cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 16   17   18   19   20 
Motivasi Orang Tua pada Pendidikan Anak ke Perguruan Tinggi : Studi pada Nelayan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Yustiani, Maulida; Resdati, Resdati
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.353

Abstract

Motivasi orang tua yang bekerja sebagai nelayan biasanya datang dari keinginan kuat dalam diri mereka untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya. Karena itu, orang tua berusaha memberikan bimbingan, arahan, dan semangat supaya anaknya bisa dengan baik belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana motivasi orang tua dalam mendorong anak melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi serta bagaimana pemenuhan hierarki kebutuhan menurut teori maslow memengaruhi motivasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak ke perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori motivasi dari Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow. Subjek penelitian terdiri dari tujuh orang informan yang dipilih menggunakan purposive sampling, terdiri dari informan utama sebagai nelayan sebanyak enam orang dan sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, serta satu orang informan kunci yaitu anak dari nelayan yang sedang melanjutkan Pendidikan keperguruan tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, (in-depth interview) wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa motivasi orang tua sebagian besar berasal dari dorongan, yakni keinginan kuat dalam memberikan kesuksesan masa depan anak melalui pendidikan. Orang tua secara aktif memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan meskipun menghadapi berbagai kendala sosial ekonomi, seperti keterbatasan biaya dan tuntutan pekerjaan sebagai nelayan. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar turut memperkuat motivasi anak dalam menempuh pendidikan tinggi.
Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Wahidah, Zahra; Adnan, M.
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara (dengan pihak Bawaslu/KPU, pemerintah daerah, petugas TPS, partai politik, dan masyarakat), serta dokumentasi, yang didukung oleh triangulasi sumber dan teknik analisis data. Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Sitiung telah berjalan dengan efektif, namun masih menyisakan beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek sumber daya, struktur birokrasi dan optimalisasi dukungan dari tingkat pemerintahan nagari. Meskipun koordinasi antar lembaga sudah terjalin dengan cukup baik dan komitmen pelaksanaan program ditngkat kabupaten cukup tinggi, tetapi jumlah pelaksana, minimnya fasilitas serta belum adanya struktur khusus yang menangani Program Kampung Pengawasan Partisipatif menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang lebih maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana, ketersediaan anggaran, serta pembentukan struktur pelaksana yang lebih jelas dan terorganisir menjadi langkah penting agar program ini dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif, adanya dorongan sosialisasi, dan komunikasi internal antar instansi. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia,dan peran pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari.
Collaborative Governance in Aceh's Mining Management: Towards Justice and Sustainability Nurliana, Nurliana; Zulfikar, Teuku Muhammad; Ahmad, Rivai
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.360

Abstract

The wealth of natural resources is often not directly proportional to the welfare of the community, triggering social and environmental conflicts and showing signs of the resource curse phenomenon due to weak governance. The prevalence of unlicensed mining activities has caused serious environmental damage, land degradation, and social conflict. This study aims to analyse how the Collaborative Governance framework can be implemented in Aceh to optimise the potential of the Qanun, while overcoming existing structural and institutional challenges. This study uses a descriptive qualitative research method, focusing on Collaborative Governance in Aceh's Mining Management. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, which are essential for gathering rich contextual information on the research topic. The results of research on mining governance in Aceh through the Qanun framework have provided a strong normative foundation, particularly in terms of distributive and procedural justice, the right to sue, and the role of the Wali Nanggroe Aceh. The implementation of collaborative governance is in its emerging phase and is not yet optimal. The main obstacles lie in the initial conditions, which are characterised by power asymmetry and resource disparities, inconsistent institutional design, and collaborative processes that fail to address crucial issues such as unlicensed mining. The failure of conventional governance requires a hybrid governance solution that legalises the informal sector on the condition of environmental and social compliance.
Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan (JKN) dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Situmorang, Mei Rita Makdalena; Aprileony, Jessica; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.363

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Program JKN, yang diluncurkan pada tahun 2014, merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis delapan artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025 dan relevan dengan pelaksanaan JKN. Hasil kajian menunjukkan bahwa JKN telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan kepesertaan dan frekuensi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan antarwilayah, keterbatasan tenaga medis dan paramedis, rendahnya tingkat keaktifan peserta mandiri, serta kompleksitas prosedur administratif dan teknis dalam pelayanan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam sistem pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi kesehatan terintegrasi dan telemedicine. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas implementasi JKN. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya evaluasi berkelanjutan, penguatan regulasi, serta peningkatan mutu layanan kesehatan sebagai langkah strategis dalam mendukung pencapaian UHC yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Collaborative Governance dalam Menanggulangi Banjir Air Rob di Kota Dumai Defna, Saniyyah; Nurcahyati, Nurcahyati; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.364

Abstract

Banjir rob di Kota Dumai merupakan permasalahan lingkungan dan tata kelola publik yang sangat kompleks dan mendesak. Kondisi ini secara fundamental disebabkan oleh kombinasi faktor alamiah dan antropogenik, meliputi kenaikan signifikan permukaan air laut global, penurunan permukaan tanah (subsidence) yang semakin cepat, serta buruknya sistem drainase kota dan manajemen ruang pesisir yang tidak terintegrasi. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat pesisir, sehingga penanganan efektif tidak mungkin diselesaikan hanya oleh upaya tunggal pemerintah daerah. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran strategis tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap banjir rob di Kota Dumai. Fokus utama adalah mengidentifikasi secara detail kontribusi spesifik dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat lokal, peran vital sektor swasta, serta sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi literatur ekstensif, dengan teknik analisis data kunci oleh Miles dan Huberman melalui tahapan sistematis: reduksi data, penyajian data temuan, dan penarikan kesimpulan substantif. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran inisiasi dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan kolaborasi lintas sektor; masyarakat berperan aktif sebagai mitra partisipatif utama dalam implementasi mitigasi struktural dan non-struktural; sektor swasta berkontribusi substansial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas adaptif warga; dan sinergi antar lembaga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan melalui kerangka sistem koordinasi terpadu. Secara keseluruhan, model tata kelola kolaboratif terbukti nyata meningkatkan efektivitas mitigasi banjir rob melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya yang ada, penjaminan pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif, serta implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik dan realitas lokal. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif diposisikan sebagai model strategis dan berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan banjir yang efektif berbasis pemberdayaan multi-aktor di Kota Dumai.
Pelaksanaan Publik dalam Upaya Memecahkan Masalah Pengangguran di Kota Dumai Aulia, Suci; Nabila, Dwi Nuha; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.365

Abstract

Masalah pengangguran di Kota Dumai diteliti untuk tujuan menganalisis kebijakan publik Pemerintah Kota Dumai dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan, penempatan kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif yang dijalankan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen kebijakan, data ketenagakerjaan daerah, serta telaah literatur yang dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu guna mengidentifikasi kesenjangan dan relevansi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TPT Dumai menurun dari 5,12% pada tahun 2022 menjadi sekitar 4,66% pada tahun 2024, sejumlah kendala struktural masih menghambat efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Hambatan tersebut meliputi mismatch keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta lemahnya integrasi data ketenagakerjaan dalam perencanaan program. Program pelatihan kerja yang tersedia belum sepenuhnya berbasis kebutuhan industri lokal, sehingga kompetensi lulusan pelatihan belum optimal terserap pasar kerja. Selain itu, sektor UMKM yang berpotensi sebagai penyerap tenaga kerja belum berkembang secara maksimal akibat keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pendampingan usaha. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri, pemberian insentif bagi UMKM yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, digitalisasi sistem layanan penempatan kerja, serta penguatan mekanisme monitoring berbasis kinerja. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka kebijakan adaptif berbasis data real-time dan kolaborasi multi-sektor yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kota Dumai.
Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Transformasi Digital dalam Layanan Administratif dan Promosi Pariwisata Desa Artamevia, Mima; Lubis, Muharman; Mukti, Iqbal
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.366

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan website Desa Bi’ih sebagai media transformasi digital dalam pelayanan administratif dan promosi pariwisata. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi digitalisasi layanan desa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, survei, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan wisatawan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memastikan temuan yang terstruktur dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website desa berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administratif melalui penyediaan fitur pengajuan surat, penyimpanan data, dan publikasi informasi publik secara daring. Pemanfaatan website juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa melalui keterbukaan akses terhadap laporan kegiatan, pengumuman resmi, dan kebijakan tata kelola. Pada aspek promosi wisata, website berperan dalam penyebaran informasi destinasi, potensi lokal, serta peluang ekonomi desa, meskipun fitur promosi wisata belum dioptimalkan secara konsisten, terutama dalam hal pengelolaan konten dan pembaruan informasi. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan literasi digital, infrastruktur internet, dan konsistensi operasional pengelola website. Untuk menjaga keberlanjutan implementasi digital, diperlukan pelatihan rutin, kolaborasi lintas sektor, penguatan kebijakan digital desa, serta strategi pengelolaan konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa berpotensi mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas promosi wisata berbasis teknologi di tingkat desa.
Ontologi Sosial dalam Administrasi Publik: Implikasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Halim, Didin; H, Herman; Pasae, Sri; Japaruddin; Putri, Waode
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ontologi sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mereformasi administrasi publik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai sosial yang berkelanjutan. Metode dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memungkinkan peneliti menggunakan fenomena secara komprehensif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ontologi sosial dengan administrasi publik berperan sebagai landasan, penerjemah konteks, dan penerjamah kebijakan untuk memastikan efektivitas pelayanan. Implikasi utama terhadap pelayanan publik bahwa ontologi sosial dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi institusional, pendidikan birokrat, dan partisipasi masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik.
Analisis Yuridis Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di RSUD Padang Panjang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Wulandari, Afni; Fatimah, Siti; Fitrisia, Azmi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas, kewenangan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tindakan administratif penghentian TPP oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Kebijakan penghentian TPP merupakan tindakan administrasi yang berdampak langsung pada hak kepegawaian dan tata kelola organisasi, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang kepegawaian, peraturan tentang TPP, keputusan kepala daerah, literatur Hukum Administrasi Negara, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian dan tindakan administratif pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghentian TPP merupakan bagian dari kewenangan atributif pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi unsur legalitas formal, prosedural, dan material. Berdasarkan analisis literatur, masih ditemukan potensi permasalahan administratif apabila penghentian TPP dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa sosialisasi yang memadai, atau tanpa memperhatikan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas.
Kualitas Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Rawat Jalan di Poliklinik Rumah Sakit Umum Madani Provinsi Sulawesi Tengah Yusnitha; Mufti, Mohamad Irfan; Nasrullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.370

Abstract

The research method used was qualitative with a descriptive type. Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. Data analysis used an interactive model and SWOT analysis. The results of the study, namely the Madani Regional General Hospital (RSUD) according to the five SERVQUAL Aspects namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, have been implemented in the services of Madani Regional General Hospital with varying levels. The reliability and assurance aspects are the most prominent aspects, because medical personnel have provided services in accordance with SOPs, upholding professionalism, and creating a sense of security and trust for patients. The empathy aspect is also seen strongly through the friendly attitude, patience, and willingness of medical personnel to listen to patient complaints. Meanwhile, tangibles and responsiveness still need improvement, especially in the completeness of facilities and efficiency of service time. showing quite good performance, although there are still some aspects that need to be improved. In addition, the Madani Regional General Hospital (RSUD) has been able to balance between technical aspects and humanistic aspects in services, by maintaining the competence of medical personnel while paying attention to the emotional needs of patients.

Page 20 of 20 | Total Record : 200

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue