cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 9   10   11   12   13 
Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan Dan Restoran Dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang Putri, Fina Jantika; Yuliarti, Yuliarti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan jaminan produk halal di restoran dan rumah makan untuk mendukung pariwisata halal di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis upaya seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menerapkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang berfokus pada faktor-faktor seperti standar kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan keterlibatan aktif kelompok kepentingan merupakan kunci keberhasilan politik. Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran di antara para pemangku kepentingan pelaku usaha dan sikap reaktif terhadap perubahan. Ada juga fokus pada peran pemerintah dalam penegakan kebijakan dan perlindungan wisatawan
Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang Azizah, Yori; Permana, Iip
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang dan faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya koordinasi SDI di Kota Padang menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya komitmen pegawai terhadap pentingnya data, dan keterbatasan anggaran. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan solusi yang terintegrasi, yaitu penambahan sumber daya manusia, regulasi yang kuat, dan alokasi anggaran yang memadai, untuk mencapai tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Integrasi ketiga unsur tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan SDI di Kota Padang.
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ratih Jefia; Yuliarti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.175

Abstract

Dalam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah diterapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dari kebijakan MBKM ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (mix methods), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei bersama dengan wawancara sebagai alat penggalian data. Informan dalam penelitian ini berasal dari dosen Fakultas Ilmu Sosial, unsur pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, pihak MBKM Universitas Negeri Padang, dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti proses pengkonversian nilai, pencairan dana yang harusnya tepat waktu, dan sosialisasi yang harus dilakukan secara berkala kepada mahasiswa dan dosen terkait program MBKM ini supaya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen terkait pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.  
Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan TI Sebagai Variabel Intervening Adilah Rahmah; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.176

Abstract

Tujuan penelitian untuk membuktikan apakah pengawasan keuangan oleh Inspekorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variable intervening. Metode digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penentuan sampel menggunakan total sampling sebanyak 52 responden. Penelitian ini dengan membagikan kuesioner skala likert. Kemudian menganalisis data dengan uji asumsi klasik, regresi sederhana dan path analysis. Hasil penelitian membuktikan pengawasan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dalam memediasi pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari.
Penerapan Prinsip-Prinsip New Public Service Studi Kasus: Layanan SAMSAT Keliling Balaraja Ulfah, Siti Nurlaili; Kurniawan, Irvan Arif; Firdiyani, Fitria
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip New Public Service pada layanan SAMSAT Keliling di Kantor SAMSAT Balaraja sebagai langkah inovatif yang dikembangkan oleh pemerintah setempat. Layanan SAMSAT Keliling bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke Kantor SAMSAT, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip New Public Service, Melayani Warga Negara, bukan Pelanggan (Serve Citizens, Not Customer), Mengutamakan Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest), Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan (Value Citizenship over Entrepreneurship), Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act Democratically), Menyadari Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that Accountability is not Simple), Melayani Ketimbang Mengarahkan (Serve Rather than Steer), Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas (Value People, Not Just Productivity). Namun, masih terdapat tantangan seperti kesalahan sistem yang mempengaruhi ketepatan waktu pelayanan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam layanan SAMSAT Keliling, masih terdapat isu terkait percaloan dan biaya tambahan yang perlu diperbaiki untuk mencapai kualitas pelayanan yang lebih baik.
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung Febrian Arga Wahyudi; Nora Eka Putri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.185

Abstract

Abstract: This research reveals how the Electronic-Based Government System is implemented in the Sijunjung Regency Communication and Information Service. In accordance with Sijunjung Regent Regulation Number 29 of 2019, the Sijunjung Regency Communication and Information Service was appointed as the agency responsible for the application of information and communication technology in the implementation of SPBE in Sijunjung Regency. Based on the results of monitoring and evaluation carried out by the Ministry of State Apparatus Empowerment, Reform and Bureaucracy (Kemen PAN RB) in 2022, Sijunjung Regency achieved the lowest SPBE index number 2 in West Sumatra Province with an index value of 2.18% (fair). Researchers used a quasi-qualitative research method (Quasi Qualitative) with a simple research design (SRD) approach. The informants in this research consisted of 9 people consisting of the regional secretary, three employees of the Communication and Information Department and 5 employees from each OPD who the author chose for research using purposive sampling. The data collection techniques applied in this research are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis applied in this research uses triangulation techniques. Based on the results of the analysis using e-Government implementation theory according to Indrajit, the results obtained were that in application development not all OPDs coordinated with the Communication and Information Department in developing applications. Then training and competency development has been carried out by the Sijunjung district communications and information services office for all operators in agencies implementing SPBE. Regarding the availability of network infrastructure, there are still many network flashing spots in Sijunjung Regency. Regional regulations related to SPBE management have been prepared by the regional government of Sijunjung Regency. Human resource procurement is focused on adding employees who understand programming, and the capital used in implementing SPBE uses APBD with a limited budget.
Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Luthfia, Raihani; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talang babungo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 102, yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Talang Babungo. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari belum melaksanakan fungsinya secaraa maksimal, hal tersebut disebabkan karena oleh BPN yang tidak melibatkan masyarakat saat membuat peraturan Nagari, sosialisasi BPN kepada masyarakat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak Mengetahui apa BPN dan apa tugas dari BPN yang menyebabkan partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi rendah.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program CSR PT INALUM di Wisata Sawah Raja Rizka Khoirulika; Dany Mustafa; Mhd. Alex Ridwan; Thaofan Dinar Eko Saputro
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.187

Abstract

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam program CSR PT INALUM di Wisata Sawah Raja. Sebab, berbeda dengan konteks umum dimana strategi pemberdayaan masyarakat banyak diteliti, dalam konteks CSR strategi pemberdayaan masyarakat masih minim. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis hal ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Civera, de Colle, & Casalegno (2019). Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain studi kasus. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumen, bahan digital, dan FGD. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama CSR PT INALUM terletak pada pendanaan dan kedekatan sosialnya. Hal ini tercermin dalam strateginya yang meliputi: 1) memenuhi kebutuhan dasar buruh tani dan ibu-Ibu PKK; 2) menjunjung tinggi HAM dengan tidak diskriminatif terhadap difabel; 3) merintis dan mempertahankan pendapatan Wisata Sawah Raja; 4) mengembangkan kemampuan penggerak Wisata Sawah Raja; 5) meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pengambilan keputusan; 6) mendukung penciptaan bisnis tenun songket Melayu dan inovasi kuliner kolak cabe; 7) penguatan tata kelola dan struktur organisasi BUMDes; 8) mengembangkan kemitraan kolaboratif antar institusi sosial. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks CSR untuk mengatasi sistem yang tidak adil menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Meski begitu, ada catatan penting dalam program CSR PT INALUM, yakni tidak adanya fasilitator pemberdayaan masyarakat.
Ironi Tata Kelola Kelurahan Pakulonan Barat Kabupaten Tangerang di Tengah Smart City Darozah, Alivianisa Arfa; Thita Moralitha Mazya; Irvan Arif Kurniawan
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ironi tata kelola Kelurahan Pakulonan Barat Tangerang di Tengah Smart City. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menguraikan secara rinci mengenai tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pakulonan Barat Kelapa Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan tata kelola pemerintahan di Kelurahan Pakulonan Barat itu belum optimal, karena belum menerapkan prinsip utama good governance teori United Nation Development Programme (UNDP) (1997), yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan hukum. Hal tersebut dilihat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya belum terkoneksi secara digital, dimana masih menggunakan pelayanan secara manual dan pelayanan publiknya belum tersedia secara online. Sehingga Belum mengindikasikan nilai-nilai yang tertuang dalam prinsip utama good governance. Sehingga disebabkan diantaranya, oleh belum maksimalnya kapasitas sumber daya perangkat pemerintah sebagai penyelenggara.
Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Amalia, Nida; Muhammad, Hasymi; Anwar, Muhammad
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.195

Abstract

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki angka tertinggi laporan masyarakat oleh Ombudsman RI pada substansi pedesaan tahun 2020-2022. Berdasarkan data laporan terbanyak masyarakat pada substansi pedesaan, Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI dalam mencegah maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah studi literatur dan wawancara, data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, narasumber dan sumber-sumber lain yang diakui kehandalannya. Hasil penelitian mendeskripsikan peran penting Ombudsman RI dalam mencegah maladministrasi dengan menjalankan proses pemetaan masalah, analisis, dan memberikan saran perbaikan kepada DPR RI dan Kemendagri untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Bahwa saran dari Ombudsman RI tidak dapat diintegrasikan langsung ke dalam substansi Undang-Undang Desa, tetapi saran dari Ombudsman RI akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Page 11 of 20 | Total Record : 200

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue