cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sorni Paskah Daeli
Contact Email
redaksi@kemenkopmk.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
redaksi@kemenkopmk.go.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Published by Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs
ISSN : 28075560     EISSN : 28075447     DOI : https://doi.org/10.55480/saluscultura
Core Subject : Social,
Social Sciences
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan is a journal that publishes current original research on social sciences, human development issues and cultural development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Policy for Eliminating Extreme Poverty with an Entrepreneurial Ecosystem: A Poverty Reduction Policy Design Eko Eddya Supriyanto
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.118

Abstract

Eliminating extreme poverty is the mandate of the Indonesian constitution. This study's methodology is qualitative, specializing in designing poverty eradication policy analysis as an entrepreneurial ecosystem. Indonesia's extreme poverty condition will be at 1.74% in 2023. The government has created a program to eliminate extreme poverty, which can meet needs from the health aspect in the form of a Healthy Indonesia card, the food aspect in the form of rice for low-income families, and the education aspect in the form of an intelligent Indonesia card. Of these three aspects, there needs to be an aspect so that low-income families continue to get income to meet their living needs and avoid falling into extreme poverty with an entrepreneurial ecosystem in the form of social entrepreneurship. According to the findings of this study, the government may use a Penta-helix partnership model with other stakeholders to tackle the issue of eradicating poverty by 2024 and meet the target of 0%-1% severe poverty elimination.
Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang agil, salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo. Pada awalnya Kabupaten Kulon Progo dikatakan sebagai Kabupaten yang mengalami kebocoran, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatannya. Sehingga diciptakanlah inovasi Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk dan upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Maka filosofi yang tekandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya. Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif dengan pendekatan library research. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, ataupun data agregat yang berasal dari institusi formal di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Luna terkait agile governance. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang telah dilakukan Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terkait agile governance untuk melihat kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat dan tepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Apakah Peningkatan Inklusi Keuangan Relevan dengan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia? Nuri Taufiq; I Made Giri Suyasa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.120

Abstract

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara spesifik menyebutkan bahwa program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu dari tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan upaya meningkatkan akses pembiayaan khususnya akses terhadap lembaga keuangan formal yang mana merupakan bagian dari inklusi keuangan. Penelitian terdahulu terkait keterkaitan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia secara umum menggunakan unit analisis pada tingkat makro yaitu pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik keterkaitan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem pada tingkat mikro yaitu pada level rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap penelitian terdahulu terkait hubungan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan, sekaligus menakar salah satu program dari strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan inklusi keuangan. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan rumah tangga yang diukur berdasarkan status kepemilikan rekening dan status penggunaan layanan keuangan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan ekstrem rumah tangga, di mana rumah tangga yang tidak memiliki rekening peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 1,2 butir persen dan rumah tangga yang tidak menggunakan layanan keuangan maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 0,6 butir persen. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui upaya meningkatkan inklusi keuangan relevan untuk dilakukan guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem.
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sonyaruri Satiti Ruri; Nawawi Nawawi; Mugia Bayu Rahardja Mugia Bayu Rahardja
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.123

Abstract

Kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melalui Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemiskinan ekstrem, profil rumah tangga miskin ekstrem dan implementasi Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui in-depth interview (wawancara mendalam) dan analisis data sekunder bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, regulasi dan beberapa dokumen serta laporan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan melibatkan banyak organisasi masyarakat, pondok pesantren, organisasi keagamaan, Forum CSR dan lainnya. Ternyata program-program yang ada pada mitra pembangunan itu banyak sekali yang menyentuh kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam Forum CSR misalnya, ada banyak perusahaan yang menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat. Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan merupakan energi baru dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai sebagai salah satu pemantik angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB bisa menurun.
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.134

Abstract

Tujuan tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan perlindungan sosial netral gender (P2SNG) di Kabupaten Batang. Sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi kelompok perempuan rentan merupakan salah satu bentuk keberhasilan perlindungan sosial. Perlindungan sosial netral gender akan lebih akomodatif terhadap pemahaman kontruksi gender. Pada akhirnya akan melahirkan sistem yang sensitif gender. Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini sektor kerentanan perempuan masih belum banyak diakomodasi. Maraknya persoalan sosial kemiskinan ekstrim, tingginya isu stunting, rendahnya indeks pembangunan gender, tingginya angka perceraian, serta maraknya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan dari semua masalah yang ada, pasti akan selalu melibatkan perempuan dalam pusaran tersebut. Sementara di saat yang sama implikasi kesetaraan gender yang diwacanakan ialah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tentu dalam konsep perlindungan sosial netral gender, harus dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature. Data didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan sumber data informasi melui media, jurnal, berita, media masa, buku, laporan, atau dokumen laiinya yang berasal dari instansi formal. Data kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian data informasi dilakukan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2SNG belum sepenuhnya dikembangkan di Kabupaten Batang. Hal tersebut bisa diurai dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Batang yang tidak aomodatif dan menjangkau ke semua lini kelompok perempuan rentan. Oleh karena itu konsep perlindungan sosial netral gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya.
Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman: Analisis Pendekatan Liveable City Bebas Kemiskinan Choirunnisa Choirunnisa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.136

Abstract

Perlindungan sosial merupakan salah satu pembangunan non fisik yang menopang terwujudnya liveable regency. Hal tersebut dikarenkan sistem perlindungan sosial komprehensif dinilai mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara efeektif. Kabupaten Sleman menjadi salah satu contoh wilaayah dimana memiliki rekam jejak yang baik dalam kinerja perlindungan sosialnya untuk menurunkan kemiskinan. Bahkan, sampai saat ini Kabupaten Sleman memiliki tingkat kemiskinan terendah diantara kabupaten lain yang ada di Provinsi D.I.Yogyakarta. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menganalisis penguatan perlindungan sosial dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai kota yang liveable. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, menulis catatan-catatan kecil saat di lapangan, dokumentasi, kajian literatur dan arsip. Setelah data informasi terkumpul maka data diolah dengan metode analisis kualitatif model spradley. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsepnya Douglass terkait dengan unsur liveable regency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman telah berhasil mengembangkan liviable regency melalui pembangunan perlindungan sosial bagi penduduk secara komprehensif. Berbagai komponen liveable regency diwujudkan dengan melalui sistem pengembangan liveable regency, mulai dari adanya jaminan sosial dan bantuan sosial sehingga menciptakan ruang bagi kesempatan hidup masyarakat, adanya berbagai pelatihan pemberdayaan bagi kelompok rentan, serta pembangunan sanitasi lingkungan layak dan kesehatan. Sistem perlindungan sosial itu dibangun atas dasar kolektif-kolegial dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman.
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan: Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.150

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Bumi Binangun Kulon Progo dalam mewujudkan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan nelayan di Kulon Progo telah menyumbang angka kemiskinan wilayah. Sampai saat ini presentase kemiskinan Kulon Progo menjadi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Sector kehidupan pesisir menjadi penyumbang kemiskinan di Bumi Binangun ini. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut maka sekuritas sosial bagi nelayan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kehidupan nelayan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui sumber data sekunder dengan pertimbangan relevansi dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, pemilahan data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekuritas sosial nelayan Kulon Progo diwujudkan melalui perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial. Pada aspek bantuan sosial, Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil. Bantuan materil diwujudkan melaui keuangan, bantuan peralatan nelayan yang menunjang untuk melaut, hingga berbagai pelatihan diklat bagi nelayan. Sementara itu, dalam konteks jaminan sosial Pemerintah Kulon Progo masih mengalami keterbatasan. Hal tersebut terbukti tidak semuanya komunitas nelayan ikut dalam jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Di luar skema bantuan sosial dan perlindungan sosial, Pemerintah Kulon Progo tidak memiliki skema khusus sekuritas sosial yang menyasar ke komunitas nelayan. Ditambah pengembangan sekuritas sosial setempat yang belum akomodatif bagi mereka. Oleh karenannya pada situasi tertentu para nelayan beralih profesi sementara untuk tetap survive di kehidupannya.
Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia? I Made Giri Suyasa; Lili Retnosari; Nuri Taufiq
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.156

Abstract

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk terus dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini. Pemerintah menggunakan berbagai skema untuk mewujudkannya, salah satunya melalui skema program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap penelitian terdahulu terkait hubungan antara bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat mikro dengan melihat mekanisme bagaimana pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan, khususnya terhadap tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga yang mana merupakan variabel pokok dalam pengukuran tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menemukan bahwa sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan program bantuan sosial  masih memiliki tantangan utama terkait dengan ketidaktepatan sasaran program (targeting error). Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh ketepatsasaran program bantuan sosial terlihat pada simulasi capaian angka kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan saat ini. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial yang saat ini dilakukan dapat dipandang sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang tepat melalui mekanisme pengurangan beban pengeluaran. Namun dalam pelaksanaannya, masih harus terus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan dalam hal ketepatsasaran program. Hal ini perlu dilakukan agar targeting error terus berkurang, sehingga tujuan yang diharapkan dari pemberian program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dan juga meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Death by A Thousand Cuts: Double Burden and Subordination of Female Ride-Hailing Drivers Towards Social Security Services Aqilatul Layyinah; Eksanti Amalia Kusuma Wardhani
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.174

Abstract

Ride-hailing platforms have mushroomed ever since the digitalization and technology development occurred in Indonesia. This could absorb most of the workforce, one of which is the ride-hailing drivers. Nevertheless, the informality of ride-hailing drivers has put them in a vulnerable position, especially for female drivers. This study aims to reveal the regulatory loopholes of gig workers, not to mention the ride-hailing drivers, subordination and vulnerabilities towards female ride-hailing drivers in Indonesia, as well as the urgency and best practice of social security that should be provided for female ride-hailing drivers. The research method utilized in this study is Participatory Narrative Inquiry (PNI) by gathering personal stories of the research subject, female ride-hailing drivers, through in-depth interviews. This study found several critical issues: (i) regulatory loopholes that emerge under the partnership scheme, leaving no obligatory for the ride-hailing platforms to provide social security services; (ii) female ride-hailing drivers in Indonesia experienced subordination and vulnerabilities, including gender stereotyping, sexual harassment, double burden between care work and paid work, as well as the absence of employment basic rights and access to social security services; (iii) providing and expanding National Health Insurance (JKN) to childcare and elderly care, as well as Employment Insurance (JKK, JKM, JHT, and pension insurance/JP) may lighten up the burden of female ride-hailing drivers.
Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif Eri Krismiyaningsih; Saut Sagala; Irene Sondang Fitrinitia; Rahmah Aulia Zahra; Arif Budi Darmawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.180

Abstract

Integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial memiliki peran yang penting dalam mengurangi risiko saat guncangan terjadi, dimana mereka memberikan dukungan secara langsung serta memberikan perlindungan jangka panjang terhadap risiko ekonomi yang dialami. Melalui kerangka Perlindungan Sosial Adaptif (PSA), integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial dapat meningkatkan pengelolaan risiko kehidupan dan mata pencaharian individu yang lebih efektif dengan membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dialami dalam pengimplementasian program bantuan dan jaminan sosial di Indonesia, khususnya dalam merespon terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta merumuskan integrasi program-program tersebut ke dalam kerangka PSA. Sintesis literatur, analisis kebijakan, dan pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kebijakan PSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan dan jaminan sosial penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko guncangan seperti bencana dan perubahan iklim, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data dan cakupan penerima manfaat yang terbatas. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa program bantuan dan jaminan sosial reguler mampu melindungi dari risiko kesehatan, pekerjaan, dan lanjut usia. Beberapa program bantuan dan jaminan sosial lainnya sudah lebih adaptif dengan memiliki perluasan perlindungan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dalam memperluas manfaat dan cakupan penerima manfaat program bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan kerangka PSA, beberapa strategi dapat dilakukan, termasuk penguatan sistem satu data, perluasan dan pengintegrasian program bantuan dan jaminan sosial, serta peningkatan akses jaminan sosial pada berbagai sektor mata pencaharian.

Page 5 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)