cover
Contact Name
Machrus Ali
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6285733447574
Journal Mail Official
lppm.undar1965@gmail.com
Editorial Address
Jalan Gus Gur 29A, Mojongapit, Jombang
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Public Power
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 28089774     EISSN : 28072782     DOI : 10.32492
Core Subject : Economy,
Journal of Public Power merupakan publikasi dalam Focus dan Scupe dibidang; Ekonomi Keuangan, Ekonomi Perbankan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Industri, Perdagangan Internasional, Ekonomi Publik, dan Ilmu Ekonomi lainnya. Selain itu juga publikasi diluar bidang yang berdapak dengan Ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.
Articles 66 Documents
Pengaruh Mutu Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon SKCK Di Polsek Kota Jombang Aan Primadonawati; Muhammad Mudjib Musta’in; Supriyanto; Sayekti Suindyah Dwiningwarni
Journal of Public Power Vol. 2 No. 1 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.176 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i1.198

Abstract

Research discussions aim to enhance understanding of customers’ satisfaction in the services of Police Note Information Letter from perspectives of Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Research was take 150 customers sample incidentally. Regression analysis shows that Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy simultaneously has positive influence on customers’ satisfaction. Empathy partially has no influence on customers’ satisfaction. Research finding will discuss in the context of services quality management
Analisis Bantuan Keuangan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jombang Erna Zuroida; Muchtar; Supriyanto; Sayekti Suindyah Dwiningwarni
Journal of Public Power Vol. 2 No. 1 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.822 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i1.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa serta kendala yang ada dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Jombang, dimana terpilih empat desa mewakili nilai dengan peringkat dua teratas dan dua terbawah dari masing-masing kategori desa berdasarkan Rekapitulasi IDM tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis Milles dan Huberman melalui angket, interviu, observasi dan studi dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan program Dana Desa di Desa Losari, Desa Madiopuro dan Desa Plandaan Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2017, telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta keterlibatan masyarakat desa telah dikatakan efektif dan sudah cukup baik. Sedangkan pemanfaatan Dana Desa di Desa Carangwulung belum terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan belum melibatkan masyarakatnya dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala-kendalanya adalah lambatnya pencairan dari RKUD ke RKD diantaranya akibat perubahan regulasi, masih kurangnya kapasitas kelembagaan dan SDM, serta Desa Carangwulung merasa anggaran Dana Desa masih kurang sesuai dengan besarnya pembangunan desa.
Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa Ike Rochmaniar; Muchtar; Supriyanto; Muhammad Mudjib Musta’in
Journal of Public Power Vol. 2 No. 1 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.068 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i1.201

Abstract

Peranan inspektorat di daerah menjadi penting karena Pemerintah Daerah memiliki fungsi yang luas dalam upaya Good Governance. Inspektorat di berbagai daerah belum bisa berfungsi sesuai harapan bahkan lumpuh. Inspektorat memiliki berbagai tantangan. Kedudukan bawahan memperumit independensi dan objektivitas serta menimbulkan ketergantungan pada Kepala Daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan daerah menjadi perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan. APBD harus disiapkan untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif. Peningkatan jumlah APBD harus sejalan dengan peningkatan kemampuan mengolah keuangan agar tidak terjadi pembengkakan yang akan menumbuhkan praktik penyelewengan dan korupsi kewenangan dan penggunaan anggaran di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengawasan inspektorat terhadap penggunaan anggaran keuangan desa di Kabupaten Jombang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dengan informan kunci dan observasi. Data yang diperoleh direduksi, disajikan, disimpulkan dan diverifikasi untuk diuji validitasnya. Kesimpulan analisis menunjukkan bahwa inspektorat telah melakukan pengawasan sesuai dengan Piagam Audit Internal. Wilayah perencanaan dipantau melalui review RKA dan kejujuran audit pengadaan barang dan jasa. Area implementasi diawasi oleh audit reguler dan audit kinerja. Wilayah pelaporan dimonitor dengan review laporan keuangan, evaluasi SAKIP dan review penyerapan anggaran. Inspektorat Jombang telah menjalankan peran assurance dan konsultasi dalam mengawasi proses penggunaan keuangan desa untuk anggaran pembangunan. Hasil penelitian selanjutnya akan dibahas dalam berbagai perspektif pengawasan.
Pengaruh Kinerja Bpbd Dalam Penanggulangan Banjir Dampaknya Terhadap Pengurangan Kerugian Material Di Kabupaten Jombang D Ida Mariana; Junaedi; Humaidah Muafiqie
Journal of Public Power Vol. 2 No. 1 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.031 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i1.202

Abstract

Banjir merupakan bencana alam yang rutin menghampiri wilayah Kabupaten Jombang khususnya Mojoagung, Mojowarno dan Jombang. Untuk mengurangi kerugian yang disebabkan banjir kinerja Lembaga BPBD Kabupaten di pertaruhkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPBD Kabupaten Jombang dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana tahun 2017 besaran dampak Banjir terhadap kerugian material di Kabupaten Jombang . Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dianalisis secara kuantitatif melalui analisis korespondensi dan dibahas lebih mendalam secara kualitatif. Tempat penelitian adalah di Kabupaten Jombang, dengan populasi masyarakat Kecamatan Mojoagung, Mojowarno, Tembelang, Kesamben,Jombang, Tembelang, Kesamben, PlandaanKabuh, Plos dan Bandarkedungmulyo, yang terdampak banjir Pebruari 2018. Berjulah 100 orang dengan sampel masing masing desa 5 orang yang terdiri dari 20 desa. dengan teknik Sampel Wilayah (Area Probability Sample). Variabel Independen (X) adalah Kinerja BPBD Kabupaten Jombang yang terdiri dari Masukan (inputs) (X1), Keluaran (outputs (X2), Hasil(outcomes) (X3), Manfaat(benefits) (X4. Sedangkan Variabel Dependen (Y) adalah kerugian material, terdiri dari Sektor sosial (Y.1), Sektor Infrastruktur (Y.2), Sektor produktif (Y.3), Sektor global (Y.4). Dengan model pengukuran skala linkert dihasilkan bahwa Kinerja BPBD Jombang secara signifikan bisa meminimalisir kerugian material akibat banjir, Pada analisis regresi diketahui faktor inputs, ouputs, outcomes, benefit dan dampak secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kerugian banjir, kecuali faktor outcomes, Banjir paling parah berpotensi terjadi di Kabupaten Jombang terdapat di wilayah Mojowarno karena limpahan dari Kali Putih, Wilayah Mojoagung dan Sumobito karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu Kali Gunting, Catakbanteng dan Kali Pancir, Nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat per 15 Agustus 2018 dengan dinilai dengan model ECLAC dan Penyebab dari kurang optimalnya kinerja BPBD kabupaten Jombang adalah faktor kompetensi SDM dan alat-alat penanggulangan bencana
Pemanfaatan Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kabupaten Jombang Luluk Iftitah; Khoiruddin; Junaedi; Muhammad Mudjib Musta’in
Journal of Public Power Vol. 2 No. 1 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.802 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i1.203

Abstract

Pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Jombang adalah dengan membentuk unit-unit dari hulu timbulnya sampah ke pengumpulan hilir berupa Bank Sampah Induk yaitu BSI Jombang yang berkantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan merupakan cara terbentuknya BSI Jombang yang unik, dibentuk oleh unit desa-desa kemudian membentuk Induk, bukan sebaliknya; Pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dengan melibatkan masyarakat luas melalui sosialiasi, pendidikan karakter di sekolah-sekolah dan kerjasama dengan instansi lain dalam penyaluran hasil sampah olah berupa kerajinan. Peningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang adalah dengan melibatkan masyarkat langsung dalam unit-unit bank sampah dan program ini disambut baik oleh masyarakat dengan adanya peningkatan unit-unit bank sampah pada tiap tahunnya di desa atau kecamatan-kecamatan
Institusionalisasi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jombang Aslichah; Gustina Ari Murti; Khoiruddin; Humaidah Muafiqie
Journal of Public Power Vol. 2 No. 2 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.626 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i2.204

Abstract

Penelitian ini mengusulkan pelembagaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah di Jombang, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Model studi kasus yang digunakan dalam penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang proses pelembagaan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan mengacu pada perspektif dan dimensi akuntabilitas keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil penelitian, kewajaran LKPD mengenai kepatuhan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), pengungkapan penuh (full disclosure) dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dengan perspektif Teori Kelembagaan Baru (NIT), respons organisasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya diperoleh. Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan akuntabilitas keuangan dan telah melaksanakan tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui hingga akhirnya dapat dilembagakan dengan baik di Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan memperoleh laporan keuangan tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 (lima) tahun.
Analisis Bantuan Keuangan Khusus Terhadap Peningkatan Infrastruktur Masyarakat Desa Sebagai Indikator Peningkatann Kesejahteraan Di Kabupaten Jombang Mohammad Hari Prasetyo; Muhammad Mudjib Musta‟in; Supriyanto
Journal of Public Power Vol. 2 No. 2 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.527 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i2.205

Abstract

Special Financial Assistance (BKK) to villages in the Field of Facilities and Infrastructure is Special financial assistance given to build infrastructure at the village or cross-village level. who are not included in the Village Fund proposal (DD) and Village Fund Allocation (ADD). In the study, it tried to find answers to the problems of the existence or absence of the BKK relationship to improving welfare through infrastructure development with welfare indicators through the 2013-2017 GRDP-ADHK. With a survey research model and simple quantitative regression descriptive linear regression analysis, it was found that there was no influence between BKK and welfare, with the influence of 0.402. This shows that the influence of Special Financial Aid is in a weak position on the value of welfare. Obstacles in infrastructure development using Special Financial Assistance are the lack of supervision conducted by the community in the implementation of development, weather and place, the price of materials and unaccountable reporting.
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelayanan Dan Prioritas Layanan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Ida Setyo Wahyu; Supriyanto; Junaedi
Journal of Public Power Vol. 2 No. 2 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.551 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i2.206

Abstract

Kualitas pelayanan publik selalu mengedapankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, namun selama ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan tidak berkualitas, bertentangan dengan LAKIP yang setiap tahunnya di laporkan oleh Badan Negara bahwa kinerja institusi negara selalau baik. Dalam penelitian ini faktor pelayanan berupa 1) reliability: 2) responsiveness; 3) assurance; 4) empathy; 5) tangible menjadi tolak ukur kualitasn pelayanan di kantor DUKCAPIL Kab. Jombang. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi Kepuasan Pelayanan e-KTP di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jombang dan faktor Prioritas apa saja yang menjadikan pemenuhan kepuasan pelayanan e- KTP di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jombang, dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Kepuasan Pelayanan e-KTP di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jombangdan untuk mengeahui faktor Prioritas apa saja yang menjadikan pemenuhan kepuasan pelayanan e- KTP di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jombang. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pemohon e-KTP. Penelitian ini menggunakan analisa faktor dan diolah dengan SPSS. Dihasilkan bahwa faktor X1 (realibiliy) mendapatkan respon 76,9%, berarti respon baik atau puas, sedangkan pada faktor X4 atau emphati karyawan terhadap pelayanan e-KTP mendapat respon 75,9 % yang berarti baik. Sedangkan pada faktor x3 / assurance dan x5/tangible mendaptkan nilai masing masing 67,7 dan 60,7 yang berarti tanggapan masyarakat terhadap pelayanan DUKCAPIL cukup baik. Sedangkan pelayanan yang dianggap kurang baik oleh masyarakat adalah faktor x2 atau responsive. Prioritas pelayanan yang dilakukan dengan sebaran umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan, kesemuanya hampir merata. Dinas DUKCAPIL tidak membedakan atau tidak memproritaskan pada umur, jenis kelamin, tingkat pendidian atau pekerjaan, semua sesuai dengan tupoksi.
Pengaruh Politik Organisasi Pada Motivasi Karir Pegawai Titis Naniri; Humaidah Muafiqie; Abdul Adzim
Journal of Public Power Vol. 2 No. 2 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.541 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i2.207

Abstract

Ferris et al. (1992) suggests three political consequences in the working environment for individuals: First, leaving the organization; Second, remain a member of the organization but silent not participate in political activity, and; Third, remain a member of the organization and actively engage in political activities. Research explores the third consequence through the dynamics of career motivation. Research randomly sampled 76 civil servants from five sub-district offices in Jombang District Government. The data of career motivation measurement and perception of organizational politics were analyzed by structural equation model. The results of the analysis show that employee career motivation will increase in the perceived political environment. The research findings explained that being an active member of the organization and actively involved in political activities can be understood as increasing career identity, career insight and career resilience. The career identity in a perceived political environment can be understood as an increased work involvement and desire for upward mobility. Work involvement can be understood as increasing job involvement, professional orientation, commitment to managerial work and primacy of work. Desire for upward mobility can be understood as the increasing need for advancement, need for recognition, need to dominate, financial motivation and ability to delay satisfaction. Career insights in a perceived political environment can be understood as increasing objectives and clear paths of objectives, the flexibility of goals, the need for change, social percepptiveness, realistic expectations, career decisions, and future orientation. Career resilience in a perceived political environment can be understood as increased self-efficacy, risk-taking, and non-dependence. Self-efficacy can be understood as an increasing self-esteem, need autonomy, adaptability, internal control, achievement, initiative and creative needs. Risks taking can be understood as increasing the tendency to take risks, not afraid to fail, no need for security and tolerance of uncertainty. Dependence can be understood as a decrease in career dependence, the recognition of superiors and subordinates. Research findings prove organizational politics is functional, support for positive perspective, and counter the flow of political understanding as selfishness behavior and contrary to organizational goals.
Pengaruh Sumber-Sumber Kekuasaan Terhadap Politik Organisasi Lilik Yarkoni; Khoiruddin; Muzajjad; Muhammad Mudjib Musta‟in
Journal of Public Power Vol. 2 No. 2 (2018): Journal of Public Power
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.909 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v2i2.208

Abstract

The study aims to enhance the understanding of organizational political behavior through sources of power. The research subjects were 138 sub-district office staff and village offices. Organizational political behavior and sources of power are measured by questionnaires scaled. The data of research variables were analyzed by multiple regression analysis. The results of the analysis show: (1) F = 9,841, R = 0,478, R2 = 0,228, and p = 0,000 (p <0,01), legitimate power, reward power, expert power and referent power simultaneously have positive and highly significant effect on organizational political behavior with 22.8% contribution; (2) Regression coefficient of legitimate power = - 0,036 and p = 0,994 (p> 0,05), indicating legitimate power has no effect on organizational political behavior; (3) The regression coefficient of reward power = 0,983 and p = 0,000 (p <0,01) show the reward power very significantly have positive effect on the political behavior of the organization; (4) Regression coefficient of expert power = 1,331 and p = 0.016 (p <0.05) indicates that expert power significantly affects positively on organizational political behavior, and (5) Regression coefficient of referent power = - 0.128 and p = 0.697 (p> 0.05) indicates that referent power has no effect on the organization's political behavior. Research is discussed in the context of organizational behavior.