cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Independensi Kebijakan Negara Indonesia di Tengah Tekanan Investasi Asing Achmad Amzal Maulana; Qamal Qamal
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.940

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah tekanan investasi asing dalam konstelasi global. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan otonomi dalam merumuskan regulasi publik tanpa terdistorsi kepentingan pemodal internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menganalisis independensi kebijakan negara Indonesia dalam konteks pengaruh investasi asing, dengan fokus pada institusi pemerintahan pusat dan proses legislasi. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis melalui model interaktif dan analisis isi. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teori, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan berlandaskan kerangka teoretis yang kuat. Kajian ini menemukan bahwa upaya menciptakan iklim investasi kondusif memicu kompromi pada kedaulatan legislasi. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian negara dalam melindungi kepentingan domestik. Temuan kajian menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih responsif terhadap kepentingan global dibandingkan kebutuhan nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas institusional, tata kelola yang transparan, serta peningkatan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi internasional agar investasi asing tidak mengurangi integritas sistem politik dan hukum. Secara keseluruhan, independensi kebijakan dipahami sebagai refleksi kekuatan politik negara dalam menjaga otoritasnya dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pengawasan publik dan regulasi yang ketat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan modal asing dengan kedaulatan kebijakan nasional yang berkelanjutan.
Implementasi Program Sustainable Development Goals dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Andi Vira Yulianti; Alwi Alwi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.955

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kemiskinan di Desa Laburasseng yang cenderung stagnan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng, Kabupaten Bone menggunakan teori Marille S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif. Hal ini didukung data bahwa persentase penduduk miskin justru meningkat dari 15,63% pada tahun 2021 menjadi 15,85% pada tahun 2022, dan hanya turun tipis ke 15,74% pada tahun 2023. Pada variabel isi kebijakan, indikator manfaat dan sumber daya belum optimal karena infrastruktur jalan yang rusak menghambat distribusi bantuan. Pada variabel konteks, koordinasi antara pemerintah desa dan pusat masih lemah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran karena penggunaan data DTKS yang tidak mutakhir dari Dinas Sosial Kabupaten Bone, seperti masih tercantumnya penerima yang sudah meninggal atau pindah penduduk. Pemerintah desa diharapkan meningkatkan sinkronisasi data dengan lembaga terkait untuk akurasi penerima bansos.
Blue Governance dan Tata Kelola Maritim Adaptif di Indonesia: Kajian Literatur Integrasi Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Ketahanan Pesisir Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Try Cahyo Nrugoho; Irfan Irfan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.960

Abstract

Transformasi pembangunan kelautan di Indonesia mengalami pergeseran dari eksploitasi menuju pendekatan berkelanjutan melalui blue economy dan penguatan tata kelola (blue governance). Namun, tantangan utama masih mencakup fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, partisipasi publik yang cenderung formalistik, serta akuntabilitas yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep blue governance dan tata kelola maritim adaptif dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi maritim yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih didominasi pendekatan sektoral dan koordinasi yang belum terintegrasi. Partisipasi publik masih lebih sering ditempatkan sebagai prosedur administratif daripada mekanisme substantif dalam pembentukan kebijakan, sementara akuntabilitas maritim belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan pengawasan publik yang efektif. Kajian ini juga menegaskan bahwa ketahanan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola maritim, karena kapasitas adaptif wilayah pesisir sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, dan institusi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekologis. Dengan demikian, blue governance menjadi arah strategis bagi pembangunan maritim Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Dinamika Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Literatur Kritis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Nurfitraeny Nasruddin; Andi Adhe Amalya
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.973

Abstract

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Ketimpangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya pemerataan pembangunan menjadi faktor yang memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembangunan ekonomi serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di negara berkembang melalui pendekatan studi literatur kritis. Hasil analisis ini menemukan fakta bahwa keberhasilan pembangunan saat ini tidak lagi hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan harus mencakup dimensi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan aspek pemerataan pendapatan yang nyata. Oleh karena itu, studi ini menyoroti urgensi penerapan pendekatan multi-sektor yang bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Intervensi yang terbukti signifikan secara empiris meliputi investasi masif pada infrastruktur ekonomi dan sosial, peningkatan kualitas modal manusia melalui akses pendidikan tinggi, serta penguatan program ketahanan pangan guna mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan temuan tersebut, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus mampu menyentuh akar permasalahan struktural seperti rendahnya tingkat literasi dan terbatasnya lapangan kerja, serta menjamin implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan komprehensif. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang memerlukan integrasi aspek budaya, sosial, dan penguatan kelembagaan yang holistik. Sinergi serta kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang menyeluruh, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Page 7 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI More Issue