cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG PASCA GEMPA BUMI Megawati, Leny
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 02 (2024): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i02.4118

Abstract

ABSTRAKKabupaten Cianjur, dengan sejarah panjangnya terkait kerentanan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, mengalami peristiwa signifikan pada Senin, 21 November 2022. Bencana tersebut menambah daftar panjang peristiwa alam yang mengguncang wilayah ini, menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa yang besar. Kondisi ini mendorong perlunya penanganan yang lebih efektif dalam penataan ruang dan kebijakan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Cianjur. Fokus utama meliputi proses penentuan tata ruang wilayah, peran politik hukum dalam mitigasi bencana, dan implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Melalui metode studi literatur dan analisis kebijakan, hasil penelitian menyoroti pentingnya integrasi politik hukum yang berkelanjutan dalam tata ruang pasca bencana. Peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sinergi antara kebijakan mitigasi bencana serta tata ruang diidentifikasi sebagai krusial dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana. Peningkatan kesadaran akan politik hukum mitigasi bencana menjadi kunci untuk mencapai tata ruang yang berkelanjutan dan adaptif pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. ABSTRACTCianjur Regency, with its long history of vulnerability to natural disasters, especially earthquakes, experienced a significant event on Monday, November 21 2022. This disaster added to the long list of natural events that rocked this region, causing material losses and large casualties. This condition encourages the need for more effective management in spatial planning and sustainable disaster mitigation policies. This research aims to evaluate local government policies regarding disaster mitigation in spatial planning in Cianjur Regency. The main focus includes the process of determining regional spatial planning, the role of legal politics in disaster mitigation, and policy implementation by local governments. Through literature study and policy analysis methods, the research results highlight the importance of sustainable integration of legal politics in post-disaster spatial planning. The active role of government, community participation, and synergy between disaster mitigation policies and spatial planning are identified as crucial in building regional resilience to disasters. Increasing awareness of the legal politics of disaster mitigation is the key to achieving sustainable and adaptive spatial planning after the earthquake disaster in Cianjur Regency.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGIH HUTANG YANG MEMAKSA MASUK RUMAH DAN BERBUAT KEKERASAN Hasbi, Fariz Rifqi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3945

Abstract

ABSTRAK Utang-piutang merupakan perbuatan hukum perdata, namun penagihan utang oleh kreditur dapat mengandung unsur pidana jika dilakukan secara melawan hukum. Contohnya, penagihan dengan memasuki rumah debitur tanpa izin dan melakukan pemaksaan. Tindakan ini melanggar Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut membutuhkan batasan dan indikator agar dapat diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang menganalisis hukum baik sebagaimana tertulis dalam undang-undang maupun sebagaimana diputuskan oleh hakim melalui proses yudisial. Tindakan kreditur yang memaksa masuk ke rumah debitur melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. Selain itu, tindakan kreditur yang memaksa debitur untuk membayar utang dengan ancaman kekerasan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, kreditur yang melakukan kedua perbuatan tersebut dapat dikenakan kedua pasal tersebut secara komulatif karena terindikasi melakukan perbarengan tindak pidana atau concursus. ABSTRACT Debts are an act of civil law, but debt charging by creditors may be criminal if done against the law. For example, billing by entering the debtor's house without permission and performing forced enforcement. This act violates Article 167 (1) and Article 355 (1) of the Covenant. The application of these articles requires limitations and indicators in order to be properly applied. Therefore, further research needs to be done on this issue. This study uses normative jurisprudential methods or doctrinal research, which analyzes the law both as written in the law and as decided by the judge through the judicial process. The act of a creditor forcing a debtor to enter the debtor's house is a violation of Article 167 (1) of the Covenant. Furthermore, the act of the creditor to force a debitor to pay the debt with the threat of violence is in breach of Article 355 (1) of this Code. Therefore, a crediteur who commits both such acts may be charged with both of these articles in conjunction because it is indicated to have committed a criminal offence or a concorsius.
PENEGAKAN HUKUM PREDATORY PRICING OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP FLASH SALE Andarwulan, Gabriella Dhewani Sekar
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 02 (2024): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i02.4417

Abstract

 ABSTRAKFlash sale merupakan gaya promosi yang disediakan oleh platform jual beli online seperti Shopee dimana pelaku usaha berkesempatan untuk menawarkan produknya dengan harga jual rendah dalam rentan waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis terpenuhi atau tidaknya program flash sale pada fitur Shopee sebagai predatory pricing menurut aturan perundang-undangan persaingan usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam peraturan tersebut telah diatur tentang larangan melakukan menjual suatu produk dengan harga rendah yang dianggap dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun parameter atau tolok ukur jual rugi sebagai predatory pricing adalah dilakukannya penetapan harga rendah dengan tujuan menyisihkan atau memukul pesaing. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis program penjualan flash sale sebagai predatory pricing dan tindakan penegakan hukum yang dapat diambil. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dengan metode tersebut adalah bahwa terdapat beberapa pelaku usaha di Shopee yang telah memenuhi unsur dan tolok ukur predatory pricing menurut hukum persaingan usaha di Indonesia. ABSTRACT Flash sale is a promotional method provided by online buying and selling platforms such as Shopee where business actors can offer their products at low selling prices within a specified time frame. The purpose of this study is to analyze whether the flash sale program on the Shopee feature is fulfilled as predatory pricing according to competition laws and regulations in Indonesia. This is because competition laws and regulations have regulated the prohibition of selling a product at a loss that is considered to be able to result in unfair business competition. The parameters or benchmarks for selling at a loss as predatory pricing determine low prices to eliminate or kill competitors' businesses. Therefore, this study will analyze the flash sale program as predatory pricing and the actions that can be taken against business actors who have carried out predatory pricing. The normative juridical method is used with a statutory approach to answer the research objectives. As a result of the study using this method are that several business actors on Shopee have met the elements and benchmarks of predatory pricing according to competition law in Indonesia.
PENGGUNAAN CHAT GPT DALAM PENULISAN TUGAS AKHIR KULIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Masidah, Masidah; Hidayah, Khoirul
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3958

Abstract

ABSTRAK Penggunaan teknologi ini telah mengubah paradigma tradisional penulisan akademis, memunculkan pertanyaan hukum tentang kepemilikan intelektual dan hak cipta terkait dengan karya yang dihasilkan. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, seperti Chat GPT, telah menjadi semakin umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penulisan tugas akhir kuliah. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, harus diperhatikan isu hak cipta yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Bahkan Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan teknologi ini menimbulkan pertanyaan pertanyaan penting terkait aspek hukum, terutama dalam konteks hak cipta. Metode penelitian menggunakan metode empiris, Penelitian empiris dalam konteks ini merujuk pada pendekatan penelitian yang mengumpulkan data atau informasi berdasarkan pengalaman atau pengamatan konkret. Dalam penelitian ini, metode empiris melibatkan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian atau melibatkan kuesioner, wawancara, atau analisis dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena hak cipta yang timbul akibat penggunaan teknologi seperti Chat GPT dalam konteks penulisan tugas akhir kuliah. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlindungan hak cipta, pedoman penggunaan teknologi, dan perbaikan kebijakan institusi untuk mengakomodasi perubahan ini. ABSTRACT The use of these technologies has changed the traditional paradigm of academic writing, raising legal questions about intellectual ownership and copyright associated with the resulting works. In an era of rapidly evolving information technology, the use of artificial intelligence technologies, such as Chat GPT, has become increasingly common in various aspects of life, including in the writing of final college assignments. However, behind its tremendous benefits, one must be mindful of the copyright issues associated with the use of this technology. Even though it provides convenience and efficiency, the use of this technology raises important questions related to legal aspects, especially in the context of copyright. The research method uses empirical methods, Empirical research in this context refers to a research approach that collects data or information based on concrete experiences or observations. In this study, the empirical method involves collecting data directly from research subjects or involves questionnaires, interviews, or document analysis to understand and explain copyright phenomena arising from the use of technology such as Chat GPT in the context of writing the final project of the college. In addition, this research provides recommendations regarding copyright protection, guidelines for the use of technology, and improvements to institutional policies to accommodate these changes.
IMPLIKASI PENGARUH MINIMNYA PENGATURAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI NASABAH PADA PERBANKAN DIGITAL Hendarto, Ilfa Sholikhah
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 02 (2024): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i02.4440

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implikasi pertumbuhan bank digital terhadap hak atas privasi data pribadi nasabah, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank digital di Indonesia. Sebab persoalan pengaturan perlindungan data pada bank digital masih sangat minim, hal ini dibuktikan dalam sejumlah peraturan yang ada baik itu dalam POJK, SE OJK, Permenkominfo yang masih menitikberatkan pada masalah pendirian, pelaksanaan, dan kegiatan yang bisa dilakukan dalam sistem perbankan digital. Permasalahan tentang kebocoran data yan dibuktikan dengan sejumlah kasus yang ada, memandang perlu adanya suatu peraturan yang bisa mengakomodir mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana pengaturan perlindungan data pada bank digital di Indonesia dan bagaimana implikasi dari pertumbuhan bank digital di Indonesia terhadap hak atas privasi data pribadi nasabah. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang ini menunjukkan bahwa belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan perbankan digital, terutama terkait bagaimana perlindungan privasi data pribadi nasabah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip kerahasiaan (secrecy principle) dalam melakukan kegiatan perbankan. Implikasi dari tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pada bank digital adalah menimbulkan ancaman baru terkait privasi dan resiko kebocoran data. Urgensi pembuatan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan privasi data pribadi nasabah, sangat diperlukan mengingat dengan adanya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum mampu untuk mengakomodir berbagai permasalahan terkait kebocoran data serta menjamin keamanan perlindungan privasi data pribadi nasabah di Indonesia. ABSTRACTThis study aims to find out the implications of the growth of digital banks on the right to privacy of customers' personal data, by analyzing the laws and regulations governing digital banks in Indonesia. Because the issue of data protection regulations in digital banks is still very minimal, this is evidenced in a number of existing regulations, both in the POJK, SE, OJK, Permenkominfo which still focuses on the issue of establishment, implementation, and activities that can be carried out in the digital banking system. The problem of data leakage is evidenced by a number of existing cases, considering the need for a regulation that can accommodate the protection of customer personal data. Therefore, this study will examine 2 (two) main problems, namely how to regulate data protection in digital banks in Indonesia and what are the implications of the growth of digital banks in Indonesia on the right to privacy of customers' personal data. The research, which uses a normative juridical method using a legal approach, shows that there have been no laws and regulations that specifically regulate the implementation of digital banking, especially related to how to protect the privacy of customer personal data. This is certainly not in accordance with the prudential principle and the secrecy principle in carrying out banking activities. The implication of the absence of regulations regulating data protection in digital banks is that it poses new threats related to privacy and the risk of data leakage. The urgency of making regulations regulating the protection of customer personal data privacy is very necessary considering that the Banking Law, the Personal Data Protection Law, and the Financial Services Authority Regulations have not been able to accommodate various problems related to data leakage and ensure the security of customer personal data privacy protection in Indonesia.  
KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI Sulistiandriatmoko, Sulistiandriatmoko; Zulfa, Eva Achjani; Ramadhan, Jelang
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3943

Abstract

ABSTRAKMasalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi beban besar dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia, terutama dengan adanya tuduhan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya penataan ulang yang diperlukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum empiris dan normatif, sementara analisis datanya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kajian empiris dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Polri, Klien Rehabilitasi Wajib, dan Anggota Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan kajian normatif mengacu pada norma dan tolok ukur batasan diskresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian, konsep teoritis tentang diskresi dan pendapat ahli hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi masih kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonfigurasi yang menyeluruh agar penggunaan diskresi oleh Penyidik POLRI lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan diskresi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik tersebut. ABSTRACTThe issue of drug abuse remains a significant challenge in handling criminal cases in Indonesia, exacerbated by alleged irregularities among police officers during investigations. This study investigates the discretion exercised by Police Investigators in drug abuse cases, examining influencing factors and proposing reconfiguration efforts for improved discretion usage. Employing a combination of empirical and normative legal research methods, data analysis involves both qualitative and quantitative approaches. Empirical research involves interviews with Police Investigators, Mandatory Rehabilitation Clients, and Integrated Assessment Team Members, while normative analysis refers to legal frameworks such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police Act, alongside theoretical concepts and legal expert opinions on discretion. Findings reveal inadequate discretion in employment, diverging from legal provisions, influenced by internal and external factors. Addressing this, a comprehensive reconfiguration is essential to enhance Police Investigators' discretion usage. The study aims to pinpoint key factors contributing to discretion misuse and offer recommendations for its improvement, emphasizing alignment with legal norms and procedural requirements.
STUDI KOMPARATIF NILAI-NILAI ISLAM DALAM STRATEGI ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA OLEH AKTIVIS MUSLIM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DARI TAHUN 1964 SAMPAI 2020 Widianingsih, Karomah; Fuad, Muhammad; Ramadhan, Jelang; Gonzales, Raul
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 02 (2024): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i2.4310

Abstract

ABSTRAKStudi tentang hak asasi manusia (HAM) terus berkembang, dengan advokasi yang menjangkau periode sejarah hingga masa kontemporer karena isu-isu HAM yang terus berlanjut di berbagai negara, khususnya Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Aktivis HAM Muslim secara signifikan telah memengaruhi kesadaran masyarakat dan pemerintahan untuk menegakkan HAM. Studi ini berfokus pada nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam strategi advokasi, kendala-kendala yang dihadapi aktivis HAM Muslim, serta persamaan dan perbedaan prinsip dan strategi advokasi yang ada pada aktivis HAM dari non-Muslim. Tujuan dari studi ini yakni untuk menganalisis cerminan nilai-nilai Islam dalam strategi advokasi aktivis HAM Muslim Indonesia dan Amerika dari tahun 1964 sampai 2020. Menggunakan purposive sampling dan analisis data deskriptif kualitatif, studi ini mengidentifikasi advokasi aktivis Munir Said Thalib, Abdurrahman Wahid, Malcolm X, Muhammad Ali, dan Linda Sarsour. Berdasarkan analisis pendekatan nilai-nilai Islam, maka sebagian besar strategi advokasi aktivis HAM Muslim di Indonesia dan Amerika yang meliputi taktik persuasi, strategi pemodelan, strategi litigasi, dan strategi pendidikan sama-sama menerapkan nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, kerja sama, kerja keras, dan ketertiban sosial. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, ketekunan para aktivis HAM Muslim pada akhirnya membawa hasil yang positif. Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam strategi advokasi para aktivis HAM Muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang dianut oleh aktivis HAM non-Muslim dan masyarakat secara global. ABSTRACTThe study of human rights continues to evolve, with advocacy spanning historical periods to contemporary times due to persistent human rights issues in various countries, particularly Indonesia and the United States (US). Muslim human rights activists have significantly influenced societal awareness and governance to uphold human rights. This study focused on Islamic values dominate advocacy strategies, obstacles faced by Muslim human rights activists, and the similarities and differences in the principles and strategies of advocacy compared to non-Muslim human rights activists. The study aims to analyze the influence of Islamic values reflected in the advocacy strategies of Indonesian and American Muslim human rights activists from  1964 to 2020. Using purposive sampling and descriptive qualitative data analysis, the study identifies the advocacies of Munir Said Thalib, Abdurrahman Wahid, Malcolm X, Muhammad Ali, and Linda Sarsour. Based on the analysis of the Islamic values approach, most of the advocacy strategies of Muslim human rights activists in Indonesia and America, which include persuasion tactics, modeling strategies, litigation strategies, and education strategies, equally apply Islamic values such as honesty, justice, cooperation, hard work, and social order. Despite numerous obstacles, the perseverance of Muslim human rights activists ultimately leads to positive outcomes. Islamic values reflected in the advocacy strategies of Muslim human rights activists are not contradictory to the humanitarian and social values embraced by non-Muslim human rights activists and society globally.
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM Saripudin, Iip; Zakaria, Chepi Ali Firman; Emaliawati, Emaliawati
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3871

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman serius yang berdampak pada kehidupan anak dan keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan menetapkan sanksi pidana berat, termasuk kebiri kimia, untuk memerangi kejahatan ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, dengan tujuan memahami penerapan sanksi ini demi kepentingan terbaik anak. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak memerlukan respons hukum yang tegas, termasuk sanksi tambahan seperti kebiri kimia. Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan terkait pencegahan kekerasan seksual berulang. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia melibatkan evaluasi klinis dan rehabilitasi setelah pelaku menyelesaikan pidana. Meskipun diatur sebagai respons hukum, implementasi kebiri kimia memerlukan pertimbangan medis, sosial, dan hukum yang matang. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera. Diperlukan langkah-langkah preventif kuat serta dukungan medis dan psikologis untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. ABSTRACTChild sexual abuse is a serious threat that impacts the lives of children and the security of society. The Indonesian government has taken serious steps by imposing severe criminal sanctions, including chemical castration, to combat this crime. The research uses a normative juridical approach by analyzing legal materials and theories related to chemical castration against perpetrators of child sexual abuse, with the aim of understanding the application of this sanction in the best interests of children. The research shows that child sexual abuse requires a firm legal response, including additional sanctions such as chemical castration. However, the effectiveness of this sanction is still debated in relation to preventing repeat sexual violence. The procedure for implementing chemical castration involves clinical evaluation and rehabilitation after the offender has completed the sentence. Although regulated as a legal response, the implementation of chemical castration requires careful medical, social and legal considerations. The ultimate goal is to prevent repeat sexual violence and provide a deterrent effect. Strong preventive measures and medical and psychological support are needed to protect children from sexual violence.
PERAN HUKUM LELANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI INDONESIA Maskanah, Ummi; Yudistira, Dika Eka; Nurdianti, Rini; Kusmawan, Edy
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 02 (2024): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i2.4416

Abstract

ABSTRAKHak tanggungan memberikan jaminan kepada kreditur atas pelunasan utang melalui eksekusi aset yang dijaminkan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum terkait proses lelang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam eksekusi hak tanggungan di Indonesia. Latar belakang masalah ini adalah seringnya terjadi sengketa dalam praktik lelang, terutama terkait prosedur, pemilihan penawar, penentuan harga lelang yang adil, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi permasalahan serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum lelang di Indonesia perlu perbaikan dalam penerapan peraturan yang lebih jelas dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa eksekusi hak tanggungan. Studi ini mengusulkan beberapa solusi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui proses lelang.ABSTRACTMortgage rights provide guarantees to creditors for debt repayment through the execution of pledged assets if the debtor fails to fulfil its obligations. This research aims to analyse legal issues related to the auction process as a dispute resolution mechanism in the execution of mortgage rights in Indonesia. The background of this problem is the frequent occurrence of disputes in auction practices, especially related to procedures, bidder selection, determination of fair auction prices, and protection of the rights of the parties involved. This research uses the normative juridical method to examine the existing legal framework and identify problems and solutions that can be applied. The results show that the auction legal system in Indonesia needs improvement in the application of clearer and more consistent regulations. This aims to ensure fairness and transparency for all parties involved in a mortgage execution dispute. This study proposes several solutions to improve effectiveness and fairness in dispute resolution through the auction process.
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023) Fardayana, Taj Bahy; Ambarwati, Mega Dewi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3906

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengulas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Pewarisan di Indonesia melibatkan pluralisme hukum, termasuk hukum adat, Barat, dan Islam. Namun, perubahan dalam pilihan hukum dalam perkara perdata Islam telah mengubah hukum waris di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan, serta analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara waris yang melibatkan masyarakat beragama Islam, termasuk penentuan ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Pembagian waris pada perkawinan ganda mengikuti ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya memperlihatkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, menyoroti pentingnya implementasi hukum waris yang adil dan sesuai dengan ajaran agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang baik terhadap hukum waris untuk mencegah sengketa dalam keluarga dan memastikan perlindungan hak-hak waris yang adil. ABSTRACT This research reviews the settlement of inheritance disputes in the Religious Court, using a case study of Surabaya Religious Court Decision No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Inheritance in Indonesia involves a pluralism of laws, including customary, Western and Islamic laws. However, changes in the choice of law in Islamic civil cases have changed inheritance law in Indonesia. The method used is normative juridical with data collection through document study related to legislation, as well as analysis of the Surabaya Religious Court Decision. The results show that the Religious Court has absolute competence in handling inheritance cases involving Muslim communities, including the determination of heirs, inheritance property, and the division of inheritance. The division of inheritance in multiple marriages follows the provisions of Islamic law and legislation, to ensure justice for all parties. Case studies of Surabaya Religious Court decisions demonstrate the principles of Islamic law in the settlement of inheritance disputes. This research provides an in-depth insight into the settlement of inheritance disputes in the Religious Courts, highlighting the importance of fair implementation of inheritance law in accordance with religious teachings. The conclusion of this research is the need for a good understanding of inheritance law to prevent disputes in the family and ensure fair protection of inheritance rights. 

Page 4 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January