cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 11   12   13   14   15 
Implementasi Kebijakan Tentang Tim Koordinasi Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Pada Balita di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Sriwindy, Nickita Sriwindy; Permana, Iip
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang tim koordinasi kelompok kerja penanggulangan stunting. Jenis penelitian yang digunakan kaualitatif pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalaui wawanacra dan dokuemntasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koordinasi dilakukan melalui tindakan dengan  tim pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi pada anak dan ibu hamil ke posyandu, dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Koordinasi dilakukan  dengan Kader, Jorong, Bidan Desa dan petugas gizi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan stunting, sehingga pencegahan stunting di Nagari Limbanang telah terintegrasi melalui gizi spesifik seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita, pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang tim koordinasi kelompok kerja penanggulangan stunting. Jenis penelitian yang digunakan kaualitatif pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalaui wawanacra dan dokuemntasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koordinasi dilakukan melalui tindakan dengan  tim pendamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi pada anak dan ibu hamil ke posyandu, dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan. Koordinasi dilakukan  dengan Kader, Jorong, Bidan Desa dan petugas gizi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan stunting, sehingga pencegahan stunting di Nagari Limbanang telah terintegrasi melalui gizi spesifik seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita, pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil. 
Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Pemukiman Kumuh di Aliran Sungai Deli Medan Adinda, Salwa; Sahara, Lisna; Akbar, Rizky; Siregar, Hairani
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.218

Abstract

Efektivitas merupakan salah satu indikator ataupun alat dalam mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program yang telah dirancang oleh instansi maupun organisasi sebagai alternatif solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi di lapangan, sehingga program yang diselenggarakan menjadi tepat guna dan bermanfaat bagi sasaran program. Hadirnya Program Bantuan Sosial Tunai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu perekonomian masyarakat terlebih masyarakat rentan, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah pemukiman kumuh. Masyarakat pemukiman kumuh adalah masyarakat yang tinggal di wilayah yang tidak layak huni seperti di sepanjang aliran sungai atau rel kereta api dengan komponen bangunan rumah yang tidak sesuai standar rumah sehat dikarenakan penghasilan rendah yang tak mampu membeli lahan serta mencukupi komponen rumah layak huni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh lima narasumber, yakni masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai. Penelitian ini juga memberikan lima pertanyaan terhadap lima masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai di wilayah pemukiman kumuh aliran Sungai Deli Medan terkait efektivitas penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai. Lewat pertanyaan yang telah dipaparkan dan ditanyakan kepada pihak sasaran, hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai pada masyarakat pemukiman kumuh di aliran Sungai Deli Medan belum berjalan optimal dan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, hingga pengurusan administrasi yang sulit terkait data DTKS.
Kendala Implementasi Penjenjangan Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Hanna, Ummul; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kendala Implementasi Penjenjangan Kinerja di Bappeda Kota Solok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan ialah dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik triangulasi dan teknik triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini adalah Kendala yang ditemui dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja di Bappeda Kota Solok dapat dilihat dari beberapa permasalahan yaitu ; a) Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN), b) Kurangnya sosialisasi terkait penjenjangan kinerja,. c) Keterbatasan anggaran.
Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak’Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Painan Timur Azarah, Sakinah; Malau, Hasbullah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.227

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini mengungkapkan hambatan dalam Implementasi Adat Basandi Syarak' Syarak Basandi Kitabullah pada Negeri Painan Timur. Penulis mengunakan pendekatan yang kualitatif menggunakan metode deskriptif.Teknik yg dipakai dalam penelitian yaitu purposive sampling.Pada Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi, & triagulasi.Dalam penelitian ini penulis memakai Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, & penarikan Kesimpulan.Hasil penelitian ini merupakan hambatan Implementasi dalam abs-sbk dicermati menurut beberapa pertarungan yaitu: a) Perkembangan Teknologi, b) Kurangnya nilai-nilai tata cara terhadap modernisasi.
Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan Anisa Octaningrum; Annisa Risky Zuniati; Heny Nur Aulia; Nurdin
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.228

Abstract

In village development, community participation is required. This research aims to further examine the level of community participation in Pintareng Village and the impact of community participation on development planning. This research uses a qualitative research method with a literature study approach. Data collection was obtained through written sources relevant to the research. The result of this research is that the low level of participation in Pintareng Village is evident from the lack of contribution of ideas and physical involvement of the community in the development process. The community is not fully aware of the importance of their role in planning and implementing development programs, which causes them to be less actively involved. Low community participation negatively impacts the gap between local needs and government policies, leading to irrelevant projects, lack of social support, and low quality of development. To address this, village governments need to improve socialization, facilitate inclusive deliberations, and provide incentives to active citizens, so that development is more in line with community needs and sustainable.
Perencanaan Tata Guna Lahan Melalui Pemetaan Partisipatif Desa Persiapan Warloka Pesisir Dian Sandri; Ahmad Amri Nur; Ndaru Prasetiyo; Revi Aulia Purbandini
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.229

Abstract

Pemerintah Desa menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui Undang-Undang (UU) Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menata wilayahnya secara implisit. Namun demikian, pembangunan desa juga perlu memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis secara komprehensif guna menjamin kesinambungan dari manfaat hasil-hasil pembangunan di desa. Desa Persiapan Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu desa yang sedang dalam tahap awal pembangunan mengingat merupakan desa persiapan hasil pemekaran dari Desa Warloka. Dalam konteks inilah maka kebutuhan akan perencanaan sangat penting dilakukan sebagai dasar dalam pembangunan dan penataan wilayahnya dimasa depan. Perencanaan tata guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir juga dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi desa dan sebagai bahan monitoring proses berjalannya pembangunan. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji sebuah perencanaan untuk tata guna lahan desa dengan menggunakan metode pendekatan Participatory Land Use Planning (PLUP) dimana hasilnya mampu memberikan beberapa pembelajaran dari praktik pendekatan PLUP untuk perencanaan tata guna lahan desa yang lebih baik
Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo Putri, Amanda Aditya; M. Agus Muljanto
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.231

Abstract

Digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, melalui penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengadopsi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) sebagai bagian dari e-government dalam proses rekrutmen dan pengelolaan Badan Ad Hoc. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SIAKBA dalam mendukung administrasi petugas Badan Ad Hoc pada persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan teori e-government dari Richardus Eko Indrajit, penelitian ini mengevaluasi enam komponen utama: pengembangan konten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, konektivitas infrastruktur, hukum siber, antarmuka masyarakat, dan pola permodalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIAKBA mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan perangkat keras, kompetensi SDM, dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan alokasi dana yang lebih memadai untuk mengoptimalkan implementasi SIAKBA.
Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Imam Pujima Jailani Hasibuan; M. Fachri Adnan
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.232

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya ditemukan anggota KPPS yang tidak mengerti dengan tugasnya ,tidak melaksanakan sesuai tupoksi dan banyak juga ditemukan anggota KPPS yang tidak melek teknologi sehingga banyak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan pemilu 2024 dikecamatan Dolol. Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait permasalahan proses rekrutmen anggota KPPS yang dilakukan oleh PPS pada pemilu 2024 di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data digunakan tehnik triangualasi. Data penelitian dianalisis dengan model tradisi analisis kualitatif yaitu tradisi Manual Data Analysis Procedure (MDAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan tiga tahapan yaitu tahap sourcing process, tahap selection process, dan tahap user process. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses rekrutmen angggota kpps yaitu distribusi informasi rekrutmen belum merata, Pelatihan dan simulasi yang diberikan kepada anggota KPPS di Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal, dan Proses seleksi dan pelatihan kurang transparan, terutama dalam hal pemantauan oleh pihak independen.
Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Di Sumatera Utara Silalahi, Jonathan Agung; Siregar, Hisar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.233

Abstract

Pengawas pemilu adalah lembagayang bertanggung jawab untuk mengawasi, mempelajari, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk menjamin pemilihan umum yang adil, demokratis, umum, transparan, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu pada masing-masing tingkatan sudah mempunyai tanggung jawab penting. Tugas Bawaslu adalah mencegah pelanggaran selama pemilihan umum. Dalam hal politik uang selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dibawa oleh Bawaslu. Namun, fakta yang berkembang di masyarakat adalah bahwa politik uang terus terjadi selama pemilihan kepala daerah . Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan efektivitas fungsi badan pengawas pemilihan umum dalam proses pemilihan di Provinsi Sumatera Utara serta untuk menentukan peran mereka dalam pencegahan dan penindakan politik uang uang yang berkaitan dengan pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menggambarkan atau mempelajari masalah hukum yang dihasilkan dari wawancara dan analisis literatur dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam pemilu dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilu dengan meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor rekrutmen. Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum.
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang Subuh, Mutia Utami Fajria; Iip Permana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.234

Abstract

MySimkari merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Tim IT Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian dan layanan kepegawaian di seluruh lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang dan kendala hal yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MySimkari belum sepenuhnya efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan MySimkari di Kejaksaan Negeri Padang diantaranya, masih terdapat pegawai yang masih abai dalam menggunakan MySimkari, adanya fitur-fitur yang belum dapat diakses, serta masalah terkait maintenance dan gangguan jaringan.

Page 13 of 20 | Total Record : 200

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue