Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Articles
200 Documents
<![CDATA[Kendala Pengawasan Izin Usaha Pembangunan Homestay Di Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ]]>
<![CDATA[Finta, Dea]]>;
<![CDATA[Malau, Hasbullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.196
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan berasal dari Sururama dan Amalia, yang merupakan standar penting dalam pengukuran pengawasan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan Lembah Harau. Kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pemilik homestay.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Layanan Mandiri Pada Sistem Informasi Desa (SID) Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan ]]>
<![CDATA[Della Dwi Safitri]]>;
<![CDATA[M. Fachri Adnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.198
<![CDATA[Penelitian ini berdasarkan pada masalah minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan mandiri, pemahaman masyarakat yang masih terbatas, lambatnya respons terhadap masyarakat terkait penggunaan layanan mandiri, serta kendala jaringan dan sistem saat mengaksesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan mandiri serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan mandiri pada Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis menggunakan model interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan mandiri pada Sistem Informasi Desa (SID) sudah berjalan mulai dari tahun 2017 masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan layanan mandiri pada Sistem Informasi Desa sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mengurus permohonan dan mencari informasi kegiatan desa langsung ke kantor desa bahkan langsung bertanya kepada kepala dusun. Minimnya minat masyarakat dalam penggunaan layanan mandiri pada SID dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat dengan kehadiran layanan mandiri dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi, serta kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah agar terbiasa dengan digitalisasi. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan layanan mandiriini juga disebabkan oleh budaya literasi masyarakat masih sangat kurang, saat penggunaannya jika terjadi kesulitan masyarakat cenderung langsung menyerah dan menganggap pelayanan secara online ini sulit. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan mandiri pada Sistem Informasi Desa di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan yakni karena adanya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan mandiri, lambatnya respon dalam pelayanan, jaringan internet yang kurang stabil.]]>
<![CDATA[Penerapan Smart Government Dalam Mengembangkan Inovasi Smart Village Di Desa Gunung Putri ]]>
<![CDATA[Salsabila]]>;
<![CDATA[Indra Aditya]]>;
<![CDATA[Rachmat Ramdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.199
<![CDATA[Desa didorong untuk maju dan mandiri, dengan harapan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun desa menjadi lebih maju ialah menerapkan konsep smart village. Konsep smart village menurut Herdiana terdapat tiga komponen yakni Smart government, smart community dan smart environment. dalam penelitian ini akan membahas lebih jauh terkait penerapan smart government di desa Gunung Putri yang merupakan salah satu komponen pengembangan inovasi smart village. Terkait dengan metode pengukuran indikator smart government yang digunakan untuk mengukur kesiapan sebuah desa dalam penerapan smart government, peneliti menggunakan tiga indicator menurut Eniyati, Candra, Retnowati, dan Mulyani (2017). Indicator tersebut yaitu (1) partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) ketersediaan layanan publik dan sosial, dan (3) transparansi tata kelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart government dalam mengembangkan inovasi smart village di Desa Gunung Putri telah ada kemajuan yang signifikan yang ditandai dengan dibentuknya inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi infromasi dan komunikasi. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam hal pengembangan smart government khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan keterlibatan warga.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur ]]>
<![CDATA[Sawitri, Nur]]>;
<![CDATA[Rahmat, Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.200
<![CDATA[Salah satu permasalahan utama adalah kemiskinan di banyak negara berkembang,termasuk Indonesia.Pemerintah menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia terkadang perlu diatasi dengan program khusus karena pengentasan kemiskinan secara keseluruhan dianggap sebagai salah satu tujuan peningkatan kemiskinan Meningkatkan kebutuhan sosial,pendidikan dan kesehatan keluarga. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Program Keluarga Harapan saat ini berfungsi dalam operasi bantuan di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu,Kabupaten Kotawaringin Timur.Dalam penelitian ini mengunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi menunjukkan adanya kendala di wilayah ini.Hasil dari penelitian menunjukan adanya Keterlambatan implementasi program Keluarga Harapan, yaitu penyaluran bantuan tunai melalui ATM, dan hambatan akses antar desa menjadi kendala dalam hal ini.Hal ini penting agar seluruh penerima manfaat dapat lebih memahami tujuan, mekanisme dan manfaat PKH.Untuk mencegah program PKH hanya memberikan dukungan sementara, disarankan untuk memasukkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi penerima manfaatHal ini akan membantu penerima PKH meningkatkan kemandirian finansial dan mencegah mereka bergantung pada bantuan jangka panjang.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penempatan Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat ]]>
<![CDATA[Gulo, Jefri]]>;
<![CDATA[Frinaldi, Aldri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.201
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai dan bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi efektivitas kinerja di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat. Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan bahwa masih terdapat pegawai yang ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini akan berdampak pada keterampilan dan produktivitas pegawai yang masih kurang terampil dalam bidang pekerjaannya. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi penempatan pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat adalah pendidikan, pengetahuan pekerjaan, kemampuan kerja, dan pengalaman kerja. Strategi penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya, jarang menggunakan komputer, dan membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan tugas. Hal ini berdampak pada efektivitas kinerja organisasi. Untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan pegawai, Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat perlu memberikan pelatihan atau dukungan teknis. Ini akan menjamin bahwa pegawai paham teknologi dan mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan organisasi.]]>
<![CDATA[Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan ]]>
<![CDATA[Yuniza, Marni]]>;
<![CDATA[Malau, Hasbullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.203
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selaran. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu belum optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan tidak efektifnya proses diskusi selama rapat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang di Nagari Koto Taratak terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung partisipasi Masyarakat dalam musrenbang yaitu (a) Harapan dan keinginan dari masyarakat, (b) Kesadaran diri Masyarakat, (c) Dukungan dari Pemerintah Nagari. Sedangkan faktor penghambat partisipasi Masyarakat terdiri atas : (a) Pekerjaan atau ekonomi, (b) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.]]>
<![CDATA[Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam Pemberdayaan Lebah Madu Galo-Galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman ]]>
<![CDATA[Fazira, Viona]]>;
<![CDATA[Alhadi, Zikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.206
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman. Penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya yang beralamat di Jl. Tuanku Rao No.4b, Durian Tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menggunakan 3 indikator peran diantaranya peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kecamatan Padang Utara ]]>
<![CDATA[Zatillah, Rafika]]>;
<![CDATA[Mubarak , Adil]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.207
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sampah yang terus meningkat di Kecamatan Padang Utara. Sampah-sampah ini berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, sektor perdagangan, dan fasilitas umum. Untuk mengatasi masalah ini, Kecamatan harus menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R dengan penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memiliki beberapa kendala seperti masih terdapatnya tempat pembuangan sampah liar, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan 3R ini diterapkan di Kecamatan Padang Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn (2003) dengan enam indikator evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kecamatan Padang Utara belum optimal, terutama dalam aspek recycle yang terhambat oleh minimnya infrastruktur pendauran ulang. ]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati ]]>
<![CDATA[Azahra Putri, Nabilah]]>;
<![CDATA[Eriyanti, Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.208
<![CDATA[Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunandaerah tertinggal merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat di daerah yang masih mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI. Studi ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan sudut pustaka serta studi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahws Peran pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati yaitu di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana seperti Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan peralatan kesehatan; Akses tranportasi yang buruk yaitu kondisi jalanan yang berlubang; Masih rendahnya perekonomian Masyarakat Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara mayoritas perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan: Ketersediaan air bersih yang belum merata masyarakat yang masih keberatan dengan biaya layanan air bersih, dan juga kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sumur dan air sungai untuk keperluannya; Akses jaringan internet masih terbatas dikarenakan letak geografis Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara berada di antara perbukitan maka dari itu jangkauan internetnya pun terhambat.]]>
<![CDATA[Menggali Manfaat dan Kekurangan JKN: Peningkatan Layanan Kesehatan di Padang Bulan, Medan ]]>
<![CDATA[Suafisa, Haydi]]>;
<![CDATA[Zebua, Okphilip]]>;
<![CDATA[Sembiring, Gita]]>;
<![CDATA[Siregar, Hairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v6i1.209
<![CDATA[Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Studi ini menyelidiki manfaat dan kelemahan penerapan JKN di wilayah Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa program JKN meningkatkan akses kesehatan, tetapi ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya, terutama terkait kualitas pelayanan dan pemahaman masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas program agar manfaat JKN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.]]>
