MEMBANGUN EKONOMI LOKAL DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO Annisa Fitri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.338

Abstract

The One Village One Product (OVOP) program has been recognized as an effective approach to building the local economy and improving the welfare of people in various regions. In Silungkang, Sawahlunto City, OVOP emerged as a promising strategy to explore the local potential and develop superior products based on local culture and expertise. This research aims to analyze the implementation of OVOP in Silungkang and evaluate its impact on local economic development. The research method used is qualitative by conducting case studies in Silungkang. Data were analyzed descriptively and the research results were presented in narrative form. The research results show that the implementation of OVOP in Silungkang has a positive impact on building the local economy and improving people's welfare. The economic impacts arising from the implementation of OVOP in Silungkang include increasing people's income, creating jobs, and increasing the competitiveness of local products. However, there are several challenges in implementing OVOP in Silungkang, such as limited access to broader markets, coordination between institutions that need to be strengthened, and the need to increase supporting infrastructure. Therefore, it is suggested to increase investment in the promotion and marketing of local products, strengthen cooperation among stakeholders and invest in infrastructure that supports local economic development.
KONSEP PENANGGULANGAN TINGGINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI INDONESIA Yasniwati Yasniwati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.332

Abstract

Penanggulanga tingginya kasus perceraian dapat dilakukan dengan Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Kemudian Kemudian dalam mencegah kasus percerai dapat juga dilakukan dengan Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri. Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Upaya penanggulangan cerai gugat juga dapat dilakukan di pengadilan melalui proses mediasi, Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Henny Andriani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.337

Abstract

Mahkamah Kontitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan bahwa konsep demokrasi harus ada dalam proses pembentukan Undang-Undang. Frasa meaningful participation yang disematkan MK dalam putusannya kemudian diejawantahkan dalam pasal 96 undang-undang No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan ruang partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dengan pemberian aspirasi secara luring (luar jaringan) ataupun daring (dalam jaringan). Namun, UU 13/20022 tidak secara spesifik mengatur terkait mekanisme pemberian aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan terkait partisipasi bermakna perlu diatur lebih spesifik untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga ditemukan solusi bahwa salah satu metode yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam menjamin meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Regulatory Impact Assessment.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG Boiziardi AS; Meita Lefi Kurnia
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.350

Abstract

Kendala bagi pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang hukum pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dikenakan denda sebesar 2% perbulan dengan maksimum denda sebesar 48% atau setara dengan 2 tahun. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota. Solusi dalam mengatasi kendala penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdara di luar kota.
PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT Nelwitis A; Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.342

Abstract

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah. Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni bagaimana perumusan batasan dan bentuk-bentuk perkara pidana dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat, bagaimana eksistensi Peradilan Adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa batasan dan bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup pidana ringan dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat dengan melibatkan KAN. Sementara masyarakat umum memiliki persepsi yang menginginkan pemberdayaan Peradilan Adat secara optimal karena lebih mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan yang merupakan prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan Peradilan Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.
DAMPAK PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA CABUL DIPANDANG DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Awilda Awilda; Ismansyah Ismansyah; Aria Zurnetti; Henni Muchtar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.341

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menimbulkan ketimpangan, mengingat hasil Pemeriksaan Setempat tak jarang dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, termasuk perkara pencabulan. Tesis ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana konsep keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam analisis hakim atas mengenai temuan dan dampak pemeriksaan setempat saat memutus bebas suatu tindak pidana pencabulan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan memanfaatkan data sekunder yang diuraikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa Pemeriksaan Setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini dapat dinilai sebagai suatu bentuk sebuah terobosan hukum untuk memperoleh keyakinan hakim, bahkan dapat mengenyampingkan semua alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Kendati demikian, pelaksanaan pemeriksaan setempat yang belum berdasarkan pada ketentuan normatif dikhawatirkan akan berdampak negatif pada jalannya penanganan perkara pidana karena seolah bertentangan dengan tuntutan perwujudan kepastian hukum dan keadilan.
ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) Rahmatul Husna; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.312

Abstract

Peran korban yang meninggal dunia terwakili oleh hasil Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hal tersebut merupakan kajian ilmu viktimologi. Di sisi lain, termasuk salah satu indikator penjatuhan pidana dengan melihat keadaan korban, terlebih pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Seperti dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, terdapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasar pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Korban meninggal dunia karena mengalami penganiyaan yang dipicu oleh perbuatannya sendiri. Dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Page 28 of 90 | Total Record : 892

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue