cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOWISATA SUBAK SEMBUNG DI DESA ADAT PEGUYANGAN, KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR Ni Putu Maylan Widya Lestari; Lilik Antarini; I Wayan Mirta
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 2 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i2.1658

Abstract

Partisipasi Masyarakat adalah investasi penting sebagai usaha dalam mewujudkan capaian pimpinan semuah daerah yang bernaung pada NKRI. Aktivitas pengontrolan kerusakan alam yakni satu diantaranya yaitu melaksanakan program maupun pemeliharaan SDA wajib diimplmenntasikan supaya mengontrol alih kegunaan, dan rusaknya lingkungan dikarenakan pembangunan failitas negara. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yakni “Bagaimana pola-pola keikutsertaa penduduk daerah ketika memajukan serta mengatur pariwisata Subak Sembung. Capaian melalui riset ini yakni guna memahami jenis-jenis keikutsertaan penduduk Ketika perwujudan serta perlakuan Ekowisata Subak Sembung. Prosedur cara riset yang diterapkan yakni penggambaran kualitatif, menerapkan konsep keikutsertaan penduduk berdasarkan pendapat Cohen & Uphoff dalam Siti Irene (2011). Metode pengumpulan hasil yang diterapkan yakni pengamatan, tanya jawab riset, maupun berkas-berkas, serta dokumentasi. Hasil temuan pada penelitian ini adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan dan mengelola ekowisata ini tidak maksimal. Hal tersebut berdasarkan pada konsep yakni ilplementator-implementator tidak lengkap serta adanya kendala Ketika ditemukan persoalan pengembangan dan pengelolaannya. Kesimpulan dari riset ini yakni guna menemukan Solusi untuk problematika yang rasakan ketika pengembangan dan pengelolaan Ekowisata Subak Sembung maka kerjasama antara pihak pemerintah desa, pengelola ekowisata, serta masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, pengawasan harus lebih intensif seperti menganjurkan pendapat guna ikut dalam seluruh aktivitas atau program yang dilaksanakan di Ekowisata Subak Sembung.
KOMUNIKASI BAHASA TUBUH MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA DALAM KEGIATAN PERKULIAHAN : GESTUR TUBUH (GERAKAN KEPALA, TATAPAN, POSISI TUBUH) Nur Indah Lestari
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 2 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i2.1660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang mencerminkan boredom cues atau tanda-tanda kebosanan pada mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya selama proses perkuliahan. Fokus utama penelitian ini meliputi posisi tubuh, gerakan kepala, tatapan mata, serta bentuk bahasa tubuh lain yang muncul saat mahasiswa mengalami kejenuhan belajar. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi partisipan dan wawancara semi-terstruktur terhadap 10 mahasiswa aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda kebosanan paling sering muncul melalui posisi tubuh yang pasif seperti bersandar, menunduk, atau menopang dagu, disertai tatapan mata kosong dan minim interaksi visual dengan dosen. Gerakan kepala yang lamban atau sering menoleh ke arah lain juga menjadi sinyal kuat menurunnya fokus dan keterlibatan dalam pembelajaran. Selain itu, ekspresi wajah datar, gestur berulang seperti mengetuk meja atau memainkan alat tulis, serta perilaku menghindari tatapan mata menjadi indikator tambahan yang menandai kejenuhan. Analisis mendalam mengungkap bahwa komunikasi nonverbal mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap komunikasi verbal, tetapi juga menjadi refleksi langsung dari kondisi emosional dan tingkat motivasi belajar. Posisi tubuh dan tatapan mata terbukti menjadi aspek paling dominan dalam memperlihatkan boredom cues, sedangkan gestur dan ekspresi wajah memperkuat makna nonverbal tersebut. Faktor penyebab kebosanan meliputi penyampaian materi yang monoton, durasi perkuliahan yang panjang, serta kurangnya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Pemahaman terhadap isyarat nonverbal ini dapat membantu dosen dalam menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Penelitian ini menegaskan pentingnya sensitivitas dosen dalam membaca bahasa tubuh mahasiswa sebagai bentuk komunikasi diam yang sarat makna.
THE ROLE OF THE TPS3R SADU KENCANA GROUP IN REALIZING SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT IN DAUH PEKEN VILLAGE, TABANAN, BALI Agung Sri Candrawati
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Dauh Peken di Tabanan, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) Sadu Kencana dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Dauh Peken. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini mengkaji sejarah, operasional, inovasi, serta dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari keberadaan TPS3R Sadu Kencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPS3R Sadu Kencana memainkan peran sentral tidak hanya sebagai fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku masyarakat. Berdiri sejak tahun 2015 dan dioptimalisasi pada tahun 2022 dengan dukungan CSR BRI, kelompok ini berhasil melayani 600 pelanggan, termasuk rumah sakit dan sekolah. Inovasi seperti sistem pembayaran nontunai dan produksi kompos (300 kg per tiga bulan) yang dijual kepada petani menunjukkan keberhasilan aspek ekonomi. Kelompok ini secara aktif mengedukasi warga untuk beralih dari kebiasaan "angkut-buang" menuju pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal kesadaran masyarakat dan cakupan layanan yang baru menjangkau sebagian kecil dari 4.046 keluarga, TPS3R Sadu Kencana terbukti menjadi model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang inspiratif dan berkelanjutan. Kata Kunci: TPS3R, Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, Desa Dauh Peken, 3R
EVALUATION OF REGIONAL GOVERNMENT POLICY ON SPATIAL PLANNING IN THE TUKAD BADUNG RIVER SETBACK AREA, DENPASAR CITY Tjokorda Gede Dharmawangsa; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The riparian zone of the Tukad Badung River has experienced significant degradation due to the massive pressures of urbanization in Denpasar City. Approximately 64.8% of the river's total length of 15.39 kilometers has undergone land-use conversion. A total of 419 buildings have been identified within the riverbank area, of which 354 units (84.5%) are considered non-compliant with the regulations governing protected riparian zones. This condition contradicts Denpasar City Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) 2021–2041, which designates riverbanks as protected areas. This study aims to evaluate the implementation of local government policies regarding spatial planning management in the Tukad Badung River riparian zone. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews with six key informants, and document analysis. Data were analyzed using William N. Dunn’s (2003) public policy evaluation model, which encompasses six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that policy implementation has not yet been optimal. Only 16 buildings (3.3%) fully comply with the established regulations; inter-agency coordination remains weak; only 14 officers are responsible for monitoring the 15.39-kilometer river corridor; regulatory enforcement is inconsistent; and community participation remains limited. The study recommends strengthening cross-sector coordination, intensifying public awareness and socialization programs, empowering riverbank communities, developing equitable relocation programs, and enforcing regulations in a firmer and more consistent manner. Keywords: : Policy Evaluation, Spatial Planning, River Buffer Zone
ANALYSIS OF CROSS-SECTOR GOVERNANCE IN TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN CANGGU VILLAGE, BADUNG REGENCY I Gusti Ngurah Anom Darsika; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the Canggu Shortcut as an infrastructure solution faces not only technical challenges but also cross-sector governance issues involving various actors with different interests and authorities. This study aims to analyze cross-sector governance in tourism infrastructure development in Canggu Village, Badung Regency, particularly in the Canggu Shortcut project. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from government institutions, the private sector, and local communities. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings indicate that cross-sector governance in the development of the Canggu Shortcut has involved various stakeholders, including the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Transportation Agency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Tourism Office, village governments, and private-sector actors. However, its implementation has not yet been fully optimal. Inter-agency coordination remains sectoral in nature, policy priorities differ among institutions, and program synchronization is still limited. Community participation remains largely consultative, while private-sector involvement has not been maximized. Transparency is primarily administrative, and comprehensive impact evaluation remains limited. Although the development project has contributed to improving accessibility, stronger and more integrated cross-sector governance is still required to support sustainable tourism development
IMPLEMENTATION OF THE SIGNAL APPLICATION IN SUPPORTING E-GOVERNMENT IN MOTOR VEHICLE TAX SERVICES AT SAMSAT DENPASAR CITY Yumita Lestari; I Kadek Dede Junaedy; Ni Luh Putu Ening Permini
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the SIGNAL application in supporting e-government for motor vehicle tax services at SAMSAT in Denpasar City. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research analysis employs George C. Edward III’s policy implementation theory, which encompasses the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the SIGNAL application has been quite optimal. Regarding communication, information dissemination is conducted through public outreach, social media, the official website, and direct services. The resources aspect demonstrates the availability of adequate infrastructure and human resources. Regarding disposition, employees demonstrated a positive attitude and commitment to supporting digital services. Furthermore, the bureaucratic structure has operated in an organized and collaborative manner across agencies. However, the implementation of the SIGNAL application has not yet been fully optimal due to the challenge of low digital literacy among the public, resulting in uneven understanding of the application’s use among motor vehicle taxpayers. Keywords: Implementation, SIGNAL Application, E-Government
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON RESTRICTING SINGLE-USE PLASTIC WASTE IN BALI PROVINCE FROM A COLLABORATIVE GOVERNANCE PERSPECTIVE I Gusti Ayu Agung Desi Pratiwi; Desak Made Trisna Juliantari Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Plastic waste has become one of the most critical environmental challenges affecting sustainable development in Bali Province as an international tourism destination. The Provincial Government of Bali enacted Governor Regulation Number 97 of 2018 concerning the Restriction of Single-Use Plastic Waste to reduce the consumption of plastic bags, plastic straws, and styrofoam. Although the implementation of this policy has demonstrated significant progress, several challenges remain, including inconsistent compliance among business actors, limited enforcement, and insufficient collaboration among stakeholders. This study aims to evaluate the implementation of Bali's single-use plastic restriction policy using the Collaborative Governance perspective. A qualitative policy research approach was employed through document analysis, observation, and in-depth interviews involving government agencies, business actors, environmental organizations, customary villages, and local communities. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings indicate that policy implementation has been supported by government commitment, community participation, private sector engagement, and the active role of customary villages. However, inter-agency coordination, monitoring mechanisms, and stakeholder collaboration require further improvement. Strengthening a Collaborative Governance model based on local institutions is recommended to enhance sustainable environmental governance in Bali. Keywords: Collaborative Governance, Policy Evaluation, Single-Use Plastic, Policy Implementation, Bali.
ANALYSIS OF THE ROLE OF ACTORS IN THE ACTUALIZATION OF THE WOMEN-FRIENDLY AND CHILD-CARE VILLAGE PROGRAM (DRPPA) IN DENPASAR CITY I Putu Adi Permana Putra; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) program in Denpasar City represents a governance transformation from a centralistic bureaucratic approach to cross-sectoral collaboration. The high complexity of urban social vulnerability demonstrates that top-down interventions are frequently hindered by sectoral egos and the limited capacities of implementers. This study aims to comprehensively analyze the roles of actors, interaction dynamics, and collaborative governance networks in the actualization of DRPPA in Denpasar City. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and literature reviews. The informants were selected using the exponential discriminative snowball sampling model. The data analysis technique followed a systematic process: collecting and preparing data for analysis via interview transcripts; reading through the entire data to build a general sense of the information and reflect on its overall meaning; organizing the data; identifying and presenting the data; and developing interpretations to derive meaning from the field research findings. The results indicate that the actualization of DRPPA does not rely on a single entity but is driven by an ecosystem of actor network levels, ranging from macro to micro. The Macro Level is legitimized by the Mayoral Regulation (Perwali) Number 22 of 2023; the Meso Level is realized through the synergy of village governance with the authority of Traditional Village Leaders (Prajuru Desa Adat); while the Micro Level is mobilized by NGOs, SAPA Desa Volunteers, and the Children's Forum as the spearheads of empowerment. The novelty of this research highlights the efforts to integrate the pillar of state law with the cultural pillar of traditional authority through the establishment of customary regulations for the protection of women and children. Furthermore, these findings emphasize a progressive paradigm shift, wherein the Children's Forum transforms from mere objects into active supervisory subjects. The institutionalization of gender-responsive policies is proven to function effectively through the active contributions of the involved actors.

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika Vol 13 No 2 (2025): Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika More Issue