cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI LUAR KEWENANGAN KLINIS Usman, Syai Saladin; Budhiartie, Arrie; Mushawirya, Rustian
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4994

Abstract

ABSTRAKTindakan medis di luar kewenangan klinis yang dilakukan oleh tenaga medis dalam pelayanan kesehatan merupakan isu penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. Tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) seharusnya menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kewenangannya. Namun, dalam beberapa kasus, tenaga medis melakukan tindakan di luar batas kewenangannya, yang berpotensi menimbulkan dampak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap sanksi administrasi bagi tenaga medis yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan klinisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin. Pelaksanaan sanksi administrasi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar hukum dalam praktik medis serta meminimalkan potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. ABSTRACT Medical actions outside the clinical authority performed by medical personnel in health services are an important issue that can affect the quality and effectiveness of health services. Medical personnel who have a Registration Certificate (STR) and a Licence to Practice (SIP) should practice medicine in accordance with their authority. However, in some cases, medical personnel perform actions outside the limits of their authority, which has the potential to cause legal impacts. This study aims to analyse the legal regulation of administrative sanctions for medical personnel who perform medical actions outside their clinical authority based on Government Regulation No. 28 of 2024 as an implementing regulation of Law No. 17 of 2023 on Health. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the forms of administrative sanctions that can be imposed on medical personnel include verbal reprimands, written warnings, administrative fines, and/or licence revocation. The implementation of these administrative sanctions aims to enforce compliance with legal standards in medical practice and minimise the potential for similar violations in the future.
MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Baidi, Ribut
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4999

Abstract

ABSTRAKPencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus menjadi masalah serius, seperti hal nya kasus yang terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah yakni PT SS serta PT BMB bersalah mencemari lingkungan hidup. Realitas ini bertolak belakang dengan proteksi hak asasi lingkungan hidup yang dijamin dalam konstitusi. Disisi lain, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)  belum dapat diterapkan secara maksimal. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah UU PPLH, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, disertasi, tesis, dan jurnal ilmiah. Hasil dan analisis dalam penelitian ini menekankan pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun korporasi dari sudut pandang hukum pidana lingkungan hidup. Fokus utamanya adalah bagaimana instrumen hukum pidana dalam UU PPLH dapat diimplementasikan secara optimal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kejahatan lingkungan. Optimalisasi penegakan hukum pidana ini dapat diwujudkan dalam dua aspek utama yakni melalui kebijakan penal dan kedua dapat melalui kebijakan non-penal. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan pemulihan kondisi lingkungan dan pemenuhan hak-hak hukum korban, sehingga kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat bagi generasi sekarang dan mendatang dapat terjamin. ABSTRACTEnvironmental pollution and / or damage in Indonesia continues to be a serious problem, such as cases that occurred in East Java and Central Kalimantan, namely PT Soedali Sejahtera and PT BMB are guilty of polluting the environment. This reality contradicts the protection of environmental rights guaranteed in the constitution. On the other hand, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) has not been implemented optimally. This research is a doctrinal research with a statutory approach and conceptual approach. The legal materials of this research are primary legal materials and secondary legal materials related to the problems studied. Primary legal materials are the PPLH Law, while secondary legal materials are textbooks, dissertations, theses, and scientific journals. The results and analysis in this study emphasize environmental crimes committed by individuals and corporations from the perspective of environmental criminal law. The main focus is how the criminal law instruments in the PPLH Law can be optimally implemented to provide legal certainty and protection for victims of environmental crimes. Optimization of criminal law enforcement can be realized in two main aspects, namely through penal policy and secondly through non-penal policy. Thus, criminal law enforcement does not only aim to punish the perpetrators, but also to ensure the recovery of the victims.
PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL AKIBAT KERUGIAN DARI TABRAKAN SATELIT DI ANTARIKSA YANG DISEBABKAN OLEH DEORBIT Panjaitan, Edward ML; Tanggono, Sandy
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4884

Abstract

ABSTRAK Hukum antariksa berkembang secara signifikan semenjak konvensi pertamanya yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967. Perkembangan hukum antariksa tidak hanya memberikan dampak yang signifikan dalam hukum internasional, tetapi juga pada penerapannya. Salah satu penerapan hukum antariksa pada praktiknya adalah adanya satelit-satelit yang diluncurkan oleh negara pendaftar ke antariksa. Melalui perkembangan hukum antariksa yang ada melalui konvensi internasional tentang pertanggungjawaban di antariksa pada tahun 1972 salah satunya adalah mengenai benturan langsung satelit yang mengakibatkan kerugian nyata bagi negara pendaftar satelit. Melalui hal ini satelit yang diluncurkan ke antariksa oleh negara pendaftar haruslah dilakukan juga syarat untuk deorbit karena terdapat jangka waktu satelit sehingga tidak dapat difungsikan sebagaimana harusnya. Deorbit merupakan mekanisme satelit untuk dinonaktifkan karena alasan-alasan yang beragam dan dititikberatkan kepada fungsionalitas. Pengaturan mengenai deorbit harus dihidupkan dalam mekanisme peluncuran satelit untuk mereduksi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Fokus pembahasan dalam kasus ini adalah untuk menekankan seberapa pentingnya deorbit dalam mekanisme peluncuran pada hukum antariksa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, maka dapat ditemukan bahwa deorbit adalah kebutuhan dalam pembaharuan hukum antariksa. ABSTRACTSpace law has developed significantly since its first convention was published by the United Nations in 1967. The development of space law has not only had a significant impact on international law, but also on its application. One application of space law in practice is the existence of satellites launched by registrant countries into space. Through the development of existing space law through the international convention on responsibility in outer space in 1972, one of which concerns direct satellite collisions which result in real losses for the country registering the satellite. Through this, satellites launched into space by the registering country must also be subject to deorbit requirements because there is a time period for the satellite so that it cannot function as it should. Deorbit is a mechanism for satellites to be deactivated for various reasons and the emphasis is on functionality. Arrangements regarding deorbit must be turned on in the satellite launch mechanism to reduce losses that may arise. The focus of the discussion in this case is to emphasize how important deorbit is in the launch mechanism in space law using normative juridical research methods. Through a legislative and case approach, it can be found that deorbit is a necessity in reforming space law.  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS.ANAK/2022/PN.JKT.UT Tampubolon, Erwin; Sudjiarto, Tatok; Hutahaean, Armunanto
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4775

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang melibatkan Bima Tri Yudhayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, sanksi berupa pidana penjara selama 2,5 tahun berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. ABSTRACT Law enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse crimes, focusing on the North Jakarta District Court Decision No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut involving Bima Tri Yudhayana. This research uses normative juridical method with statute approach and case approach. The results showed that law enforcement against children in this case was in accordance with applicable regulations, but had not fully considered the rehabilitation aspect as mandated in Article 54 of the Narcotics Law. Although the decision has fulfilled the element of legal certainty, the sanction in the form of imprisonment for 2.5 years has the potential to have a negative impact on the psychological development of children and is not fully in line with the principle of rehabilitation which should be the main priority for children as perpetrators of criminal acts.
TRANSFORMASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Fernando, Dennis; Heniarti, Dini Dewi; Firman Zakaria, Chepi Ali
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.5506

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pergeseran sistem pembuktian pidana ke arah digitalisasi, di mana bukti elektronik memainkan peran penting dalam mengungkap tindak pidana. Meskipun telah diakui secara normatif dalam UU ITE dan RUU KUHAP, penerapan bukti elektronik masih menghadapi tantangan prosedural, khususnya terkait keabsahan dan integritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi digital forensik sebagai syarat formil keabsahan bukti elektronik dalam pembaharuan hukum acara pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar operasional prosedur digital forensik menyebabkan inkonsistensi penilaian alat bukti di pengadilan, mengancam kepastian hukum, dan membuka peluang pelanggaran hak terdakwa. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana harus diarahkan pada penguatan regulasi teknis digital forensik sebagai bagian integral sistem pembuktian pidana di era digital. ABSTRACTThe development of information and communication technology has encouraged a shift in the criminal evidence system towards digitalization, where electronic evidence plays an important role in uncovering criminal acts. Although it has been normatively recognized in the ITE Law and the KUHAP Bill, the application of electronic evidence still faces procedural challenges, especially regarding its validity and integrity. This research aims to analyze the urgency of digital forensic integration as a formal requirement for the validity of electronic evidence in the reform of criminal procedure law. The method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, which examines secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and case studies. The results showed that the absence of standard operating procedures for digital forensics led to inconsistencies in the assessment of evidence in court, threatened legal certainty, and opened up opportunities for violations of defendants' rights. Therefore, criminal procedure law reform should be directed at strengthening the technical regulation of digital forensics as an integral part of the criminal evidence system in the digital era.
KOMPARASI NORMA HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN LAMA DAN BARU Ardianto, Fx Wisnu; Siregar, Rospita A
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5142

Abstract

ABSTRAKTransplantasi organ di Indonesia telah mengalami perubahan regulasi yang signifikan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Artikel ini mengkaji perbandingan norma hukum terkait transplantasi organ antara kedua undang-undang tersebut dengan menitikberatkan pada aspek larangan komersialisasi, kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan, dan penghargaan kepada pendonor. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, artikel ini menemukan bahwa UU 17/2023 memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan tegas, termasuk penguatan peran negara dan sanksi pidana terhadap praktik ilegal. Namun demikian, ketentuan mengenai mekanisme penghargaan terhadap pendonor masih bersifat umum dan belum operasional. Hal ini menimbulkan kekosongan norma teknis dan risiko multitafsir yang berpotensi melemahkan sistem donor organ sukarela. Artikel ini menyarankan pentingnya regulasi turunan yang lebih teknis untuk menjamin perlindungan hukum, efektivitas implementasi, dan peningkatan partisipasi publik dalam sistem transplantasi organ yang etis dan berkeadilan.ABSTRACTOrgan transplantation in Indonesia has undergone significant regulatory changes with the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, replacing Law No. 36 of 2009. This article examines the comparison of legal norms related to organ transplantation between the two laws, focusing on aspects such as the prohibition of commercialisation, the authority of healthcare facilities, and recognition for donors. Through a normative legal approach and comparative analysis, this article finds that Law No. 17 of 2023 provides a more detailed and stringent legal framework, including strengthened state roles and criminal penalties for illegal practices. However, provisions regarding mechanisms for rewarding donors remain general and non-operational. This creates a technical normative vacuum and the risk of multiple interpretations, which could weaken the voluntary organ donation system. This article suggests the importance of more technical derivative regulations to ensure legal protection, effective implementation, and increased public participation in an ethical and equitable organ transplantation system.
PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT Hadi, Adwi Mulyana
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5521

Abstract

ABSTRAK Sejumlah peristiwa penambangan illegal kerap terjadi diberbagai wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran beberapa yurisprudensi ditemukan adanya peristiwa pidana penambangan illegal sebagaimana Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Putusan Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; dan Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan hukum tindak pidana penambangan illegal di wilayah provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan ketiga putusan yang telah ada, hakim menerapkan sanksi pidana dengan mendasarkan prinsip Deterrence yang berarti menerapkan efek jera agar tidak ada orang lain yang melakukan hal serupa dengan meningkatkan lamanya masa hukuman lebih tinggi dibanding rumusan yang dinyatakan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. ABSTRACT A number of illegal mining incidents often occur in various regions rich in natural resources, including in West Java Province. Based on the investigation of several jurisprudences, it was found that there were illegal mining criminal incidents such as Decision Number 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Decision Number 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; and Decision Number 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. The purpose of this research is to analyze the legal application of illegal mining crimes in the West Java province. The results showed that based on the three existing decisions, the judge applied criminal sanctions based on the Deterrence principle, which means applying a deterrent effect so that no one else will do the same thing by increasing the length of sentence higher than the formulation stated in Article 89 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 55 TAHUN 2024: EVALUASI PENCEGAHAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI Rahmansyah, Novi; Saripudin, Iip
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5153

Abstract

ABSTRAK Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual, yang mengancam keamanan dan kenyamanan civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap regulasi, prinsip hukum, dan teori yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Meskipun regulasi telah diterbitkan, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala di lapangan. Diperlukan penguatan sosialisasi, pelatihan menyeluruh bagi sivitas akademika, serta penyediaan layanan pendampingan, konseling, dan mekanisme pelaporan yang aman dan terstruktur. Selain itu, prosedur penanganan kasus harus diperjelas untuk memastikan perlindungan korban dan keadilan dalam proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan sistemik dan berkelanjutan agar kampus menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan. ABSTRACT Regulation No. 55 of 2024 issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is a policy response to the rising incidence of violence in higher education, particularly sexual violence, which threatens the safety and well-being of academic communities. This study aims to evaluate the implementation of the regulation using a normative juridical approach by analyzing relevant legal frameworks, doctrines, and theories. The findings reveal that universities play a critical role in preventing and responding to sexual violence on campus. Despite the existence of this regulation, its enforcement remains limited due to structural and operational challenges. There is an urgent need to strengthen awareness campaigns, conduct inclusive training for all academic stakeholders, and establish well-structured support services, including counseling and safe reporting mechanisms. Clear procedural guidelines are essential to protect victims and ensure fair legal proceedings. The study recommends systemic and sustained efforts to foster a campus environment that is safe, inclusive, and free from violence.
PRAKTIK DISKRIMINASI DAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN TERHADAP LAYANAN JASA KURIR DI APLIKASI SHOPEE Fawwaz, Aulia Fadhilah
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5382

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital Indonesia, khususnya dugaan diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat dalam layanan kurir di platform Shopee, yang berpotensi melanggar UU No 5 Tahun 1999. Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan oleh kedua perusahaan serta penyelesaian perkara oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif-deskriptif berdasarkan studi kasus KPPU nomor 04/KPPU-I/2024. Hasil penelitian menunjukkan kedua perusahaan terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan dan diskriminasi, namun proses hukum dihentikan setelah mereka mengajukan perubahan perilaku dan menandatangani pakta integritas. Pakta tersebut memuat pengakuan Shopee atas pelanggaran, kesediaan mengubah perilaku, serta komitmen mematuhi aturan, dengan pengawasan berkelanjutan dari KPPU. Rekomendasi menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum konsisten untuk mencegah praktik serupa dan menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia. ABSTRACT This study is motivated by the widespread occurrence of unfair business competition practices in Indonesia's digital economy, particularly allegations of discrimination and abuse of dominant position by PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat in courier services on the Shopee platform, potentially violating Law No. 5 of 1999. The study aims to analyze how these companies engaged in discriminatory practices and abuse of dominance, as well as the dispute resolution process by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The research method used is normative legal research with a statutory approach and qualitative-descriptive data analysis based on the KPPU case number 04/KPPU-I/2024. Findings reveal that both companies were proven to have abused their dominant position and engaged in discriminatory practices; however, the legal process was terminated after they submitted behavior changes and signed an integrity pact. This pact includes Shopee’s acknowledgment of the violations, willingness to change behavior, and commitment to comply with applicable regulations, accompanied by ongoing supervision from KPPU. The study recommends strict supervision and consistent law enforcement to prevent similar practices and maintain healthy business competition in Indonesia.
POLITIK HUKUM BERDASARKAN KETETAPAN MPR TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA Gunawan, Ade
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5721

Abstract

ABSTRAK Pembaruan agraria sebagai suatu proses berkelanjutan menitikberatkan pada restrukturisasi penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, serta penggunaan sumber daya agraria. Proses ini dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum, perlindungan hak, serta pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni mengungkap atau menyingkap politik hukum agraria di Indonesia dalam perkembangan kenegaraan dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui tumpang tindih peraturan agraria karena pengaruh politik hukum yang berbeda-beda dalam perkembangan agraria di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Politik hukum dalam kaitannya dengan hukum agraria terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia mulai menggeliat sejak diterbitkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam hal mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi kepentingan masyarakat. Kemudian dalam praktiknya terdapat tumpang tindih peraturan agraria karena pengaruh politik hukum yang berbeda dalam perkembangan agraria di Indonesia. ABSTRACT Agrarian reform as a continuous process focuses on restructuring control, ownership, utilization, and use of agrarian resources. This process is carried out to achieve legal certainty, protection of rights, and equitable distribution of justice and social welfare in Indonesia. The first objective of this study is to uncover or reveal agrarian legal policy in Indonesia in the context of state development, and the second objective is to identify overlapping agrarian regulations due to the influence of differing legal policies in the development of agrarian affairs in Indonesia. This paper is written using normative legal research methodology with a historical approach. Legal policy in relation to agrarian law, especially that related to agrarian reform in Indonesia, began to emerge since the issuance of MPR Decree No. IX/MPR/2001 on Agrarian Reform and Natural Resource Management in terms of overcoming inequality in land control and ownership for the benefit of the community. In practice, there is an overlap of agrarian regulations due to the influence of differing legal policies in the development of agrarian issues in Indonesia.

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 5 No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January More Issue