Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Harsini ']]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.4.2.p.169-174
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untukmengetahui implementasi program jaminan pemeliharaan kesehatan dan faktor-faktor yangmempengaruhinya pada PT Jamsostek Cabang Riau II. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkapkan realitas yangterjadi dilapangan dan lebih sensitive dan adaptif terhadap peran berbagai faktor dalam penelitianserta peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini bahwaimplementasi program jaminan pemeliharaan kesehatan secara umum cukup berhasil dilaksanakan.Dan setiap tahunnya mengalami kenaikan kepesertaan untuk program ini. Hanya saja masih adakeluhan-keluhan dari peserta program tentang pelayanan yang diberikan oleh implementator dariprogram JPK ini. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program jaminan pemeliharaankesehatan ini adalah komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.Kata Kunci: implementasi program, peserta program, pemeliharaan kesehatan]]>
<![CDATA[PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PULAU ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Rodi]]>;
<![CDATA[Hadi, Larbiel]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.13-18
<![CDATA[Pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan dan pulau menjadi salah satu fokusutama pembangunan oleh pemerintah pusat. Pembangunan daerah tidak hanya di kawasan ibukota provinsi tetapi juga harus memperhatikan keadaan masyarakat di kawasan pulau. Tujuankajian ini adalah meneliti apa jenis program pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakatdi Kabupaten kepulauan Meranti yang terdiri dari tiga pulau besar dan berbatas langsung denganSelat Melaka. Data kajian dikumpulkan dengan menggunakan angket sebanyak 1.015 respondenyang tersebar di 9 kecamatan. Data dianalisis dengan uji deskriptif menggunakan SPSS Versi 20.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan yang paling diperlukan masyarakatdi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan (mean=1,996),peningkatan sarana dan kualitas pendidikan (mean=1,995), operasi pasar/sembako murah(mean=1,992) dan peningkatan harga hasil perkebunan;sagu, karet dan kopra (mean=1,990). Jenisprogram pembangunan yang akan dibangunkan di masyarakat bukan hanya berdasarkankeuntungan proyek bagi pihak tertentu tetapi program pembangunan yang sangat diperlukanoleh masyarakat sebagai usaha peningkatan kualitas hidup mereka.Kata kunci: program pembangunan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat pulau]]>
<![CDATA[BIROKRASI PROGRAM USAHA EKONOMI DESA ]]>
<![CDATA[Arlis ']]>;
<![CDATA[Mayarni ']]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.4.01.p.25-30
<![CDATA[The purpose of this study is toinvestigate and analyze the factors that influence the bureaucracy UED program - SP VillageBayur Island District Cerenti Singingi Kuantan District. Population and sample in this study wasthe managing UED, the verification team, the audit team and the facilitators and the community ofusers. Data was collected through questionnaire dissemination techniques, interviews andobservations, once the data is collected and then analyzed using qualitative and quantitativedescriptive analysis. Results showed bureaucracy UED program - SP Village Bayur Island DistrictCerenti Kuantan District Singingi still runs poorly. The dominant factor influencing bureaucraticUED-SP program performing its duties is the fear factor.]]>
<![CDATA[CITIZEN-CENTRIC E-GOVERMENT PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Habibie, Dedi Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.1-8
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata terlalu cepat berkembang dibanding dengan perkembangan birokrasi. Desakan untuk menyediakan birokrasi yang acceptable semakin masif, tidak hanya pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan melainkan juga memberikan informasi dan pelayanan berbasis masyarakat. Artikel ini menjelaskan peran e-Goverment dalam pelayanan publik, berbagai isu e-Goverment dimasa yang akan datang, dan Citizen-Centric e-Goverment sebagai cara pandang pelayanan publik berbasis teknologi infomasi dan komunikasi. Untuk menjawab berbagai topik tersebut penulis menggunakan pendekatan literatur review serta mengangkat berbagai studi kasus dari berbagai karya ilmiah yang terkait dengan dengan topik yang diangkat.]]>
<![CDATA[DISEMINASI PERATURAN DESA (PERDES) UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT ]]>
<![CDATA[Zulkarnaini, Zulkarnaini]]>;
<![CDATA[As'ari, Hasim]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.10.2.p.75-82
<![CDATA[Masyarakat desa yang tinggal sekitar lahan gambut memanfaatkan dan mengelola lahan gambut berdasarkan kebiasaan mereka yang kurang bijak, misalnya membuka lahan dengan cara membakar untuk kemudian ditanami. Sebagai akibatnya, terutama pada musim kering, kebakaran lahan gambut tidak bisa terhindarkan. Tujuan penulisan ini memfokuskan perlunya inisiasi dari masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan gambut agar dapat mencegah terjadinya kabakaran. Lokus penelitian di desa-desa rawan terjadi kebakaran lahan gambut di pesisir Kabupaten Bengkalis, tepatnya Kecamatan Bandar Laksamana. Kajian ini sejalan dengan program Badan Restori Gambut (BRG) Republik Indonesia yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut, terutama masyarakat desa yang berada di wilayah target restorasi. Untuk hal itu BRG saat ini sedang menggalakkan program Desa Peduli Gambut sebagai salah satu bentuk penggalangan dan penguatan partisipasi masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari Desa Peduli Gambut adalah memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa untuk menyusun peraturan yang dapat digunakan untuk mendukung restorasi gambut di wilayah desanya terutama terkait dengan aspek pencegahan kebakaran. Meskipun sudah ada aturan formal di lingkup nasional tentang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut, namun implementasinya masih belum menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Perlu kiranya dirancang aturan lokal yang berangkat dari nilai-nilai kearifan dan semangat swadaya yang dimiliki masyarakat demi menjaga lingkungannya dari dampak buruk akibat peristiwa kabakaran yang sering terjadi di lahan gambut. Karena berasal dari inisiatif dan kesepakatan mereka, tentunya aturan tersebut akan lebih mengikat, sehingga penerapannya akan lebih maksimal. Peraturan Desa (Perdes) adalah satu aspek sangat dimungkinkan diterapkan.]]>
<![CDATA[Inovasi Untuk Orientasi Baru Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Ernawati ']]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.3.2.p.%p
<![CDATA[The study describes innovationsgood government bureaucracy. Developing strategies and empowering bureaucracy is not aninstant process. Experience in Indonesia shows that settlement policy of government officialswith no holistic solution will generate new problems shackled. Developing strategies and empowergovernment officials to comrehend resourcesshall new organization learning process should besupported by a good learning system supported organic-adaptic structure. This process is carriedout continuously through the process of mutual learning among bureaucrats, civil society andthe market wholeheartedly with the seriousness of the bureaucracy to public service positions.]]>
<![CDATA[TEKANAN PENDUDUK TERHADAP MASA DEPAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Arbain, Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.9.1.p.61-70
<![CDATA[Indonesia hari ini mengalami situasi bonus demografi. Fakta ini tidak sekadar mem-berikan pilihan keharusan adanya kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga me-nyangkut implikasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan investasiindustri ekstraktif pada bidang pertambangan, pembukaan lahan perkebunan skala besar salahsatu yang mendorong adanya pergerakan penduduk yang berimplikasi pada pembangunan.Parameter penduduk dan pembangunan sangat berpengaruh pada masa depan lingkungan. Ke-lemahan kontrol terhadap situasi demikian memungkinkan tumbuhnya moral hazard atas pe-ngelolaan lingkungan yangberkelanjutan. Political will aktor kebijakan terhadap visi pembangunanberkelanjutan hingga saat ini memasuki dimensi politik dan ekonomi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ]]>
<![CDATA[Dewi Sartika]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.4.2.p.199-122
<![CDATA[Penelitian inibertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaanbarang jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dan teknik triangulasi dengan melakukan check, recheck, dancrosscheck terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini layakuntuk diimplementasikan guna mendukung pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan konsepimplementasi kebijakan, maka pelaksanaan e-procurement sudah terimplementasi dengan baik.Kata Kunci: e-government, e-procurement, implementasi, kebijakan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR ]]>
<![CDATA[Rifandi, Dedi]]>;
<![CDATA[', Mayarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 5, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.5.3.p.121-126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untukmengetahui sejauhmana implementasi peraturan daerah dilaksanakan oleh implemator maupun pelaksanaimplementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jenispenelitian deskriptif dengan analisa kualitatif, memaparkan data yang diperoleh dari pengamatankepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikankesimpulan. Untuk itu sangat diperlukan kepekaan teoritik dalam proses pengumpulan data dan analisadata di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat menyajikangambaran maupun hasil analisa yang tidak hanya berbentuk angka-angka, melainkan gambaran yanglebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Air diKabupaten Siak, oleh sebab itu Perda tersebut perlu direvisi dan melibatkan beberapa instasi terkaitagar kedepannya Perda dikmaksud dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.Kata Kunci: implementasi, sumberdaya air, izin pemanfaatan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS ]]>
<![CDATA[Nita Andriani]]>;
<![CDATA[Sujianto ']]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 5, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.5.3.p.23-30
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahuidan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak studikasus Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian initeori yang digunakan adalah teorinya Grindle dan Edward III yang menjelaskan bahwa implementasikebijakan dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang berefek pada hasil kebijakan.Sedangkan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilihat darikomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di KabupatenSiak, Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu anggota DPRDbidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan informan pelengkap yaitu KomiteSekolah, Dewan Pendidikan, wali murid. Dimana tehnik penentuan informan yang digunakan adalahpurposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode observasi dan wawancara kepada informanpenelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis diKabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik dan faktor yang cenderung mempengaruhiimplementasi penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak adalah faktor komunikasi.Kata Kunci: kebijakan, implementasi, penyelenggaraan, program pendidikan gratis]]>
