cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Fardiana
Contact Email
jurnaltasyri4@gmail.com
Phone
+6285236191801
Journal Mail Official
jurnaltasyri4@gmail.com
Editorial Address
Jln. Sunan Kalijaga Dusun I Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Kode Pos 63471 Telp (0352) 311882-311785
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo
ISSN : -     EISSN : 27160866     DOI : https://doi.org/10.51772/tasyri'.v1i02.52
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal is a semi-annual publication publishing two issues each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern Islamic laws, islamic interdicipliner, islamic social, and Islamic economics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Kenduri: Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Kenduri Reiza Fitriana, Yenny; Qur’aeni, Rahma; Aprilia Putri, Nida; Dwi Rizkia, Bondan; Nur Cahyani, Istiqomah; Rofiq, Nur
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 02 (2023)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v4i2.413

Abstract

Abstrak: Penulisan artikel ini dilatar belakangi oleh tingkat antusiasme masyarakat di beberapa daerah yang sangat tinggi terhadap perayaan kenduri. Berbagai macam kenduri yang biasa dilakukan oleh masyarakat diantaranya, yakni: kenduri Sko (pesta panen), memandikan benda-benda pusaka, kerjanjahat (kenduri kematian), pergelaran seni budaya (Tarei Asyeik), dan masih banyak lagi. Penulisan ini mengangkat permasalahan berupa kesesuaian antara tradisi kenduri dengan prespektif hukum Islam. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apakah pelaksanaan kenduri tidak sesuai dengan ajaran dalam prespektif hukum Islam. Karya ilmiah ini disusun menggunakan penelitian normatif, yakni menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pelaksanaan kenduri yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu memandikan benda-benda pusaka dan pergelaran Tarei Asyeik. Pergelaran ini yang ditujukan guna mengundang roh-roh nenek moyang dalam rangka memohon untuk hasil panen yang lebih baik ditahun yang akan datang. Kata Kunci: kenduri, hukum Islam, masyarakat, kepercayaan, dan adat istiadat
Implementasi Monitoring Prmbiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo Nisa, Khoirun Nisa'
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 02 (2023)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v4i2.436

Abstract

Abstract: Monitoring the Implementation of Murabahah Financing in an Effort to Minimize NPF at Bank Bukopin Syariah Sidoarjo Branch” is the result of research that aims to find out how Bank Bukopin Syariah Sidoarjo minimizes problematic murabahah financing. Financing has a big risk that results in problematic financing. The more customers who make financing transactions, the more risks that will occur. Problem financing will arise when a customer or bank commits negligence in carrying out its obligations so that it is necessary to control problem financing, one of which is the supervisory treatment of financing provided to customers. This type of research is descriptive research by conducting direct research in the form of interviews to obtain data by means of interviews. The method used in research to analyze data is qualitative data, namely data that is not in the form of numbers or cannot be counted, and is obtained from interviews. Research results 1) The policy is carried out using the restructuring method, 2) Implementation of monitoring applies the precautionary principle so as not to cause problems, 3) Written monitoring methods and interviews. Distribution of funds through financing is inherently risky. And one of the risks that occurs at Bank Bukopin Syariah Sidoarjo is bad credit. One example is murabahah financing, because in this sale and purchase contract fraud often occurs, it is necessary to supervise customers to minimize problematic financing. Keywords : Monitoring ; Troubled Funding ; Minimizing NPF Abstrak: “Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Bank Bukopin Syariah Sidoarjo dalam menimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Pembiayaan memiliki resiko besar yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Semakin banyak nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan akan semakin banyak pula resiko yang akan terjadi. Pembiayaan bermasalah akan muncul ketika nasabah atau bank melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perlu adanya pengendalian atas pembiayaan bermasalah tersebut, salah satunya yaitu adanya perlakuan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian langsung berupa wawancara untuk mendapatkan data dengan wawancara. Metode yang diguakan dalam penelitian dallam menganalisi datya adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari wawancara.Hasil penelitian 1) Kebijakan yang dilakukan menggunakan cara restruktur, 2) Implementasi monitoring meerapkan prinsip keahti-hatian agar tidak menilbulkan masalah, 3) Metode memonitoring secara tertulis dan wawancara.Pada dasarnya, penyaluran dana melalui pembiayaan sudah pasti ada risikonya. Dan salah satu risiko yang terjadi dialam bank bukopin syariah sidoarjo ini adalah kredit macet. Salah satu contohnya pada pembiayaan murabahah, dikarenakan dalam akad jual beli ini sering terjadi adanya kecurangan maka perlu adanya memonitoring nasabah untuk menimalisir pembiayaan bermasalah tersebut. Kata kunci: Monitoring, Pembiayaan bermasalah, Menimalisir NPF
Implementasi Nilai Luber Jurdil dalam Pemilu dengan Model Noken di Papua Anggraini, Rooza Meilia
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 02 (2023)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v4i2.441

Abstract

Banyaknya gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Serentak 2019 dari Wilayah Indonesia bagian timur merupakan sebuah fenomana yang perlu dikaji. Papua merupaka provinsi terluas di Indonesia yang beberapa wilayahnya masih menerapkan sistem Pemilihan dengan Noken. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan konsep Luber Jurdil dalam Pemilu yang menggunakan sistem Noken di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya luber jurdil tidak lagi menjadi asas utama dalam pelaksanaan pemilu di wilayah ini, tetapi mereka menggunakan asas Lubet Jurdil (langsung, umum, bebas, dan terbuka, jujur dan adil). Asas ini telah mendapatkan legalitas dari MK yakni dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009 sistem noken menjadi sistem yang dianggap legal yang mana putusannya bersifat final, langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Kata kunci: Sistem Noken, luber jurdil, putusan Mahkamah Konstitusi
Asuransi Dan Koperasi Syariah Di Indonesia: (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis) Wahyu Akbar; Khasyi’in, Nuril
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 02 (2023)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v4i2.463

Abstract

This paper aims to optimize Islamic insurance and cooperatives in Indonesia, reviewed from philosophical, historical, juridical and sociological studies. The method used is library research which examines literature analyzed qualitatively using a sociological, historical, juridical, and philosophical approach. The study results show that insurance and cooperatives carry the spirit of togetherness and help each other. The spirit of insurance and cooperatives is deeply rooted in Indonesian society; it's just that they are not institutionalized regularly. The Indonesian government is trying to accommodate insurance and cooperatives in various laws and regulations legally. However, there is still a need for firmness and clarity regarding the Sharia insurance and cooperatives law, especially if there is a dispute. In addition, insurance and cooperatives must improve their practice and understanding so that the community feels their benefits.
Strategi Islamic Branding Lembaga Fintech Syariah dalam Menarik Minat Funder dan Beneficiary: Studi pada ALAMI Fintech Sharia Alannawa, Sonia Rosta
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 02 (2023)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v4i2.482

Abstract

Data BPS tahun 2010 menyebutkan jumlah populasi umat muslim di Indonesia sebanyak 207,2 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai pertimbangan para produsen dalam mengembangkan potensi pangsa pasarnya. Dari banyak perusahaan startup muslim global yang telah berdiri di Indonesia, ALAMI Fintech Sharia menjadi salah satu yang banyak diminati publik karena memiliki produk investasi P2P Lending berbasis syariah dengan tingkat keberhasilan yang signifikan. Keberhasilan penerapan strategi marketing Islamic branding di ALAMI membuat penulis tertarik meneliti hal ini. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan strategi ALAMI diantaranya dari nama perusahaan yaitu singkatan dari Alif Lam Mim jelas membawa unsur islami, memiliki tampilan website mengenai produk syariah yang transparan, memberi banyak tawaran promosi pembiayaan berbasis islami yang berlandaskan pada fatwa DSN-MUI, dan menggunakan akad pembiayaan syariah. Ketertarikan para Funder dan Beneficiary dalam melakukan P2P Lending Sharia banyak dipengaruhi atas strategi Islamic branding yang diterapkan ALAMI meliputi segi keberhasilan pembiayaan, pelunasan pembiayaan yang tepat waktu dan jaminan uang kembali. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi Islamic Branding yang diterapkan oleh PT. ALAMI Fintech Sharia bisa memudahkan dan berpotensi menarik minat serta kepercayaan para Funder dan Beneficiary dalam melakukan pembiayaan.
Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi: (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Indonesia) Musyafa, Aáng Yusril
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 02 (2021)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v2i02.588

Abstract

Tujan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen unit usaha pondok pesantren berbasi ekoproteksi, studi kasus pada Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Manajemen unit usaha berbasis ekoproteksi sebagai upaya peningkatan asset guna mewujudkan kemandirian ekonomi. Manajemen pada pesantren merupakan program pengelolaan dengan menggunakan bottom-up, yaitu pelaksanaanya kegiataanya atas prakarsa dan inspirasi masyarakat. dengan teori Bottom-Up di pesantren, Ekonomi pengelolaan di Pondok Pesantren Wali Songo mulai terwujud dalam praktik pengelolaan unit ushanya, sehingga kebutuhan sehari – hari santri dan seluruh civitas pondok bisa dipenuhi oleh semua unit usaha yang dimliki, sehingga bisa mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren.
Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama M. Auritsniyal Firdaus; Rifqy Tazkiyyaturrohmah
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 01 (2024)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v5i01.560

Abstract

Abstract This paper uses a type of qualitative research with a library research focus. The discussion of this paper, first discusses the meaning of contract in a comparative study of fiqh, then discusses the pillars and conditions of a contract in a comparative study of fiqh, and finally discusses the validity, legal consequences and termination of the contract as well as a comparison of fiqh regarding anonymous contracts. According to Syāfi'iyah, Mālikiyah, and Hānabilah, a contract is anything that someone intends to do, whether it arises from one will, then according to Wahbah az-Zuhailī, a contract is an agreement between two wills to give rise to legal consequences, either in the form of giving rise to obligation, transfer it, transfer it, or stop it, whereas according to Hanafiyah and Musṭahfā Ahmad az-Zarqā, in terms of terms, a contract is a relationship between consent and qabul according to the provisions of the sharia.' The pillars of a contract according to Hanafiyah are only consent and acceptance, whereas according to non-Hanafiyah a contract has three pillars, namely 'aqid, ma'qud 'alaih and shighat. Meanwhile, according to contemporary Islamic legal experts, there are four pillars of a contract, namely al-'āqida'in, ṣigatul-'aqd, maḥalul-'aqd, and mauḍū' al-'aqd. According to Hanafiyah, the levels of invalidity and validity of a contract are five levels, namely: baṭil contract, fāsid contract, mauqūf contract, nafiz gair lāzim contract, and nafiz lāzim contract, whereas according to others there is no distinction between a void contract and a fāsid contract, for them both are contracts that cancelled. Then the legal consequences of a contract can have an impact on the parties and on the contents of the contract. And finally, contract termination covers four things, namely termination based on agreement (al-iqālah), termination related to advance payment, contract termination because it is not implemented, and contract termination because it is impossible to implement. Keynote: contracts, fiqh, comparisons, anonymous contracts. Abstrak Pada tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus kepustakaan (library research). Pembahasan paper ini, pertama dibahas tentang pengertian akad dalam kajian perbandingan fiqh, kemudian dibahas rukun dan syarat akad dalam kajian perbandingan fiqh, dan terakhir dibahas keabsahan, akibat hukum, dan terminasi akad serta perbandingan fiqh tentang akad tak bernama. Akad menurut Syāfi’iyah, Mālikiyah, dan Hānabilah, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, kemudian menurut Wahbah az-Zuhailī, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya, sedangkan menurut Hanafiyah dan Musṭahfā Ahmad az-Zarqā secara istilah akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara.’ Rukun akad menurut Hanafiyah hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut selain Hanafiyah akad memiliki tiga rukun yaitu 'aqid, ma'qud 'alaih dan shighat. Sedangkan Rukun akad menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada empat, yaitu al-‘āqida’in, ṣigatul-‘aqd, maḥalul-‘aqd, dan mauḍū’ al-‘aqd. Menurut Hanafiyah tingkatan kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat, yaitu: akad baṭil, akad fāsid, akad mauqūf, akad nafiz gair lāzim, dan akad nafiz lāzim, sedangkan menurut yang lain tidak membedakan akad batal dan akad fāsid, bagi mereka keduanya adalah akad yang batal. Kemudian akibat hukum suatu akad dapat berakibat terhadap para pihak dan terhadap isi pada akad. Dan terakhir dibahas terminasi akad meliputi empat hal, yaitu terminasi berdasarkan kesepakatan (al-iqālah), terminasi terkait pembayaran urbun di muka, terminasi akad karena tidak dilaksanakan, dan terminasi akad karena mustahil dilaksanakan. Kata kunci: akad, fiqh, perbandingan, akad tak Bernama.
Tinjauan Metode Ushul Fikih dalam Dinamika Hukum Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Husni, Muhammad; Umami, Novita; Agung Prasongko, Wahyu; Utami, Hana Putri; Hayati, Laila; Muhammad Rifaí; Ulyana, Dyah Nurul; Ningsih, Rahayu; Helmi, Muhammad
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 01 (2024)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v5i01.589

Abstract

Wabah virus Covid-19 saat ini masih melanda hampir di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh atau sebaliknya. Masyarakat awam banyak yang menganggap sebagai penyimpangan dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana metode aturan dan hukum fikih dapat berubah pada saat terjadinya pandemi dan menjawab pertanyaan masyarakat yang masih bingung dengan perubahan dan aturan fikih saat pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan , yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan sumber bacaan lain yang relevan. Hasil penelitian menujukkan bahwa perubahan aturan dan hukum fikih saat pandemi karena dalam hukum Islam ada kaidah fikih yaitu mendahulukan menolak kemudharataan lebih diutamakan dibandingkan mengambil kemaslahatan, karena virus Covid-19 berbahaya dan menimbulkan mudharat bagi manusia, maka permasalahan yang ada seperti vaksin mengandung babi, sholat jarak, sholat dengan memakai hand sanitizer, ditiadakannya sholat jum'at, sholat fardhu bagi tenaga medis memakai APD boleh dijamak, dan akad nikah secara bold sudah sesuai dengan kaidah fikih dan hukumnya boleh serta telah sesuai dengan maqashid jaga syariah yaitu menjaga jiwa dengan berusaha mencegah kemudharataan virus Covid-19.
Refleksi Budaya Hukum Pelaku Usaha Pangan Pacsa Kebijakan Sertifikasi Halal Wahid, Sholeh Hasan
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 01 (2024)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v5i01.618

Abstract

This research aims to fill the knowledge gap and offer novel insights into the implementation and legal conduct related to halal certification policies among players in the food industry in Indonesia. The study's value lies in the potential to provide useful recommendations to stakeholders like the government, certification agencies, and MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), with the objective of increasing awareness and implementation of halal certification in Indonesia. Although halal certification regulations have been in place since 2014, there seems to be a discrepancy in awareness and comprehension among producers. The study aims to comprehend why there are varied levels of knowledge and compliance with halal certification regulations among producers and what factors contribute to these disparities. The researchers used a qualitative methodology and conducted in-depth interviews with seven business operators representing various sectors within the food industry. Their analysis delved into the legal culture theory to gain insight into producers' understanding and behavior regarding halal certification regulations. The research outcomes suggest a discrepancy in the level of halal certification regulation awareness among producers. Despite the existence of regulations since 2014, some producers remain noncompliant and uninformed of these rules. Besides, certain producers, dedicated to upholding product quality, might not wholly comprehend the protocol and procedures of halal certification. These results support earlier claims of an information deficiency among MSMEs and emphasize the crucial role of ongoing education and support for producers in the context of obtaining halal certification in Indonesia.
Implementasi Akad Syariah Dalam Surat Perjanjian Pada Produk KPR Syariah IB Hebat Di BPRS Dana Amanah Surakarta Amir , Devid Frastiawan; Firdaus, Muhammad Irkham; Bilhaq, Aqil Mu'tasim
At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 01 (2024)
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/tasyri.v5i01.619

Abstract

BPRS Dana Amanah Surakarta is the second BPRS in Surakarta. The need for housing is a primary need and until now houses are still a rarity for most Indonesian people. Not everyone can afford to buy a house in cash. In connection with the collaboration between BPRS Dana Amanah Surakarta and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) as a secondary housing finance company, and in order to realize the community's need for home ownership, BPRS Dana Amanah Surakarta issued KPR Syariah iB Hebat product. Sharia Mortgage (KPR) is a type of service provided by BPRS to customers to obtain housing loan financing based on a sharia contract. This research aims to describe the implementation of sharia contract in the letter of agreement on KPR Syariah iB Hebat products at BPRS Dana Amanah Surakarta. This research used a qualitative approach, descriptive, field research. The results obtained, the implementation of contract agreements in BPRS must pay attention to legal aspects and positive legal regulations which have a very important position so that they can provide legal basis and prevent risks that have an impact on BPRS, on the other side, sharia principles must also be considered in implementing these agreements. The contract used in the KPR Syariah iB Hebat product at BPRS Dana Amanah Surakarta is a murabahah contract (Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah), istishna’ parallel (Fatwa DSN-MUI No: 22/DSN-MUI/III/2002 concerning Sale and Purchase of Istishna’ Parallel), and musyarakah mutanaqishah (Fatwa DSN-MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 concerning Musyarakah Mutanaqishah). The provisions listed in the Fatwa DSN-MUI are then compiled into a letter of agreement, namely the letter of agreement that used murabahah without wakalah contract, murabahah bil wakalah contract, istishna’ paralel contract, and musyarakah mutanaqishah contract.

Page 5 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2024) Vol. 5 No. 01 (2024) Vol. 4 No. 02 (2023) Vol. 4 No. 01 (2023) Vol. 3 No. 02 (2022) Vol. 3 No. 01 (2022) Vol. 2 No. 02 (2021) Vol. 2 No. 01 (2021) Vol. 1 No. 02 (2020) Vol. 1 No. 01 (2020)