cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN Baidi, Ribut; Yuherawan, Deni Setya Bagus
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2112

Abstract

ABSTRAK Aktifitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas bergantung kepada sektor perbankan sebagai mitra permodalan melalui kredit maupun bentuk pinjaman lainnya. Namun, seiring perjalanan waktu, banyak terjadi penyimpangan yang mengarah kepada kejahatan perbankan,  seperti kredif fiktif yang melibatkan nasabah/konsumen dan petugas perbankan,  bocornya dokumen yang menyangkut kerahasiaan perbankan, dan kejahatan yang berkaitan dengan perijinan operasional perbankan. Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana perbankan perspektif hukum pidana dan undang-undang perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulannya, tindak pidana perbankan ada dua kategori, yakni kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan perbankan disebutkan di dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan, Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan merupakan kategori tindak pidana pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana kurungan. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana khusus perbankan, tapi unsurnya sama seperti tindak pidana umum, yakni adanya actus reus dan mens rea. Penerapan sanksi pidana bisa diterapkan kepada bank maupun kepada pegawainya sesuai kejahatan yang dilakukan, serta rumusan deliknya bisa diterapkan secara kelembagaan maupun secara pribadiABSTRACTThe majority of business activities and economic growth in Indonesia depend on the banking sector as a partner for capital through credit and other forms of loans. However, over time, many irregularities led to banking officers, leaks of documents concerning banking secrecy, and crimes related to licencing banking operations. The article discusses the liability of banking crimes from the perspective of criminal law and banking law. This research is a juridical-normative research using descriptive analysis. In conclusion, there are two categories of banking crimes, namely crimes and violations. Banking crimes are mentioned in Articles 47 to 50A of the Banking Law, with imprisonment and fines. Meanwhile, Article 48 paragraph (2) of the Banking Law is a category of criminal offense that is subject to imprisonment. A banking crime is a crime, but the elements are the same as a general crime, namely the actus reus and mens rea. The aplication of criminal sanctions can be applied to the bank and its employees according to the crime committed. They can use the formulation of the offense institutionally or personally. 
FILOSOFI PENYELESAIAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MELALUI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT INDONESIA Rusdiana, Emmilia
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2114

Abstract

ABSTRAK Hukum yang hidup di masyarakat telah menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana  berupa pidana mati. Masyarakat Indonesia sebagai local wisdom telah menyelesaikan tindak  pidana percobaan pembunuhan dengan kesepakatan para pihak. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi dasar filosofis kebijakan lokal dalam percobaan  tindak pidana  pembunuhan pada masyarakat di Indonesia.  Metode penulisan adalah normatif dengan pengumpulan bahan hukum secara studi Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara kualitatif., Hasil pembahasan bahwa Filosofi penanganan percobaan  pembunuhan pada Masyarakat di Indonesia  adalah berupa kesepakatan antara para pihak adalah bertentangan dengan konsep mala in se.   Sanksi tersebut adalah kesepakatan antara pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, hal ini sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan hubungan kekerabatan atau persamaan wilayah sangat dijunjung tinggi sebagai tahapan penyelesaian percobaan pembunuhan yang terjadi.ABSTRACTThe law that lives in the community has resolved the crime that occurred in the community. In Article 338 of the Criminal Code concerning the crime of murder, the threat of punishment is the death penalty. The Indonesian people as local wisdom have resolved the crime of attempted murder with the agreement of the parties. The purpose of this paper is to identify the philosophical basis of local policies in the attempted murder of people in Indonesia. The writing method is normative with the collection of legal materials in a library study with a statutory and conceptual approach and analyzed qualitatively. The results of the discussion that the philosophy of handling attempted murder in society in Indonesia is in the form of an agreement between the parties is contrary to the concept of mala in se. The sanction is an agreement between a meeting between perpetrators, victims, and community representatives, this is following developments in the community, and kinship relations or regional equality are highly respected as a stage of completion of the attempted murder that occurred
PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA Sallahudin, Sallahudin; Subroto, Mitro
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.1804

Abstract

ABSTRAK Pembenaran untuk plot atau Pengertian kejahatan adalah perbuatan yang melakukannya. Setiap pelanggaran harus mengarah pada penuntutan terhadap pelakunya. Dasar dari pembebasan pidana adalah kategori imperatif yang membutuhkan kompensasi untuk setiap pelanggaran hukum. Keadilan dan pembayaran kembali yang sah merupakan kebutuhan yang mutlak, sepanjang tidak dapat dicabut pengecualian atau pembatasan yang semata-mata berdasarkan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan bagaimana ketentuan yang mengatur pidana Hukum pidana menggunakan hukuman seumur hidup dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum nasional. Pengaturan pidana seumur hidup yang berlaku saat ini secara de facto implisit dalam hukum yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Hukuman seumur hidup selalu merupakan alternatif dari hukuman mati dalam hukum Indonesia, seperti juga selalu merupakan alternatif dari hukuman penjara 20 tahun. Dalam rangka pengaturan pidana hukuman seumur hidup ke depan, aparat penegak hukum memberikan langkah di antara mereka: melakukan tindakan pembahuruan hukum (reformasi hukum).ABSTRACTThe justification for the plot or crime lies in the occurrence of the crime itself. Every crime must lead to prosecution of the perpetrator. The basis of criminal acquittal is the category of imperatives requiring compensation for any violation of the law. Justice and legal repayment is an absolute necessity, as long as there are no exceptions or limitations based solely on purpose. The purpose of this study is to determine how the provisions governing life imprisonment in criminal law and how life imprisonment will be applied in the national legal system. By using the normative legal research method, it can be concluded that in principle the current life sentence criminal regulation is de facto implicit in the applicable law in Indonesia. In Indonesia's criminal system, life imprisonment is always an alternative to the death penalty and is always an alternative to a twenty-year prison sentence. In the context of regulating life imprisonment in the future, law enforcement officers provide a step between them: carrying out legal reform actions (legal reform).
DEKOSNTRUKSI EPISTEMOLOGI TIMUR DALAM ILMU PENGETAHUAN HUKUM Kadriah, Ayyub; Sumarna, Dadang
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.2874

Abstract

ABSTRAK Perkembangan epistemology timur dapat terlihat pada bangunan epistemology dimana dalam bangunan itu nampak Perkembangan yang mutahir spesialnya dalam diskursus epistemologi Ilmu yang dipelopori oleh‘ Abid al- Jabiri, yakni; epistemologi bayāni,‘ irfāni, dan burhāni. Bayāni ialah wujud epistemologi yang menekankan dominasi pustaka ( nash) dengan metode langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi lewat ide kebahasaan yang digali lewat inferensi( isti’ lal), dan dengan Mengambil pendekatan kualitatif dekonstruktif hermenuitis berarti lebih fokus pada proses dan makna yang tidak diselidiki secara detail atau yang dinilai secara kualitatif. Dimana kekuatan konteks yang membentuk studi dalam penyusunan jurnal ini sehingga dekonstruksi memberi arti penting bagi teks-teks yang terpinggirkan dari pusat kajian umum hukum. Hal ini terutama ketika menyelidiki konsep metode pemikiran hukum yang berpusat pada pemikiran barat menuju ke-timur sehingga dapat diambil konkulsi bahwa pendekatan epistem itu memiliki kerangka pengetahuan ilmu hukum dalam metode epistemologis yang memiliki khasanah pemikiran timur yang dapat dicermati pada  tidak terbatas hanya dalam keterangan hukum islam saja, namun dalam epistemologi ilmu hukum berbasis kerangka transendental dalam pondasi epistemologisnya ilmu hukum bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang menyadingkan antara logika dan rasa.ABSTRACTThe epistemology building, where you can observe the most recent advancements, is where you can see the evolution of eastern epistemology. This building contains the bayani, 'irfani, and burhani schools of thought, which were pioneered by 'Abid al-Jabriri. With a qualitative deconstructive hermeneutic approach, which means putting more emphasis on processes and meanings that do not lose spirituality, Bayani is embodying an epistemology that suppresses the dominance of literature (nass) by direct or indirect methods and is justified through linguistic ideas explored through inference (isti'lal). detail or not quantitatively measured. The preparation of this journal took into account socially constructed realities, the subjectivity of the researcher and the subjects under study, and the influence of the context on the studies so that deconstruction gives weight to voices or texts that are marginalized from the center of general studies. This is particularly true when discussing the idea of the legal thought process, which is a thinker who moves between western and eastern thought, in order to draw the conclusion that the epistemological approach permits the creation of a new song that can fit into the framework of several sciences that are similar to legal science. In comparison to religion, the evolution of legal science in the east may be investigated more thoroughly, and it can be discussed in relation to concerns of scientific, social, customary, economic, and legal growth.
PELAKSANAAN POSYANDU LANSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANSIA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN P, Galih Zhoohiru; Subroto, Mitro
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 01 (2023): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i1.1800

Abstract

ABSTRAK Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu manusia. Permasalahan kesehatan Narapidana lansia merupakan suatu masalah utama di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Lansia memiliki kebutuhan yang khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pada umumnya (dewasa), maka dari itu Narapidana lansia memerlukan bimbingan yang tepat dan benar. Posyandu Lansia diadakan guna memenuhi hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan narapidana lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Posyandu Lansia pada Lansia di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan studi literatur. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat dipastikan kondisi dari Narapidana lansia tersebut dapat dikatakan terjamin dan sejahtera.ABSTRACTHealth is something that is very important for every human being.The health problem of elderly inmates is a major problem in correctional institutions, considering that the elderly have special needs that are not shared by inmates in general (adults), therefore elderly inmates need proper and correct guidance.The Elderly Posyandu is held to fulfill the rights of prisoners to receive health services and monitor the health of elderly prisoners.This study aims to determine the effect of the implementation of the Elderly Posyandu on the Elderly in Correctional Institutions.The research method used is descriptive research with literature studies.This study is intended to explain the health services obtained by elderly inmates in correctional institutions, so that it can be ascertained that the condition of the elderly inmates can be said to be guaranteed and prosperous.
PERGESERAN PARADIGMA ASAS LEGALITAS DALAM IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Soa, Alfonsus Hendri
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i2.3077

Abstract

ABSTRAKKepastian Hukum merupakan ketentuan baku dalam hukum pidana sebagai syarat fundamental berkaitan dengan perbuatan yang dapat hukum apabila terdapat peraturan yang mengaturnya serta tertuang dalam bentuk undang-undang dalam bentuk tertulis. Nilai kepastian merupakan syarat fundamental yang mendasari lahirnya ketentuan yang dikenal dengan asas legalitas. Dengan perkembangan norma dalam hukum pidana, Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, maka pengakuan terhadap hukum yang hidup atau “hukum pidana adat” mendapat tempat dan perhatian untuk diterapkan lebih lanjut dari hukum pidana. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, penerapan hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat masih dijumpai lewat penerapan hukum adat yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adat namun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan tidak tertulis. Dalam hukum tidak tertulis, nilai keadilan merupakan syarat mendasar yang diterapkan dalam menentukan berfungsinya hukum bagi masyarakat. Pergeseran paradigma asas legalitas menjadi harmonisasi dan penyesuaian dalam sistem hukum pidana Indonesia.ABSTRACTLegal certainty is a standard provision in criminal law as a fundamental requirement relating to actions that can be legal if there are regulations that regulate them and are stated in the form of laws in written form. The value of certainty is a fundamental requirement that underlies the birth of provisions known as the principle of legality. With the development of norms in criminal law, Law no. 01 of 2023 article 2 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3, the recognition of living law or "customary criminal law" has a place and attention for further application of criminal law. In social life in Indonesia, the application of law that lives within the community is still found through the application of customary law carried out by customary courts but is not set forth in the form of statutory regulations so that it is declared unwritten. In unwritten law, the value of justice is a fundamental requirement that is applied in determining the functioning of law for society. Shifting the paradigm of the principle of legality into harmonization and adjustment in the Indonesian criminal law system.
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DI RUANG SIBER Frensh, Wenggedes; Zulyadi, Rizkan
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3081

Abstract

ABSTRACT Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan kehidupan masyarakat digital yang terus berkembang. Perkembangan teknologi selain memberikan manfaat juga memberikan dampak yaitu dengan munculnya kejahatan di ruang siber dengan jenis perundungan di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perundungan di ruang siber  dengan kebijakan non penal agar dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna internet. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menujukkan  penanggulangan kejahatan perundungan di ruang siber dapat dilakukan dengan kebijakan non-penal menggunakan pendekatan moral (moral approach) yang dilakukan dengan menanamkan nilai kebaikan dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Kebijakan non-penal dengan pendekatan teknologi (technology approach) dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti ReThink Stopcyberbullying. ABSTRACT The development of information and communication technology creates a digital society that continues to develop. Apart from providing benefits, technological developments also have an impact, namely the emergence of crime in cyber space with the type of bullying in cyber space. This research aims to find out how efforts have been made to overcome bullying in cyberspace with non-penal policies in order to provide protection for internet users. The methodology used is a normative juridical research method with secondary data sources which are analyzed deductively. The research results show that overcoming bullying crimes in cyber space can be carried out with non-penal policies using a moral approach which is carried out by instilling good values from family, school and society. Non-penal policies with a technological approach are carried out using software such as Re Think Stop cyber bullying.
PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI (STUDI UU NO. 1 TAHUN 2023 Maulana, Rifqi Arif; Ismiah, Nafiatul; Ambarwati, Septiani Tri
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3080

Abstract

 ABSTRAKPergeseran paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memicu pembaruan jenis pidana pokok yang merupakan perubahan tujuan pemidanaan pada era modern yang bersifat lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana sekaligus menekankan dampaknya terhadap korban dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa dengan menggunakan perspektif ilmu penologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan analisis undang-undang (statute approach) dengan menggunakan data primer berupa undang-undang dan metode konseptual (conseptual research) untuk mengkaji teori, konsep, maupun doktrin para ahli pidana. Sumber bahan hukum primer berupa undang-undang, tesis, dan disertasi. Sumber bahan data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penologi memegang  peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum terutama hakim dalam penjatuhan pidana terhadap  pelaku tindak pidana sekaligus juga tetap memperhatikan kemanfaatannya bagi korban dan masyarakat.ABSTRACT The paradigm shift in the Criminal Code has triggered a renewal of main punishments types, which is a change in the purpose of punishment in the modern era, which is more humanistic towards perpetrators of criminal acts while emphasizing the impact on victims and the general public. This research aims to analyze the imposition of supervised sentences by judges on defendants using a penological perspective. This research uses a normative juridical method based on a statute approach using primary data in the form of laws and conceptual methods to study the theories, concepts and doctrines of criminal experts. Sources of primary legal materials include laws, theses and dissertations. Sources of secondary data material in this research are books, journals, annual reports and other documents that support research. The results of this research are that penology plays an important role in assisting law enforcement officials, especially judges, in convicting perpetrators of criminal acts while also paying attention to its benefits for victims and society.
PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI SAFEGUARD HUKUM UNTUK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN RESTORATIF Kartono, Kartono; Suhendar, Suhendar
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3078

Abstract

ABSTRAK Diversi digunakan untuk melindungi anak dalam sistem peradilan restoratif Indonesia. Pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat, yang membawa paradigma keadilan baru dengan metode neo klasik dan sistem pemidanaan dua jalur. Keadilan restoratif adalah alternatif untuk model retributif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis yuridis normatif yang menggabungkan studi kasus, analisis literatur, dan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa UU SPPA memprioritaskan pendekatan restoratif dan bahwa penyelesaian kasus anak dialihkan dari proses peradilan pidana. Versi yang berhasil melibatkan aktivitas masyarakat dan memprioritaskan keadilan dan keuntungan hukum. Proses ini dapat mencegah stigma negatif, mengurangi pembalasan, dan mendorong persatuan masyarakat. Kesimpulannya, dalam konteks keadilan restoratif, diversi diakui sebagai metode yang efektif untuk melindungi anak.ABSTRACTDiversion is used to protect children in Indonesia's restorative justice system. Act No. 11/2012 on the Juvenile Justice System (UU SPPA) was enacted in 2012, bringing a new paradigm of justice with neoclassical methods and a dual-track sentencing system. Restorative justice is an alternative to the retributive model in dealing with children in conflict with the law. This research uses a normative approach that combines case studies, literature analysis and normative jurisdiction. The findings show that the SPPA Act prioritises restorative approaches and diverts the resolution of juvenile cases away from the criminal justice process. Successful versions involve community activity and prioritise justice and legal gains. This process can prevent negative stigma, reduce retaliation and promote community unity. In conclusion, diversion in the context of restorative justice is recognised as an effective way to protect children.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF ANALISIS YURIDIS Izziyana, Wafda Vivid
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3812

Abstract

ABSTRAKKeterlibatan daerah sebagai salah satu aktor dari pelaksanaan “diplomacy” sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan harapan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama luar negeri akan tetapi beban pertanggungjawaban tetap pada pemerintah pusat. Tujuan daerah melakukan Kerjasama luar negeri karena tertarik untuk melakukan investasi dan perolehan dana atau bantuan pembangunan. Kerjasama dapat diaktualisasikan pada negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan harus dalam kerangka negara kesatuan berdasarkan ketentuan yang berlaku; peran diplomat dan konsul dalam organisasi internasional menjadi kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Hukum diplomatik dan konsuler juga dapat berperan dalam menangani krisis kemanusiaan yang secara keseluruhan masih sangat relevan dalam hubungan internasional.ABSTRACTRegional involvement as one of the actors of the implementation of "diplomacy" is very important to realise Indonesia's national interests and expectations. This research uses normative juridical methods. The results of the study explain that although the local government conducts foreign cooperation, the burden of responsibility remains with the central government. The purpose of the region to conduct foreign cooperation because it is interested in investing and obtaining funds or development assistance. Cooperation can be actualised in countries that have diplomatic relations with Indonesia and must be within the framework of a unitary state based on applicable provisions; the role of diplomats and consuls in international organisations is key in promoting global peace and cooperation. Diplomatic and consular law can also play a role in dealing with humanitarian crises, which overall is still very relevant in international relations.

Page 3 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January