Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bing waluyo
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The source of the engagement as regulated in Article 1233 of the Civil Code, can occur due to two things, namely an engagement born of an agreement and an engagement born of law. Engagements born from laws consist of engagements born from laws only and those born from laws due to human actions which can be distinguished into human actions that are in accordance with the law (rechtmatige) and those that are against the law (onrechtmatige). Engagements born from the law due to human actions in accordance with the law, one of which is contained in Article 1359 of the Civil Code, which consists of two paragraphs, namely paragraph 1 which regulates the right to claim back payments that are not owed, and paragraph 2 regulates if a person legally voluntarily fulfill the obligations of the natural engagement, then the payment is not a payment that is not owed, it can be concluded from the contents of the article, namely that the payment made by the debtor cannot be requested back. Furthermore, regarding how and what is meant by natural engagement, the Civil Code does not explain in detail, on this basis it encourages the author to write a study on natural engagement according to the Civil Code (KUH Perdata). The approach method in this paper is normative juridical, while the specifications in this paper are descriptive analytical. Keywords: Study, Engagement, Natural Engagement, Civil Code. Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, dan ayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang, hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci, atas dasar inilah mendorong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedang spesifikasi dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Kata Kunci : Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata

Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Yesi Arfianto
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The purpose of this study is to determine the application of the principles of justice, benefit, and legal certainty in tax amnesty policies in Indonesia. There are many problems in society related to the absence of the principle of justice and the principle of legal certainty in the implementation of tax amnesty policies based on Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. This study uses a descriptive normative type of research based on the materials collected, both primary and secondary legal materials. The research approach used by the author is a statutory approach. The results of the study stated that the principle of justice and the principle of legal certainty could not be applied optimally, however, the principle of benefit could be implemented properly with the implementation of a tax amnesty program properly.Keywords:Â Justice; Benefi;, Legal Certaint;, Tax AmnestyÂ AbstrakTujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Terdapat banyak permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan ketiadaan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptifÂ normatif dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa asas keadilan dan asas kepastian hukum masih belum dapat diterapkan secara optimal, namun asas kemanfaatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan terselenggaranya program pengampunan pajak dengan baik.Â Kata Kunci : Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian Hukum; Pengampunan Pajak

Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Hasan Al Munir; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes.Â This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations DisputesÂ AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ

Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah Cesyafrina Cesyafrina; esti ningrum; agoes djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK) on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media. Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu pelaku usaha tidak mempunyai alamat yang jelas untuk itu dengan bantuan petugas cyber patrol, Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu dengan menyediakan kanal pengaduan melalui media digital. Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetik yang Tidak Terdaftar

Peninjauan Kembali Pelaksanaan Landreform Di Indonesia Ninik Hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Agrarian Principal Law is the legal basis for the implementation of Landreforn, because in this law there are several articles relating to the implementation of Landreform (Articles 7, 13 (2), 14, 17). These articles are only the main points, so as the implementation, he published Law No.56 / Prp / 1960 on the Determination of Agricultural Land Area, which was later known as the Landrefrom Law. Many rich people and officials are competing with each other to buy enough land outside their homes on the grounds that it is a backup for old age. Occurrence of large-scale land manipulation carried out by speculators.Keywords: Review, Implementation, Landreform.Â AbstrakUndang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreforn, sebab dalam undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang berkenanan dengan pelaksanaan Landreform (Pasal 7, 13 (2), 14, 17). Pasal-Pasal tersebut hanya berupa pokok-pokoknya saja maka sebagai pelaksanaanya diterbitkannya Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Landrefrom. Banyaknya orang-orang kaya maupun pejabat yang saling berlomba-lomba untuk membeli tanah yang cukup luas diluar tempat tinggalnya dengan alasan sebagai cadangan untuk dihari tua. Terjadinya manipulasi tanah dalam jumlah yang cukup besar yang dilakukan oleh para speculator.Kata Kunci : Peninjauan, Pelaksanan, Landrefrom.

Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt) Mochamad Yunan Raenaldi; Eti Mul Erowati; Wiwin Mochtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good. Â Keywords: Marriage, Marriage DispensationÂ AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis.Â Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah, (yang dalam bahasa Indonesia artinya: â€œmenolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemashlahatanâ€), yang maksudnya bahwa mencegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan.Kata kunci: Perkawinan , Dispensasi Kawin

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Aris priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The development of information and communication technology is growing rapidly. The internet as a medium of information and electronic communication has been used to support various kinds of activities, one of which is for trading activities or known as electronic commerce or abbreviated online, for example in buying and selling transactions. Buying and selling online is more effective and efficient in terms of time and location. All buying and selling transactions through the internet are carried out without direct face to face between the parties, and are only based on mutual trust. Online transactions in addition to providing several conveniences and advantages also cause several problems, both psychological, legal and economic. The implementation of buying and selling online in practice can cause several problems, for example the buyer who should be responsible for paying a certain amount of money according to the price of the product or service he bought but does not make payment, and vice versa the responsible seller will deliver the goods as agreed but do not deliver the goods. sold or delivered but not in accordance with the agreement. Thus it is clear that in buying and selling transactions electronically/online there is no or lack of protection for buyers as consumers, Law number 8 of 1999 in particular Article 4 letters (c) and (d) has not provided legal protection to consumers. Keywords: Legal protection, consumers, buying and selling online Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan cepatnya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah dimanfaatkan untuk menunjang berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah untukkegiatan perdagangan atau dikenal dengan istilah elektronic commerce atau disingkat online,contohnya dalam transaksi jual beli. Jual beli secara online lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan lokasi. Semua trnasaksi jual beli melalui internet tersebut dilakukan tanpa ada tatap muka secara langsung diantara para pihak, dan hanya mendasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain. Transaksi online selain memberi beberapa kemudahan dan keuntungan juga menimbulkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya dapat menimbulkan beberapa permasalahan,misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang sesuai harga dari produk atau jasa yang dibelinya tetapi tidak melakukan pembayaran, begitu pula sebaliknya penjualyangbertanggung jawab akan menyerahkan barang sesuai yang diperjanjikan tetapi tidak menyerahkan barang yang dijual atau menyerahkan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam transaksi jula beli secara elektronik/online tidak ada atau kurangnya perlindungan terhadap pembeli selaku konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 khususnya Pasal 4 huruf (c) dan (d) belum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, jual beli online

Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Aniek Periani; rusito rusito
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Constitutionally, the Indonesian state has guaranteed, respected, respected and protected human rights. Before the amendments were made, the 1945 Constitution could be said to have not explicitly stated the guarantee of human rights. However, after the amendment of the 1945 Constitution, especially the second amendment in 2000, the provisions regarding human rights in the 1945 Constitution have undergone fundamental changes. This amendment to the 1945 Constitution contains human rights material as regulated in Article 28A paragraph (1) to Article 28j paragraph (2). By using normative juridical research methods, this study aims to determine the efforts that must be made to obtain justice in the justice system in Indonesia. The justice to be enforced in the constitutional state of the Republic of Indonesia is justice that contains the values of the Pancasila philosophy, the 1945 Constitution and the values contained in other legislation, whose values are aspirational with the values and sense of community justice. Meanwhile, the way to enforce law and justice is carried out in accordance with the implementation procedure based on the principle of presumption of innocence and other principles determined by the Criminal Procedure Code. Keywords: Justice, Human Rights, Criminal Procedure Code Abstrak Secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencatumkan secara tegas mengenai jaminan Hak Asasi Manusia. Tetapi setelah UUD 1945 diamandemen, terutama amandemen kedua tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar. UUD 1945 perubahan ini telah memuat materi HAM yang diatur dalam pasal 28A ayat (1) sampai dengan pasal 28j ayat (2). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Keadilan yang hendak ditegakkan di negara hukum Republik Indonesia adalah keadilan yang mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan cara menegakkan hukum dan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lain yang ditentukan KUHAP. Kata Kunci : Keadilan, Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana

Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam Wiwin Muchtar wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Often the rapid development of the world economy and also Islam is the majority of Indonesian people, as Muslims must understand technology Cryptocurrencies and activities related to these technologies, as well as understanding the law in Islamic Sharia are sourced from Hadith and verses of the Koran. Cryptocurrency is virtual money, digital money, or electronic money that exists in cyberspace and does not have a concrete form of object. This cryptocurrency has many kinds, including Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, and Bitcoin. Bitcoin security is protected by Blockchain technology. However, Bitcoin does not have an underlying asset (underlaying asset) and there is no responsible authority agency, its ownership is anonymous, its value fluctuations are very extreme, and is dominated by the opinion publication factor of the marketing system. That is why the use of Bitcoin in investment and business transactions raises pros and cons among economists and scholars. This study aims to get an overview of Bitcoin technology, especially about Blockchain and the legitimacy of its use in investment and business transactions according to Islamic law. The applied theory used is the business taxonomy of haram lidzatihi and haram lighairihi from the number of scholars reconstructed by Adiwarman Abdul Karim. This research is a literature study. The data sources for this research were taken from the Koran, the hadith of the Prophet, classical and contemporary books, as well as from online media sources. From this study, it was found that Bitcoin technology with Blockchain can indeed be recognized as an excellent revolutionary technology, but its use as an investment instrument contains elements of maysir (betting) and as an instrument of business transactions contains elements of gharar. Its legal position is haram lighairihi. Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Blockchain technology, Islamic Sharia Abstrak Seriring pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan juga agama Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, selaku umat Islam harus memahami teknologi Cryptocurrency dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tersebut, serta memahami hukumnya dalam Syariat Islam bersumber dari Hadist dan ayat - ayat Al-Quran. Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereun, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlaying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi Bitcoin, terutama tentang Blockchain serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. Teori terapan yang digunakan adalah taksonomi bisnis haram lidzatihi dan haram lighairihi dari jumhur ulama yang direkonstruksi oleh Adiwarman Abdul Karim. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadis Rasullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media online. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi. Kata kunci: Cryptocurrency, Bitcoin, teknologi Blockchain, syariat Islam

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) Nur’aini Fadhillah Fadhillah; Esti ningrum; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract One of the goals of the Indonesian state is to educate the nation’s life, to the end; the government makes policies in the field of education, one of which is the school zoning system. However, there still issues with the implementation process, so the purpose of this research is to determine how the zoning system policy is implemented and the obstacles encountered at the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office. A normative/juridical approach method was used in the research to find the law in abstracto in cases in concreto. Secondary data obtained by studying documents is used as the main data, and primary data obtained by conducting interviews is used as supporting data. The qualitative analysis method is used to conduct the analysis, and deductive reasoning is used to think. Based on the author’s review of the literature and research, it is possible to conclude that the implementation of zoning system policy in the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office (Based on Banyumas Regent Regulation Number 28 of 2021 concerning Admission of New Students in Early Childhood Education, Elementary Schools, and Junior High Schools for the 2021/2022 Academic Year) has been going quite well, if not optimaly. The implementation process is hampered by a lack of information and facilities. Keyword: Policy Implementation, School Zoning System, New Student Admission Abstrak Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan membuat kebijakan dibidang pendidikan, salah satunya yaitu sistem zonasi sekolah. Namun, masih terdapat persoalan mengenai proses pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif/yuridis untuk menemukan hukum in abstracto dalam perkara in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan cara berfikir yang digunakan yaitu penalaran deduktif. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan fasilitas. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
haris kusumawardana

Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Phone
+6285778166646

Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name haris kusumawardana

Contact Email wijayakusuma.lrev@gmail.com

Phone +6285778166646

Journal Mail Official wijayakusuma.lrev@gmail.com

Editorial Address Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
haris kusumawardana

Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Phone
+6285778166646

Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA