The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)
Artikel yang diterbitkan pada jurnal ini merupakan hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam bidang pemerintahan, sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut : Politik, kebijakan publik, pelayanan publik, pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan, e-government, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, birokrasi, pengawasan pemerintahan, pertahanan kemanan dan keuangan daerah
Articles
44 Documents
<![CDATA[BENTUK DAN KEKHUSUSAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Doni Nugroho]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6527
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah nyata dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Panajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN diberi nama Nusantara dikarenakan ekonik dan sudah dikenal dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi klaster ekonomi baru di indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk dan kekhususan IKN Nusantara dalam NKRI. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature riview atau studi pustaka. Hasil penelitian adalah IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.]]>
<![CDATA[RADICAL GRASSROOTS MOVEMENTS DALAM POLITIK EKOLOGI DI INDONESIA PASCA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Mustabsyirotul Ummah Mustofa]]>;
<![CDATA[Kirana Sulaeman]]>;
<![CDATA[Fadiyah Matni Nurdini]]>;
<![CDATA[Muhamad Diva Kafila Raudya]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6623
<![CDATA[Pasca reformasi konflik agraria masih banyak terjadi dan mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat adat/local yang terdampak proyek-proyek pembangunan. Fenomena gerakan perlawanan masyarakat menunjukkan semakin radikalnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan yang mengambil dan merusak ruang hidup masyarakat. Penelitian ini berupaya menemukan pola radical grassroots movement yang dilakukan oleh masyarakat dalam politik ekologi pasca reformasi. Metode desk studi digunakan guna mendapatkan penjelasan dari hasil penelitian terdahulu mengenai gerakan perlawanan di Kinipan, Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng. Hasil desk studi yang diperoleh menunjukkan pembangunan yang bersifat eksploitatif dan destruktif ditentang oleh masyarakat adat dan masyarakat local setempat dengan mengedepankan prinsip keseimbangan alam dan lingkungan yang berlandaskan pengetahuan local dan kearifan local yang dipercaya turun-temurun. Pertukaran material seperti ganti rugi lahan bukan menjadi pertimbangan rasional yang dikedepankan oleh masyarakat melainkan kelangsungan hidup mereka dengan alam. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam gerakan mengindikasikan kuatnya nilai-nilai perjuangan kelas dan egalitarian dalam politik ekologi di Indonesia. Kata kunci: radical grassroots movement, politik ekologi, kearifan lokal]]>
<![CDATA[PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI : (Studi kasus di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang) ]]>
<![CDATA[Siti khotimah]]>;
<![CDATA[Aliyah Aliyah]]>;
<![CDATA[Cahyati Dewi]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6626
<![CDATA[Kepala desa sebagai pemimpin dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang besar dan penting dalam kemajuan pembangunan desa. Peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawas pembanguan dan pelopor pembangunan suatu desa. Desa Muara merupakan sebuah Desa yang berada di pesisir wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Desa Muara memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, mulai dari sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan ekonomi melalui program perkebunan melon yang terdapat di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara, Wawancara dan Dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan ekonomi melalui perkebunan melon di Desa Muara secara langsung dalam memperoleh data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran kepala desa dalam pembangunan ekonomi dapat tergolong berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas dan efesiensi yang terwujud dalam peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam meningkatkan Pembangunan ekonomi desa di Desa Muara Kabupaten Karawang. Kata kunci: Peran Kepala Desa, Pembangunan, Perkebunan Melon]]>
<![CDATA[ANALISIS NARASI ANIES BASWEDAN PADA KAMPANYE PILKADA DKI JAKARTA 2017 DALAM PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH ]]>
<![CDATA[Jihan Ghaisani]]>;
<![CDATA[Luthfi Hamzah Husin]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6658
<![CDATA[Pemilihan umum menjadi ajang kontestasi bagi aktor politik untuk berlaga meraih simpatisan masyarakat. Terdapat berbagai macam fenomena sosial yang dapat dianalisis secara lebih dalam kampanye menjelang pemilihan umum berlangsung. Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta tahun 2017 telah menjadi ajang kontestasi politik yang menarik untuk dibahas secara lebih lanjut. Anies Rasyid Baswedan yang umumnya dikenal memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan menggunakan suara gerakan Islam, namun kemenangannya di satu sisi tidak terlepas dari gerakan non-Islam seperti halnya warga Jakarta yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Penulis di sini akan membedah narasi Anies Baswedan pada debat terbuka menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui pendekatan dari perspektif analisis wacana Norman Fairclough]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ]]>
<![CDATA[Lina Herlina]]>;
<![CDATA[Erlan Suwarlan]]>;
<![CDATA[Asep Nurdin Rosihan Anwar]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.6638
<![CDATA[Berdasarkan observasi di Desa Kertabumi ditemukan permasalahan perihal implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yaitu rendahnya minat remaja untuk ikut andil dalam kegiatan PIK-R. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Dengan datanya yaitu data primer dan sekunder dengan jumlah informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PIK-R, 2 orang Kader PIK-R, Kepala Dusun, perwakilan RW, perwakilan RT serta 2 orang remaja bukan anggota PIK-R. Sedangkan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan studi lapangan (observasi, wawancara). Kemudian pengolahan data dengan cara reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukan berbagai permasalahan diantaranya yaitu kecukupan sumber daya manusia tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya itu sendiri, anggaran belum tetap dan fasilitas masih kurang. Selain itu, implementor belum konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemudian mekanisme kelembagaan belum maksimal, koordinasi yang terjadi sudah ada namun tidak rutin.]]>
<![CDATA[Diskursus Publik tentang LGBT dalam RUU KUHP: Analisis Isi Talkshow Indonesia Lawyers Club tentang Kontroversi Pidana LGBT ]]>
<![CDATA[Salsa Alicia Saputra]]>;
<![CDATA[Caroline Paskarina]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.6647
<![CDATA[Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Indonesia bukanlah sesuatu yang langkauntuk ditemui. Reaksi dari masyarakat pun cukup beragam dengan mayoritas berpendapat bahwa LGBTmerupakan perilaku seksual yang salah dan sudah sepatutnya dilarang eksistensinya. Mahfud MDsebagai tokoh politik juga memiliki opininya tersendiri terkait hal ini yang disampaikan pada forumdiskusi Indonesia Lawyers Club, dan tentunya kalimat yang dilontarkan akan banyak dipercayamasyarakat. Penelitian ini akan berusaha menganalisis perspektif pakar hukum tata negara tentang isuLGBT dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memiliki tigadimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Hasil yang didapat adalah, padadimensi teks ditampilkan bagaimana opini Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negaramerepresentasikan maksud yang berusaha disampaikan, relasi yang ditampilkan pada video, danidentitas yang ditunjukan. Kemudian pada dimensi praktik diskursif dijelaskan bagaimana produksi dankonsumsi teks terjadi. Kemudian pada dimensi praktik sosiokultural ditunjukkan bagaimana faktorsosial, budaya, serta politik dapat mempengaruhi opini Mahfud MD]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Oleh Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Salsha Nur Fadilah]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Dini Yuliani]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.6652
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kecenderungan perubahan global seperti peradaban masyarakat, revolusi digital dan fenomena abad yang semakin kreatif memberi dampak pada perlunya penguatan pendidikan karakter. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan suatu bangsa tergantung pada keberhasilan pembangunan sumber dayanya. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195) yang menyebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SMPN 10 Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, data berhasil diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Kota Tasikmalaya secara umum sudah berjalan cukup optimal. Hal ini ditunjukan dari pelaksanaan kegiatan atau program yang sudah berjalan secara konsisten melalui pembiasaan-pembiasaan yang telah disusun dan disetujui bersama dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang positif dalam rangka membentuk dan meningkatkan karakter yang baik pada peserta didik sesuai dengan visi utama yang digagas sekolah yaitu Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya Lingkungan.]]>
<![CDATA[Gerakan Lingkungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Gedebage ]]>
<![CDATA[Jihan Auliana Ghaisani]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.8088
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian terkait dinamika Gerakan Sosial dalam proses Penolakan Pembangunan PLTSa Gedebage. Penelitian ini menggunakan teori Gerakan Sosial yang dikemukakan oleh Sydney Tarrow dengan fokus gerakan lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana suatu kebijakan menjadi perhatian masyarakat hingga kemudian terjadi interaksi yang dilakukan berupa gerakan sosial dikarenakan adanya ketidaksesuaian jalannya pemerintahan yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal memperoleh sumber penelitian, peneliti memperoleh data primer yang berasal dari wawancara langsung salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Gedebage, setelahnya untuk data sekunder sendiri, berasal dari beragam aneka studi kepustakaan serta juga media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat polemik antara pemangku kebijakan yakni Pemerintah Kota Jawa Barat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya sistem yang berjalan dengan baik, sehingga terjadi maladministrasi dalam pembangunan PLTSa Gedebage. Maka dari itu masyarakat Gedebage melakukan suatu gerakan sosial agar pemerintah lebih memperhatikan jalannya roda pemerintahan berdasarkan demokrasi partisipatif.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Lisa Novita Hartanti]]>;
<![CDATA[Lina Aryani]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.8489
<![CDATA[Implementasi merupakan salah satu proses dari kebijakan publik yang sifatnya sangat krusialperuntukkannya sebab mencakup masyarakat luas, salah satunya bagi penduduk lanjut usia. Penduduklansia perlu mendapatkan perhatian dan bantuan agar dapat tepenuhi kebutuhannya sehingga berimbaspada pencapaian kesejahteraan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov DKIJakarta Bersama Dinas Sosial membentuk suatu program yang bernama Kartu Lansia Jakarta (KLJ).Namun, belum ada sosialisasi yang secara keseluruhan terkait program ini. Sehingga berimbas padakurangnya pemahaman masyarakat dan peserta program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), tentang apa yangmenjadi hak dan kewajibannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperolehpemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi program Kartu LansiaJakarta (KLJ). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Datadiperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi.Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudiandata-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian,sosialisasi menjadi masalah utama yang ditemukan sebab masih banyak penduduk lansia yang kurangmemahami pelaksanaan kebijakan program baik itu dari persyaratan maupun prosedur yangdilaksanakan terhadap program Kartu Lansia Jakarta (KLJ).]]>
<![CDATA[Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Rina Agustin]]>;
<![CDATA[Rafli Diananda]]>;
<![CDATA[Siti Hafsyah Chaniago]]>
<![CDATA[ THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 5 No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/ijpp.v5i1.9231
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja aparatur Pemerintah Desa Anggadita Kabupaten Karawang dalam melayani masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur pengumpulan data dengan cara wawancara lapangan dan studi pustaka. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori fungsi pemerintahan yang didalam teori tersebut terdapat tiga indikator yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Desa Anggadita telah melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan dengan baik. Namun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam menjalankan fungsi tersebut seperti penolakan pembangunan dari masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Anggadita. Oleh sebab itu aparatur pemerintah Desa Anggadita berharap agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi sehingga aparatur Pemerintah Desa Anggadita bisa melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan dengan optimal.]]>
