UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
902 Documents
<![CDATA[STUDI PERBANDINGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syofyan, Yunita]]>;
<![CDATA[Gusman, Delfina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.325
<![CDATA[Kesehatan merupakan hak setiap manusia di dunia. Hal ini tertuang jelas dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) “setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.Dengan landasan inilah setiap negara berusaha memenuhi hak kesehatan bagi warga negaranya. Sistem pembiayaan kesehatan yang dipakai setiap negara pun berbeda-beda. Secara umum sistem pembiayaan di dunia terbagi menjadi 4 tipe yaitu Konsep Asuransi swasta dengan subsidi pemerintah (Traditional Sickness Insurance), Konsep pemerintah membiayai asuransi kesehatan nasional (National Health Insurance), Konsep penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah (National Health Service), Campuran antara pembiayaan tradisional dan pembiayaan kesehatan nasional (Health Insurance dan Health Service).]]>
<![CDATA[PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Mulkan, Hasanal]]>;
<![CDATA[Aprita, Serlika]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kurator mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang juga dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman pasal sanksi pidana dalam UU Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Kepailitan. Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan berkaitan pidana atau pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit. Adapun ratio decindendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kurator tidak langsung mengacu kepada independensi kurator dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan melainkan mengacu kepada KUHPidana.]]>
<![CDATA[MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI ]]>
<![CDATA[Made Mas Mahayuna, I]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Amiruddin]]>;
<![CDATA[Khairani Panca Ningrum, Rina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.327
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Penyidik Polri dalam menentukan masa penangkapa tindak pidana Narkotika dan Bagaimana prosedur penangkapan tindak pidana Narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik Polri. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, adanya perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam, yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 huruf g jo. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam. Perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri ini, mengakibatkan adanya suatu implikasi terhadap perbedaan pengaturan upaya paksa penangkapan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Kedua, dalam hal penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang dilalukan oleh petugas dari kepolisian, maka pertama, petugas harus menunjukkan surat tugasnya dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan tercantumnya identitas dari tersangka tersebut; Kedua, Tindakan penangkapan dengan cara tertangkap tangan tidak disyaratkan adanya surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan maka barang bukti dan tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu; Ketiga, Setelah penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana. Keempat, 24 Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyelidik untuk melakukan penangkapan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI CV ALIF TRANS ]]>
<![CDATA[Miftakhul Mustofa, Moch]]>;
<![CDATA[Pratama Hapsari, Ifahda]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.328
<![CDATA[The development of information technology has now changed people's lifestyles, including in transportation. Various transportation developments both online and in person. Many people live a luxurious lifestyle to show that they have a different class but not everyone can meet these needs because of expensive prices and car maintenance. So many rental car rentals, but it is very unfortunate that in practice rental services are targets or targets of crime by people. irresponsible. This is marked by the frequent occurrence and criminal acts of car fraud or embezzlement committed by users of car rental services. Embezzlement is someone who abuses rights or abuses trust where the trust is obtained without any elements against the law. Car embezzlement is one of them. an unlawful act that may be subject to a criminal offense. The case occurred in the Cerme sub-district, Gresik district, in the ALIF TRANS car rental, in the agreement the tenant rented for 1 month but after one month the car was not returned, it turned out that the car was pawned on the other side. This is a violation of criminal law. This crime is an unlawful act committed by tricking or hiding a rented car from the owner. In this article, we will explain the articles in the Criminal Code that can be applied in cases of embezzlement of rental cars, such as Articles 372, 1548, and CHAPTER XXVI. The method used in this study uses a type of normative juridical research, namely research according to the book of laws Criminal Code. There is a need for a policy approach that must be taken, namely a combination of efforts to deal with crime with a penalty (after it has occurred) and (before it has occurred). Penal efforts or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal efforts are efforts that are repressive after a crime has occurred, while non-penal efforts are crime prevention efforts that focus more on preventive efforts.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[Zahara, Zahara]]>;
<![CDATA[Mirwati, Yulia]]>;
<![CDATA[Hijriya, Shafira]]>;
<![CDATA[Tasman, Tasman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.329
<![CDATA[Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.]]>
<![CDATA[KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME ]]>
<![CDATA[Gusman, Delfina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.330
<![CDATA[Paham konstitusionalisme menitik beratkan pada pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui pengaturan dalam bentuk hukum dasar (konstitusi). Hukum sebagai ‘media’ untuk mencapai keadilan, memposisikan konstitusi menjadi cerminan utama bagaimana keadilan diformulasikan dalam materi muatannya.]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM PERDATA DALAM KAITAN DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN HUBUNGAN TRANSNASIONAL ]]>
<![CDATA[Mardiyati, Siti]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.331
<![CDATA[Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada Wetboek Van Koophandel dan Reglement op deRechtsvoordering (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.]]>
<![CDATA[KONSEP PENANGGULANGAN TINGGINYA CERAI GUGAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yasniwati, Yasniwati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.332
<![CDATA[Penanggulanga tingginya kasus perceraian dapat dilakukan dengan Pembekalan pranikah oleh kantor urusan agama menjadi salah satu proses sebelum pasangan di Indonesia ingin menikah. Pembekalan pranikah ini bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan tentang berumah tangga bagi calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi. Kemudian Kemudian dalam mencegah kasus percerai dapat juga dilakukan dengan Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri. Komunikasi bisa menjadi jembatan mengurangi perselisihan yang terjadi. Melalui komunikasi, dapat tersampaikan pikiran atau perasaan kepada orang yang dituju. Komunikasi berlaku apabila komunikator bermaksud memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Upaya penanggulangan cerai gugat juga dapat dilakukan di pengadilan melalui proses mediasi, Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.]]>
<![CDATA[Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Andriani, Henny]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.337
<![CDATA[Mahkamah Kontitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan bahwa konsep demokrasi harus ada dalam proses pembentukan Undang-Undang. Frasa meaningful participation yang disematkan MK dalam putusannya kemudian diejawantahkan dalam pasal 96 undang-undang No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan ruang partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dengan pemberian aspirasi secara luring (luar jaringan) ataupun daring (dalam jaringan). Namun, UU 13/20022 tidak secara spesifik mengatur terkait mekanisme pemberian aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan terkait partisipasi bermakna perlu diatur lebih spesifik untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga ditemukan solusi bahwa salah satu metode yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam menjamin meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Regulatory Impact Assessment.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DALAM MEMBANGUN EKONOMI LOKAL DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO ]]>
<![CDATA[Fitri, Annisa]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 4 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.338
<![CDATA[The One Village One Product (OVOP) program has been recognized as an effective approach to building the local economy and improving the welfare of people in various regions. In Silungkang, Sawahlunto City, OVOP emerged as a promising strategy to explore the local potential and develop superior products based on local culture and expertise. This research aims to analyze the implementation of OVOP in Silungkang and evaluate its impact on local economic development. The research method used is qualitative by conducting case studies in Silungkang. Data were analyzed descriptively and the research results were presented in narrative form. The research results show that the implementation of OVOP in Silungkang has a positive impact on building the local economy and improving people's welfare. The economic impacts arising from the implementation of OVOP in Silungkang include increasing people's income, creating jobs, and increasing the competitiveness of local products. However, there are several challenges in implementing OVOP in Silungkang, such as limited access to broader markets, coordination between institutions that need to be strengthened, and the need to increase supporting infrastructure. Therefore, it is suggested to increase investment in the promotion and marketing of local products, strengthen cooperation among stakeholders and invest in infrastructure that supports local economic development.]]>
