cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 13   14   15   16   17 
Transparasni proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di desa bojongkapol kecamatan bojonggambir kabupaten tasikmalaya tahun 2022 Nurmalasari, Ai; Refian Garis, Regi; Rosihan Anwar, Asep Nurdin
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan panitia seleksi dalam proses seleksi perangkat Desa Bojongkapol Tahun 2022 di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jumlah partisipan sebanyak sepuluh orang. Wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan proses pengumpulan data. Selanjutnya, data diperiksa dengan menggunakan teknik interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan memeriksa ketidakkonsistenan dalam data, peneliti menggunakan triangulasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini sedikit anggota masyarakat yang terlibat dalam pemilihan pejabat desa, penelitian menyimpulkan bahwa masih ada kurangnya transparansi dalam proses ini. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya sarana dan prasarana informasi resmi yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga menyulitkan panitia dalam menyampaikan informasi seleksi kepada masyarakat secara efektif. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana komunikasi dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Keywords: Transparansi, Seleksi pengangkatan perangkat desa, Partisipasi masyarakat
Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018 Chika, Princess Ngozi; Natalia Siregar, Gabriella Dofani; Sinaga, Kezia Marlinata; Ummah, Aniqotul
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.258

Abstract

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, terutama dalam konteks pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa selama masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat (2018–2023), serta menilai efektivitas kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi akademik dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi gender di perdesaan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah relatif setara antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan masih terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dan partisipasi ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi hal ini melalui program pemberdayaan perempuan, seperti pengembangan industri bambu dan program pembibitan keluarga berbasis komunitas, yang terbukti mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal hingga 27%. Selain itu, terdapat peningkatan peran perempuan dalam forum-forum musyawarah desa dan kelompok usaha bersama. Namun, hambatan struktural seperti norma budaya patriarkal, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan berkelanjutan dan inklusif yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan perdesaan di NTT
Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Mojokerto Rizal, Annas; Al-Zahra, Keika; Agustina, Anindya
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.259

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar penting dalam menjaga profesionalisme birokrasi serta integritas demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Mojokerto telah mengimplementasikan penanganan pelanggaran berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah personel, Bawaslu menunjukkan respons yang cepat dan koordinasi yang baik lintas divisi serta dengan instansi eksternal. Kabupaten Mojokerto tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Jawa Timur, dengan bentuk pelanggaran seperti keterlibatan dalam kampanye dan simbol dukungan politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan perlu diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia, pelatihan, maupun sistem pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu dan edukasi yang masif kepada ASN guna menjaga netralitas dan mendukung terciptanya pemilu yang adil dan demokratis.
Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nurhakim, Rezha Fauzi; Kamil, Rafli Raihan; Arrafi, Muhammad Ruhbani; Saefulrahman, Iyep; Rudiana, Rudiana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut model SERVQUAL, yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas desa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Tangibles, fasilitas fisik seperti ruang tunggu, loket, dan peralatan penunjang dinilai cukup memadai meskipun terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang dan lahan parkir. Pada dimensi Reliability, petugas dinilai memiliki kecermatan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur, walaupun masih terdapat kendala teknis ringan. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa petugas memiliki kesigapan dan sikap proaktif dalam merespon masyarakat, dengan komunikasi yang sopan dan bahasa yang mudah dipahami. Pada dimensi Assurance, pelayanan diberikan secara gratis dan sesuai aturan, serta petugas menunjukkan kompetensi dan integritas, meskipun terkadang terjadi keterlambatan karena keterbatasan waktu pejabat desa. Sementara itu, dimensi Empathy tercermin dari sikap ramah, kesopanan, dan perhatian terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun kualitas pelayanan secara umum cukup baik, penelitian ini juga menemukan adanya praktik pelayanan tidak adil berupa jalur "orang dalam" yang dapat merusak prinsip transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon dapat dilakukan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan fasilitas fisik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Peran Jaga Warga "Sebo Manggolo" dalam Pengelolaan Keamanan di Dusun Tegalyoso, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Sleman Mahardika, Danu; Khozin, Muhammad
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi warga, faktor pendukung dan penghambat serta dampak program Jaga Warga “Sebo Manggolo” terhadap kondisi keamanan di Dusun Tegalyoso, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, aparat kewilayahan dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam program Jaga Warga meliputi kegiatan ronda malam, forum musyawarah, kerja bakti dan mediasi konflik. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan, memperkuat solidaritas sosial serta menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap gangguan keamanan. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan lokal yang inklusif, budaya gotong royong serta dukungan regulatif dari pemerintah kalurahan. Namun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh minimnya pelatihan keamanan, keterbatasan alat komunikasi serta koordinasi yang belum optimal dengan aparat keamanan formal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keamanan berbasis komunitas sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik serta dukungan lintas sektor dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan institusi formal.
Proses Menemukan Kebermaknaan Hidup Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Aditya, Moch.; Ali Muhammad; Priyatmono, Budi; Anwar, Umar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.286

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi proses menemukan kebermaknaan hidup pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor dengan studi kasus di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi. Latar belakang penelitian ini terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis klien anak, khususnya dalam proses mereka menemukan makna hidup setelah berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif naratif untuk memahami pengalaman subjektif klien anak terkait dengan pencarian makna hidup mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tiga klien anak yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses menemukan kebermaknaan hidup pada klien anak melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi diri, penerimaan diri, pencarian makna hidup, realisasi tujuan hidup, dan pencapaian kehidupan yang bermakna. Hambatan utama dalam proses ini adalah stigma sosial yang melekat pada anak-anak tersebut dan kurangnya dukungan psikologis. Penelitian ini menyarankan pengembangan program rehabilitasi berbasis psikologi positif dan dukungan sosial yang melibatkan pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, serta penguatan hubungan sosial antar anak untuk membantu mereka menemukan kembali makna hidup mereka.
Implementasi Program Nabuang Sarok Sebagai Energi Baru Terbarukan di PT Semen Padang Fadli, Ihsanul; Mubarak, Adil
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.288

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Implementasi Program Nabuang Sarok Sebagai Energi Baru Terbarukan di PT Semen Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukan program ini telah berjalan cukup efektif, terutama dari perencanaan program, keterlibatan aktor dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, penerapan program ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program seperti, permasalahan penyediaan insfrastruktur teknis dan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi keberlangsungan dari program kedepannya.
Efektivitas Program Pemulihan Infrastruktur Pascabencana: Studi Kasus Banjir Bandang Lahar Dingin di Tanah Datar Islami, Mhd. Fikri; Wialdi, Putri Febri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bencana yang terjadi pada tahun 2024 mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp2,05 triliun, terutama pada sektor infrastruktur seperti transportasi, irigasi, air bersih, serta sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori efektivitas dari Sutrisno yang mencakup lima indikator: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat instansi kunci serta informan dari masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Pemahaman program pada tingkat instansi seperti BPBD, Bappeda, dan PUPR tergolong baik, begitu pula dengan pemulihan layanan dasar seperti air bersih dan pendidikan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga beberapa infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan belum dapat dibangun permanen. Pemerintah daerah dinilai telah adil dalam menetapkan skala prioritas, namun pemulihan dilakukan secara bertahap dan belum merata. Upaya koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi kunci keberlanjutan program ke depan.
Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung Nurhakim, Anggun; Wialdi, Putri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson et al. (2012). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, dinas lingkungan, pemerintah nagari, LSM lingkungan, dan masyarakat terdampak. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat informal dan belum terstruktur, ditandai dengan lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, dan kurangnya kepercayaan antaraktor. Hambatan kelembagaan meliputi ketidakjelasan kewenangan, ketimpangan sumber daya, dan tidak adanya rencana aksi bersama. Selain itu, konflik kepentingan dan ketiadaan kepemimpinan kolaboratif turut melemahkan efektivitas penegakan. Meskipun terdapat upaya individu dari beberapa aktor, strategi bersama belum terbentuk. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, kejelasan peran, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pembentukan wadah kolaboratif formal dalam penanganan PETI.
Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Rustini; Khozin, Muhammad
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kantor Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dan untuk memberikan rekomendasi agar Kalurahan Srihardono dapat melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas sebagai ciri pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang menerima layanan di Kalurahan Srihardono. Sampel penelitian ini berjumlah 91 responden yang ditentukan dengan teknik accidental sampling. Kualitas pelayanan dianalisis menggunakan 5 (lima) dimensi model SERVQUAL yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di kantor Kalurahan Srihardono secara umum berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 81,59%. Dimensi empati memperoleh nilai tertinggi yaitu 84.07%, sedangkan dimensi ketanggapan dan jaminan memiliki nilai paling rendah. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan SOP layanan, peningkatan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pegawai guna mendukung pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien dan profesional.

Page 15 of 20 | Total Record : 200

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue