Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG ]]>
<![CDATA[Prastya, Imam Yudhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.10.2.p.111-118
<![CDATA[Munculnya kebijakan tentang penetapan hutan lindung sei pulai seharusnya memberikan kepastian dalam melakukan pengelolaan hutan, terlebih kawasan tersebut merupakan daerah tangkapan air untuk pada waduk Sei Pulai yang merupakan sumber air baku utama PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang. Akan tetapi dalam pengelolaan hutan tersebut muncul dinamika antara pemerintah dan masyarakat yang berada dikawasan hutan. Penelitian ini berusaha untuk mengurai konflik dalam pengelolaan hutan lindung Sungai Pulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi secara deskripstif, untuk melihat dan memetakan sumber konflik dalam pengelolaan hutan lindung sampai dengan resolusi potensial untuk mengakhiri konflik melalui pendekatan kelembagaan dan social. Selanjutnya menempatkan wawancara secara mendalam sebagai core pengumpulan data. Hasil dari penelitian dilakukan adalah konflik yang terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya regulasi, sedangkan objek konfliknya adalah sebagian lahan pada kawasan hutan lindung sungai pulai. Dampak dari ketidakjelasan status lahan tersebut adalah masyarakat belum mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, listrik dan administrasi kependudukan karena pemerintah daerah berpedoman pada SK penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung. Sedangkan masyarakat berpedoman pada surat alas hak yang terbit sebelum SK penetapan sebagai hutan lindung itu terbit sehingga masyarakat terus untuk menuntut terpenuhinya hak-haknya. Kebijakan tentang pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agrarian sudah terbit, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut akan sangat menentukan dalam penyelesaikan konflik.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR ]]>
<![CDATA[Neliyanti ']]>;
<![CDATA[Meyzi Heriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.4.01.p.1-6
<![CDATA[This study aimsto evaluate the implementation of the activities of The Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir (PEMP) on Micro Finance Institutions in Dumai. This type of research is descriptiveresearch with qualitative approach. Informants in this study are the actors who play a role inPEMP program, in accordance with the Organization’s Program Manager PEMP in Dumai. Resultsof the study concluded that the implementation of the management of the DEP by USP inCooperative Kerapu is seen from the indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, equity,responsiveness and precision, there is still a lot of shortcomings. None of the evaluation indicatorsthat are used can be fulfilled in the implementation of the management of the DEP.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUTAN INDONESIA ERA JOKO WIDODO SEBAGAI IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT ]]>
<![CDATA[Afrizal, Afrizal]]>;
<![CDATA[Mashur, Dadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.9.2.p.97-104
<![CDATA[Kebijakan Hutan di Indonesia era Joko Widodo sebagai Implementasi ParisAgreement. Paris Agreement yang telah disepakati oleh Indonesia dan negara-negara lainnyatentu memberikan harapan baru bagi masa depan negara setelah meningkatnya isu perubahaniklim dunia. Maka dalam penulisan ini akan melihat bagaimana kebijakan hutan di Indonesiapada masa Joko Widodo sebagai implementasi Paris Agreement. Penelitian ini menggunakanmetodologi kualitatif dengan metode studi literatur. Kebijakan hutan di Indonesia era Jokowiadalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentangpengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On ClimateChange (persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenaiperubahan iklim). Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh Joko Widodo dan Yasonna H. Laoly.]]>
<![CDATA[Kebijakan Publik Yang Partisipatif Dan Komunikatif ]]>
<![CDATA[Yuli Tirtariandi El Anshori]]>;
<![CDATA[Enceng ']]>;
<![CDATA[Ayi Karyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.3.2.p.%p
<![CDATA[This article summarizes theresults of a study to analyze how the process of defining urban planning policy issued by the CityGovernment Pangkalpinang particularly in the field of transportation. This policy is about one-way regulation which was enacted in 2011 on certain roads. The study was conducted to find outwhat are the barriers to the implementation of participatory and communicative urban planningpolicies. The research method uses a qualitative approach, descriptive analysis and use casestudy design. Datas were collected through interviews, observation, and documentary studies.The results showed that the policy of one-way streets that carried by the local government wasless participatory. Not all stakeholders are involved in the formulation of policy. The City Governmentdid not respond to City Council to delay implementation of the policy because it found manyproblems in the test phase. Communication is woven by the City Government is also less effectiveso that the policy was not optimally socialized.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN ]]>
<![CDATA[Zulkarnaini, Zulkarnaini]]>;
<![CDATA[Mashur, Dadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.9.1.p.27-36
<![CDATA[Community Empowerment in the Utilization of Village Funds through InstitutionalStrengthening. Until now there are still many problems in rural development in Indonesia that needto find a solution. One of the government's efforts to accelerate village development is by rolling outthe Village Fund Allocation Program (ADD) to realize the administration and implementation ofaspirative and participatory village development. In Siak District, the ADD program has been heldsince 2007, but until now its implementation has not been optimal yet. This study aims to determinehow the empowerment of community in the utilization of ADD through institutional strengtheningDistrict Apit Sungai Siak District and what factors affect the effort of empowerment. This researchis a descriptive qualitative research with sampling technique used is snowball sampling. The researchinformants were the officials involved in the ADD program and the community leaders who knewthe program. Data collection was done by interview and observation technique, after the datacollected and then analyzed by using qualitative descriptive analysis. The results show thatcommunity empowerment through ADD Program in Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency hasnot been running well. Many of these programs are diverted to village infrastructure developmentprograms rather than community empowerment activities. The dominant factor influencing themismatch of community empowerment is the fear of failure resulting from the inability of thecommunity to join the ADD program that provides business capital assistance for the needy.]]>
<![CDATA[Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayi Karyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang penipuan dalam konteks SistemAdministrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Penelitian ini menggunakan metodeanalisis deskriptif. Penipuan adalah tindakan mal-administrasi dan penyakit administrasi yangmemicu rusaknya tatanan dan tujuan SANKRI. Dalam prakteknya, perilaku penipuan telahmemasuki titik kritis karena penyebab ketidakefisienan, ketidakefektifan, sumber daya manusiamenjadi tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, dan tidak sesuai dengan aturan. Penelitianini merekomendasikan pentingnya reformasi pengawasan dalam berbagai aspek SANKRI untukmencapai sistem yang baik dari administrasi negara di Indonesia.Kata Kunci: fraud, mal-administrasi, SANKRI]]>
<![CDATA[KUALITAS JASA DAN KEPUASAN NASABAH ]]>
<![CDATA[Sofyan, Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.7.1.p.%p
<![CDATA[Service Quality and Customer Satisfaction. As one of the companies engaged in service,PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai active role in serving its customers. The emergence ofcomplaints and complaints from customers, is one form of customer dissatisfaction against the company.This makes the researcher is interested to discuss how the influence of service quality on customersatisfaction at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. The data were analyzed by product moment,a simple linear regression and significance testing, and performed using SPSS version 17 for Windows.Data collection techniques used are questionnaires and interviews. The study was conducted bytaking the respondents using incidental sampling technique by 138 people. Based on test validity andreliability of all the data is valid. Based on the results of analysis product moment that the author didwith the number of 138 respondents and the level of 5% error rate relationship between the variablesof service quality with variable customer satisfaction is very strong. For a simple linear regressionanalysis, the regression coefficient of service quality in this equation was obtained for 0.684 (positive)which means that if the scores on the variables of service quality increases, customer satisfaction willincrease by 0.684. And the significance test the influence of service quality on customer satisfaction,For t <0.05 then H0 rejected and Ha accepted otherwise. So it can be concluded that the variablequality of services have a significant effect on customer satisfaction.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN JAGUNG UNTUK PENJAMINAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Ari Rio Pambudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.12.1.p.49-54
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan negara untuk mengadakan suatu Cadangan Pangan Nasional dengan tujuan mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Berkaitan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional memberikan tugas kepada Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok meliputi beras, jagung dan kedelai. Namun, hingga saat ini pemerintah hanya memiliki Cadangan Pangan Pemerintah untuk komoditas beras, tidak untuk jagung dan kedelai. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui urgensi penyediaan cadangan jagung nasional di Indonesia.Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mencari peraturan hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapkan. Artikel ini memakai data yang terdapat dari berbagai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk meIakukan anaIisis yang didapat dari Perpu, Iiterasi, data, dan berkas terkait dan juga sumber hukum tersier untuk mempermudah anaIisis sumber hukum primer dan sekunderHasil penelitian yaitu untuk mengatasi permasalahan kelangkaan jagung di masa mendatang, maka pemerintah perlu untuk melakukan pembenahan data jagung nasional yang berupa data kebutuhan dan data produksi. Penguatan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik diharapkan dapat menjawab permasalahan ini. Data yang akurat menjadi kunci untuk merencanakan suatu kebijakan disertai dengan mitigasi yang memadai.Upaya lain yang harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan jagung adalah dengan membangun Cadangan Pangan Pemerintah secara menyeluruh sesuai amanat Perpres Nomor 48 Tahun 2016, tidak hanya untuk komoditas beras saja, namun juga komoditas jagung dan kedelai. Dengan adanya cadangan jagung nasional, dapat menjadi alternatif solusi apabila terjadi kelangkaan di masa mendatang. Selain itu, perlu untuk menyusun aturan pendamping yang mengatur pendistribusian cadangan jagung pemerintah apabila telah dilaksanakan.]]>
<![CDATA[PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG ]]>
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.12.1.p.11-18
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat, supaya daerah mampu mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui profesionalitas dan Akutanbilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, hal ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung. Hasil penelitian menunjukan, profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui indikator yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Pada disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Hanya saja penerapan good governance yang belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Bener Ayu.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DALAM MENYEBARKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Danang Kurniawan]]>;
<![CDATA[Arissy Jorgi Sutan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.12.1.p.27-34
<![CDATA[Pada tanggal 13 Januari 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan program Vaksinasi di Indonesia, media sosial khusus juga membahas tentang Program Vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis media sosial yang digunakan terkait dengan Kebijakan Vaksinasi di media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang menggunakan Q-DAS (Perangkat Lunak Analisis Data Kualitatif) untuk menganalisis datanya. Toleransi analisis menggunakanNvivo 12plus dan menggunakan 9 Hashtag yang relevan dengan topik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1.) Topik Kebijakan Vaksinasi didominasi narasi Vaksinasi dengan hasil 51,62%. 2.) Ada juga yang lebih mendekati hubungan dari semua hastag tersebut dengan hubungan yang cukup kuat, nilai tertinggi 0,809096. 3.) Kata populer dalam fenomena ini menggunakan hashtag seperti #vaksinasidimulai. Batasan penelitian ini hanya menggunakan data hashtag dalam analisis. Saran penelitian lain yang mengambil tema yang sama adalah dapat menggunakan data digital]]>
