Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[ACCELERATING RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT TOWARD ENERGY SECURITY ]]>
<![CDATA[Aditya Arso Perdana]]>;
<![CDATA[Muhammad Ery Wijaya]]>;
<![CDATA[Ichsan Ichsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8149
<![CDATA[The need for electricity in Indonesia increases daily, including in the North Halmahera district. Using primary energy sources, which are still dominated by fossil fuels, will later affect national energy security sustainability. The new and renewable energy can be a solution for North Halmahera to overcome energy security problems and reduce its emission level. The North Halmahera Government seeks to utilize renewable energy sources to increase energy security by looking at energy availability, affordability, and sustainability. Therefore, this study aims to provide strategies or recommendations to accelerate renewable energy development in North Halmahera so that energy security and environmental sustainability in North Halmahera are maintained. Data will be collected from review of various literatures and government documents. Based on the RUED and the RUPTL, the North Halmahera Government can formulate and determine plans to accelerate the fulfillment of regional energy security by increasing energy availability, affordability, and sustainability. The North Halmahera Government can make more efficient regional regulations and not be burdensome to various parties. Regional regulations must provide security for investors, developers, and buyers of renewable energy products.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Aminah Sunardiyono Putri]]>;
<![CDATA[Bambang Hari Wibisono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8163
<![CDATA[Implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Sleman perlu memperhatikan kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi LP2B sesuai dengan pedoman teknis penetapan LP2B. Kesediaan pemilik lahan ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai karakteristik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat kesediaan pemilik lahan, mengidentifikasi pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah, dan melakukan analisis pengaruh faktor pemahaman pemilik lahan tentang karakteristik wilayah terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi kebijakan LP2B. Data kesediaan pemilik lahan diperoleh dari hasil lapangan menggunakan kuesioner dari 333 pemilik lahan. Berdasarkan hasil analisis regresi linier dengan metode stepwise diketahui sebanyak 93.39% memiliki kesediaan tinggi dan 6.61% memiliki kesediaan rendah. Faktor pemahaman mengenai karakteristik wilayah diketahui memiliki pengaruh terhadap tingkat kesediaan pemilik lahan dengan variabel pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, kebijakan LP2B, dan rencana pemanfaatan ruang dengan nilai nilai R2 sebesar 0.438. Secara keseluruhan pemilik lahan bersedia mendukung implementasi LP2B dengan tidak mengubah lahan selama 1-10 tahun sebanyak 35 pemilik lahan dan selama 11 – 20 tahun sebanyak 298 pemilik lahan walaupun masih terdapat pemilik lahan yang sangat tidak paham dan tidak paham mengenai karakteristik wilayah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU ]]>
<![CDATA[Mirza Ghulam Ahmad]]>;
<![CDATA[Sujianto Sujianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8104
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesio-nalitas guru. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diguna-kan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru (studi kasus mengenai guru SMP di Kecamatan Bukit Kapur meliputi beberapa hal: (a) mengenai persiapan dan perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran. Persiapan dari pihak guru, siswa dan sekolah belum optimal. (b) Metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu metode ceramah, diskusi, out class dan bermain. (c) Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi proses dan hasil. (2) Dampak sertifikasi guru bagi siswa, guru dan sekolah yaitu: (a) Dampak Positif, meliputi: Motivasi mengajar guru meningkat, Guru lebih variatif dan kreatif dalam metode mengajar, Meningkatkan kesejahteraan guru, Meningkatkan profesionalisme guru. (b) Dampak Negatif, meliputi: Guru yang belum tersertifikasi jam mengajar berkurang dan kecemburuan sosial dikalangan lingkungan masyarakat. (3) Kendala yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru yaitu: (a) Kendala-kendala yaitu: Sarana prasarana sekolah yang masih terbatas, Keaktifan siswa kurang, Guru tersertifikasi kekurangan jam mengajar. (b) Usaha-usaha yaitu: Adanya komunikasi pihak guru dan kepala sekolah mengenai mata pelajaran yang diajarkan, Menambah ruang kelas, dan melengkapi sarana prasarana sekolah. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PORTAL JAKARTA OPEN DATA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Samsul Ode]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>;
<![CDATA[Fuad Syahrudin]]>;
<![CDATA[Surya Yudha Regif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8014
<![CDATA[This paper is the result of research on the implementation of the Jakarta Open Data portal in supporting sustainable development in DKI Jakarta. The approach in this study used descriptive qualitative methods to provide a clear picture of the problems studied, identify and explain the existing data systematically. The main theory used in this research is the Van Meter and Horn implementation theory with its indicators and the theory of open government, open data and sustainable development as supporting theories. The results show that the implementation of the Jakarta Open Data portal as a portal that provides data information generated from regional apparatus organizations in the DKI Jakarta Province has been going quite well because it makes it easier for people to find and access data information. Utilization of data on the Jakarta Open Data portal can open up space for public participation and input for the DKI Jakarta Provincial Government in improving governance and supporting sustainable development in the realm of public information disclosure. However, there are still obstacles because regional apparatus organizations that have data and information officers in the process of managing data in their work units that will be uploaded to the Jakarta Open Data portal system are not yet optimal, causing inequality in the data presented in each regional apparatus organization and affecting the availability of collections data on the Jakarta Open Data portal.Keywords: Jakarta Open Data Portal, Implementation, Open Government and Sustainable Development.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AKUAKULTUR ]]>
<![CDATA[Eva Prasetiyono]]>;
<![CDATA[Irzal Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8143
<![CDATA[Pengembangan akuakultur di Bangka Tengah menjadi salahsatu fokus dalam pengembangan daerah. Hal ini didukung oleh keberadaan sumber daya perairan dan sumberdaya manusia. Program pengembangan akuakultur merupakan langkah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya. Program pengembangan akuakultur memerlukan adanya perencanaan dan evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan akuakultur di Kabupaten Bangka Tengah, dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan akuakultur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan akuakultur di Kabupaten Bangka Tengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil produksi setiap tahun dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) diatas 100. Namun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis masalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengembangan akuakultur di Bangka Tengah. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang bertumpu pada lima hal yaitu peningkatan sarana dan prasarana budidaya, peningkatan kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan, pendampingan kegiatan budidaya ikan, peningkatan bantuan legalitas dan kenyamanan usaha, peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil budidaya]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA UMKM ]]>
<![CDATA[Lidya Britania Putong]]>;
<![CDATA[Kalvin Edo Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8158
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan indikator pengukuran teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menyatakan jikalau implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan cukup berhasil diimplementasikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan : 1) Standar kebijakan dan sasaran program, sasaran program memiliki arah yang jelas namun untuk standar keijakan tidak ada. 2) Sumber daya, mengenai sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana sudah terpenuhi dengan baik namun masih terdapat kekurangan dana. 3) Komunikasi sudah terimplementasi dengan baik dari segi cara berkomunikasi maupun fasilitas yang digunakan dalam komunikasi. 4) Karakteristik terimplementasi dengan baik dengan adanya tim kerja dan dapat memutuskan keputusan bersama dengan baik. 5) Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari segi ekonomi dan politik sudah mendukung namun dari segi sosial masyarakat meresahkan mengenai ketidakmerataan bantuan. 6) Disposisi sudah baik yaitu dengan implementor menyikapi positif akan program dan memahami akan tugas masing-masing. 7) Aspek Lain yaitu bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tidak diberi tahu mengenai alasan tidak mendapatkan sehingga dalam hal ini dinyatakan masih kurang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Arie Gunadi]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8115
<![CDATA[Rokan Hulu Regency which has a very rich natural potential in the aspect of tourism, but this potential is not well managed because many designed programs have not been implemented. This study aims to analyze the implementation of the Rokan Hulu Regency Destination Development program. The method used is a qualitative method where this method refers to research that produces data that cannot be realized in the form of numbers, but in the form of an explanation that describes certain conditions, processes, events. The results showed that the implementation of the tourism development program in Rokan Hulu Regency had not been effective, because the program's objectives could not be achieved, one of which was due to limited budget and human resources in its implementation. The existing road access is not good. The purpose of visitors coming to Hapanasan Hot Springs, there are several objects that can be visited either to enjoy hot springs for therapy and bathing, the beauty of natural forests, tree houses, a small butterfly museum and also local specialties, namely processed kolang-kaling. There are no supporting facilities for lodging and restaurants, only snack stalls. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PTSL DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Biru Bara Nirvana Cahyadhi]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8087
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) di Kelurahan Sememi Kota Surabaya sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Sememi karena Kelurahan Sememi menjadi objek PTSL terbanyak. Untuk mengetahui tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sememi telah efektif dan membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat bukti bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterima masyarakat dapat menjadi sarana untuk menghasilkan produktifitas ekonomi masyarakat yaitu akses permodalan lebih mudah mengingat adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti. Waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk menerima sertifikat yakni 3 bulan. Meskipun program PTSL ini gratis, namun terdapat biaya diluar tahapan program PTSL yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar masyarakat untuk mempersiapkan berkas administrasi pendaftaran PTSL. Demikian pula dengan perintah yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PTSL di Kelurahan Sememi kepada RT dan RW disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.]]>
<![CDATA[ELEMEN SUKSES PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Safitri Nur Laili]]>;
<![CDATA[Arimurti Kriswibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8031
<![CDATA[Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat adanya berbagai permasalahan kependudukan. Salah satu masalahnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata yang disebabkan karena adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang mengharuskan masyarakat untuk memperbarui atau melaporkan data kependudukannya. Pembaruan dan pelaporan data kependudukan dilakukan untuk membuat data kependudukan valid dan masyarakat menjadi lebih tertib administrasi. Untuk melakukan pembaruan atau pemutakhiran data kependudukan pemerintah telah menerapkan SIAK untuk konsolidasi yang dapat membantu mengenai pendaftaran kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menunjukkan bahwa adanya support dari pemerintah dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sosialisasi kepada birokrat selaku pelaksana SIAK dan sosialisasi kepeda masyarakat. Sedangkan pada capacity dan value menunjukkan dengan adanya SIAK ini cukup baik dalam penerapannya, hanya saja untuk infrastruktur masih kurang. Adapun kendala yang ditemui yaitu adanya troubel pada saat penggunaan SIAK.]]>
<![CDATA[INSTITUTIONAL SYNERGY IN SUSTAINABLE PEATLAND MANAGEMENT ]]>
<![CDATA[Zulkarnaini Zulkarnaini]]>;
<![CDATA[Sujianto Sujianto]]>;
<![CDATA[Wawan Wawan]]>;
<![CDATA[Dadang Mashur]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8128
<![CDATA[The main highlight in peatland resource management to date has been the weak institutional synergy directly related to peatland management. This study aims to analyze institutional synergy in sustainable peatland management in the Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) Landscape area of Bengkalis Regency. The research design used a mixed approach by combining quantitative and qualitative methods to determine the sustainability of institutional dimensions in peatland management. RAPPEAT analysis was used to analyze the sustainability index of institutional aspects. The results showed that the index and sustainability status of the institutional dimension of peatland management were categorized as less sustainable. Based on the MDS analysis, the institutional dimension only has an index of 49.8%. This result directly illustrates that peatland management in this landscape is not yet oriented towards the institutional dimension.]]>
