cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
haris kusumawardana
Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Wijayakusuma Law Review
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 27229149     EISSN : 27229157     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Wijayakusuma Law Review aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. The focus of Wijayakusuma Law Review is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues (General) in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Hubungan Perkembangan Politik Hukum dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Arifah Putri Nabilah; Neta Kania Salsabila; Praba Caesar Bagaskara; Aryo Nugroho; Amelia Miska Rahayu
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.231

Abstract

Abstract The problem of corruption in Indonesia is currently a chronic problem. In Indonesia, criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The problem of corruption is part of the problem of legal politics. Legal politics itself can simply be formulated as legal expertise (Legal Policy) that will be or has been implemented nationally by the government, including the understanding of how politics influences law by looking at the configuration of the forces behind and law enforcement. The purpose of conducting this research is to provide an overview of the role of legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method, namely by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: Corruption, Crime, Legal Politics Abstrak Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan pesoalan yang kronis. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai keahlian hukum (Legal Policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang dan penegakan hukum itu. Tujuan dari diadakannya penelitian jni yakni untuk memberi gambaran mengenai peran politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum
Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah Aris Priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.232

Abstract

Abstract A grant is a gift from one person to another where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. Provisions/rules regarding grants in Indonesia are still pluralistic. Basically, an owner of property has the right and freedom to give/grant to anyone, including his children, provided that the gift (grant) does not cover and does not reduce other rights as heirs. If the conditions and pillars are met then the grant is valid. Giving grants according to Islamic law (Compilation of Islamic Law) is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the total assets of the grantor. In the event that grants are made to their children (heirs), then the limitation is that grants must be made with the principle of justice. This grant limit is given to protect the rights of the heirs after the grantor dies. In addition to the maximum limits regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law and the Civil Code also provide the same limits on grant grants. This is intended to protect the absolute rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law (legitieme portie). Keywords: Grants, conditions, restrictions Abstrak Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalamkeadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubunganya dengan kewarisan. Ketntuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah. Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga)dari keseluruhan harta pemberi hibah. Dalamhal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris),maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggaldunia. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , hukum adat dan KUHPerdata juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi (legitieme portie). Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan
Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono Mia Indah Puspita Sari; Wahyu Hariadi; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.233

Abstract

Abstract This study aims to find out how the implementation of the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation in fulfilling the right to education for neglected children is the criteria for orphans and to find out what obstacles or obstacles are faced and the efforts made by the Orphanage Social Foundation. And Abandoned Dharmo Yuwono. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of fulfilling the right to education for neglected children criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation is in accordance with Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizens have the right to education and Article 34 which states that the poor and neglected children are protected by the state, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number: 30/HUK/2011 which states that fulfilling the rights of neglected children, one of which is the right to education, is carried out by providing formal, non-formal and informal education. Obstacles in implementing the fulfillment of the right to education for neglected children according to the criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation, namely the lack of awareness of foster children in carrying out their rights and obligations. Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Education, Abandoned Children. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu dan untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, non formal, dan informal. Hambatan-hambaatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono yaitu kurangnya kesadaran anak asuh dalam menjalankan hak dan kewajiban. Kata kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan Hak, Pendidikan, Anak Terlantar.
Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Secara Lisan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Andre Setiawan; Afrina Mayang W; Ahmad Zulfi K; Pramudita d; Yohanes Simanjuntak
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.228

Abstract

Abstract Workforce is an important part of a company, without which the company cannot function. Based on regulations, the workforce is governed by an employment agreement system which is divided into fixed-term employment agreements (PKWT) and indefinite-term employment agreements (PKWTT). Further regulations regarding fixed-term employment agreements are stipulated in Article 56 and 57 of Law No. 13 of 2003 on employment. Based on these regulations, it is known that a fixed-term employment agreement (PKWT) must be made in writing and must use the Indonesian language and Latin letters. However, in practice, there are still business operators who employ workers without complying with the existing regulations. A dispute arose between PT. SRIKANDI INTI LESTARI as the employer and the workers named Sentosa, Sukardi Oloan, Sholikin, Tumpal Marsaor Pangihutan, Baos Albert Silalahi, Akhiar, Nurwedi, and Arse, who are employees working at PT. SRIKANDI INTI LESTARI. It was found that the workers worked under a contract status as fixed-term employees (PKWT) continuously and sustainably for more than 3 (three) years without any break. Among the employment contracts, some of them were not made in writing, but were only agreed upon orally. Keywords: Workforce, employment agreement, fixed-term employment agreements, Regulation Abstrak Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tidak dapat berjalan. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tenaga kerja diatur dengan sistem perjanjian kerja yang dikelompokkan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu lebih lanjut diatur di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 56 dan 57, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Namun pada praktik kenyataanya masih saja didapati pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti perselisihan yang terjadi antara PT. SRIKANDI INTI LESTARI sebagai perusahaan pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang bernama sentosa, sukardi oloan, sholikin, tumpal marsaor pangihutan, baos albert silalahi, akhiar, nurwedi, arse, dimana mereka merupakan karyawan yang bekerja di PT SRIKANDI INTI LESTARI Bahwa dalam mengadakan hubungan kerja, Para pekerja bekerja dengan status sebagai karyawan kontrak (PKWT), di kontrak secara terus menerus dan berkelanjutan dalam waktu lebih dari 3(tiga) tahun tanpa jeda waktu (break).Diantara kontrak kerja yang satu dengan yang lainnya selama 1(satu) bulan Para pekerja/buruh telah dipekerjakan oleh perusahaan dengan tanpa adanya perjanjian kontrak kerja yang dibuat secara tertulis melainkan hanya diperjanjikan secara lisan. Kata Kunci: ketenagakerjaan, PKWT, Perjanjian Kerja, Hukum
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) Ida Arifatul Khasanah; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.234

Abstract

Abstract This study aims to find out the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially the Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities), and to find out the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to Health for persons with multiple disabilities. This research uses sociological juridical research methods. The collection of research data was carried out by means of field interviews and observations supported by literature studies. Data analysis in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Iimplementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities) has been implemented by The Banyumas Social and Community and Village Empowerment Office (Dinsospermasdes) with the existence of social rehabilitation and community participation of the Paguyuban Peduli Disabiltas Ganda (PPDG) through its work program that handles 95 people with multiple disabilities with a percentage of 11% of the number of people with multiple disabilities in Banyumas Regency. In the implementation of the fulfillment of health rights, there are obstacles that must be faced, namely the limited professional or competent human resources owned, data on persons with disabilities in Banyumas Regency have not been updated thoroughly, the limited budget available for the implementation of the fulfillment of the right to k health of persons with disabilities, lack of family awareness of the rights of persons with disabilities due to shame and they prefer to hide their children, limited access to information from and for people with disabilities. Keywords: Implementation of Local Regulations, Persons with Multiple Disabilities, Fulfillment of Health Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Banyumas dengan adanya rehabilitasi sosial dan peran serta masyarakat Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas melalui program kerjanya yang menangani penyandang disabilitas ganda sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Kesehatan terdapat hambatan yang harus dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten yang dimiliki, data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Ganda, Pemenuhan Hak Kesehatan
Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Stefanus Wahyu M.J.; Fernanda M A; Satya Triwardani; Dwi Puspita S; Hidayatul Fattah
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.229

Abstract

Abstract Corruption is an unlawful act which is opposed by all parties and can harm a country's economy. Corruption can be carried out in all aspects of society, from the lower classes to the upper classes. Corruption has become a legal issue which is complicated to deal with, because corruption is related to political, economic, and socio-cultural aspects, which can endanger the stability, security of the state and its people. However, in the matter of corruption, it must be realized that it is not a matter of the large amount of state losses, or the increasingly sophisticated corrupt modus operandi or Indonesia's ranking as one of the countries with the most corruption, but the fact that the difficulty of eradicating corruption in Indonesia is revealed due to the powerlessness of law enforcement officials. in dealing with corruption cases. Legal politics is understood as choices regarding laws or regulations that are enforced and are intended to achieve state goals as stated in the Preamble to the Constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The direction of legal politics for eradicating corruption should have to be continuously reflected and evaluation, whether the legal politics produces policies and legal products that are the ideals of the nation, or turn out to be an obstacle to the nation's aspirations to achieve prosperity. This study aims to find out how the application of legal politics in Indonesia in eradicating corruption and what factors hinder legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The approach method used in this study is the normative juridical approach which is carried out by examining library materials, namely books, journals, official articles exploring legal doctrines and theories from various literature and applicable laws and regulations. related to the issues discussed. The results of this study state that corruption is not just a legal symptom but is part of the political system, therefore it is impossible to separate efforts to eradicate corruption from structuring the political system related to legal politics. Keywords: Corruption, Legal Politics, Corruption Eradication Abstrak Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang ditentang oleh segala pihak dan dapat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat dilakukan di segala aspek masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Korupsi sudah menjadi persoalan hukum yang rumit penanggulangannya, karena korupsi berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum atau regulasi yang diberlakukan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimmah Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya harus terus menerus dilakukan refleksi dan evaluasi, apakah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesehjateraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan politik hukum di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diIndonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa korupsi bukan sekedar gejala hukum melainkan merupakan bagian dari sistem politik, oleh karena itu tidak mungkin melepaskan usaha pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum. Kata Kunci: Korupsi, Politik Hukum, Pemberantasan Korupsi
SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI PETERNAKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA Nico Setiadi; Indriati Amarini
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.242

Abstract

The Banjarnegara Regency One Stop Integrated Licensing and Investment Service (DPMPPTSP) is one of the units in the region that organizes Online Single Submission. However, the implementation has not been maximized, so I want to know what obstacles occur in the industrial business permit process in Banjarnegara district. The purpose of this study was to identify and analyze the efforts of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service in implementing the granting of electrical industrial business permits. And knowing the obstacles that occur in the process of implementing industrial business permits in Banjarnegara Regency. The method in this research is using the normative juridical method. The data in this study were obtained through library research, namely a series of reading, recording, and citing books as well as using secondary data or information and explanations through data requests from relevant agencies based on the objectives. study. The results of this study indicate that the livestock industry business licensing process online through the Online Single Submission there are obstacles faced by the Office of Investment and One Stop Integrated Services such as incomplete data provided by the applicant in the industrial business permit process, besides that there are also obstacles to the community such as the type of business fields in the Online Single Submission that are not yet complete. Keywords: Licensing, Business, Industry. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banjarnegara termasuk salah satu dari unit di daerah yang menyelenggarakan Online Single Submission. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, sehingga penulis ingin mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses izin usaha industri di kabupaten Banjarnegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pemberian izin usaha industri secara elektrik. Dan mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan izin usaha industri di Kabupaten Banjarnegara. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menggunakan data sekunder atau informasi dan keterangan-keterangan melalui permintaan data pada instansi terkait yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perizinan usaha industri peternakan secara online melalui Online Single Submission terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti kurang lengkapnya data yang diberikan pemohon dalam proses izin usaha industri, selain itu terdapat juga hambatan pada masyarakat seperti jenis bidang usaha didalam Online Single Submission yang belum lengkap. Kata Kunci : Perizinan, Usaha, Industri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Kasus Richard Eliezer) Gagah Putra Perdana; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.238

Abstract

Justice Collaborator is often interpreted as “Crown Witness”. The case of the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat in 2022 became a hot topic of conversation among the Indonesian people, involving high-ranking police officers and their aides, one of the perpetrators, namely Richard Eliezer, then ventured to volunteer to become a Justice Collaborator to reveal the facts about the premeditated murder incident. the. Justice Collaborator usually reveal certain crime cases that are categorized as extraordinary crimes or extraordinary crimes in Indonesia, where Justice Collaborator play an important role, especially assisting law enforcers such as investigators and public prosecutors, from the process of investigation, investigation, to examination at trial, witnesses play a role is so important that it is often the determining reason when uncovering the case. The type of research used in this study is Normative Juridical research which bases its analysis on Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Article 340 of the Criminal Code, and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 which is valid and relevant to the legal issues that become focus of research Legal protection for Justice Collaborator in premeditated murder cases. Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. LPSK provides full protection for Richard Eliezer in protecting Richard Eliezer during the trial process. all the things he knows about a problem, be it who is the main actor and so on, so that the case becomes clear. Keywords: Justice Collaborator, Witness And Victim Protection, LPSK Justice Collaborator sering diartikan sebagai “Saksi Mahkota”. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tahun 2022 lalu menjadi perbincangan panas masyarakat Indonesia, melibatkan perwira tinggi polri dan para ajudannya, salah satu pelaku yaitu Richard Eliezer kemudian memberanikan diri untuk mengajukan diri menjadi Justice Collabolator untuk mengungkapkan fakta-fakta atas peristiwa pembunuhan berencana tersebut. Justice Collabolator memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak kejahatan tertentu yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Justice Collaborator akan berperan sebagai saksi yang membantu penyidik dan penuntut umum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan. Penilitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 340 KUHP, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai dasar analisis yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam kasus pembunuhan berencana ini. Setiap masyarakat wajib mendapatkan pelayanan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum agar tercipta rasa aman dalam proses hukum. LPSK memberikan layanan sepenuhnya untuk melindungi Richard Eliezer beserta keluarganya selama proses persidangan. Hal tersebut dikarenakan status Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator atau saksi yang bekerja sama. Status Justice Collaborator akan didapat oleh orang yang berkenan memberikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah peristiwa hukum hingga kasus tersebut menjadi lebih jelas dan mencapai hasil yang memiliki nilai keadilan. Kata kunci: Justice Collaborator, Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK
HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Daffa Rizky Dewanto; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.239

Abstract

Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights. Keyword: death penalty, Indonesian new penal code, human rights Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru serta mengetahui dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM. Kata kunci: hukuman mati, KUHP baru, hak asasi manusia
STUDI KOMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Andika Ramadhani Wibowo Mukti; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.240

Abstract

The concept of restorative justice is increasingly developing and being adopted by several countries in the world with different names, the United States calls it victim offender mediation, while in Indonesia it is known as the concept of restorative justice. This study aims to find out the differences between the legal systems of Indonesia and the United States, as well as find out the similarities and differences of restorative justice in Indonesia and the United States. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results of the study show that the differences in the legal systems in Indonesia and the United States are influenced by the form of the state, Indonesia with the form of a republican unitary state that adheres to a civil law legal system, in which written legal regulations are used as laws and legal basis that must be obeyed by all citizens within the territory of the unitary Indonesia. Whereas the United States as a federal country that adheres to the common law legal system, has several laws that serve as its basis, federal law as the highest state law that applies to all states, and state law that only applies to each state. In the application of restorative justice, Indonesia and the United States have similarities, namely, its application is limited to minor crimes and applies to both juvenile and adult justice, the application of restorative justice aims as an effort to reduce inmates to prevent overcapacity in detention centers. The difference in the application of restorative justice in Indonesia is that laws regarding restorative justice apply to all communities and regions within the scope of the unitary state, whereas in the United States each state has different laws regarding the application of restorative justice, there are at least forty-five out of fifty states that have incorporated restorative justice into state laws. Keywords: Comparative Study, Restorative Justice, Legal System Konsep restorative jusctice semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya victim offender mediation, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekata komparattif. Hasil penelitian menunjukan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuaan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut sistem hukum common law, memiliki beberapa hukum yang dijadikan sebagai dasar, hukum federal sebagai hukum tertinggi negara yang berlaku untuk seluruh negara bagian, dan hukum negara bagian yang hanya berlaku pada masing-masing negara bagian. Pada penerapan restorative justice Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan antara lain, penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan dan berlaku untuk peradilan anak maupun dewasa, penerapan restorative justice bertujuan sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih pada rumah tahanan. Perbedaan dari penerapan restorative justice di Indonesia undang-undang mengenai keadilan restortif berlaku untuk seluruh masyarakat dan wilayyah dalam lingkup negara kesatuan, sedangkan di Amerika Serikat masing-masing negara bagian memiliki undang-undang tentang penerapan restorative justice yang berbeda, setidaknya ada empat puluh lima dari lima puluh negara bagian yang telah memasukan restorative justice kedalam undang-undang negara bagian. Kata kunci: Studi Komparatif, Restorative Justice, Sistem Hukum

Page 5 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 01 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 2, No 01 (2020) Vol 1, No 1 (2019)