cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,794 Documents
 23   24   25   26   27 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES MOROWALI) Moh. Thariq Hidayah; Andi Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.688 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.711

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui fakta penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak di wilayah hokum Polres Morowali. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dan bersifat secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah (1). Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Saran penelitian ini adalah (1). Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. (2). Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hokum melalui diversi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi.Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Hak Anak, System Peradilan Pidana Anak. 
Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso: Analysis of the Implementation of Financial Accounting at the Tokilo Village Office, Southeast Pamona District, Poso Regency Mersil; Fitriana; Siti Zuhroh
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.695 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.712

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada pemerintah Desa Tokilo dengan Prinsip Akunansi Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan asas transparansi dan asas akuntabilitas. Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, kemudian dikelompokkan selanjutnya disusun agar dapat di teliti berdasarkan teori yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso sudah sesuai dengan Prinsip akuntasni Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Desa dalam asas Transparan dan asas Akuntabel.
ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Ahmad Supanji; Andi Purnawati; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.101 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.713

Abstract

Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normtif tipe penulisan seperti ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji aspek-aspek yuridis. Serta bahan hukum yang di peroleh dari data primer dan sekunder.Hasil penelitin ini bahwa ada 3 macam bentuk Trading In Influence yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia yakni model Trading In Influence  secara vertikal, dengan calo, dan model Trading In Influence secara horizontal, adapula metode pembaharuan hukum terhadap delik trading in influence di Indonesia yakni Metode Evolusioner/Evolutionary Approach, Metode Global/Global Approach, dan Metode Kompromis/Compromise Approach.adapun keterkaitan delik trading dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi adalah kedua delik tersebut hampir sama akan tetapi dari segi jangkauan delik trading influence lebih luas karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (real or supposed influence), bukan berbuat atau tidak berbuat” sesuai dengan kemauan pemberi suap dan juga memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk bilateral relationship dan trilateral relationship hal ini bebrbeda dengan tiindak pidana suap yang merupakan bentuk bilateral relationship karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Adapun saran penulis seharusnya pemerintah indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat Undang-Undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun Undang-Undang baru yang menggantikan seluru ketentuan Undang-Undang dalam hal ini mentransfotmasikan ketentuan dalam KAK 2003.  Bahwa perlu ditambahkan redaksional pasal tentang trading in influence dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdanganan pengaruh.Kata Kunci : UNCAC 2003, Trading In Influence, Korupsi   
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN IMPORT PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan) Silvester Dece Jelira; Andi Purnawati; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.435 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.714

Abstract

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas menimbulkan efek jera terhadap pelaku (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengatasi praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Hasil Penelitian ini adalah (1)Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencagah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya seperti pengamatan dan patroli rutin sedangkan upaya represif Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif merupakan penindakan dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana tujuannya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan realitasnya justru pemberian sanksi pidana tidak memberikan jaminan bahwa pelaku jera terhadap perbuatannya. (2) Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas sehingga tidak memberikan efek jera. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan dalam memberantas penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah hukumnya sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera (2) Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera, maka saran penulis adalah perlu di lakukan upaya pembenahan terhadap regulasi dibidang perdagangan khususnya terhadap hal-hal terkait seperti, keseragaman pemahaman terhadap impor pakaian bekas, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara detail terkait impor pakaian bekas. Kata  Kunci : Sanksi Pidana. Pakaian Bekas. Impor
Culture and Social Ethics of Online Drivers (Phenomenological Study of Partner Behavior of Grab in the City of Makassar): Budaya dan Etika Sosial Pengemudi Online (Studi Fenomenologis Perilaku Mitra Grab di Kota Makassar) Ibrahim Sudirman; Shermina Oruh; Andi Agustang
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.133 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.715

Abstract

This research aims to elaborate on and explore information regarding the Culture and Social Ethics of Online Transportation Drivers in the city of Makassar, as well as the triggering and supporting factors in the formation of these social behaviors. Another objective is to reveal and describe the behaviors and positive values inherent in workers or Transportation Partners, especially those affiliated with Grab and Gojek. The research method employed is qualitative with a phenomenological descriptive approach. Phenomenological approach is a qualitative research method that aims to reveal shared meanings that constitute the essential substance of a consciously and individually experienced phenomenon by a group of individuals. Phenomenology reconstructs the phenomenon and its meaning for individuals through subject interviews. Phenomenological studies argue that each subject experiences a phenomenon with conscious conditions, so this approach aims to uncover the individual's deepest awareness of the experience in an event. The results of the research indicate that the Culture and Social Ethics of Drivers or Transportation Partners are reflected in attitudes or social behaviors, including the growth of social sensitivity and social solidarity. Solidarity among drivers is built on the basis of humanity and responsibility for living and working together, such as mutual assistance, cooperation, or mutual help on the road. The formation of social communities also results from the commonality of profession and fate to survive in meeting the necessities of life. Solidarity among drivers becomes a social unity in the form of a social group driven by unity through social attachment to fellow transportation partners.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PALU) I Putu Ary Yoga Pramana Putra; Osgar S. Matompo; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.879 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.716

Abstract

Hasil penelitian menunjukan bahwa Polri diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan hati, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan diberikan sanksi disipliner. Perlindungan hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu: 1. Bentuk perlindungan atas profesi yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dan terjadi resiko hukum adalah perlindungan hukum pada umumnya warga sipil, seperti hak praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum. 2. Perlindungan hukum atas menjalankan profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan dan terjadi resiko hukum adalah berupa perlindungan hukum pada umumnya dan di tambah dengan dasar hukum lain yaitu Pasal 50 dan 51(1) KUHP. Saran penulisan ini yaitu Perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian Negara Repuhiik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Pengamanan, Unjuk Rasa, Kepolisian
Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi) Made Dwi; Osgar S. Matompo; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.792 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.717

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi denda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia  (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar  menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penerapan sanksi denda  kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI tidak memberikan efek jera hal ini terlihat dari semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dimana dari bulan Januari sampai Desember terdapat 718 pelanggaran tidak menggunakan helm (2) Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, penyuluhan hukum, Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang keawajiban tersebut di jalan-jalan protokol. Kata  Kunci : Helm SNI. Sanksi. Denda
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU Rosniwati Rosniwati; Andi Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.553 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.718

Abstract

Penelitian (1) untuk ingin menganalisis proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. (2) untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) terdapat Kekeliruan dalam penanganan yang mana dimaksud adalah dengan hanya dilakukan pemberian sanksi tindakan yang berupa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelaku. (2) kendala dalam penegakan hukum dibidang karantina pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya terhadap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindakan tidak menyampingkan ketentuan yang berlaku. (2) Bahwa kiranya dalam upaya penanganan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu perlu dilakukan penanganan sampai pada tahap putusan pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. 
BENTUK PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B Aguslin Aguslin; Haerani Husainy; Budimah Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.358 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.719

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya (2). Untuk mengetahui Bagaimanakah Prosedur Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris menggunakan metode penelitian hukum field research kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap. Hasil penelitian ini adalah (1). Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya yaitu : a. PermohonanItsbat Nikah oleh Pemohon yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (Itsbat Poligami) Bentuk Penetapannya yaitu Ditolak selama tidak sesuai prosedur hukum, b. Permohonan Itsbat Nikah dibawah umur yaitu bentuk penetapannya ditolak, harus mengubah permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu, c. Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil bentuk penetapannya yaitu dikabulkan selama rukun dan syarat nikah tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2). Prosedur Penyelesaian Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara ringkas tahapannya yaitu : Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, Membayar panjar biaya perkara, Pengumuman akan dilaksanakan istbat nikah, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan/penetapan pengadilan. Saran dari penelitian ini (1). Perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta Pemerintah Pusat, berupa penyuluhan hukum tentang syarat-syarat dikabulkannya istbat nikah. (2). Sebelum dilaksanakan persidangan istbat nikah, hendaknya pengumuman dilakukan bukan hanya sekedar diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama dan media massa cetak atau elektronik, tetapi juga harus diumumkan semaksimal mungkin misalnya ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama dimana pemohon tersebut berdomisili agar apabila ada para pihak yang merasa keberatan/dirugikan lebih mudah mengetahui informasi tersebut, untuk kemudian melapor kepada Pengadilan Agama sebelum di istbatkan. Kata Kunci : istbat nikah.
PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALU Alri Hamka Mbeki; Haerani Husainy; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.29 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.720

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas I A Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah sebagai penengah dimana untuk penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara damai serta menunda 30 hari apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau untuk berdamai. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan PERMA tersebut. Saran penelitian Para pihak yang bersengketa hendaknya secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik. Seyogyanya perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri klas IA Palu. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Mediasi, Mediator

Page 25 of 280 | Total Record : 2794

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue