cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI LUAR KEWENANGAN KLINIS Usman, Syai Saladin; Budhiartie, Arrie; Mushawirya, Rustian
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5 No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4994

Abstract

ABSTRAKTindakan medis di luar kewenangan klinis yang dilakukan oleh tenaga medis dalam pelayanan kesehatan merupakan isu penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. Tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) seharusnya menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kewenangannya. Namun, dalam beberapa kasus, tenaga medis melakukan tindakan di luar batas kewenangannya, yang berpotensi menimbulkan dampak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap sanksi administrasi bagi tenaga medis yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan klinisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin. Pelaksanaan sanksi administrasi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar hukum dalam praktik medis serta meminimalkan potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. ABSTRACT Medical actions outside the clinical authority performed by medical personnel in health services are an important issue that can affect the quality and effectiveness of health services. Medical personnel who have a Registration Certificate (STR) and a Licence to Practice (SIP) should practice medicine in accordance with their authority. However, in some cases, medical personnel perform actions outside the limits of their authority, which has the potential to cause legal impacts. This study aims to analyse the legal regulation of administrative sanctions for medical personnel who perform medical actions outside their clinical authority based on Government Regulation No. 28 of 2024 as an implementing regulation of Law No. 17 of 2023 on Health. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the forms of administrative sanctions that can be imposed on medical personnel include verbal reprimands, written warnings, administrative fines, and/or licence revocation. The implementation of these administrative sanctions aims to enforce compliance with legal standards in medical practice and minimise the potential for similar violations in the future.
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM HILIRISASI INDUSTRI: STUDI KRITIS PELANGGARAN HAM REMPANG Ummi Maskanah
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6181

Abstract

Kebijakan hilirisasi industri merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik. Namun, pada tataran praktis, implementasi kebijakan ini seringkali memicu timbulnya konflik vertikal dengan masyarakat lokal, khususnya terkait sengketa hak atas tanah dan kedaulatan ruang hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak masyarakat dalam kebijakan hilirisasi tersebut serta mengkaji potensi pelanggaran HAM pada kasus Rempang secara mendalam. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta diperkuat dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang akurat. Seluruh data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian secara sistematis, mendalam, dan terstruktur sesuai dengan permasalahan hukum substantif yang sedang dikaji oleh peneliti secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi, meski didukung UU 3/2020 dan UU 6/2023, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM. Terlihat adanya pengabaian hak tanah (Pasal 6 dan 18 UUPA), hak hidup sejahtera (Pasal 9 UU HAM), serta hak lingkungan hidup (Pasal 28H UUD 1945). Kewajiban negara pun belum optimal sehingga berpotensi melanggar hak ekosob dan bertentangan dengan ketentuan ICESCR. Dibutuhkan pendekatan berbasis HAM melalui partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas nyata.
TANTANGAN KEBIJAKAN MENGENAI ARAH E-ARBITRASE DI INDONESIA Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Zaenal Arifin; Inayatul Muamaroh
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6122

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterbatasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi arbitrase digital serta merumuskan model E-arbitration Framework Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kontrak elektronik, tanda tangan digital, bukti elektronik, serta prosedur dan putusan arbitrase digital menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam praktik, khususnya pada tahap pembuktian dan eksekusi. Secara praktis, kondisi ini menurunkan efisiensi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional. Penelitian ini menawarkan model E-arbitration Framework yang terstruktur melalui integrasi aspek normatif, institusional, prosedural-teknis, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia, dengan berlandaskan asas otonomi para pihak, kepastian hukum, dan efisiensi. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual-operasional sebagai dasar reformasi hukum arbitrase Indonesia yang adaptif dan aplikatif.
KONSTRUKSI PENALARAN HUKUM HAKIM PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBASIS KONTRIBUSI EKONOMI Hening Ardita Putri; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hakim dalam pembagian harta bersama, yang cenderung menerapkan rasio 50:50 tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi para pihak. Masalah ini muncul dari ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas di lapangan, khususnya dalam kasus di mana salah satu pihak memberikan kontribusi utama dalam keuangan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengkaji konstruksi norma, pola penalaran hakim, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang mengedepankan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan substantif dan distributif. Penalaran hakim cenderung deduktif dan tidak mempertimbangkan fakta kontribusi ekonomi sebagai pertimbangan dalam putusannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pertimbangan hukum yang lebih kontekstual berdasarkan kontribusi nyata guna menghasilkan putusan yang lebih adil dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan hakim dalam meningkatkan praktik pembagian harta bersama di Indonesia.
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN DALAM MEKANISME SURAT LOLOS BUTUH DOSEN Emirza Nur Wicaksono
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 01 (2026): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i01.6340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 serta menelaah kesesuaiannya dengan hak konstitusional atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini juga mengkaji relasi antara kewenangan administratif perguruan tinggi dan perlindungan hak profesi dosen dalam perspektif negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen sehingga menimbulkan kekosongan norma dan perbedaan praktik antarperguruan tinggi. Mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam regulasi pendidikan tinggi nasional. Mekanisme tersebut sering digunakan sebagai instrumen administratif yang berpotensi membatasi hak dosen untuk memperoleh dan mengembangkan pekerjaan secara bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan yang ideal harus berbasis pada prinsip constitutional protection of labor rights, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kebebasan akademik. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan tinggi dan memberikan rekomendasi reformasi regulasi tata kelola dosen di Indonesia.

Page 6 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2026): January Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 5 No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January More Issue