cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
haris kusumawardana
Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Wijayakusuma Law Review
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 27229149     EISSN : 27229157     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Wijayakusuma Law Review aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. The focus of Wijayakusuma Law Review is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues (General) in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Proses Penetapan Upah Minimum Anas Santoso; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.553 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.124

Abstract

Abstract An existence of Wage Council in the process of setting minimum wages is currently less than optimal. This research aimed to analyze the existence of Wage Councils in the process of setting minimum wages based on an analysis of substance and procedures in legislation. This research was a normative juridical with statute approach. The results showed that the differences in the implementation of the provisions of Article 88 paragraph (4) of Law 13/2003 with the implementing regulations contained in Article 43 paragraph (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Article 1 Permenaker 15/2018. The resulting recommendation made a revision of the rule of law that can optimize the Wage Council's performance in the process of setting minimum wages.Keywords:  Minimum Wage; Wage Council; Openness. AbstrakEksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum, saat ini kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum berdasarkan analisis substransi dan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan implementasi ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan peraturan pelaksananya  yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Pasal 1 Permenaker 15/2018.  Rekomendasi yang dihasilkan adalah dibuatkan revisi aturan hukum yang dapat mengoptimalkan kinerja Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum.Kata Kunci : upah minimum; Dewan Pengupahan; keterbukaan.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ninik hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.147 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.176

Abstract

Abstract The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 9 of 2009 and how the results achieved with the implementation of this Regulation. While the usefulness of this research study is Teoritis.hasil expected to be contributions to the development of the science of law and various legal products produced by the Regional Government of Banyumas, whereas Practical Uses the results of this study are expected to assist local governments in finding out if there is a constraint jalan field. Besides, it is also the implementation of the regulation can achieve prosperity for the village head and the device village.Adapun This research used normative juridical approach, which is based approach Normative legal disciplines, as sisitem rules and the data or examine the problems adhering to the terms of Juridical . Specifications Research, Research this Normative legal use, the type of Clinical Legal Research, the research to find the case law In Abstrakto In Conereto. The material of this study is the Implementation of Regulation No. 9 of 2009. The location Research, Some Banyumas Regency Village and University library Wijayakusuma Purwokerto, Banyumas Regional Library. Sekender Data Source Data is sourced in legislation, official documents that exist at the district and village, literature and journals and the internet was associated with law. Keyword: regulation, status, financial, Village Head and the Device Village. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 serta bagaimana hasil yang dicapai dengan pelaksanaan Perda ini. Sedangkan Kegunaan Penelitian secara Teoritis.hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan jalan keluar jika terjadi kendala dilapangan.Disamping itu juga dengan pelaksanaan Perda tersebut dapat mencapai kesejahteraan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa.Adapun Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum yang Normatif, sebagai sisitem kaidah dan dalam mencari data atau menelaah masalah berpegang pada segi Yuridis. Spesifikasi Penelitian,Penelitan ini mengunakan hukum Normatif, dengan type Clinical Legal Research, yaitu penelitian untuk menemukan hukum In Abstrakto dalam perkara In Conereto. Materi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2009. Lokasi Penelitian, Beberapa Desa Kabupaten Banyumas dan perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Sumber Data adalah Data Sekender yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang ada di Kabupaten maupun di Desa, literatur-literatur maupun jurnal dan internet yang berhubungan dengan hukum. Kata Kunci : Perda, Kedudukan, keuangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh) Nyoman Tia Resita Dewi; Dewa Gede Sudika Mangku; I Wayan Lasmawan
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.397 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.130

Abstract

Abstract This study aims to determine and analyze the rights of immunity and privileges held by diplomatic representatives under the 1961 Vienna Convention and analyze the legal consequences of the abuse of immunity rights and diplomatic privileges in gold smuggling cases carried out by North Korean diplomatic representatives in Bangladesh. This type of research is a normative type of research, the approach in research is the statute approach, case approach, and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used by argumentation techniques and discussed descriptively. The results of this study show that (1) North Korean diplomatic representatives in Bangladesh also have the rights of immunity and privileges as determined in the 1961 Vienna Convention, (2) the legal consequences of abuse of the right of immunity related to diplomatic bags for Bangladesh as a country recipients namely under Bangladesh law, North Korean diplomatic representatives may be sentenced to death, life imprisonment and be fined, but North Korean diplomatic representatives have immunity that cannot be meted out. As for the legal consequences for North Korea as a sending country, namely Bangladesh as a recipient country, namely Bangladesh can conduct non-grata persona on North Korean diplomatic representation if the immune rights have been carried out by North Korea.Keywords: Diplomatic Representation, Immunity and Privileges, Legal Effects. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan menganalisis akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengn teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik Korea Utara yang ada di Bangladesh juga memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai mana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan terkait kantong/tas diplomatik bagi Bangladesh sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum bangladesh, perwakilan diplomatik Korea Utara bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan dikenakan denda, namun perwakilan diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Adapun akibat hukum bagi Korea Utara sebagai Negara pengirim yaitu Bangladesh sebagai negara penerima yaitu Bangladesh dapat melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik Korea Utara apabila hak kekebalannya telah dilakukan penanggalan oleh Korea Utara.Kata Kunci : Perwakilan Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan, Akibat Hukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online (Studi Jual Beli Online Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust) Aldi Ferdiansyah; Eti Mul Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.556 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v1i1.53

Abstract

Abstract To find out how the form of Juridical Review of Legal Protection for Consumers Online Buy and Sell Transactions, and to explore various aspects of issues that have been formulated in the formulation of problems. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive research. The data method is presented in the form of descriptions which are arranged systematically. The condition of e-commerce on the one hand brings benefits mainly due to efficiency, but on the other hand brings doubt especially to legal issues regarding legal certainty of Consumer Protection and the validity of business transactions. as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that "Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers", in transactions that typically use paperbased economy, but in transactions through electronic media it turned into a digital electronic economy the need for special handling in the eyes of the law itself. Article 1320 of the Civil Code should be based on the legal force owned by consumers in conducting transactions. In the Electronic Information and Transaction Law Article 5 paragraph 1 and 2 which states that "Electronic Information and / or Electronic Documents and / or their printouts are valid legal evidence. And rather than consumer rights to obtain legal protection and can be a good start for legal certainty for consumers.Keywords: Online Buying and Selling, Legal Protection, and Consumers  AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai aspek tentang permaslahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif. Metode data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paperbased economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.Kata Kunci: Jual Beli Online, Perlindungan Hukum, dan Konsumen
Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir haris kusumawardana; wahyu hariadi; teguh anindito
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.615 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.181

Abstract

Abstract Carding is a part of cybercrime that appears from the development of information technology which is not only have a positive impact but also the negative impact for the users. The number of carding’s cases proved that this crime is a big threat to society both nationally and internationally. This research will discuss whether carding can be categorized as a transnational organized crime and how the government’s efforts in undertaking carding through penal and non-penal policy. The methodology used in this law research is a normative juridical research. The specification of the research used in this law research is descriptive analytical. The methodology used in collecting data by the writer is researching the literature or the secondary data, then analyzed it using analytical qualitative methods. Based on the result of this research can be concluded that neither the Budapest Convention on Cybercrime nor the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions did not directly mention the carding as a crime. According to the elements of carding, it can be categorized as a cybercrime which can be done transnationally. Keyword: Carding, Cybercrime, Transnational Organized Crime Carding merupakan salah satu bagian dari cybercrime yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif bagi para penggunanya. Banyaknya kasus carding membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakt baik nasional maupun internasional. Penelitian ini akan membahas apakah carding dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi carding baik melalui upaya penal maupun non penal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Budapest Convention on Cybercrime maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung menyebutkan mengenai carding sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan unsur dari kejahatan carding, carding dapat dikategorikan sebagai suatu cybercrime yang dapat dilakukan secara transnasional. Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir
Pelaksanaan Diskresi Pada Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia Iskatrinah Iskatrinah
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.226 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.150

Abstract

Abstract The purpose of this paper is to analyze the harmonization of the principle of discretion in government over the policies of the central government with local governments in handling the Covid 19 pandemic in Indonesia. The research method used in this research is to use normative legal research methods, with the result that the spread of the Corona Virus in Indonesia has made the government, local governments, and the Indonesian people continue to be alert and alert. Vigilance and preparedness are important so that prevention and control of the corona virus pandemic in Indonesia can be done as well as possible. The form of handling the Covid 19 pandemic, both the central and local governments, both provincial and district / city, have implemented existing legal instruments and issued approaches both social approaches and legal instruments issued by authorized government officials through freedom of action or discretion as an effort to harmonize central government policies with local governments.Keywords: Discretion, Hamonization, Pandemic AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis harmonisasi prinsip diskresi dalam pemerintahan atas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa penyebaran Virus Corona di Indonesia, telah membuat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia terus waspada dan siaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagakan menjadi hal penting agar pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya. Bentuk penanganan pandemi Covid 19 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah menerapkan instrumen hukum yang telah ada dan mengeluarkan pendekatan-pendekatan baik pendekatan sosial dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui kebebasan bertindak atau diskresi sebagai upaya mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Kata kunci : Diskresi, Hamonisasi, Pandemi.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri Fitri Hardianti Solicha; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.567 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.125

Abstract

Abstract Every worker must get a guarantee for occupational safety and health while carrying out the work relationship. This research aimed to find out the form of legal protection for workers for their personal protection devices and legal remedies. This research was a normative juridical with statute approach. The first research result showed that every worker was guaranteed their right to occupational safety and health integrated with the company's management system. Employers were required to provide explanations and self-protective equipment to workers who were obliged to use them. There was a threat of criminal sanctions for violating entrepreneurs. The second research result showed a civil law effort. It can be done by workers if they do not get an explanation and personal protective equipment that can conduct bipartite deliberation or mediation and continue to the PHI for the harm caused. Criminal legal remedies can be undertaken by workers by reporting K3 violations to local labor inspector employees. It was concluded that the employer had the obligation to provide an explanation and self-protective equipment. The workers were entitled and obliged to use self-protective equipment. There were criminal sanctions for employers who violated but there were not criminal sanctions for workers who violate. The resulting recommendations were the sanctions for workers.Keywords: Legal Protection, Protection Tools, Workers. Occupational Health and Safety AbstrakSetiap pekerja harus mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan hubungan kerja penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas alat perlindungan diri beserta upaya hukumnya. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach hasil penelitian yang pertama adalah setiap pekerja dijamin haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemaan perusahaan. Pengusaha diwajibkan memberikan penjelasan dan APD terhadap pekerja ,pekerja berkewajiban menggunakannya. Ada ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar. Hasil penelitian yang kedua adalah upaya hukum keperdataan yang dapat dilakukan pekerja apabila tidak mendapatkan penjelasan dan alat pelindung diri dapat melakukan musyawarah bipartite atau mediasi dan berlanjut ke PHI untuk kerugian yang ditimbulkannya. Upaya hukum kepidanaan dapat dilakukan oleh pekerja dengan melaporkan pelanggaran K3 kepaada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Kesimpulannya pengusaha memiliki kewajiban memberikan penjelasan dan APD ,pekerja berhak dan berkewajiban menggunakan APD, ada sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar tetapi tidak sanksi pidana bagi pekerja yang melanggar. Rekomendasi yang dihasilkan adalah pemberian sanksi kepada pekerja.Kata Kunci : perlindungan hukum, alat perlindungan , pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik wiwin mochtar wiyono; suryati suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.731 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.177

Abstract

Abstract The circulation of goods and/or services in society at this time also affects the development of cigarette products, both kretek cigarettes, white cigarettes, cigars and even the development of electric cigarettes. The government has issued many regulations related to smoking. One of the most popular cigarettes in society is the electric cigarette which aims to protect consumers from harm. However, e-cigarettes also contain dangers that many consumers are not aware of. The form of protection for cigarette consumers has been issued PP No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. The PP also applies to e-cigarettes. This study uses a normative juridical method, with secondary data as the main data in the form of legislation, and related literature. The data were analyzed qualitatively. In general, in consumer protection law there are several principles of responsibility, namely the principle of responsibility based on the element of error/negligence, the principle of the presumption of being responsible (presumption of liability), the principle of the presumption of not always being responsible (presumption of nonliability) and the principle of absolute responsibility (strict liability). The responsibility of business actors to consumers using e-cigarettes is included in the principle of presumption of liability, known as a reverse proof system where business actors as defendants are always considered responsible for all losses suffered by consumers until they can prove that the business actor not guilty. Abstrak Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bahkan berkembang adanya rokok elektrik. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok. Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya. Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang tidak disadari oleh bnyak konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif. Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah.
Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Esti Ningrum; Ninik Hartariningsih
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.186 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.131

Abstract

Abstract In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.Keywords: Implementation; Village Fund. AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. sesudah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak medapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa. 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Mochamad Amin; Teguh Anindito; Wiwin Mochtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.235 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v1i1.54

Abstract

Abstract The purpose of this study was to determine the strength of the sale and purchase agreement deed of land rights made by a Notary in the implementation of the deed of sale and purchase of land. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach, Research Specifications are legal in nature. The method of presenting date is presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Conclusion: based on the results of the research and discussion shows that the legal strenght of the sale and purchase rights agreement on land rights made by a Notary in the implementation of the Sale Deed is very strong, because the deed is anotary deed which is an authentic deed, authorization that cannot being withdrawn in the sale and purchase agreement is not included in the absolute power that is prohibited by the Minister of Home Affairs’ Instruction No. 14 of 1982 concerning Prohibition of the Use of Absolute Authorities as the Transfer of Right to Land, so that legal status is valid. Keywords:  Agreement, Binding of Buy and Sell, Land Rights AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah bersifat penerapan hukum. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sehingga status hukumnya sah.Kata Kunci:  Perjanjian, Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah

Page 2 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 01 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 2, No 01 (2020) Vol 1, No 1 (2019)