cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2020)" : 8 Documents clear
INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Elsi, Sutri Destemi; Bafadhal, Faizah; Ahmad, Rahman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.2.p.71-76

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah mengembangkan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. 
AGRO-BASED SMART CITY KOTA BATU: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN Khairi, Naufal Fikhri; Adibrata, Jordan Aria
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.2.p.55-62

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai proses penerapan konsep smart city di Kota Batu yang berfokus di bidang pertanian. Smart city merupakan konsep yang sedang naik daun untuk dibahas, hal tersebut dikarenakan banyak negara-negara menerapkan konsep ini dalam membangun perkotaannya dengan menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menerapkan konsep smart city, melalui program “Gerakan 100 Smart City”. Kota Batu merupakan salah satu kota yang menerapkan konsep tersebut, akan tetapi terdapat hal yang menarik yakni mereka memfokuskan konsep tersebut pada bidang pertanian yang menjadi sumber utama mereka. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Teori Koalisi Advokasi akan menjadi alat dalam menjelaskan penerapan kebijakan smart city Kota Batu, serta dapat memetakan aktor dan alur dari terbuatnya kebijakan tersebut. Hasil yang didapatkan yakni kebijakan smart city Kota Batu berfokus kepada bidang pertanian dikarenakan ingin memaksimalkan potensi Kota Batu dalam bidang pertanian dengan melahirkan sistem transaksi lansung (online) antara petani dan konsumen untuk mencegah praktek tengkulak. Tetapi realisasi smart city di Kota Batu masih memiliki bebagai hambatan dalam implementasinya, meliputi partisipasi masyarakat dan pola kerjasama yang belum efektif. Oleh karena itu dibutuhkan pembaruan dalam aplikasi-aplikasi smart city Kota Batu. Selain itu dibutuhkan juga dibutuhkan perubahan kerjasama antara pemerintah dan sektor bisnis dari close resource menjadi open resources. 
KEBIJAKAN TRANSPORTASI UMUM (ANGKOT) UNTUK MENANGGULANGI KEMACETAN JALAN Junita Ayu Ariesandi; Reiza Resita; Zulfitri Salsbabila
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.77-82

Abstract

Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan kemacetan yang hampir dirasakan oleh kota-kota besar salah satunya Kota Malang. Permasalahan Kota Malang sendiri adalah kemacetan di bidang transportasi publik. Transportasi publik yang tidak digarap dengan serius oleh pemerintah yang menjadi persoalan kemacetan. Kota Malang memiliki transportasi publik yaitu angkutan umum, namun penyebab kemacetan oleh angkutan umum karena masih terjadinya pemberhentian sembarangan saat menurunkan penumpangnya, makan perlu di beri tempat atau fasilitas untuk pemberhentian angkutan umum.perlu adanya perbaikan prasarana angkutan umum demi kenyamanan penumpang. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat langkah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi kemacetan, dan ingin mengetahui upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemacetan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan umum atau transportasi publik seperti angkot di Kota Malang. Penelitian ini melakukan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang didapatkan melalui studi pustaka hasil penelitian sebelumnya dan data yang diperoleh dari artikel berita dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Kota Malang adalah sistem jalur satu arah di kawasan lingkar UB yang sudah berjalan lancar, diberlakukannya parkir miring atau serong di beberapa kawasan Kota malang. Disisi lain Walikota malang telah merancang kebijakan yang berfokus kepada angkutan umum (angkot) yang akan berbasis aplikasi atau daring yang sebenarnya dilaksanakan ujicoba pada bulan april 2020, tetapi kebijakan ini masih belum terelisasikan karena terhambat oleh situasi saat ini.
PENERAPAN APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PASPOR ONLINE (APAPO) DALAM PERSPEKTIF E-GOVERNMENT Nurrizha Ayu Chaharani; Tri Putra Adi; Diba Latifa Hasmi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.83-88

Abstract

Pelayanan publik merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menyediakan public services yang sangat dibutuhkan., agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saat ini di Indonesia masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minim sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat khususnya dalam pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang. Berlatar pada perubahan teknologi, kultur, politik, sosial dan ekonomi yang demikian cepat, amat diperlukan suatu reformasi, salah satunya dengan budaya birokrasi. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan suatu reformasi birokrasi salah satunya melalui aplikasi pendaftaran online (paspor) yaitu APAPO. Aplikasi ini sangat membatu masyarakat untuk lebih efektif dalam membuat paspor. Sehingga proses reformasi akan muncul suatu gagasan/ ide yang menjadikan suatu pelayanan menjadi lebih baik salah satunya di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang melalui layananan paspor online.
KINERJA ORGANISASI PUBLIK DALAM MENCAPAI TARGET SASARAN Laili Salamatul Khoiriyah; Muammar Alkadafi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.97-104

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja organisasi public pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam mencapai target sasaran kinerjanya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah 10 informan penelitian. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dikatakan baik berdasarkan pada indikator menurut Agus Dwiyanto dan sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dibuktikan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan adanya masyarakat transmigrasi yang tidak dibina lagi. Dalam menanggapi keluhan tenaga kerja dan masyarakat, Dinas berusaha merespon dengan cepat sesuai dengan prosedur kerja dalam penyelesaian kasus pengaduan dan melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum bertindak memenuhi keluhan dari masyarakat transmigrasi. Dinas sudah melakukan program pelatihan, pemagangan, dan job fair untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya kepuasan masyarakat terhadap tugas yang dilaksanakan, artinya Dinas ini telah bertanggungjawab dan konsisten atas tugasnya untuk memenuhi kehendak masyarakat.
EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) Amalia Rahmadani Ilham; Seno Andri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.89-96

Abstract

Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah melaksanakan program P2WKSS, tujuannya untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera dengan perempuan sebagai penggeraknya, namun fenomena dilapangan tidak demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan program P2WKSS di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program  P2WKSS di Kabupaten Kampar masih belum efektif, dimana Kampar terlambat dalam melaksanakan program, tujuan yang diharapkan belum tercapai optimal, perubahan yang terjadi hanya pada aspek kesehatan, namun tidak pada aspek pendidikan dan ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan program P2WKSS juga belum efisien, dimana implementor program belum mampu memanfaatkan waktu dan  memaksimalkan usaha untuk mencapai tujuan program. Pelaksanaan program ini juga masih belum cukup, dimana pelaksanaan program belum mampu memecahkan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya financial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, strategi implementor, belum terciptanya komunikasi yang baik, perekrutan warga binaan masih belum selektif, sehingga menjadi sebab tidak tercapainya tujuan dari program P2WKSS. Dapat disarankan program P2WKSS dilanjutkan dengan perbaikan memaksimalkan anggaran penyelenggaraan program serta sinergitas antar penyelenggara dan penerima program.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH UTAMA TUJUAN WISATA Widi Yaumul Fitri; Amara W. Wibowo; Dwiki Bagus Ariyanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.105-112

Abstract

Kota Batu merupakan kota wisata yang banyak dikunjungi turis domestik maupun mancanegara. Keindahannya banyak menarik minat orang untuk mengunjungi kota ini. Namun, dengan banyaknya kunjungan dari turis ini secara langsung mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan Kota Batu. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator kebijakan untuk mengatur bagaimana dalam proses pengolahannya. Selain itu manajemen sumberdaya yang digunakan harus benar-benar diperhatikan dalam pengelolaan sampah ini.dan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan agar mereka dapat mengelolanya secara mandiri. Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengertahui apakah pemerintah Kota Batu telah menyiapkan sumberdaya yang cukup untuk mengelola sampah yang jumlahnya tidak sedikit.
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMBRW) Putri, Rafiah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.63-70

Abstract

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan se-lingkungan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana program PMBRW di Kota Pekanbaru serta apa yang menjadi penghambat dari program PMBRW di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan adalah teknik wawancara langsung kepada pelaksana program. Adapun jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Dan kemudian analisis data yang gunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan serta menyajikan dengan teori-teori yang tepat dengan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanprogram Pemberdayaan Masyarakat Bebrasis Rukun Warga (PMBRW) ialah program pemerintah Kota Pekanbaru dengan Perda Nomor 05 Tahun 2016 dalam upaya meningkatan ekonomi maskyarakat, program ini ialah program stimulat. Pelaksaan program PMBRW memilki banyak penghambat dari konteks, masukan, proses maupun produk. Adapun saran penulis yaitu perlu adanya perbaikan pada program tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap program yang minim , serta pada pencapaian tujuan program tidak terlaksana hal ini dikarenakan kurangnya kerja sama. Perlunya mengedepankan pengembangan potensi wilayah yang didukung dengan kearifan lokal.

Page 1 of 1 | Total Record : 8