cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Amir Parlindungan Nasution
Contact Email
faiz10march@gmail.com
Phone
+6285716172888
Journal Mail Official
jurnalnaker@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ketenagakerjaan
Published by Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISSN : 19076096     EISSN : 27228770     DOI : 10.47198
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 152 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Tenaga Kerja Muda Tanpa Kegiatan (Not in Education, Employment or Training–Neet) Berdasarkan Status Perkawinan Oktaviana Dwi Saputri; Sapto Setyodhono
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.631 KB)

Abstract

Saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Namun di sisi lain banyak terdapat tenaga kerja muda yang tidak dalam pendidikan, tidak sedang bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment or Training–NEET), yang menjadi beban keluarga, masyarakat dan tentu saja dapatmembahayakan stabilitas negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan berbagai upaya yang didasarkan pada karakteristik NEET, yang salah satunya adalah berdasarkan status perkawinan. Dengan mengolah dan menganalisis secara deskriptif kuantitatif data Sakernas Agustus 2018, jumlah tenaga kerja muda NEET banyak berada di perkotaan. Namun demikian, apabila dilihat dari status perkawinannya,diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja muda NEET adalah: perempuan, berpendidikan SMP dan SMU/SMA dengan kegiatan mengurus rumah tangga serta tinggal di pedesaan. Selain itu mereka yang menikah pada usia muda juga tidak sedikit, dan diindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan tenaga kerja muda NEET, maka jumlah yang berstatus sudah menikah lebih banyak dan diikuti dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Permasalahan yang lebih mendesak lagi adalah bahwa tidak sedikit jumlah tenaga kerja muda NEET yang melakukan kegiatan lainnya, dimana kegiatan tersebut tidak jelas dan bisa jadi mengarah pada kegiatan yang bersifat negatif. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi dan mengatasi tenaga kerja muda NEET perlu mendapatkan perhatian khusus.
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit Yuniarti Tri Suwadji
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.777 KB)

Abstract

Salah satu penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu PHK yang berasal dari sisi pekerja/buruh, misalnya karena pekerja/buruh mengundurkan diri. Pengunduran diri pekerja/buruh dimaksud kemudian mesti disikapi dengan bijaksana oleh pengusaha dan pekerja/buruh itu sendiri dengan menyepakati bersama cara pemberian hak-hak pekerja/buruh yaitu berupa uang penggantian hak dan uang pisah, disamping hak-hak normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, atau dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaann (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jika hal demikian terjadi, maka permasalahan mengenai kompensasi bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri akan teratasi. Oleh karena itu, perundingan secara bipartit menjadi sangat penting dalam penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial, termasuk penyelesaian PHK. Hal ini juga mengingat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrialwajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
Kemampuan Kognitif-Nonkognitif dan Labor Market Outcomes: Studi Empiris Menggunakan Data IFLS 2014 Oktaviana Prayudhani
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.112 KB)

Abstract

Modal manusia menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Pada tingkatan individu, aspek kognitif dan nonkognitif adalah bentuk penilaian terhadap kapasitas SDM suatu individu. Aspek kognitif adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan potensi intelektual, sedangkan aspek nonkognitif merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan sosial dan emosional. Makalah ini menyelidiki hubungan antara keterampilan kognitif-non-kognitif dan sektor pekerjaan dalam pasar kerja (sektor formal/informal). Dengan menggunakan regresi logit dan bias pemilihan sampel, analisis menunjukkan bahwa keterampilan nonkognitif secara signifikan mempengaruhi seseorang untuk memasuki sektor formal, sedangkan keterampilan kognitif berhubungan negatif dengan sektor formal. Dapat dikatakan bahwa seseorang dengan kepribadian yang baik akan cenderung memasuki sektor formal.
Sea Forum For Fishers sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara Nugroho Bangun Witono; Firdausi Nuzula
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.575 KB)

Abstract

Paper ini mencoba membahas terkait isu perlindungan pekerja migran (work in fishing) di kawasan ASEAN terkait dengan karakteristik ASEAN yang inklusif. Salah satu permasalahan dalam pekerja migran di ASEAN adalah isu perlindungan nelayan migran di sektor perikanan laut. Mekanisme perlindungan terhadap nelayan migran di sektor perikanan laut telah diatur dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional, terutama yang telah disediakan International Labour Organization (ILO) melalui The Work in Fishing Convention tahun 2007 (No. 188). Namun demikian masih banyak kendala yang dialami dalam implementasi regulasi tersebut. Salah satu alternatif dalam mengimplementasikan regulasi yang ada dalam kawasan ASEAN adalah adanya SEA Forum for Fishers. Berdasarkan literatur tentang masyarakat transnasional dan hukum internasional, maka paper ini berupaya memberi gambaran dan analisis SEA Forum for Fishers sebagai bentuk kerjasama ASEAN untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap nelayan migran sesuai dengan semangat “ASEAN 2025 Forging Ahead Together”.
Implementasi Kebijakan Pengupahan di Industri Perhotelan Ardhian Kurniawati; Hennigusnia Hennigusnia
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.873 KB)

Abstract

Industri pariwisata Indonesia sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. The World Travel & Tourism Council (WTTC) menempatkan pariwisata Indonesia dalam 10 besar dunia. Perkembangan industri pariwisata erat kaitannya dengan perkembangan industri perhotelan. Industri perhotelan merupakan salah satu tulang punggung dalam perkembangan industri pariwisata. Berkembangnya industri perhotelan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang bekerja di industri perhotelan. Perhatian yang dapat diberikan oleh pemerintah antara lain dengan upaya-upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja dan penciptaan hubungan kerja yang harmonis dalam rangka mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan daya saing usaha. Salah satu perhatian yang dapat diberikan pemerintah adalah dari segi implementasi kebijakan pengupahan. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Direkorat Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan di industry perhotelan diketahui bahwa beberapa kebijakan mengenai pengupahan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti kebijakan upah minimum, upah minimum sektoral, struktur dan skala upah belum optimal pelaksaannya. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengupahan tersebut antara lain karena kemampuan membayar pelaku usaha yang berbeda-beda dan belum pahamnya aturan mengenai kebijakan pengupahan tersebut.
Disabilitas dan Partisipasi di Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018 Anggi Putri
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.283 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi partisipasi Penyandang Disabilitas di pasar tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan metode probit. Metode ini akan menggambarkan probabilitas partisipasi angkatan kerja dan kemungkinan dipekerjakan di pasar tenaga kerja Indonesia. Dengan menggunakan Sakernas 2018, probabilitas partisipasi penyandang cacat untuk memasuki dunia kerja dan dipekerjakan lebih rendah dibandingkan yang tidak cacat. Di antara Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dengan kategori ringan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dipekerjakan daripada Penyandang Disabilitas dengan kategori berat. Model estimasi juga akan dikontrol dengan menggunakan variabel sosial demografi.
Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran dan Inflasi: Studi Kasus di Asean 7 Nur Siti Annazah; Nurlia Rahmatika
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.208 KB)

Abstract

Tingkat pengangguran dan inflasi merupakan variabel makroekonomi yang fundamental di suatu Negara. Hubungan kedua variabel tersebut masih menjadi isu menarik di kalangan ekonom berkaitan dengan adanya teori kurva Phillips. Ekonom A.W. Phillips menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat pengangguran dengan inflasi di Negara ASEAN 7. Hasil estimasi menggunakan data sekunder yang diperoleh dari World Development Indicators dalam kurun waktu 2009-2018. Menggunakan analisis regresi data panel, inflasi berpengaruh signifikan secara statistik dengan tingkat pengangguran di Negara ASEAN 7. Hubungan yang negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa terdapat trade off di kedua variabel tersebut. Tulisan ini juga menganalisis faktor yang memengaruhi pengangguran. GDP perkapita secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) juga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Kebijakan pemerintah haruslan berorientasi kepada peningkatan investasi yang nantinya dapat memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Negara ASEAN 7 yang mayoritas masih merupakan Negara berkembang.
Kebijakan dan Dukungan Perusahaan dalam Memanfaatkan Keahlian dan Pengalaman Lansia untuk Tetap Bekerja (Studi Kasus pada Negara Jepang) Suryadi Suryadi
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.216 KB)

Abstract

Banyak lansia Jepang yang masih tetap bekerja di tempat yang sama seperti sebelum pensiun. Sebagian pekerja lansia menyetujui dengan adanya kebijakan pengkaryaan kembali yang diterapkan pada perusahaan Jepang, karena kurangnya sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan lansia Jepang yang dipekerjakan kembali di perusahaan industri manufaktur, mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perusahaan Jepang untuk mempekerjakan lansia yang sudah pensiun dan menganalisis pengaruh pekerja lansia terhadap perekonomian Jepang. Beberapa lansia Jepang mengetahui tujuan dan alasan terkait adanya kebijakan Pemerintah Jepang, yang menghimbau hal tersebut di perusahaan mereka dan menyatakan setuju dengan adanya kebijakan seperti ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan Jepang untuk mempekerjakan lansia yang sudah pensiun antara lain disebabkan meningkatnya angka harapan hidup, himbauan Pemerintah Jepang kepada masyarakat untuk mempekerjakan lansia, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, transfer keahlian dan gaji yang lebih murah serta sistem kontrak kerja. Berdasarkan uji regresi linear berganda, dapat diketahui elastisitas tenaga kerja pada pekerja lansia Jepang dengan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 0,181, elastisitas tenaga kerja lansia dengan kelompok umur 55–64 tahun lebih tinggi yakni sebesar 0,398 dan elastisitas tenaga kerja lansia dengan kelompok umur 15-54 tahun paling tinggi bila dibandingkan dengan kelompok umur lainnya yang mencapai 1,476.
Alih Pengetahuan Dan Teknologi Melalui Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta) Nurlia Rahmatika; Nur Siti Annazah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.857 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.64

Abstract

Meskipun pemerintah telah mengatur pengendalian penggunaan TKA secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melalui kewajiban alih pengetahuan dan teknologi berbentuk kegiatan pendampingan bagi setiap TKA yang dipekerjakan, pada praktiknya hal tersebut tidak terselenggara dengan baik akibat timbulnya dinamika sosial, geografi, dan budaya antara TKA dan TK Pendamping di Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi di Yogyakarta. Metodelogi yang digunakan adalah studi kualitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, dan FGD. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah tidak berjalannya alih pengetahuan dan teknologi pada perusahaan pengguna TKA di Yogyakarta berawal dari tidak adanya pedoman baku mengenai teknis dan pelaksanaan kegiatan pendampingan TKA dari regulator, sehingga perusahaan mengalami kebingungan hingga menerapkan standar prosedur yang berbeda-beda meskipun dalam bidang usaha yang sama. Mulai dari mekanisme penunjukkan, efektivitas dan teknis pelaksanaan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan hingga metode ideal pelaksanaan kegiatan pendampingan.
Apakah Pelatihan Berdampak pada Upah? Studi Kasus Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018 Ardhian Kurniawati; Hennigusnia Hennigusnia
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.924 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i2.68

Abstract

Human capital is one of the important things in the competitiveness and economic growth of a country. It can be obtained through various ways, one of them through education and training. There are a lot of research focused on investment in returning human capital through education. This study tries to determine the impact of training on one's wages using data from the 2018 National Labour Force Survey. The Estimation using Mincerian Model with Ordinary Least Square (OLS). Estimation result show that training would increase wages by 12.15%. In addition this study also found differences in wage increases between men and women who have received training. Men who have received training tended to experience a 33.13% increase in wages compared to women who have received training.

Page 4 of 16 | Total Record : 152

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 3 (2025): Gig Workers Vol 20 No 2 (2025) Vol 20 No 1 (2025) Vol 19 No 3 (2024) Vol 19 No 2 (2024) Vol 19 No 1 (2024) Vol 18 No 3 (2023) Vol 18 No 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 17 No. 3 (2022) Vol. 17 No. 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) More Issue