cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Erita, Rozalinda
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 01 (2022): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i1.1941

Abstract

AbstrakKedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan, dengan perspektif Indonesia sebagai negara Demokrasi Pancasila. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis menghasilkan Model Pilkada Pancasilais sehingga Pilkada langsung dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang termaktub dalam Pancasila. AbstractThe people's sovereignty and democracy need to be emphasized by the direct election of Governors, Regents, and Mayors by the people, by making some basic improvements to various problems of direct elections that have been carried out so far, with the perspective of Indonesia as a Pancasila Democracy country. The research is descriptive analytical with a normative juridical approach. Data collection techniques by means of library research which is then analyzed qualitatively. The author produces a Pancasilaist Pilkada Model so that direct elections can be carried out by paying attention to the rules contained in Pancasila.
KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR Pramadhani, Tiyas Argian; Subroto, Mitro
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 01 (2022): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i1.1799

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlakuan bagi narapidana seumur hidup serta efektifitas pemberlakuan kebijakan perlakuan tersebut ditinjau dari sudut pandang kebutuhan biologis bagi narapidana seumur hidup. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan pengamatan dan penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan narapidana terkait. Pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana seumur hidup ini merupakan salah satu cara demi tercapainya efektivitas pelaksanaan pembinaan yang diterima. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa efektivitas perlakuan dalam upaya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Cianjur sudah dilaksanakan namun pelaksanaan perlakuan tersebut masih ada beberapa kekurangan dikarenakan adanya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan perlakuan terhadap narapidana seumur hidup dari sisi sosialisasi kebijakan, dan juga sarana dan prasarana yang ada. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dapat  diatasi, maka akan menimbulkan berbagai penyimpangan seksual seperti disorientasi seksual, LGBT, dan menggunakan benda yang tidak seharusnya digunakan sebagai pemuas kebutuhan biologis. ABSTRACTThe purpose of this study is to find out how the treatment for lifelong prisoners and the effectiveness of the implementation of the treatment policy is viewed from the point of view of biological needs for lifelong prisoners. This research is descriptive using a qualitative approach. The implementation of data collection in this study was carried out by observing and extracting data in the form of interviews with related prisoners. The implementation of treatment for lifelong prisoners is one way to achieve the effectiveness of the implementation of the guidance received. Based on the research conducted, it was found that the effectiveness of treatment in the effort to foster prisoners at the Class II B Cianjur Prison has been implemented but the implementation of the treatment still has some shortcomings due to obstacles that hinder the implementation of the policy on treatment of lifelong prisoners in terms of policy socialization, and as well as existing facilities and infrastructure. If these obstacles cannot be overcome, it will lead to various sexual deviations such as sexual disorientation, LGBT, and using objects that should not be used to satisfy biological needs.
PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MENGANDUNG DI LAPAS KELAS II B CIANJUR Subroto, Mitro; Sukmawijaya, Agung
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 01 (2022): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i1.1807

Abstract

ABSTRAKSistem Pemasyarakatan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan tersebut ditujukan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam proses pembinaan tersebut warga binaan diayomi dan dibina oleh petugas pemasyarakatan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide pemasyarakatan, maupun di dalam pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan aparat pelaksana menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, di mana dalam kondisi tertentu aparat pelaksana mengambil keputusan-keputusan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi, agar ide-ide pemasyarakatan tersebut tetap dapat terwujud. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Kenadala-kendala tersebut ada yang dikarenakan keberadaan undang-undang itu sendiri, Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun Wanita. Sehingga perlu ditelaah ulang bagaimana Undang-Undang Pemasyarakatan melindungi hak-hak terhadap narapidana wanita khususnya bagi yang sedang mengandung. ABSTRACTThe Correctional System is a coaching effort carried out in correctional institutions in Indonesia, the guidance is intended for inmates who commit criminal acts and are sentenced to prison. In the coaching process, the inmates are protected and nurtured by correctional officers and their rights are protected as citizens. In the implementation of regulations that contain correctional ideas, as well as in the implementation of the Correctional Law, the implementing officers carry out their duties based on the applicable regulations, where under certain conditions the implementing officers make decisions that are adapted to the conditions and situations, so that ideas the correctional idea can still be realized. In the implementation of these regulations, there are many obstacles that hinder the realization of the correctional goals. These obstacles are caused by the existence of the law itself. In the legislation, especially in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it turns out that the problem of legal protection for female prisoners has not been regulated. Because the law only mentions convicts, it does not differentiate between male and female prisoners. So it is necessary to review how the Correctional Law protects the rights of female prisoners, especially those who are pregnant.
DAMPAK PSIKOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANGTUA Dewi, Ana Ratna
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 01 (2022): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i1.1900

Abstract

ABSTRAKTindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terwujud dalam tindakan kekerasan suami terhadap istri, anak atau orang yang tinggal dalam satu rumah dengan suami, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan, sehingga dalam Jurnal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kampung padaasih desa limbangan kecamatan sukaraja sukabumi, bagaimana hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena KDRT yang terjadi di sekitar Kota Sukabumi, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus KDRT yang terjadi di Sukabumi terjadi karena faktor ekonomi dan kurangnya faktor kesadaran hukum terhadap pidana KDRT. ABSTRACTActs of Domestic Violence that are manifested in acts of husband violence against their wives, children or people who live in the same house with their husbands, can actually be categorized as criminal acts of persecution, so that in this journal the author is interested in researching the domestic factors that cause violence. The stairs that occurred in Padaasih Village, Limbangan Village, Sukaraja Sukabumi District, How Obstacles in law enforcement efforts for perpetrators of Domestic Violence, The research method used in writing this journal is to use qualitative methods, namely to find data by conducting interviews about the phenomenon of domestic violence that occurs in Indonesia. around Sukabumi City, the Sociological Juridical Research Approach is emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Based on the results of the author's research, cases of domestic violence that occurred in Sukabumi occurred due to economic factors and the lack of legal awareness of domestic violence. 
FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM Arsad, Agus Nur
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 01 (2022): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i1.1902

Abstract

ABSTRAKKejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Penggunaan senjata tajam secara umum sering digunakan dalam aksi tawuran yang dilakukan baik dalam tingkatan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, sehingga menyebabkan jatuh korban yang lebih banyak, dan melibatkan aparat Kepolisian untuk mengantisipasinya. sehingga dalam Jurnal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Faktor  yang menjadi  penyebab terjadinya  tindak pidana  penyalahgunaan senjata tajam, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam, Upaya dalam meminimalisir penggunaan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di sekitar Kota Sukabumi, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di Sukabumi terjadi karena faktor solidaritas atau kebersamaan antar warga yang dianiaya oleh warga lain yang menimbulkan kerusuhan dengan senjata tajam. ABSTRACTCrimes that occur in society are a violation of positive law, namely criminal law. The use of sharp weapons in general is often used in brawls that are carried out both at the student level, students, and the community, causing more victims to fall, and involving the police to anticipate it. so that in this journal the authors are interested in researching the factors that cause criminal acts of abuse of sharp weapons, the obstacles encountered in law enforcement for perpetrators of the abuse of sharp weapons, efforts to minimize the use of sharp weapons. The research method used in writing this journal is to use the method Qualitative research is to find data by conducting interviews about the phenomenon of sharp weapon abuse that occurs around Sukabumi City, the Sociological Juridical Research Approach is to emphasize research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Based on the results of the author's research, cases of abuse of sharp weapons that occurred in Sukabumi occurred because of the solidarity factor or togetherness between residents who were persecuted by other residents who caused riots with sharp weapons.
CYBERPORN DALAM PASAR DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKENS: PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PORNOGRAFI Andi Widiatno; Ganiviantara Pratama
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2110

Abstract

ABSTRAK Kemunculan dari Non-Fungible Token atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada sebagian industri ditanah air terkhusus di industri seni. Salah satu dampak buruk dari kehadiran NFT adalah berkenaan dengan pelanggaran pornografi di dunia siber. Terlihat secara fakta bahwa di dalam pasar digital NFT terdapat akun akun yang menjual gambar dan konten yang bermuatan porno dan melanggar kesusilaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini, tentunya untuk memberikn sanksi kepada pelanggar kesusilaan kepada para pemilik akun tersebut. Selain itu tidak hanya pelaku yang bisa terkena jeratan hukum melainkan penyelenggara sistem elektroniknya pun bisa mendapatkan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, penyelenggara sistem elektronik dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem elektronik yang berada di wilayah hukum Indonesia. ABSTRACTThe emergence of Non-Fungible Tokens or known as NFTs has had quite an impact on some industries in the country, especially in the arts industry. One of the bad effects of the presence of NFT is related to pornography violations in cyberspace. It can be seen in the fact that in the NFT digital market there are accounts selling pornographic images and content that violate decency. This writing uses a normative juridical approach, with the aim of this research, of course, to give sanctions to violators of decency to the account owners. In addition, it is not only perpetrators who can be subject to legal entanglement, but also the organizers of the electronic system can get sanctions under Indonesian law, the organizers of the electronic system can be given sanctions in the form of administrative sanctions, namely revocation of permits. This sanction is given as a form of legal responsibility for electronic system operators in the Indonesian jurisdiction.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA Rahmadi Indra Tektona
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2066

Abstract

ABSTRAK Dalam pelaksanaan securities crowdfunding syariah, diperlukan adanya analisis mengenai pelaksanaannya sehingga tidak merugikan para pihak dan dibutuhkan regulasi berdasarkan aktivitas dan aturan yang ada, kemudian pemerintah mengevaluasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dimana ketentuannya mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif; tahap penelitian, studi kepustakaan; dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan (library research). Dalam tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap Securities Crowfunding Syariah di Indonesia, OJK hendaknya menciptakan kegiatan industri keuangan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan menstabilkan sistem keuangan di Indonesia. ABSTRACTIn the implementation of sharia securities crowdfunding, it is necessary to have an analysis of its implementation so that it does not harm the parties and regulations are needed based on existing activities and rules, then the government evaluates the current laws and regulations, where the provisions follow the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 57 /POJK.04/2020 Regarding Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services and DSN Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Sharia Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services (Islamic Securities Crowd Funding). The research method used in this article is normative research; research stage, literature study; and deductive analysis, the type of research approach used is a conceptual approach and a statutory approach. Researchers also use library research. In the Sharia Supervisory Board's legal responsibility for Sharia Securities Crowfunding in Indonesia, OJK should create sharia financial industry activities in Indonesia based on sharia principles that are orderly, fair, transparent, accountable, and stabilize the financial system in Indonesia
PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA Sahat Maruli Tua Situmeang; Diah Pudjiastuti
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2047

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui arah politik hukum Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya restorative justice dan untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya melindungi korban kejahatan melalui upaya restorative justice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa arah politik hukum Indonesia yakni menuju pada arah terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, hal ini dapat terlihat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice dipandang sebagai terobosan. Adapun implementasi kebijakan hukum pidana yang mengatur penyelesaian perkara melalui restorative justice ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tersirat maupun tersurat termasuk juga terkait pengaturan diversi yang mendukung terwujudnya keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam menerapkan restorative justice perlu adanya pedoman pemidanaan yang jelas dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing perkaranya guna dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting dilakukan pembaharuan hukum guna terwujudnya keadilan.ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the direction of Indonesian legal politics in an effort to provide protection for crime victims through restorative justice efforts and to determine the implementation of criminal law policies in an effort to protect crime victims through restorative justice efforts. The method used in this research is library research. Based on the results of the study, it shows that the direction of Indonesian legal politics is towards the realization of fair law enforcement, it can be seen that the settlement of criminal cases through restorative justice is seen as a breakthrough. The implementation of criminal law policies that regulate the settlement of cases through restorative justice is spread in various laws and regulations, both implicitly and explicitly, including those related to diversion arrangements that support the realization of restorative justice. Therefore, in implementing restorative justice, it is necessary to have clear sentencing guidelines by taking into account the characteristics of each case in order to achieve justice for the parties. Therefore, it is important to reform the law in order to realize justice.
CYBERCRIME DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0 DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Angkasa Angkasa; Rili Windiasih
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2113

Abstract

ABSTRAK Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 mempunyai karakteristik yang berbeda dan berdampak pula bagi jenis viktimisiasi khususnya akibat cybercrime. Hal ini berkorelasi dengan karakter pada era tersebut antara lain digitalisasi, rekayasa intelegensia dan internet of thing,  Melalui penelitian kepustakaan dapat dijelasakan bahwa dalam perspektif viktimologi korban atas cybercrime. Korban cybercrime mengalami berupa kerugian materi, akibat psikologis akibat fisik dan  akibat sosial. Viktimisasi  cybercrime dapat dijelaskan dengan The Lifestyle-Routine Activities Theory  (L-RAT). Perlindungan hukum korban cybercrime mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan  tidak terdapat perlindungan hukum secara signifikan dapat dirasakan oleh para korbannya Seharusnya terdapat sanksi berupa restitusi dan/atau pemberian kompensasi. Hal ini selaras dengan karakter masyarakat 5.0 yang lebih menghormati keberadaan manusia. ABSTRACTThe Industrial Era 4.0 and Society 5.0 have different characteristics and this has an impact on the types of victimization, especially those caused by cybercrime. This correlates with the characteristics of that era, including digitalization, intelligent engineering and the internet of things. Through library research, it can be explained from a victimological perspective that victims of cybercrime suffer losses in the form of material losses, psychological suffering, physical suffering and social suffering. Cybercrime victimization can be explained by the lifestyle-routine activities theory (L-RAT). The legal protection of cybercrime victims is based on Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and it can be said that there is no significant legal protection that can be felt by the victims. There should be sanctions in the form of restitution and/or compensation. This corresponds to the nature of society 5.0 which is more respectful of human existence.
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE Henny Saida Flora
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2115

Abstract

ABSTRAK Prostitusi online adalah pembaharuan dari tindak pidana prostitusi konvensional. Jika prostitusi konvensional hanya menggunakan sarana satu tempat, satu bangunan untuk menjalankan bisnis haramnya. Sebaliknya, prostitusi online hanya menggunakan sarana teknologi, internet yang mempermudah calon pengguna dengan pria/wanita penjaja seks komersial (PSK) ataupun antara calon pengguna dengan muncikari, perantara jasa PSK. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online yaitu faktor internal berupa faktor dari keluarga dan pergaulan pertemanan dan  Faktor eksternal berupa menghindari pelacakan petugas dan faktor ekonomi untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat. Modus yang digunakan ialah menggunakan sarana pertukaran informasi elektronik, pertukaran foto, video hingga akhirnya bertemu di satu tempat untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  dan  menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena hukum, prostitusi online sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.ABSTRACTOnline prostitution is a renewal of conventional prostitution. If conventional prostitution only uses one place, one building to run its illegitimate business. On the other hand, online prostitution only uses technological means, the internet which makes it easier for potential users and male/female commercial sex workers or between potential users and pimps, intermediaries for prostitution services. Factors causing online prostitution are internal factors in the form of factors from family and friendships and external factors in the form of avoiding tracking officers and economic factors to get large amounts of money quickly. The mode used is to use electronic information exchange facilities, exchange photos, and videos and finally meet in one place to have sex and make payments for these services. The method used in this research is normative juridical and analyzes the applicable laws and regulations regarding the legal phenomenon, of online prostitution as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 

Page 2 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January