cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 888 Documents
 85   86   87   88   89 
Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pasien di Puskesmas Kota Padang Amini, Delina; Mannas, Yussy A.; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wewr0063

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pasien di Puskesmas Kota Padang. Layanan kesehatan yang berkualitas menuntut penggunaan alat kesehatan yang akurat dan aman. Kalibrasi dan pengujian alat kesehatan menjadi kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas, guna menjamin perlindungan hukum terhadap pasien. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup implementasi kegiatan pengujian dan kalibrasi, mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan Puskesmas, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Puskesmas Kota Padang, sementara data sekunder diperoleh dari regulasi, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di sebagian besar Puskesmas di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Kalibrasi terakhir diketahui dilakukan pada tahun 2019, tanpa data terbaru yang tersedia hingga saat penelitian dilakukan. Keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran tenaga kesehatan, serta kurangnya pengawasan yang konsisten dari pemerintah daerah menjadi faktor penghambat utama. Padahal, penggunaan alat yang tidak terkalibrasi dapat menyebabkan kesalahan diagnosis yang berdampak langsung pada keselamatan pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien belum terpenuhi secara maksimal akibat lemahnya implementasi regulasi terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta alokasi anggaran dan pelatihan yang memadai untuk mendukung proses pengujian dan kalibrasi secara rutin di Puskesmas.
Status Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk Pencegahan Sengketa Tanah di Indonesia Binar Tresna Drajat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejs18j30

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Kelurahan/Desa, dan Kantor Agraria merupakan beberapa organisasi yang terlibat dalam pendaftaran tanah; masing-masing memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Referensi, doktrin, dan dokumen-dokumen terkait digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis sering digunakan dalam pengetahuan hukum. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa status hukum PPAT merupakan hasil dari perkembangan konsep nasional, khususnya kesejahteraan bangsa, di mana peran pemerintah adalah untuk secara aktif mendukung perkembangan masyarakat dan ekonominya guna mencapai kesejahteraan. Sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan nasional, PPAT harus terus melakukan upaya aktif untuk mendukung pencapaian tujuan nasional utama, yaitu kesejahteraan dalam arti luas. Sebagai ukuran efektivitas PPAT dalam mengurangi sengketa tanah, produk harus berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan higienis. Untuk itu, beberapa hal perlu dilakukan, antara lain: meningkatkan tanggung jawab yang diemban oleh PPAT dan kantor pertanian; mengingatkan PPAT dan organisasi pendaftaran tanah mengenai peraturan perundang-undangan agar memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPAT harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola; PPAT harus selalu berada di luar kendali pemerintah agar dapat berfungsi secara profesional, menunjukkan bahwa produk tersebut berada di awal proses pendaftaran tanah. Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem kesadaran publik yang positif dalam pendaftaran tanah.
Perbandingan Peraturan Merek Terkenal antara Indonesia dan Filipina Triyanti; Fuad, Fokky
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/eehcnf44

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia dan Filipina. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, melalui analisis undang-undang, regulasi administratif, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menegaskan status well-known mark melalui mekanisme yudisial ex post berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Sebaliknya, Filipina menyediakan mekanisme administratif ex ante melalui RA 8293 dan IPOPHL Memorandum Circular No. 2025-009. Perbedaan ini membuat perlindungan di Indonesia cenderung kasuistik dan berbasis sengketa, sementara di Filipina lebih preventif dan terstruktur. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan di Indonesia cenderung kasuistik, memakan waktu dan biaya litigasi, sedangkan di Filipina lebih cepat, terstruktur, dan memberikan kepastian ex-ante bagi pemilik merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keduanya telah mengadopsi standar Paris Convention dan TRIPS, efektivitas perlindungan masih memerlukan penguatan regulasi dan konsistensi implementasi, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan digital dan lintas negara.
Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Tanah Fisik Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan Wulandari, Ade Rini; Fendri, Azmi; Delfiyanti; Hajar, Ragil Ibnu
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kb6b0011

Abstract

Perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Namun, dalam implementasinya, perubahan ini menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk PPAT dan Kantor Pertanahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, yang kedua bagaimana proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik dalam hal terjadinya transaksi jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dan ketiga bagaimana kendala serta hambatan dalam perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada tiga orang PPAT di Kabupaten Pelalawan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Proses perubahan dilakukan melalui sistem elektronik dengan tahapan mulai dari permohonan oleh pemilik tanah, verifikasi data, digitalisasi dokumen, hingga penerbitan sertipikat elektronik yang ditandatangani secara digital oleh pejabat berwenang. Dalam konteks jual beli, perubahan sertipikat dilakukan setelah akta jual beli ditandatangani oleh para pihak di hadapan PPAT. Kemudian dokumen diserahkan ke BPN untuk proses balik nama dan sekaligus merubah sertipikat menjadi elektronik. Proses ini menggabungkan antara sistem PPAT dan sistem elektronik BPN serta verifikasi data yang ketat untuk menjamin keabsahan dan keotentikan data. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keraguan terhadap kekuatan hukum sertipikat elektronik.
Implikasi Peralihan Hak Atas Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Alih Fungsi Tanah di Kota Payakumbuh Pratiwi, Humaira Dinda; Fendri, Azmi; Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/f8he2c18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peralihan hak atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap alih fungsi tanah di Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum agraria. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan non-pertanian yang mengancam ketahanan pangan, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan melalui penetapan LSD sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris/PPAT, dan Dinas Pertanian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penetapan LSD dilakukan melalui tahapan verifikasi, sinkronisasi, dan penetapan peta LSD; (2) peralihan hak atas tanah LSD memerlukan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun terdapat kendala administratif berupa ketidakpastian waktu penerbitan rekomendasi; dan (3) implikasi hukumnya meliputi kepastian hukum yang lemah, peran krusial Notaris/PPAT dalam mencegah transaksi tanpa izin, serta keterbatasan perlindungan hukum bagi pemilik lahan. Kesimpulannya, regulasi terkait perlindungan LSD telah diatur secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola perizinan dan peningkatan pengawasan agar tujuan perlindungan lahan sawah dapat tercapai secara efektif.
Pemberhentian Tidak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY) Nur, Des Anizah; Fendri, Azmi; Mannas, Yussy Adelina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mb5cv216

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatanya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumusan Masalah. 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasasrkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby? Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dengan Menggunakan Data Sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Berdasarkan hasil penelitian. Pertimbangan hakim terhadap Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby, bahwa hakim mempertimbangkan status kepailitan sebagai salah satu alasan objektif yang mengakibatkan Notaris tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Akibat hukum terhadap notaris yang diputus karena dinyatakan pailit berdasarkan keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatanya atas usul Majelis Pengawas Pusat, sehingga mengakibatkan Notaris yang diberhentikan tidak hormat tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta autentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatanya.
Hak Nelayan Tradisional Indonesia atas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zora, Zimtya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ey0kxr13

Abstract

Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Hak mereka atas perikanan telah diatur dan dijamin dalam Hukum Internasional dan juga Hukum Nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa hak-hak nelayan tradisional Indonesia atas perikanan tetap terlindungi tanpa pembebanan biaya yang memberatkan mereka.
Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Jaminan yang Disengketakan antara Debitur dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk) Prihatanto, Rizki Ikrar; Firza, Muhammad; Kristiwanto, Gunawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6hrmpt59

Abstract

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sengketa antara debitur dan pihak ketiga memengaruhi proses eksekusi hak tanggungan, dengan Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Teluk Kuantan sebagai dasar kajian. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya perselisihan mengenai kepemilikan objek jaminan pada tahap eksekusi, yang sering menimbulkan ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum bagi kreditur dan kewajiban melindungi hak pihak lain yang bertindak dengan itikad baik. Pendekatan yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan analisis terhadap regulasi, konsep-konsep hukum yang relevan, serta studi terhadap putusan pengadilan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa eksekusi dalam perkara tersebut dibatalkan karena ditemukan kecacatan hukum pada proses peralihan hak atas tanah yang dijadikan objek hak tanggungan. Pengadilan menegaskan bahwa pihak ketiga yang mengajukan keberatan adalah pemilik yang sah dan tidak memiliki niat buruk, sehingga tindakan eksekusi harus dinyatakan tidak sah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme eksekusi hak tanggungan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan antara asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, penelitian juga menyoroti perlunya penerapan prinsip kehati-hatian secara lebih ketat oleh lembaga perbankan ketika menerima objek tanah sebagai jaminan, guna meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Analisis Yuridis Terhadap Kekeliruan dalam Akta Autentik dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020 Heriyanti; Tanjaya, Willy; Sari, Heni Permata
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ta7yjf27

Abstract

Akta sebagai alat bukti tertulis otentik memiliki peranan penting dalam pembuktian perjanjian dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kekeliruan (error) dalam pembuatan akta, baik terkait data, substansi, maupun kehendak para pihak, yang berakibat pada sengketa hukum. Salah satu contoh nyata ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020, di mana terjadi kekeliruan dalam akta perjanjian yang berdampak terhadap keabsahan perikatan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana kekeliruan dalam akta mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus (case approach), dan konseptual. Data diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekeliruan dalam akta dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian apabila menyangkut kesesatan kehendak (dwaling) atau cacat substansi yang mempengaruhi sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020 menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan akta dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kekeliruan tersebut. Ke depan, diperlukan penguatan fungsi pengawasan notaris serta standar akurasi dalam pembuatan akta untuk meminimalisir sengketa sejenis.
Eksistensi Tanah Pusako Dalam Kontestasi Politik Agraria: Kajian Kritis Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat Minangkabau Supardi; Mirwati, Yulia; Utami, Rahmides
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/40tzk403

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis eksistensi tanah pusako dalam sistem hukum nasional dan kontestasi politik agraria yang berdampak pada hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan hasil penelitian terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusako menghadapi problematika yuridis dalam sistem hukum nasional akibat dualisme pengaturan antara hukum adat dan hukum negara. Kontestasi tersebut muncul dalam tiga bentuk: regulasi yang tidak harmonis, konflik kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah, serta perebutan sumber daya dalam konteks pembangunan. Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya terhambat oleh paradigma sentralistik dalam kebijakan agraria nasional. Studi ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum yang mengakomodasi nilai-nilai adat dalam kerangka pluralisme hukum untuk melindungi eksistensi tanah pusako. Penelitian merekomendasikan pembentukan peraturan daerah khusus yang memadukan hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan tanah pusako masyarakat Minangkabau.

Page 88 of 89 | Total Record : 888

 85   86   87   88   89 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue