Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
jurnal syarie merupakan jurnal khusus dalam bidang pemikiran serta pengkajian hukum dan ekonomi syariah meliputi hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum islam, dan ekonomi syariah. fokus dan ruang lingkup jurnal ini meliputi hukum ekonomi, ekonomi islam, kontrak bisnis syariah, dan fikih muamalah
Articles
89 Documents
<![CDATA[PERAN ZAKAT DALAM PEMULIHAN EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Harisah Hoironi]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 1 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.732 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i1.242
<![CDATA[keberadaan corona virus 2019 (covid-19) memberikan dampak negative yang sangat besar di seluruh lapisan dunia terutama bagi Negara-negara yang terserang virus, dampak ini juga sangat dirasakan dalam aspek perekonomian. Dampak dalam perekonomian menjadi fokus paling utama, karena memang berjalannya kehidupan terfokus pada ekonomi. Dari hal ini, peneliti melakukan kajian artikel ini dengan penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan. Kajian ini, menemukan bahwa zakat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid maupun masyarakat yang terdampak ekonomi disebabkan covid di daerahnya. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrument Islam dalam mengembangkan ekonomi yang bersifat wajib bagi masyarakat yang mampu mengeluarkannya. Kewajiban ini ditetapkan dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam dengan manfaat keseluruh lapisan masyarakat Muslim.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI LEGAL DRAFTING HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Inti Ulfi Sholichah]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.29 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i2.270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi legal drafting hukum Islam yang ada di Indonesia. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya, hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini. Dinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zaman. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa dalam merancang peraturan hukum Islam di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: TELAAH ATAS HADIST KEPEMIMPINAN PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Achmad Saeful]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.269 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i2.271
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam berdasarkan Hadits tentang kepemimpinan perempuan. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Hadits yang melarang tentang Kepemimpinan Perempuan memiliki korelasi dengan hancurnya Kerajaan Persia yang ketika itu dipimpin oleh seorang perempuan. Dari konteks ini kemudian masalah mengenai Kepemimpinan Perempuan melahirkan dua pandangan, yaitu yang menyetujui dan menolaknya. Bagi yang setuju dengan Kepemimpinan perempuan, mereka berpandangan bahwa Hadits tersebut bersifat kontekstual dan berlaku untuk saat itu. Karenanya, Hadits tersebut sifatnya tidak universal atau larangannya berlaku untuk semua perempuan. Bagi yang menolaknya, mereka berpandangan bahwa Hadits yang melarang tentang Kepemimpinan Perempuan berlaku tidak hanya untuk konteks masa lalu, tetapi berlaku pula untuk segala zaman. Dari kedua pendapat ini terlihat bahwa masalah Kepemimpinan Perempuan sampai saat ini masih melahirkan perdebatan, satu sisi banyak yang setuju dengan Kepemimpinan Perempuan, di sisi lain tidak sedikit yang menolaknya.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI EKONOMI: TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dewy Anita]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.308 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i2.272
<![CDATA[Tulisan ini membahas transaksi ekonomi yang dikaji melalu pendangan hukum perdata dan hukum islam. Transaksi ekonomi merupakan suatu aktifitas yang paling lazim dilakukan oleh anggota masyarakat yang telah memiliki mata uang sendiri sebagai alat tukar atau pembayaran. Sedangkan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara para anggota masyarakat[1]. Sehingga hanya hukumlah yang memberi batasan sebuah aktifitas dianggap sebagai transaksi ekonomi yang mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak. [1] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan tertentu (Bandung; Sumur, 1961) h. 12]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA ASURANSI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ]]>
<![CDATA[Mariya Ulpah]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.293 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i2.273
<![CDATA[Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang dengan baik di Indonesia, keberadaan akad tabarru di dalam asuransi syariah menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (kegharar-an) asuransi, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 telah menjelaskan tentang pedoman Asuransi Syariah dan kemudian disusul dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006 tentang akad Tabarru pada asuransi syari’ah. Penelitian ini membahas implementasi akad tabarru di asuransi syariah dalam persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional mulai dari mekanisme dana tabarru, investasi dana tabarru dan pembagian hasilnya, sampai kepada proses klaim asuransi syariah.]]>
<![CDATA[PERLUNYA REGULASI KHUSUS WAKAF SAHAM DALAM MENINGKATKAN INVESTOR WAKAF SAHAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hani Tahliani]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.652 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i2.274
<![CDATA[Konsep dan praktik umum wakaf yang kerap didengar masyarakat, khususnya di Indonesia masih berupa aset tetap, terutama tanah dan bangunan, bahkan wakaf uang juga masih belum cukup familiar bagi masyarakat. Dalam perkembangannya objek-objek wakaf baru, muncul sebagai hasil ijtihad ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh penerimanya. Di Indonesia, pengaturan terkait wakaf sesungguhnya sudah mempunyai basis regulasinya, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun belum diatur secara spesifik tentang wakaf saham. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham yaitu pengolahan asset wakaf dengan menggunakan instrument pasar modal dari saham syariah dan merupakan peluang yang luar biasa dalam meningkatkan saham syariah di Indonesia, agar pengelolaan wakaf saham tetap terjaga dan objek wakaf dalam kondisi yang tetap nilainya, maka tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pengaturan prudential yang khusus bagi wakaf saham dan aturan tentang transaksi saham syariah yang diwakafkan untuk melegalkan pemanfatan saham syariah mengingat adanya risiko kinerja saham dan rentan dengan fluktuasi nilai pada saham.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KOMPENSASI PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siti Solihah]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.127 KB)
|
DOI: 10.51476/syar'ie.v4i2.275
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas bisnis Multi Level Marketing di Indonesia yang diikuti dengan meningkatnya kecurangan yang terjadi karena janji perusahaan dalam memberikan kompensasi yang sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa DSN MUI dan Peraturan Perundang-undangan terkait kompensasi bisnis Multi Level Marketing untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara teori kompensasi syariah dengan regulasi dan fatwa DSN MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui pendekatan legislatif (pendekatan patung). Penelitian ini menemukan bahwa kompensasi penjualan yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI dan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari tiga jenis yaitu komisi, bonus dan imbalan. Komisi dan bonus belum diatur secara rinci dan belum ada bab khusus yang mengatur hal ini. Perusahaan umumnya memberikan bonus kepada mitra bisnisnya, bukan komisi. Sedangkan penghargaan hanya diatur secara sederhana dalam peraturan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada regulator dalam mengatur kompensasi bisnis Multi Level Marketing di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menciptakan hukum positif terkait Multi Level Marketing. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi regulator untuk menetapkan kepatuhan yang lebih tepat terhadap pengaturan kompensasi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada para direct selling perusahaan Multi Level Marketing agar tetap menjalankan usahanya sesuai dengan aturan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman untuk menghindari penipuan Multi Level Marketing yang menjanjikan kompensasi yang tidak wajar.]]>
<![CDATA[FIKIH KEADILAN: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKTIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rizal Renaldi]]>;
<![CDATA[Achmad Saeful]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v5i1.305
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang fikih keadilan antara doktrin dan praktik di Indonesia. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa keadilan merupakan perihal penting dalam ajaran Islam. Pada konteks keindonesiaan, praktik keadilan masih belum sepenuh terlaksana secara baik, karena sampai saat ini masih kerap ditemukan bentuk praktik ketidakadilan di tanah air, seperti pada konteks penerapan dan pelanggaran HAM, meskipun demikian praktik penerapan keadilan sangat dijamin dalam UU di tanah air.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU HASANAH CARD BNI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Sholichah, Inti Ulfi]]>;
<![CDATA[Syakir, Ali Yusuf]]>
<![CDATA[ Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak baku pada produk Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kontrak perjanjian baku dalam perbankan sesuai SEOJK No.13 tahun 2014 adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Sebagaimana bank pada umumnya BNI Syariah juga menerapkan kontrak perjanjian baku dalam prodak Hasanah Card. Dalam praktiknya penerapan kontrak perjanjian baku pada suatu produk bank tidak jarang memberatkan pihak nasabah. Objek penelitian ini adalah formulir keanggotaan Hasanah Card yang memuat kontrak perjanjian baku dan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif Hukum Positif masih mengandung klausula yang bertentangan dengan perundangan dan peraturan, yaitu UUPK, POJK dan SEOJK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam dalam terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas dalam bertransaksi Islam sudah sesuai.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI YUSUF AS UNTUK MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI MASA PACEKLIK ]]>
<![CDATA[Mohamad Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Binamadani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51476/syarie.v5i1.323
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh Yusuf as dalam upayanya menjaga ketahanan pangan rakyat ketika terjadi paceklik/kemarau panjang. Selanjutnya, mencari relevansinya dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data-data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki topik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Yusuf as berupa menyiapkan infrastruktur sumber pangan, membuat sistem penyimpanan dan distribusi pangan, serta melakukan gaya hidup hemat. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi, seperti: menjamin ketersediaan bahan pokok yang diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, menaikkan besaran bantuan sosial non-tunai, menaikkan pendapatan negara dan masyarakat, membangun infrastruktur pertanian, dan lainnya.]]>
