cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
haris kusumawardana
Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Wijayakusuma Law Review
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 27229149     EISSN : 27229157     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Wijayakusuma Law Review aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. The focus of Wijayakusuma Law Review is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues (General) in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
PENDAMPINGAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PURWOKERTO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 3/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PBG) Muhammad Rifaldi; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.241

Abstract

Assistance by the Purwokerto Correctional Center for child perpetrators of RP (17 years) who committed violence resulting in the death of the victim was carried out from the Pre-adjudication, Adjudication, Post-adjudication stages in accordance with the provisions of Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to find out the assistance by the Purwokerto Correctional Center for children who committed violence resulting in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg and the constraints of the Purwokerto Correctional Center in assisting children which resulted in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Child/2021/PN.Pbg. The type of research used is empirical juridical with the main data source being primary data. The results of the research show that the Purwokerto Correctional Center has provided assistance since the RP was investigated at the police office, examination at trial until after the court decision. The obstacle faced by the Purwokerto Correctional Center in assisting RPs is the existence of RPs which are difficult for assistants to reach because their houses are in mountainous areas where communication facilities and road infrastructure are difficult for PKs to access. Keywords: Correctional Center Assistance (BAPAS), Criminal, Children Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak pelaku RP (17 tahun) yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan matinya korban dilakukan sejak tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Pos adjudikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menqetahui pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak yang melakukan kekerasan mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg dan kendala Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg. Jenis penelitian vang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data pokoknya adalah data primer. Hasil penelitian menunjukan Balai Pemasyarakatan Purwokerto melakukan pendampingan sejak RP disidik di kantor kepolisian, pemeriksaan di persidangan sampai pasca putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap RP adalah keberadaan RP yang sulit dijangkau oleh pendamping karena rumahnya di daerah pegunungan yang sarana komunikasi dan prasarana jalannya sulit diakses oleh PK. Kata Kunci: Pendampingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pidana, Anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI DI TINJAU DARI PRESFEKTIF VIKTIMOLOGI Siti Duwi Lestari; Reza Agustin; Aster Sharon Destamara; Yusuf Sefudin
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.256

Abstract

Abstract Lately, there has been a lot of news in the media, both online and conventional media, about the crime of vigilantism. Vigilantism is an action that can harm the perpetrator and even set a bad precedent for other communities. This results in the behavior of criminals being imitated when encountered or found by the community when they commit crimes in their own environment. Public unrest against the crimes that are often encountered makes some people who feel their security, peace of mind is disturbed and no longer trust law enforcement officials, so they take the law into their own hands against the perpetrators of crimes without following the applicable legal process. In these conditions, the role and function of the police to prevent actions that lead to vigilantism becomes important. Keywors : vigilante crime, victimology. Abstrak Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan di media, baik di media online maupun konvensional yaitu tentang tindak pidana main hakim sendiri. Main hakim sendiri merupakan tindakan yang dapat merugikan pelakunya dan bahkan menjadi preseden buruk bagi masyarakat lain. Hal ini mengakibatkan perilaku pelaku kejahatan ditiru ketika ditemui atau ditemukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan tindak pidana di lingkungannya sendiri. Keresahan masyarakat terhadap aksi kejahatan-kejahatan yang sering di temui membuat sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak mempercayai dengan aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Dalam kondisi seperti ini, peran dan fungsi kepolisian untuk mencegah tindakan yang mengarah pada tindakan main hakim sendiri menjadi penting. Kata Kunci : Tindak pidana main hakim sendiri, Viktimologi
Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Afrina Mayang; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.269

Abstract

Abstract The village as the smallest governmental entity, plays a crucial role in regional autonomy, with the readiness of the village in establishing its governance system impacting the development anda welfare of its community. The management of village finances, especially the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), is crucial in supporting village development. This research aims to understand how the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in Sokaraja Subdistrict, Banyumas District, and to identify the challenges faced in the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in sokaraja Subdistict, Banyumas District. The methodological approach used is normative juridical with descriptive analysis. Date were obtained from field studies at the Pamijen Village Office and trough interviews with villagr officials. The research findings indicate that the implementation of APBDes in Pamijen Village complies with applicable regulations. However, there are technical constraints and budget changes that affect activity realization. It is recommended that the village government continue to evaluate and minimize constraints in the implementation of APBDes. This research is expected to contribute to the development of knowledge, particularly in the context of village financial management Keywords: Implementation, Village Regulation, APBDes Abstrak Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memilikiperan penting dalam otonomi daerah, dengan kesiapan desa dalam membangun system pemerintahannya berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan desa, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi krusial dalam mendukung pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Desa Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi lapangan di Kantor Desa Pamijen dan melalui wawancara dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Pamijen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kendala teknis dan perubahan anggaram yang memengaruhi realisasi kegiatan. Disarankan agar pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan meminimalisie kendala dalam pelaksanaan APBDes. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Kata kunci : Pelaksanaan, Peraturan Desa, APBDes
Gagalnya Eksplorasi Panas Bumi Di Baturaden Dalam Perspektif Kriminologi Hijau Arif Awaludin; Teguh Anindito; Doni Adi Suprio
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.251

Abstract

Abstract Geothermal is a renewable energy source that will contribute to the energy mix in Indonesia. Geothermal exploration is often carried out in forest areas in Indonesia. Many problems arise. The failure of geothermal exploration in Baturaden which has been carried out since 2017 has left two unproductive wells. Land clearing, deforestation and groundwater pollution are part of the damage caused. A Green Criminology approach is needed to uncover various potential crimes that arise and how to overcome them. Qualitative analysis is used to help reveal in detail the potential crimes that occur. A comprehensive policy is needed to overcome environmental crimes related to geothermal exploration in Indonesia. The existence of Law concerning Environmental Protection and Management Number 32 of 2009, Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction need to be harmonized so that environmental law enforcement policies become more effective and efficient. Keywords: Geothermal Exploration, Baturaden, Green Criminology Abstrak Panas bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan akan memberikan kontribusi bagi bauran energi di Indonesia. Eksplorasi panas bumi banyak dilakukan di wilayah hutan di Indonesia. Banyak permasalahan yang ditumbulkan. Kegagalam eksplorasi panas bumi di Baturaden yang dilakukan sejak tahun 2017 meninggalkan dua sumur yang tidak produktif. Pembukaan lahan, penebangan kayu hingga terkontaminasinya air tanah adalah bagian dari pengrusakan yang ditimbulkan. Pendekatan Green Criminology diperlukan untuk mengungkap berbagai potensi kejahatan yang muncul serta penanggulangannya. Analisis kualitatif digunakan untuk membanti pengungkapan secara rinci potensi kejahatan yang terjadi. Dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan lingkungan sehubungan dengan adanya eksplorasi panas bumi dI Indonesia. Adanya Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan perlu diserasikan agar kebijakan penegakan hukum lingkungan menjadi lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Eksplorasi Panas Bumi, Baturaden, Kriminologi Hijau
Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen Ferdian Pamungkas; Muhammad Yusril Irza
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.274

Abstract

Abstract Gambling is dangerous for society, nation, and state, as well as very contradictive with religion, ethics and morality. Several gambling forms have developed in daily life, many do it either openly or secretly. Society considers that gambling is something ordinary, not violating the law, not be issued by local community, and even assumes that gambling is only a small violation. This research uses empirical normative research. The data sources that are used are primary and secondary data sources that are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data obtaining method is done by interview and secondary data obtaining method is done using related documents. The result of this research states that: (i) Society views that gambling is considered as ordinary act and becomes daily livelihood. Society views and values gambling as a recreation and accepts its existence, which they value it based only on its profit, without considering the negative impact. (ii) Coping of Cockfight Gambling and Card Gambling are using Economical, Legal, Social, and Religious Approach. People hold conference in order to give appeal/warning directly or indirectly. Keywords: Legal Culture, Gambling; Cockfighting, Playing Cards Abstrak Judi berbahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta sangat kontradiktif dengan agama, etika dan moralitas. Berbagai bentuk perjudian telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang melakukannya baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Masyarakat menilai bahwa perjudian adalah sesuatu yang biasa, tidak melanggar hukum, tidak dikeluarkan oleh masyarakat setempat, bahkan menganggap bahwa perjudian hanyalah pelanggaran kecil. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan menggunakan dokumen terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (i) Masyarakat memandang bahwa perjudian dianggap sebagai perbuatan biasa dan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Masyarakat memandang dan menghargai perjudian sebagai rekreasi dan menerima keberadaannya, yang mereka hargai hanya berdasarkan keuntungannya, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. (ii) Penanganan Judi Sabung Ayam dan Judi Kartu menggunakan Pendekatan Ekonomis, Hukum, Sosial, dan Keagamaan. Orang-orang mengadakan konferensi untuk memberikan himbauan/ peringatan secara langsung maupun tidak langsung. Kata Kunci: Budaya Hukum, Perjudian; Sambung Ayam, Kartu Remi
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE Siti Duwi Lestari; Yusuf saefudin
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.258

Abstract

Abstract Online arisan is a group collection of money using a lottery system that is conducted online or without face-to-face contact. This is effective for people who want to join online arisan because it is easy to interact with online arisan and arouse people's interest in joining online arisan. However, this convenience can also have a negative impact, especially regarding the possibility of online arisan. Therefore, the purpose of this paper is to find out how crimes related to victims of online arisan fraud and their legal protection efforts in Indonesia. The research method used in this research is Normative Juridical research. Normative Juridical Research: Normative juridical research uses a statutory approach or secondary material. Article 378 of the Criminal Code regulates this. Although the criminal provisions regarding fraud are not specifically explained, people who commit online fraud must be held accountable for their actions by imposing sanctions on the perpetrators. Keywords : Crime of fraud, Victimology, Online Arisan Abstrak Arisan online adalah pengumpulan uang secara berkelompok dengan menggunakan sistem undian yang dilakukan secara online atau tanpa kontak tatap muka. Hal ini efektif bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan online karena mudahnya berinteraksi dengan arisan online dan menggugah minat masyarakat untuk mengikuti arisan online. Namun, kemudahan ini juga dapat berdampak buruk, terutama mengenai kemungkinan arisan online. Maka tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejahatan yang berhubungan dengan korban tindak pidana penipuan arisan online serta upya perlindungan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif: Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan atau bahan sekunder. Pasal 378 KUHP mengatur hal ini. Meskipun ketentuan pidana mengenai penipuan tidak dijelaskan secara spesifik, orang yang melakukan penipuan online harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan sanksi kepada pelakunya. Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Viktimologi, Arisan Online
Pertimbangan Besaran Upah Minimum Kabupaten Banyumas Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas Haris Kusumawardana; Agus Djatmiko; Wahyu Hariadi
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.270

Abstract

Abstract This paper is entitled Considerations of the Banyumas Regency Minimum Wage Amount by the Banyumas Regency Wage Council. This study aims to determine the process of implementing the Banyumas Regency minimum wage in 2023. This research is a sociological juridical research with the subject of study by the Banyumas Regency Manpower, Cooperatives and SMEs Service. The aim of this research is to build synergy between the Banyumas Regency Wage Council and the obstacles in determining the minimum wage in Banyumas Regency. Wages are income received by workers in the form of money, which includes not only wages/salaries, but also overtime and allowances received on a regular basis, excluding holiday allowances which are annual, quarterly, and other allowances which are not routine. Wages are all kinds of payments arising from work contracts, regardless of the type of work, which are a form of income received by workers as compensation for the work they do. To determine the district minimum wage in accordance with community standards, the district minimum wage is determined by the government, namely the district Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises. Keywords: Wages, Wage Council, Banyumas Regency Abstrak Karya tulis ini berjudul Pertimbangan Besaran Upah Minimum Kabupaten Banyumas Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan upah minimum Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan subjek kajian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sinergitas dari Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas dan kendala dalam menetapkan besaran upah minimum di Kabupaten Banyumas. Upah merupakan pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya upah/ gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler, tidak termasuk Tunjangan Hari Raya yang bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaannya yang merupakan bentuk penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Untuk menentukan penetapan upah minimum kabupaten agar sesuai dengan standar kebutuan masyarakat, maka upah minimum kabupaten ditentukan oleh pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten. Kata kunci: Upah, Dewan Pengupahan, Kabupaten Banyumas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN PURBALINGGA Monita Rahayuningtyas; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.253

Abstract

Abstract Since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has now been replaced by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become a Law, the government removed the term Building Permit (IMB) was replaced with a Building Approval (PBG) as one of the conditions for constructing a building. PBG is a permit granted to building owners to build new, change, expand, reduce, and/ or maintain buildings in accordance with building technical standards (Article 1 Number 17 Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 2002 concerning Building Buildings). This study aims to analyze the implementation of the Building Approval (PBG) policy based on the Regional Regulation of Purbalingga Regency Number 3 of 2022 concerning Retribution for Building Approvals and the obstacles in granting PBG by the Public Works and Spatial Planning Office in Purbalingga Regency. The research method uses a normative juridical approach and data analysis in this study uses qualitative analysis. Data collection techniques were carried out by reviewing laws and regulations related to buildings and conducting interviews as supporting or additional data. The results of this study indicate that in the provision of PBG by the DPU-PR Purbalingga there are still obstacles that affect the course of the policy, including the lack of public awareness of the importance of obtaining PBG, a lack of understanding of PBG procedures and requirements through SIMBG, and a lack of professional planners at the DPU-PR of the Regency Purbalingga. Keywords: Implementation, Policy Implementation, Building Approval (PBG) Abstrak Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keja Menjadi Undang-Undang pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan bangunan gedung. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung (Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gednung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan kendala dalam pemberian PBG oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga. Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan gedung dan melakukan wawancara sebagai data pendukung atau tambahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian PBG oleh DPU-PR Purbalingga masih terdapat kendala yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lainkurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya memperoleh PBG, kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan PBG melalui SIMBG, dan kurangnya profesi tenaga perencana di DPU-PR Kabupaten Purbalingga. Kata Kunci: Implementasi, Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Tinjaun Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.275

Abstract

Abstract Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 68 paragraph 1 and Article 40 Article 40 PBI No. 11/10/PBI/2009 mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which is a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) to separate itself (spin-off). and it is explained that UUS is obliged to separate into BUS if the value of UUS assets has reached 50% (fifty percent) of the total asset value of its parent BUK. The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years from the enactment of the law, namely 2023. The aim of this writing is to determine the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The research results show that it is necessary to review Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking by considering the financial condition of UUS. Apart from that, UUS which has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the use of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage BUS growth, support from the government is needed, such as providing tax incentives and simplifying regulations on capital participation. Apart from that, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products. This research aims to determine the readiness of the Spin Off obligation for UUS to become a BUS and the issue of readiness to fulfill the obligations of UUS to become a BUS in July 2023. Keywords: Spin-off Obligations, Sharia Business Units (UUS), Sharia Commercial Banks (BUS) Abstrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 68 ayat 1 dam Pasal 40 Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk memisahkan diri (spin-off). serta dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan menjadi BUS apabila nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya. Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kesiapan kewajiban Spin Off bagi UUS menjadi BUS dan persoalan yang menyangkut kesiapan untuk memenuhi kewajiban UUS untu menjadi BUS di bulan Juli tahun 2023. Kata Kunci: Kewajiban Spin-off, Unit Usaha Syariah (UUS, Bank Umum Syariah (BUS)
Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung Muhammad Yusril Irza
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.259

Abstract

Abstract Incest is a form of sexual deviation that often occurs in social life, especially in the family. The factors that cause incest do not stand alone or single, but are an accumulation of various psychological, social problems, mental attitudes, morality and patriarchal culture of the perpetrator. This crime of incest is an immoral and immoral act that threatens children who are victims of sexual intercourse by their own families. Incest is very rampant in society because it is rarely reported due to the embarrassment for family members if it is known by others. The most common perpetrators of sexual violence, including incest, are fathers and uncles. This is sad, because many perpetrators of violence in the personal realm are considered and expected to be protectors such as fathers, uncles or husbands. Criminal liability for perpetrators of incest can be charged under Article 287 of the Criminal Code or Article 419 of Law No. 1 of 2023. Meanwhile, for the formulation of acts of incest against children, they can be charged using Article 294 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 418 paragraph (1) of the Criminal Code. Law No.1 of 2023. Obstacles in accessing justice and recovery also occur when victims do not receive support from their families, which encourages victims to leave their homes and lose their rights to education and protection from their families. Keywords: Application, Criminal Liability, Incest, Children Abstrak Inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam keluarga. Faktor penyebab inses tidak berdiri sendiri atau tunggal, melainkan akumulasi berbagai permasalahan psikologis, sosial, sikap mental, moralitas, dan budaya patriarki pelaku. Tindak pidana inses ini suatu tindakan yang melanggar asusila dan tidak bermoral yang mengancam anak-anak korban persetubuhan oleh keluarganya sendiri. Inses tersebut sangat merajalela di kalangan masyarakat karena jarang dilaporkan dengan alasan rasa malu bagi anggota keluarga apabila diketahui oleh orang lain. pelaku kekerasan seksual, termasuk inses di dalamnya yang paling banyak, adalah ayah dan paman. Hal ini miris, karena banyak dari pelaku kekerasan di ranah personal yang dianggap dan diharapkan menjadi pelindung seperti ayah, paman, maupun suami. Pertanggunggjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan inses dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP atau Pasal 419 Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Sedangkan untuk rumusan perbuatan inses terhadap anak dapat dijerat menggunakan Pasal 294 ayat (1) KUHP atau Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan juga terjadi saat korban tidak mendapatkan dukungan dari keluarga yang mendorong korban meninggalkan rumah dan kehilangan hak-hak atas pendidikan dan perlindungan dari keluarga. Kata Kunci: Penerapan, Pertanggungjawaban Pidana, Inses, Anak

Page 6 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 01 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 2, No 01 (2020) Vol 1, No 1 (2019)