cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Independensi Kebijakan Negara Indonesia di Tengah Tekanan Investasi Asing Achmad Amzal Maulana; Qamal Qamal
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.940

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah tekanan investasi asing dalam konstelasi global. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan otonomi dalam merumuskan regulasi publik tanpa terdistorsi kepentingan pemodal internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menganalisis independensi kebijakan negara Indonesia dalam konteks pengaruh investasi asing, dengan fokus pada institusi pemerintahan pusat dan proses legislasi. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis melalui model interaktif dan analisis isi. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teori, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan berlandaskan kerangka teoretis yang kuat. Kajian ini menemukan bahwa upaya menciptakan iklim investasi kondusif memicu kompromi pada kedaulatan legislasi. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian negara dalam melindungi kepentingan domestik. Temuan kajian menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih responsif terhadap kepentingan global dibandingkan kebutuhan nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas institusional, tata kelola yang transparan, serta peningkatan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi internasional agar investasi asing tidak mengurangi integritas sistem politik dan hukum. Secara keseluruhan, independensi kebijakan dipahami sebagai refleksi kekuatan politik negara dalam menjaga otoritasnya dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pengawasan publik dan regulasi yang ketat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan modal asing dengan kedaulatan kebijakan nasional yang berkelanjutan.
Implementasi Program Sustainable Development Goals dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Andi Vira Yulianti; Alwi Alwi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.955

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kemiskinan di Desa Laburasseng yang cenderung stagnan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng, Kabupaten Bone menggunakan teori Marille S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif. Hal ini didukung data bahwa persentase penduduk miskin justru meningkat dari 15,63% pada tahun 2021 menjadi 15,85% pada tahun 2022, dan hanya turun tipis ke 15,74% pada tahun 2023. Pada variabel isi kebijakan, indikator manfaat dan sumber daya belum optimal karena infrastruktur jalan yang rusak menghambat distribusi bantuan. Pada variabel konteks, koordinasi antara pemerintah desa dan pusat masih lemah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran karena penggunaan data DTKS yang tidak mutakhir dari Dinas Sosial Kabupaten Bone, seperti masih tercantumnya penerima yang sudah meninggal atau pindah penduduk. Pemerintah desa diharapkan meningkatkan sinkronisasi data dengan lembaga terkait untuk akurasi penerima bansos.
Blue Governance dan Tata Kelola Maritim Adaptif di Indonesia: Kajian Literatur Integrasi Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Ketahanan Pesisir Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Try Cahyo Nrugoho; Irfan Irfan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.960

Abstract

Transformasi pembangunan kelautan di Indonesia mengalami pergeseran dari eksploitasi menuju pendekatan berkelanjutan melalui blue economy dan penguatan tata kelola (blue governance). Namun, tantangan utama masih mencakup fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, partisipasi publik yang cenderung formalistik, serta akuntabilitas yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep blue governance dan tata kelola maritim adaptif dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi maritim yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih didominasi pendekatan sektoral dan koordinasi yang belum terintegrasi. Partisipasi publik masih lebih sering ditempatkan sebagai prosedur administratif daripada mekanisme substantif dalam pembentukan kebijakan, sementara akuntabilitas maritim belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan pengawasan publik yang efektif. Kajian ini juga menegaskan bahwa ketahanan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola maritim, karena kapasitas adaptif wilayah pesisir sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, dan institusi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekologis. Dengan demikian, blue governance menjadi arah strategis bagi pembangunan maritim Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Dinamika Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Literatur Kritis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Nurfitraeny Nasruddin; Andi Adhe Amalya
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.973

Abstract

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Ketimpangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya pemerataan pembangunan menjadi faktor yang memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembangunan ekonomi serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di negara berkembang melalui pendekatan studi literatur kritis. Hasil analisis ini menemukan fakta bahwa keberhasilan pembangunan saat ini tidak lagi hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan harus mencakup dimensi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan aspek pemerataan pendapatan yang nyata. Oleh karena itu, studi ini menyoroti urgensi penerapan pendekatan multi-sektor yang bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Intervensi yang terbukti signifikan secara empiris meliputi investasi masif pada infrastruktur ekonomi dan sosial, peningkatan kualitas modal manusia melalui akses pendidikan tinggi, serta penguatan program ketahanan pangan guna mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan temuan tersebut, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus mampu menyentuh akar permasalahan struktural seperti rendahnya tingkat literasi dan terbatasnya lapangan kerja, serta menjamin implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan komprehensif. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang memerlukan integrasi aspek budaya, sosial, dan penguatan kelembagaan yang holistik. Sinergi serta kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang menyeluruh, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Gaya Kepemimpinan Transformasional Lurah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Gurabesi Kota Jayapura Sumantri Sumantri; Kahar Gani; Anirwan Anirwan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1066

Abstract

Kelurahan Gurabesi tengah menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digitalisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, kepemimpinan lurah yang transformasional sangat diperlukan meskipun masih ada sejumlah masalah dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi kepemimpinan lurah dapat meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori Kepemimpinan Transformasional Bass dan Avolio yang terdiri dari empat dimensi: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Tujuh informan yang berpartisipasi mencakup Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, seorang tokoh masyarakat, dan tiga masyarakat penerima layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional lurah memiliki dampak positif dalam meningkatkan pelayanan publik. Dimensi idealized influence terlihat dari integritas dan keteladanan, sementara inspirational motivation tercermin dalam komunikasi yang efektif dan penguatan visi pelayanan. Dimensi intellectual stimulation mengarah pada dorongan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan individualized consideration mencakup perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparatur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, peningkatan kompetensi digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital masih diperlukan untuk mencapai pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Jumarni Jumarni; Hasbi Majid; Sumiyati Sumiyati
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1071

Abstract

Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Sanggaria menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran dan variasi anggaran tahunan. Keterbatasan kuota penerima yang tidak mencakup semua keluarga miskin menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang disediakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyaluran dapat memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BLT serta dampaknya terhadap kehidupan warga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling, melibatkan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, aparat desa, Ketua RT/RW, dan warga non penerima. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif, namun tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural karena lebih fokus pada kebutuhan konsumtif tanpa mencakup upaya pemberdayaan ekonomi. Evaluasi efektivitas mengungkapkan ketepatan waktu yang baik di dua tahap awal, tetapi terlambat di tahap ketiga akibat masalah administratif. Penyaluran tunai Rp300.000 per bulan menawarkan fleksibilitas, meskipun ketepatan sasaran kurang optimal karena anggaran terbatas dan masalah administrasi yang mengakibatkan warga miskin ekstrem terabaikan. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, diperlukan pembaruan data berkala, disiplin dalam pelaporan, dan penerapan sistem informasi digital untuk memantau pencairan dana secara real-time.
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura Nazwa Afifah Musa’ad; Amsal Mikael Karubaba; Abdul Rahman Basri
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1074

Abstract

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura belum berjalan optimal, disebabkan oleh banyaknya juru parkir liar dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan empat prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, value for money, transparansi, dan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terpilih melalui purposive dan snowball sampling. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa meskipun keempat prinsip tersebut telah diterapkan, efektivitasnya masih kurang. Pelaporan retribusi parkir memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas, di mana juru parkir resmi menyetor hasil pungutan harian kepada petugas penagihan yang dilanjutkan ke kas daerah. UPT Perparkiran juga rutin berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan kesesuaian data. Akuntabilitas internal terstruktur, tetapi transparansi hanya sebatas tarif yang konsisten dan laporan keuangan yang belum dipublikasikan. Value for money terhambat oleh sistem manual dan keberadaan parkir liar, meskipun peluncuran QRIS pada November 2025 diharapkan menjadi langkah positif. Efektivitas manajemen sumber daya manusia sudah terimplementasi, namun keterbukaan publik, efisiensi sistem, dan pembinaan SDM masih memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.
Proses Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Riska Riska; Amril Hans
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1112

Abstract

Pasar Butung adalah pusat grosir terbesar di Kota Makassar yang dikelola melalui kerja sama PD Pasar Makassar Raya, KSU Bina Duta, dan pedagang. Namun, jumlah pedagang aktif menurun dari 1.058 (2019) menjadi 778 (2023), penerimaan jasa harian turun dari Rp. 1,03 miliar (2021) menjadi Rp. 960,8 juta (2022), dan pengelolaan diwarnai keluhan fasilitas serta perbedaan penafsiran kewenangan pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan Pasar Butung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan sembilan informan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik pattern matching berdasarkan kerangka Ansell dan Gash (2008). Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi bermula dari kapasitas bangunan yang tidak memadai bagi jumlah pedagang dan tujuan menjadikan Makassar kota metropolitan. Dari lima indikator proses kolaboratif, tiga indikator (membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil antara) berjalan baik, sedangkan dialog tatap muka dan komitmen dalam proses belum optimal akibat dominasi KSU Bina Duta dalam forum, tidak dilibatkannya pedagang dalam pembahasan, pemeliharaan fasilitas yang belum memadai, dan ketidaktertiban pembayaran. Kepercayaan yang dilandasi surat perjanjian kerja sama (SPK), pemahaman peran, dan hasil antara yang nyata menjadi faktor pendukung, sedangkan komunikasi yang tidak setara, lemahnya komitmen, dan sengketa kewenangan menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan forum koordinasi yang setara dan melibatkan pedagang, serta kejelasan kerangka hukum pengelolaan.
Rasionalisasi Modern dalam Birokrasi Digital: Telaah Sosiologis Weberian terhadap Efisiensi, Transparansi, dan Kontrol Sosial Andry Wijaya; Erwing Yanto; Abd Hakim; Siti Raodha Muttalib; Rahmatullah Rahmatullah
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1116

Abstract

Transformasi digital telah mengubah praktik birokrasi dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalisasi modern dalam birokrasi digital dengan menggunakan perspektif Weberian, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan kontrol sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal bereputasi, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-interpretatif, yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep teoritis serta temuan empiris terkait birokrasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi informasi, namun juga memperkuat mekanisme kontrol sosial melalui sistem pemantauan berbasis teknologi. Dalam perspektif Weber, kondisi ini mencerminkan bentuk baru dari rasionalisasi yang berpotensi menciptakan “sangkar besi digital”, yaitu pembatasan kebebasan individu akibat sistem yang terlalu terstruktur dan terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi sistem dan perlindungan nilai-nilai humanistik dalam tata kelola pemerintahan digital.
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dalam Pembagunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Dini Widiawati; Nurdin Nara
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1121

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 dalam pembangunan infrastruktur jalan tani di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, padahal sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ADD dalam pembangunan infrastruktur jalan tani menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan konsistensi instruksi masih perlu diperbaiki. Pada aspek sumber daya, kapasitas pelaksana masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, komitmen pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi koordinasi dan pembagian tugas antar pihak masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta perbaikan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung pembangunan jalan tani sesuai kebutuhan masyarakat.

Page 7 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI More Issue