Articles
65 Documents
Program Penyelenggaraan Makan Siang Sekolah: Studi Literatur tentang Dampak Kesehatan, Hambatan dan Tantangan
Ulfatul Karomah;
Fani Cahya Wahyuni;
Yunita Dewi Trisnasari
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.188
Triple burden malnutrition saat ini menjadi permasalahan gizi pada anak usia sekolah di Indonesia. Program makan siang di sekolah berpotensi mencegah malnutrisi dan performa siswa. Tujuan dari studi ini yaitu mengkaji dampak kesehatan, hambatan dan tantangan program makan siang di berbagai negara. Pencarian literatur menggunakan database Google Scholar dan Pubmed. Dari 2470 artikel, didapatkan 16 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, serta 4 artikel yang didapatkan dari pencarian manual. Hasil review menunjukan bahwa program makan siang dapat memenuhi persentase pemenuhan angka kecukupan gizi siswa serta dapat menaikkan rata-rata IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut Umur). Selain itu, juga berpengaruh terhadap kinerja kognitif dan memiliki efek positif yang kuat pada prestasi belajar. Hambatan yang ditemui dalam implementasi program yaitu kepatuhan konsumsi masih rendah, menu makan belum sesuai pedoman diet nasional, serta tingginya food waste. Pembuat kebijakan sebaiknya melibatkan ahli gizi dalam proses penyusunan menu, perlunya edukasi siswa dan orang tua untuk meningkatkan partisipasi program, serta pelibatan guru dan staf sebagai role model. Selain itu, pentingnya menggunakan prinsip kesetaraan dari segi sosial dan ekonomi sehingga program dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
A Narrative Review: How to Optimize Program Keluarga Harapan in Addressing Nutritional Issues in Indonesia
Nihayatul Putri;
Annisa Alifaradila Rachmayanti;
Yuga Putri Pramesti
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.203
Indonesia's Conditional Cash Transfer (CCT) program, Program Keluarga Harapan (PKH), aims to alleviate poverty and improve access to essential services. However, its effectiveness in addressing the root causes of poverty, malnutrition, and stunting has been subject to criticism, as it primarily focuses on alleviating immediate financial constraints. This literature review critically analyses the existing research on the PKH program's effectiveness in addressing nutritional issues in Indonesia. Literature selection, data extraction, and analysis were employed. Based on the literature search strategy and criteria, four key papers were collected. These studies indicated that CCT/PKH could not stand alone in tackling nutritional problems. There are several supporting components that should be taken into consideration in implementing the programme, including 1) the requirement of a standardized healthcare facility; 2) focusing on quality in small numbers rather than covering a wide scale with minimum impact; 3) supplementing CCT/PKH with health education and promotion programme; and 4) improving access to health and nutritional services. A whole-system approach, involving various stakeholders and integrating targeted interventions, has the potential to break the intergenerational cycle of poverty and ensure a healthier future for all Indonesians.
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial Kelompok Rentan
Nazwa Revina;
Dian Salma Wahida;
Muhamad Rizky Syawaludin Sobari
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.205
Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi isu yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2004. Minimnya perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum membuat isu Perempuan PRT menjadi semakin kompleks setiap tahunnya. Jumlah kasus kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi terhadap Perempuan PRT yang mengalami peningkatan setiap tahunnya mendorong penguatan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan PRT untuk menciptakan sistem yang mendukung pengakuan PRT secara hukum dan sosial. Melalui tinjauan teori dan perspektif kesejahteraan sosial, tulisan ini bertujuan untuk memahami hambatan dan peluang yang memengaruhi kesejahteraan dan akses perempuan PRT terhadap perlindungan sosial. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan PRT seringkali mengalami ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi dalam lingkungan sosial dan pekerjaan yang diperburuk oleh status PRT sebagai tenaga kerja informal. Tulisan ini mengusulkan berbagai strategi yang berorientasi pada kebijakan untuk mengintegrasikan perempuan PRT ke dalam sistem perlindungan, dengan menyoroti perlunya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai kontrol sosial dalam mengawal kebijakan, badan atau organisasi yang berorientasi pada upaya perlindungan PRT, dan pekerja sosial sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam menangani isu-isu sosial. Tulisan ini memberikan wawasan baru mengenai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan Perempuan PRT sebagai tenaga kerja informal yang termasuk ke dalam kelompok rentan dan menawarkan rekomendasi konkret untuk mendorong penjaminan atas perlindungan perempuan PRT.
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia;
Bijak Anugrah;
Aulia Khoiriya
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.209
Kelas menengah di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pendapatan dan gaya hidup yang lebih baik dari kelas bawah, tetapi tidak setinggi kelas atas. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi mereka diharapkan menjadi kelompok yang membantu pemerintah, namun di sisi lainnya mereka rentan terhadap krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Artikel ini bertujuan menganalisis berbagai hambatan dan meninjau program perlindungan sosial yang ada di Indonesia serta bagaimana program-program itu dapat diperluas untuk menjangkau kelas menengah. Melalui studi kasus Indonesia, dilakukan analisis terhadap dua kelompok kelas menengah urban (Kota Jakarta Utara) dan kelas menengah sub urban (Kabupaten Sleman). Temuan menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Ini dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas kelembagaan dan individual dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk kelas menengah di Indonesia. Selain itu, ketiadaan kerangka kerja dan data mengenai perlindungan sosial kelas menengah masih menjadi masalah. Dengan begitu, perlindungan sosial bagi kelas menengah dapat diwujudkan lewat kerangka kerja yang holistik.
Inklusi Digital Rumah Tangga Petani: Tinjauan Peran Pemerintah untuk Mewujudkan Petani Bahagia dan Sejahtera
Firdaus Finuliyah;
Dzuliyati Kadji
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.213
Sebagai sektor primer, pada faktanya rumah tangga petani masih hidup dalam keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan. Penyebab utama keterbatasan rumah tangga petani tersebut adalah kualitas sumber daya manusia dan fenomena kesenjangan digital di dalamnya. Dampaknya, hingga saat ini rumah tangga petani masih belum inklusif secara digital dan cenderung belum sejahtera secara sosial dan ekonomi. Meskipun di lain sisi, pemerintah terus berusaha untuk mengimplementasikan program dan kegiatan hingga menganggarkan bantuan. Permasalahan petani ini juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu daerah dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terbesar, penggunaan teknologi oleh petani masih kurang 50% dari total keseluruhan. Artinya, petani di Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan peningkatan untuk adopsi teknologi. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis karakteristik rumah tangga yang inklusi digital hingga efektivitas peran bantuan pemerintah pada rumah tangga petani. Penelitian ini menggunakan data SUSENAS 2022 yang dianalisis dengan regresi logit biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang berusia muda, memiliki pendidikan tinggi, kemampuan literasi digital, dan memiliki akses teknologi yang cukup cenderung inklusi digital, jika dibandingkan dengan petani berusia lanjut dengan keterbatasan kemampuan dan fasilitas teknologi. Selain itu, bantuan pemerintah juga menunjukkan hasil yang positif terhadap kecenderungan rumah tangga petani untuk inklusi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas antar berbagai pihak guna mewujudkan inklusi digital pada rumah tangga petani di Provinsi Jawa Timur.
Determinan Pekerja Anak Penerima Program Keluarga Harapan di Indonesia: Analisis Data Susenas Maret Tahun 2022
Setiawan Ariansyah;
Intan Putri Utami;
Muhammad Gozali Yahya
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.216
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan pemerintah Indonesia untuk memastikan pendidikan keluarga kurang mampu. Akan tetapi, banyak penerima PKH, khususnya anak-anak, yang terpaksa untuk tetap menjadi pekerja walaupun sudah diberikan insentif untuk bersekolah. Keputusan seorang anak untuk menjadi pekerja anak dipengaruhi oleh karakteristik anak dan rumah tangganya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi seorang anak untuk menjadi pekerja anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah regresi logistik biner dan menggunakan data Susenas 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anak, sektor pekerjaan utama kepala rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal berpengaruh terhadap munculnya pekerja anak. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah direkomendasikan untuk memantau dan mengawasi bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat agar anak-anak penerima PKH dapat fokus bersekolah. Selain itu, pemerintah harus menggalakkan sosialisasi wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat yang bekerja di sektor nonpertanian dan di wilayah perkotaan.
Menuju Perlindungan Sosial Inklusif untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Tantangan dan Jalan Kebijakan ke Depan
Keukeu Komarawati;
Muhammad Belanawane Sulubere;
Ismi Nabila
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.231
Penelitian ini membahas mengenai tantangan perlindungan sosial eksisting dan menjadikan Covid-19 sebagai momen evaluasi perlindungan sosial ke depan untuk target kemiskinan ekstrem. Tantangan meliputi fragmentasi program perlindungan sosial pemerintah pusat, perubahan demografi kelompok rentan, fragmentasi pergeseran risiko akibat Covid-19 dan krisis akibat intensitas kejadian bencana dampak dari perubahan iklim, dan keterbatasan skema penargetan program. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi pemangku kebijakan serta menambah pengetahuan tentang studi perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan konsep pembangunan inklusif yang terdiri dari inklusif sosial, ekologi, dan relasional untuk menggambarkan tantangan dan arah kebijakan perlindungan sosial ke depan.
Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja: Studi Kasus Mahasiswa sebagai Pekerja di Universitas Gadjah Mada
Achmed Faiz Yudha Siregar;
Jasmine Rizky El Yasinta
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.232
Artikel ini berfokus pada bagaimana dinamika anak muda sebagai mahasiswa dalam mengakses perlindungan sosial saat menjadi pekerja, yang pada prosesnya menggunakan perspektif transisi dan mencoba mengaitkannya dengan masa depan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan isu, observasi partisipan, dan studi dokumen dalam pengambilan data. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan sudut pandang reflektif para informan sebagai pekerja rentan dan dikaitkan dengan sejauh apa bayangan tentang perlindungan sosial. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi proyeksi masa depan kerja mereka. Dengan menggunakan analisis tematik terkait data yang diperoleh, lalu melihat perspektif pemuda dalam kesenjangan sebagai prekariat yang rentan dengan batasan jangkauan akses perlindungan sosialnya, penelitian ini melihat 4 aspek yang akan menjadi penghambat dalam proses transisi mereka ke dunia kerja seperti (1) Keterbatasan regulasi; (2) destandarisasi pekerjaan; (3) gap awarness terkait perlindungan sosial dan flexploitation; (4) hambatan akademik dan relevansinya terkait proyeksi masa depan. Pada akhirnya, penulis ingin menunjukkan bahwa dalam perubahan dan perkembangan berbagai jenis kelas pekerjaan (termasuk prekariat) sampai saat ini perlu penyesuaian terhadap akses perlindungan sosial terutama di kalangan anak muda.
Kesiapan Universitas PGRI Argopuro Jember dalam Integrasi Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Menuju Industri 5.0
Neviyani, Neviyani;
Utami, Riza Wahyu
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i2.245
Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Universitas PGRI Argopuro Jember (UNIPAR) dalam mengintegrasikan digitalisasi dan transformasi teknologi untuk memproduksi lulusan yang siap menghadapi tantangan Industri 5.0. Analisis mencakup kesiapan infrastruktur, kurikulum berbasis digital, serta kompetensi tenaga pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas telah melakukan berbagai inisiatif strategis, seperti peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan kurikulum adaptif, dan pelatihan tenaga pendidik. Meskipun terdapat tantangan dalam adopsi teknologi dan keterbatasan sumber daya, upaya yang dilakukan telah memperkuat posisi institusi dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh Revolusi Industri 5.0. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mencakup analisis kesiapan infrastruktur, kurikulum, dan sumber daya manusia, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi yang berupa integrasi data kontekstual, fokus pada soft skills, dan rekomendasi berbasis bukti yang dapat diadaptasi oleh perguruan tinggi lain di Indonesia dalam menghadapi Era Industri 5.0. Ini merupakan kontribusi penting untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi di era digital dan teknologi cerdas. Implikasi penelitian ini mencakup peningkatan literasi digital dan kolaborasi dengan industri, serta pengembangan budaya inovasi yang mendukung terciptanya lulusan yang kompeten di pasar global.
Tata Kelola Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Holistik dan Inklusif Melalui “Healthy Regency” Berkelanjutan: Analisis Preposisi Governance di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta
Setiawan, Hendy;
Choirunnisa, Choirunnisa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v4i2.259
Isu tata kelola pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya kualitas pembangunan manusia. Tanpa adanya pembenahan dan penguatan sektor kesehatan maka perwujudan kualitas manusia unggul tidak akan terbentuk. Tujuan dari tulisan ini ialah mendiskusikan mengenai tata kelola pembangunan kesehatan masyarakat yang holistik-inklusif di Kabupaten Sleman melalui healthy regency Oleh karena itu penguatan tata kelola pembangunan kesehatan menjadi penting dan prioritas dilakukan. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Sleman, di mana kabupaten tersebut dinilai layak disebut healthy regency. Capaian itu dikarenakan keberhasilan Sleman dalam pengembangan dan penguatan tata kelola kesehatan yang holistik dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi awal, pengumpulan dokumen dan data dari berbagai sumber literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjaawabkan. Kemudian data terkumpul dianalisis secara mendalam dan diambil kesimpulan. Analisis pendekatan teori yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan lima preposisi governance sebagaimana disampaikan oleh Gerry Stoker. Hasil penelitian menunjukkan dari lima preposisi governance dalam penguatan tata kelola pembangunan kesehatan yang holistik dan inklusif semuanya sudah dipenuhi. Artinya kelima komponen yang dikemukakan oleh Stoker mulai dari kolaborasi lintas pihak, sinergitas masing-masing sektor, pembangunan holistik dan inklusif, berorientasi pada kesehjateraan publik, hingga lahirnya inovasi kebijakan dan program tata kelola kesehatan inkusif dan holistik. Namun demikian, masih ada beberapa yang perlu dikuatkan ke depannya dalam terus menguatkan dan meningkatkan Sleman sebagai healthy regency, yakni perwujudan Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Sampai saat ini Perda KTR Kabupaten Sleman belum mampu terealisasi sehingga di tahun mendatang bisa disepakati dan disahkan.