Jurnal Ketenagakerjaan
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Articles
152 Documents
<![CDATA[Alokasi Tenaga Kerja Dan Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Ngadi Ngadi]]>;
<![CDATA[Ruth Meilianni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.695 KB)
|
DOI: 10.47198/naker.v15i1.29
<![CDATA[Paper ini ditujukan untuk menganalisis alokasi tenaga kerja dan pendapatan petani kelapa sawit di desa Srimulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan untuk analisis adalah data penelitian PPK LIPI pada tahun 2016 di Desa Srimulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin. Data dikumpulkan dengan pengisian kuesioner, wawancara terbuka, dan penelusuran data sekunder. Responden untuk pengisian kuesioner adalah 192 responden yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan variasi jenis pekerjaan dan alokasi tenaga kerja rumah tangga tergantung pada pendidikan, jenis kelamin, dan usia kepala rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga mengalokasikan 1 atau 2 anggota rumah tangga ke pasar kerja. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja berkorelasi positif terhadap pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit di Desa Srimulyo lebih besar dari garis kemiskinan dan upah minimum sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan.]]>
<![CDATA[Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Penny Naluria Utami]]>;
<![CDATA[Tony Yuri Rahmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.953 KB)
|
DOI: 10.47198/naker.v15i1.43
<![CDATA[Sejak diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Orang Asing yang awalnya untuk meningkatkan inventasi di Indonesia rupanya dimanfaatkan pula oleh oknum orang asing lainnya untuk bekerja di Indonesia tanpa melalui prosedur resmi sehingga tidak hanya menjadi masalah pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai leading sector dalam penanganan orang asing namun berdampak pula pada Warga Negara Indonesia yang akan mencari kerja di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengetahui penyebab Orang Asing bekerja secara nonprosedural di Indonesia dan upaya Petugas Imigrasi terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing yang bekerja secara nonprosedural di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi terutama Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi faktor dominan maraknya Orang Asing bekerja secara nonprosedural di Indonesia sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan tersebut secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Peran vital Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengelola perlintasan manusia baik ke dalam maupun keluar Indonesia perlu didukung oleh penguatan sumber daya manusia serta sarana-prasarana yang memadai. Paralel dengan hal tersebut, peran vital Kementerian Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan pun harus didukung dengan penguatan yang sama, terutama bagi petugas pengawas ketenagakerjaan. Penguatan payung hukum dan kelembagaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga menjadi salah satu bahan masukan yang penting mengingat pengawasan yang efektif terhadap orang asing di Indonesia mensyaratkan satu pendekatan yang holistik dan kerjasama yang padu antar pemangku kepentingan didalamnya.]]>
<![CDATA[Tingkat Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Ketenagakerjaan: Perspektif Pegawai ]]>
<![CDATA[Faizal Amir Parlindungan Nasution]]>;
<![CDATA[Henriko Tobing]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.187 KB)
|
DOI: 10.47198/naker.v15i1.44
<![CDATA[Penelitian ini mencoba mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan melalui keberadaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 236 orang pegawai yang tersebar pada 7 wilayah di Indonesia yang diwakili oleh 1 Disnaker Provinsi dan 1 Disnaker Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan focus group discussion (FGD) di masing-masing wilayah. Tingkat kesiapan atau selanjutnya disebut Indeks Kesiapan (IK), diukur dari beberapa aspek manajemen meliputi: kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Metode/Standar Prosedur Operasional (SOP), dan Sarana Prasarana. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kesenjangan (gap analysis) dan model penghitungan Customer Satisfaction Index (CSI) dengan dasar penilaian berupa skala persepsi (likert). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesiapan Disnaker masuk dalam kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,62. Berdasarkan aspek, SOP memiliki tingkat kesiapan tertinggi dan masuk dalam kategori “memadai” dengan rata-rata nilai IK 0,67, SDM masuk kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,64, Keuangan masuk kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,61, dan yang terendah adalah Sarana Prasarana masuk kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,58. Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan institusi terkait dan pemerintah daerah agar lebih fokus meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui perbaikan aspek-aspek dalam organisasi yang terlihat rendah seperti keuangan dan sarana Prasarana.]]>
<![CDATA[Dampak UMK Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik ]]>
<![CDATA[Beni Teguh Gunawan]]>;
<![CDATA[Firdausi Nuzula]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (844.804 KB)
|
DOI: 10.47198/naker.v15i1.46
<![CDATA[Pengangguran, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi menjadi komponen penting dalam pembangunan di suatu negara. Pada tingkatan lebih kecil, yaitu provinsi dan kabupaten/kota ketiga variabel tersebut menjadi sangat kompleks karena mempertimbangkan interaksi antar daerah. Paper ini bertujuan untuk melihat dampak UMK dan PDRB terhadap pengangguran khususnya di Pulau Jawa tahun 2015. Dampak yang dilihat mempertimbangkan adanya pengaruh spasial yang memungkinkan interaksi antar wilayah terjadi. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa hanya variabel UMK yang berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Demikian pula hanya aspek spasial pada persamaan error lag yang signifikan.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 ]]>
<![CDATA[Yeni Nuraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1314.158 KB)
|
DOI: 10.47198/naker.v15i1.47
<![CDATA[Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah dari segi kuantitas, sehingga akan menjadi lahan yang sangat potensial bagi penerapan industri 4.0. Di era informasi digital selain akan membawa kemajuan bagi dunia industri, tetapi berpotensi juga akan memberikan masalah bagi hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah Ketenagakerjaan yang dapat terjadi sebagai akibat belum tersedia regulasi yang sesuai dengan kondisi di era revolusi industri 4.0. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa permasalahan yang sudah banyak terjadi dan akan terus berlanjut di Era Revolusi Industri 4.0 dan belum diatur regulasinya dalam UU No 13 tentang Ketenagakeraan dan aturan turunannnya. Masalah Ketenagakerjaan yang segara harus diatur regulasinya adalah hubungan industrial yang lebih bersifat pertemanan/partnership dibandingkan bersifat statis, employ cost yang pembayarannya lebih tergantung pada kesepakatan, tingkat keahlian dan hasil kerja, pengembangan kompetensi pekerja serta perlindungan pekerja terhadap pemutusan hubungan kerja yang memiliki kecenderungan akan terjadi secara besar-besaran. Revisi UU No 13 tahun 2003 harus dapat mengakomodir secara spesifik perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang Ketenagakerjaan seiring dengan Revolusi Industri 4.0.]]>
<![CDATA[Pengaruh Upah Minimum terhadap Anak Bekerja: Bukti Empiris di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nisa Ulkaromah]]>;
<![CDATA[Arie Damayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.245 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari upah minimum terhadap anak bekerja di Indonesia, menggunakan SAKERNAS BPS tahun 2012. Beberapa penelitian anak bekerja sebelumnya mempercayai bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi fenomena anak bekerja karena kesejahteraan rumah tangga meningkat. Namun secara teori, peningkatan upah yang disebabkan oleh kebijakan upah minimum dapat menyebabkan beberapa orang dewasa terkena pemutusan hubungan kerja, akibatnya rumah tangga tersebut mengirim anaknya untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan model multinomial logit dan membagi dua tipe anak bekerja, yaitu pekerja keluarga dan pekerja di pasar kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak pekerja keluarga meningkat seiring dengan peningkatan upah minimum, terutama jika orang tua kehilangan pekerjaan dari sektor formal. Sedangkan dampak upah minimum terhadap anak di pasar kerja tidak ditemukan adanya signifikansi. Pada kondisi daerah, penelitian ini menemukan bahwa dampak upah minimum di daerah maju, cenderung untuk mengurangi probabilitas anak bekerja lebih besar dibandingkan daerah berkembang. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara upah minimum terhadap anak bekerja rumah tangga di luar sektor formal. Secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat bahwa dampak upah minimum terhadap anak bekerja adalah fenomena yang kompleks.]]>
<![CDATA[Kelahiran yang Tidak Direncanakan: Apakah Hambatan bagi Wanita untuk Bekerja? ]]>
<![CDATA[Ari Purbowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.16 KB)
<![CDATA[Persentase wanita yang mengalami kelahiran tidak direncanakan meningkat selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita relatif mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kelahiran tidak direncanakan dengan partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan unit analisis wanita umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan sejak Januari 2012. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase kelahiran yang tidak direncanakan adalah sebesar 16% di mana 8% merupakan kelahiran yang berasal dari kehamilan yang tidak tepat waktu, dansisanya adalah kelahiran yang berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan metode regresi probit, diketahui bahwa kelahiran tidak direncanakan mempunyai hubungan yang negatif terhadap partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja. Adanya kelahiran tidak direncanakan menurunkan peluang wanita untuk bekerja sebesar 1,8 persen poin.]]>
<![CDATA[Kedudukan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dengan Pekerja ]]>
<![CDATA[Bayu Yudha Prasetya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.176 KB)
<![CDATA[Prinsip Negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia membawa konsekuensi logis yaitu pemerintah seharusnya memiliki kewenangan untuk terlibat dalam mensejahterakan warga negara. Sektor hubungan industrial menuntut peran aktif pemerintah untuk terlibat mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak. Faktanya Mediator Hubungan Industrial Kabupaten/Kota yang berada di "garis depan" penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kerjanya, memiliki kewenangan yang terbatas. Solusi untuk Mediator Hubungan Industrial Kabupaten/Kota terhadap keterbatasan kewenangan ini, dapat dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.]]>
<![CDATA[Pengaruh Gender terhadap Keputusan Anak Bekerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Beni Teguh Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.254 KB)
<![CDATA[Pekerja anak menjadi salah satu persoalan yang dihadapi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Kajian sebelumnya menjelaskan bahwa faktor utama anak bekerja adalah kemiskinan. Selain kemiskinan diduga ada faktor lain yang memperbesar kemungkinan anak untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak jender terhadap keputusan anak untuk bekerja di Indonesia. Diduga terdapat diskriminasi jender dalam keluarga untuk memutuskan apakah anak laki-laki atau perempuan yang akan bekerja. Analisis kuantitatif menggunakan multinomial logit pada data Susenas 2015 menemukan bahwa anak laki-laki justru memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bekerja dibandingkan perempuan. Peluang seorang anak laki-laki lebih tinggi 0,35% dibandingkan anak perempuan untuk bekerja saja, sementara di sisi lain kemungkinan anak laki-laki lebih kecil 0,79% untuk sekolah dibandingkan dengananak perempuan. Peluang terbesar bagi seorang anak laki-laki adalah sekolah sambil bekerja.]]>
<![CDATA[Kewirausahaan dan Pemberdayaan Pemuda dalam Mengurangi Pengangguran ]]>
<![CDATA[Suryadi Suryadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.53 KB)
<![CDATA[Pengangguran di usia muda menyebabkan pemuda tidak dapat memainkan peran penuh dalam pembangunan. Pemberdayaan pemuda dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran kaum muda.Untuk mengatasi pengangguran, bisa dilakukan melalui pemberdayaan dalam bentuk program kewirausahaan pemuda.Konsep pemuda adalah penduduk berusia 16-30 tahun. Dari analisis regresi sederhana, dapat dilihat bahwa kewirausahaan muda belum dapat mengurangi pengangguran di kalangan angkatan kerja muda.Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan data statistik yang menunjukkan bahwa kewirausahaan muda tidak signifikan dalam mengurangi pengangguran.Dalam mengatasi pengangguran, perlu untuk membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, universitas, pusat pelatihan kerja dan pengusaha.]]>
